Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara terus-menerus melakukan proses pemutakhiran terhadap data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang diajukan oleh warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi Widiani menyebut ketidaksesuaian antara komponen penilaian aset fisik dengan kondisi riil ekonomi warga yang tertimpa PHK acapkali menjadi persoalan yang dihadapi petugas di lapangan dalam proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN.

Ia menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun Dinsos Jatim, tercatat jumlah keanggotaan PBI JKN yang telah dihapus mencapai 185.000 peserta. Dari jumlah itu, hingga penghujung Mei 2026 lalu, terdapat 52.314 masyarakat yang telah mengajukan reaktivasi PBI JKN.

Selain itu, Novi menegaskan bahwa proses reaktivasi tersebut menjadi komitmen penuh pihaknya sebagai bentuk perhatian serius bagi warga, khususnya bagi mereka yang saat ini mengalami fase transisi ekonomi seperti PHK.

Saat ini, kepesertaan PBI JKN diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di Desil 1 hingga Desil 5. Namun, potret riil di lapangan sering kali memperlihatkan adanya warga yang secara aset fisik masuk dalam kategori Desil 6 hingga Desil 10 (menengah ke atas), tetapi mendadak kehilangan sumber pendapatan akibat terimbas PHK.

"Kesulitannya adalah ketika petugas Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kondisi fisik rumah mereka masih dianggap layak atau bagus, sehingga masuk Desil 6. Padahal, penghuni rumah itu baru saja terkena PHK dan tidak lagi memiliki penghasilan untuk membayar iuran mandiri," beber Novi, Kamis (18/6/2026).

Meski kewenangan penentuan status desil sepenuhnya diemban BPS, Dinsos Jatim tidak tinggal diam. Novi menegaskan pihaknya membuka pintu bagi segenap masyarakat lewat posko aduan dan sanggahan. Lewat berbagai fasilitasi tersebut, petugas akan langsung bergerak cepat untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Novi menjelaskan kondisi ekonomi seseorang tidak selalu tercermin dari kondisi fisik rumahnya. Menurutnya, persoalan muncul ketika warga yang kehilangan pekerjaan masih tercatat berada di Desil 6 berdasarkan penilaian aset, sehingga tidak memenuhi syarat menerima bantuan iuran PBI JKN.

"Orang enggak bekerja kan bukan berarti rumahnya jelek. Nah, ini yang tidak bisa diubah ke desil bawah. Sehingga dari segi bayar iuran BPJS tidak mampu, tapi dilihat dari rumahnya Desil 6 tidak mungkin kita kasih PBI, ini yang belum ada skemanya," paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian antara status desil dan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan.

"Misalnya, status orang yang bersangkutan tertulis Desil 6, tetapi secara riil berada di Desil 2 karena terdampak ekonomi. Itu yang langsung kami perbaiki datanya sehingga mereka bisa secepatnya terdaftar kembali dalam kepesertaan PBI JKN," ujarnya.

Sementara itu, Novi mengeklaim bahwa pemutakhiran data tersebut membawa angin segar bagi kemandirian ekonomi warga Jatim. Banyak warga yang sebelumnya berada di Desil 1–5 saat ini kondisinya jauh membaik bahkan naik kelas. Secara sukarela dan sistematis, status kepesertaan mereka kemudian beralih menjadi BPJS Kesehatan mandiri.

"Dengan begitu, alokasi anggaran bantuan iuran kesehatan dari pemerintah bisa dialihkan dengan sangat presisi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin heran melihat iuran BPJS Kesehatan dengan orang kaya dengan gaji Rp100 juta per bulan masih ditanggung negara karena masuk kategori  peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Hal tersebut terungkap berkat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Meski masuk dalam kelompok desil 10, orang-orang kaya di Indonesia itu ternyata berstatus PBI.

"Dengan adanya DTSEN, ini juga menarik. Begitu kita lihat, desil 10 itu kan 10 persen orang terkaya Indonesia, ada juga yang dibayari PBI-nya 0,54 (juta jiwa)," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

"Data ini (DTSEN) bagus untuk merapikan kalau ada penghapusbukuan, ada juga yang mesti dihapus, desil 10, desil 9. Itu kan pasti pendapatannya Rp100 juta sebulan ke atas, ngapain sih dibayarin juga PBI-nya?" tegas Budi.

Mengacu bahan paparan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemilik gaji Rp100 juta ke atas itu mencapai 0,54 juta jiwa. Itu berarti ada sekitar 0,56 persen dari total PBI BPJS Kesehatan berisi orang-orang kaya yang iurannya dibayar negara.

Sedangkan jumlah PBI atau peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar negara mencapai 96,8 juta orang atau 34 persen dari total populasi di Indonesia. Kemenkes merekam data tersebut per Juli 2025.

Budi mendorong penghapusan nama-nama orang kaya dalam daftar PBI tersebut. Bahkan, menurutnya bukan cuma menghapus kelompok desil 10, tetapi kelompok di bawahnya yang juga termasuk tidak tepat sasaran sebagai PBI. Kemenkes mencatat saat ini masih ada 10,84 juta jiwa penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, yakni mereka yang berasal dari desil 6 sampai desil 10.

Pemutakhiran data kepesertaan PBI, menurut Kemenkes, bisa mengacu DTSEN, di mana para penerima bantuan iuran hanya dari desil 1 hingga desil 5.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin heran melihat iuran BPJS Kesehatan dengan orang kaya dengan gaji Rp100 juta per bulan masih ditanggung negara karena masuk kategori  peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Hal tersebut terungkap berkat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Meski masuk dalam kelompok desil 10, orang-orang kaya di Indonesia itu ternyata berstatus PBI.

"Dengan adanya DTSEN, ini juga menarik. Begitu kita lihat, desil 10 itu kan 10 persen orang terkaya Indonesia, ada juga yang dibayari PBI-nya 0,54 (juta jiwa)," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

"Data ini (DTSEN) bagus untuk merapikan kalau ada penghapusbukuan, ada juga yang mesti dihapus, desil 10, desil 9. Itu kan pasti pendapatannya Rp100 juta sebulan ke atas, ngapain sih dibayarin juga PBI-nya?" tegas Budi.

Mengacu bahan paparan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemilik gaji Rp100 juta ke atas itu mencapai 0,54 juta jiwa. Itu berarti ada sekitar 0,56 persen dari total PBI BPJS Kesehatan berisi orang-orang kaya yang iurannya dibayar negara.

Sedangkan jumlah PBI atau peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar negara mencapai 96,8 juta orang atau 34 persen dari total populasi di Indonesia. Kemenkes merekam data tersebut per Juli 2025.

Budi mendorong penghapusan nama-nama orang kaya dalam daftar PBI tersebut. Bahkan, menurutnya bukan cuma menghapus kelompok desil 10, tetapi kelompok di bawahnya yang juga termasuk tidak tepat sasaran sebagai PBI. Kemenkes mencatat saat ini masih ada 10,84 juta jiwa penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, yakni mereka yang berasal dari desil 6 sampai desil 10.

Pemutakhiran data kepesertaan PBI, menurut Kemenkes, bisa mengacu DTSEN, di mana para penerima bantuan iuran hanya dari desil 1 hingga desil 5.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengungkapkan keputusan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum final. Pasalnya, pemerintah dan BPJS Kesehatan masih menghitung besaran iuran yang akan disesuaikan tersebut.

"Terkait iuran sedang menghitung termasuk ada beberapa skenario sehingga kita bisa memastikan berapa besaran yang tepat disesuaikan dengan kemampuan dan melihat berbagai faktor seperti faktor makro ekonominya seperti apa, " katanya di RDP bersama Komisi IX DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

"Jadi mohon dukungannya sehingga kami sesegera mungkin menyelesaikan simulasi saran iuran yang disesuaikan," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa iuran yang disesuaikan nanti tidak akan menurunkan pelayanan BPJS dan bahkan bisa meningkatkan pelayanan.

"Kami mendorong pelayanan tidak berkurang. Syukur" bisa bertambah sesuai tingkat iuran yang ditetapkan."

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS Kesehatan mengungkapkan rencana kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih dalam pembahasan.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron ketika ditemui di gedung DPR RI selepas rapat dengan Panja JKN, Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

"Yang jelas itu kan masih dibicarakan, ya. Yang jelas, masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa masalah kesehatan masyarakat hal yang penting dan hal ini membutuhkan alokasi dana khusus dari masyarakat.

"Bahwa kesehatan itu penting, ya. Orang bijak mengatakan, Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Sehingga kita harus mengalokasikan uang kita, Tidak hanya untuk hal-hal lain, tapi kesehatan harus kita prioritaskan," paparnya.

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Pelaksanaan programnya masih menantikan proses verifikasi mendalam terhadap seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.

Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.

Soal pemberlakuan, Cak Imin menyebut keputusan tinggal menunggu pihak BPJS Kesehatan. Rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan sebelumnya juga telah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 triliun dari APBN untuk memperkuat BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti sebelumnya menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Dengan begitu, syarat utama bagi peserta yang ingin memperoleh program ini adalah peserta mandiri yang beralih menjadi peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mereka yang iurannya ditanggung pemerintah. Peserta juga harus sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program pemutihan tunggakan iuran berlaku selama dua tahun atau 24 bulan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk menghapuskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini.

Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

"Itu (Rp 20 triliun) kebutuhan baru," kata Purbaya di kantornya pada Kamis (23/10).

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

Hal ini sudah hasil pembicaraan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBU Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri.

"Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tapi masih punya tunggakan, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ujar Ali kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan secara keseluruhan program tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final mengenai besaran iuran yang dihapus atau ketentuannya.

Namun, dia menetapkan tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan tetap hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan program pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai akhir tahun.

"Akhir tahun ini untuk BPJS Kesehatan," katanya, saat memberikan keterangan pers di istana, malam ini.

Untuk itu, Cak Imin meminta peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran untuk bersiap melakukan registrasi ulang. Sebabnya dari registrasi ulang itu membuat para peserta kembali mendapatkan perlindungan kesehatan dari BPJS.

"Registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," kata Cak Imin.

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menjawab mengenai skema pemutihan ini akan dibebankan kepada APBN. Menurutnya, tanggungan untuk tunggakan utang itu akan diambil alih oleh lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu BPJS Kesehatan.

"Ya otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Skema iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Hingga saat ini, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tarif iuran BPJS Kesehatan tak akan naik setidaknya hingga pertengahan 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun. Purbaya menegaskan dana tambahan itu bukan untuk pemutihan tunggakan, melainkan murni untuk kebutuhan operasional sesuai permintaan manajemen.

"Mereka memperkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita tambahkan Rp20 triliun, cukup untuk tahun 2026," katanya.

Dengan demikian tarif iuran BPJS Kesehatan dipastikan tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tarif iuran BPJS Kesehatan tak akan naik setidaknya hingga pertengahan 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Minggu (26/10/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun. Purbaya menegaskan dana tambahan itu bukan untuk pemutihan tunggakan, melainkan murni untuk kebutuhan operasional sesuai permintaan manajemen.

"Mereka memperkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita tambahkan Rp20 triliun, cukup untuk tahun 2026," katanya.

Purbaya juga menjelaskan, pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran karena kondisi ekonomi nasional masih dalam tahap pemulihan.

"Ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya benar-benar pulih," ujarnya.

Menurutnya, penyesuaian tarif baru akan dipertimbangkan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus level di atas 6%. Bila kondisi itu tercapai pada 2026, pemerintah baru akan menilai kemampuan masyarakat untuk menanggung iuran yang lebih tinggi.

"Kalau tumbuhnya sudah 6% lebih dan masyarakat mulai mudah dapat kerja, baru kita pikirkan menaikkan beban masyarakat. Sekarang belum," tegasnya.

Sebelumnya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang tercantum dalam dokumen Nota Keuangan II dan RAPBN 2026. Namun, pemerintah menegaskan penyesuaian hanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih menggodok rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada tahun ini, sambil memastikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak akan naik sampai pertengahan 2026 atau tepatnya Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah menyiapkan anggaran khusus untuk pemutihan utang itu pada tahun ini. Besarannya berbeda dengan nilai anggaran yang disiapkan untuk membantu tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan pada 2026 senilai Rp 20 triliun.

"(Rp 20 triliun) Itu kebutuhan baru," kata Purbaya di kantornya pada Kamis (23/10)/

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

BPJS Kesehatan mencatat, total tunggakan iuran itu sendiri sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang menunggak 23 juta orang. Terdiri dari tunggakan peserta mandiri yang kini masuk kategori tidak mampu, sehingga akan dialihkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran alias PBI.

Untuk melaksanakan penghapusan tunggakan masyarakat yang tidak mampu itu, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

"Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada detikcom, Sabtu (25/10/2025).

Seusai mengadakan pertemuan dengan Purbaya pada Rabu (22/10/2025), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti juga mengaku sudah membahas soal pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Ali menjelaskan pemutihan pada dasarnya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di tingkat Pemda yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri, namun sudah kehilangan kemampuan untuk pelunasan.

"Nah itu masih punya tunggakan, tunggakan itu untuk dihapus gitu," ucap Ghufron.

Ia pun mengakui, program pemutihan ini masih dalam proses pembahasan dan belum ada keputusan final tentang besaran iuran yang dihapus atau persyaratan rincinya.

Namun, Ghufron memastikan, tunggakan yang akan dihapuskan maksimal 24 bulan. Misalnya, tunggakan terjadi sejak 2014, maka BPJS Kesehatan hanya menghitung jumlah tunggakan selama 24 bulan atau 2 tahun.

"Nah itu 24 bulan itu. Tapi intinya kalau sejak dulu dia punya hutang ya meskipun sebetulnya sudah enggak ada karena sudah kita anggap 24 bulan, nah itu ya itu. Kalau pun tahun 2014 mulai ya tetap kita anggap 2 tahun dan tetap maksimal itu kita bebaskan 2 tahun itu," ujarnya.

Ghufron mengungkapkan pihaknya tidak bisa menghapus keseluruhan karena ini akan membebani administrasi BPJS Kesehatan.

"Nah itu kan istilahnya kayak udah bertahun-tahun kan, nanti kayak kita write off gitu, jadi istilahnya hanya membebani administrasi dan lain sebagainya kayak gitu," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara perihal wacana ini. Menurutnya, BPJS Kesehatan masih membahas mengenai kebijakan ini.

"Masih dalam proses pembahasan," katanya singkat kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (14/10/2025).

Adapun, Ali Ghufron belum memastikan jumlah besaran tunggakan BPJS Kesehatan saat ini. Pada Februari 2025, BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 28,85 juta peserta menunggak iuran per Desember 2024. Total nilai tunggakan mencapai Rp21,48 triliun pada akhir 2024.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum tahu detail rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam (14/10/2025), tidak menyinggung masalah BPJS Kesehatan tersebut.

"Nggak ada. Belum-belum, semalam sih ya. Jelas semalam enggak bicara itu," tegas Purbaya, kemarin di Kantor Pusat DJP, Senin (13/10/2025).

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof Abdul Kadir mengatakan bahwa penghapusan tunggakan peserta JKN bisa saja dilakukan. Namun pihaknya menyebut butuh adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

"Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu," kata Abdul kepada awak media di Jakarta Pusat.