Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengumumkan hasil kesepakatan pemerintah terkait dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025—2026, Puan memaparkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan menghasilkan kesepakatan antara lain, satu, pemerintah agar memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” ujar Puan pada Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, Puan mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus tetap memberikan seluruh layanan kesehatan.

“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” terang Puan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta orang peserta PBI. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Kemensos mengeluarkan 11 juta orang itu dari daftar masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dalam DTSEN membuat banyak tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi ada pula orang miskin yang semula tidak terdaftar dan kini menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

Terdapat 19 latar belakang dari penonaktifan PBI JK tersebut, seperti pindah segmen, meninggal dunia, individu tidak ditemukan, dan bantuan sosial atau bansos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, penonaktifan kepesertaan itu paling banyak dilakukan sebagai hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga, yaitu sebanyak 10.703.364 orang.

Penonaktifan PBI JK ini sempat menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat tujuh anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Adapun, pengangkatan tujuh dewan pengawas tersebut terhitung mulai 19 Februari 2026. Keanggotaan dewas BPJS Kesehatan ini akan diketuai oleh Stevanus Adrianto Passat dari unsur pekerja. Dia menggantikan Abdul Kadir yang dari unsur pemerintah.

Sebelum ditetapkan Prabowo melalui Keppres Nomor 17/P Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melalui Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan pada Selasa (10/2/2026).

Lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan dilakukan setelah lima anggota menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2026—2031:

• Stevanus Adrianto Passat dari Unsur Pekerja (sebagai Ketua)
• Murti Utami Andyanto dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Rukijo dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Afif Johan dari Unsur Pekerja (sebagai Anggota)
• Paulus Agung Pambudhi dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Sunarto dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Lula Kamal dari Unsur Tokoh Masyarakat (sebagai Anggota)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tidak dikurangi atau tetap ditujukan untuk 96,8 juta penerima manfaat.

“Alokasi PBI tetap untuk 96,8 juta penerima manfaat. Tidak dikurangi, tetapi dialihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria sesuai standar,” kata Syaiful di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Kamis (19/2).

Di sisi lain, pemerintah mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan berkaitan dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kamis (19/2).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, langkah ini ditujukan khusus bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang sempat dinonaktifkan guna memastikan akurasi data penerima bantuan.

“Hari ini dari Kementerian Sosial, baik Dinas Sosial, petugas PKH kita, dan seluruh jajaran BPS, memulai ground check data yang kita butuhkan sehingga penerima bantuan iuran benar-benar yang berhak menerima dapat menerima, yang tidak berhak menyadari bahwa ada yang lebih berhak menerima,” kata Muhaimin di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (19/2).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pelaksanaan proses verifikasi lapangan ini dibagi ke dalam dua tahapan utama dengan target sasaran yang berbeda.

Tahap pertama dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, dengan menyasar 106.153 individu atau sekitar 104.000 keluarga. Kemudian tahap kedua, pada April 2026 menyasar sekitar 11 juta individu atau sekitar 5,9 juta keluarga.

“Untuk yang tahap kedua akan dilakukan setelah libur lebaran, yaitu pada tanggal 1 April yang dilakukan selama kira-kira satu bulan. Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua,” kata Amalia.

Amalia menyatakan BPS berkomitmen untuk menghadirkan DTKS yang lebih akurat. Sehingga nantinya dapat membantu para menteri terkait yang memanfaatkan DTKS ini bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Adapun, total personel yang dikerahkan dalam operasi ini terdiri 20.000 pegawai BPS, serta kolaborasi dengan jajaran dari 550 Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dibantu oleh puluhan ribu pendamping PKH, dan ratusan mitra statistik yang bertindak sebagai petugas lapangan.

Sebelumnya, pemerintah memastikan untuk mengaktifkan kembali 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dicabut akibat pengkinian data kemiskinan.

Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Selama masa tiga bulan itu, pemerintah akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini setelah muncul kisruh peserta yang dinonaktifkan dari PBI kesulitan mendapatkan layanan Kesehatan. Ratusan pasien gagal ginjal terancam tak bisa cuci darah karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan.

Pemerintah mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan berkaitan dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Kamis (19/2).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, langkah ini ditujukan khusus bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang sempat dinonaktifkan guna memastikan akurasi data penerima bantuan.

“Hari ini, dari Kementerian Sosial, baik Dinas Sosial, petugas PKH kita, dan seluruh jajaran BPS, memulai ground check data yang dibutuhkan sehingga penerima bantuan iuran benar-benar yang berhak menerima dapat menerima, yang tidak berhak menyadari bahwa ada yang lebih berhak menerima,” kata Muhaimin di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (19/2).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pelaksanaan proses verifikasi lapangan ini dibagi ke dalam dua tahapan utama dengan target sasaran yang berbeda.

Tahap pertama dilakukan pada Februari hingga Maret 2026, dengan menyasar 106.153 individu atau sekitar 104.000 keluarga. Kemudian tahap kedua, pada April 2026 menyasar sekitar 11 juta individu atau sekitar 5,9 juta keluarga.

“Untuk yang tahap kedua akan dilakukan setelah libur lebaran, yaitu pada tanggal 1 April yang dilakukan selama kira-kira satu bulan. Jadi diperkirakan akan selesai di akhir bulan April untuk yang tahap kedua,” kata Amalia.

Amalia menyatakan, BPS berkomitmen untuk menghadirkan DTKS yang akurat. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Adapun, total personel yang dikerahkan dalam operasi ini terdiri 20.000 pegawai BPS, serta kolaborasi dengan jajaran dari 550 Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dibantu oleh puluhan ribu pendamping PKH, dan ratusan mitra statistik yang bertindak sebagai petugas lapangan.

Sebelumnya, pemerintah memastikan untuk mengaktifkan kembali 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dicabut akibat pengkinian data kemiskinan.

Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Selama masa tiga bulan itu, pemerintah akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini setelah muncul kisruh peserta yang dinonaktifkan dari PBI kesulitan mendapatkan layanan Kesehatan. Ratusan pasien gagal ginjal terancam tak bisa cuci darah karena kepesertaan BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat delapan orang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Pengangkatan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Jumat (13/2/2026).

Melalui Keppres itu, Prabowo memberhentikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2021—2026, lalu presiden mengangkat para pengurus baru, yakni Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Prabowo memilih Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Prihati adalah Mantan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan), Mantan Kepala Departemen di RSPAD Gatot Soebroto, juga Pati Mabes TNI AD.

Pemilihan direksi BPJS Kesehatan sepenuhnya berada di tangan presiden. Prabowo memilih delapan direksi yang telah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan pada Selasa (10/2/2026), melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Berikut Daftar Lengkap Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salemba menyatakan akan melaporkan Wali Kota Denpasar kepada aparat penegak hukum menyusul pernyataan yang dinilai menimbulkan polemik dan kegaduhan di ruang publik, serta berpotensi mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia. Direktur Eksekutif LBH Salemba Muhammad Alfarizzi menegaskan bahwa pernyataan Wali Kota Denpasar telah berdampak luas karena pemberitaan yang berkembang kemudian dianggap benar oleh sebagian masyarakat, sehingga memicu kebingungan, keresahan, dan kegaduhan.

“Pernyataan itu berdampak luas karena banyak pihak menganggapnya sebagai kebenaran. Akibatnya muncul kebingungan, keresahan, dan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Muhammad Alfarizzi, dalam konferensi pers di Kantor LBH Salemba, Rabu (18/2/2026).

Alfarizzi menilai, narasi yang berkembang pascapernyataan tersebut membentuk persepsi negatif yang merugikan dan berpotensi menyerang kehormatan pihak tertentu, termasuk Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. “Narasi yang berkembang telah membentuk persepsi negatif yang merugikan dan berpotensi mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

LBH Salemba juga menilai pernyataan tersebut berpotensi memunculkan suasana saling curiga di tengah masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas serta kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi hukum, LBH Salemba menegaskan setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penyampaian tuduhan atau pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menurut LBH Salemba, berpotensi mengarah pada pelanggaran ketentuan pidana. LBH Salemba menyebut rujukan pasal yang akan dikaji lebih lanjut, antara lain Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah apabila tuduhan tidak dapat dibuktikan, serta Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat seseorang di muka umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, LBH Salemba menyatakan akan menempuh langkah hukum dan menyiapkan laporan resmi dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, sesuai mekanisme hukum yang berlaku. “Kami sedang menyusun materi laporan dan mengkonsolidasikan rekan-rekan advokat serta konsultan hukum untuk memperkuat langkah hukum ini. Dalam satu sampai dua hari ke depan, laporan akan kami ajukan sesuai prosedur,” kata Muhammad Alfarizzi.

Di akhir pernyataan, LBH Salemba mengajak seluruh pejabat publik untuk menjunjung tinggi etika, akurasi informasi, dan tanggung jawab konstitusional dalam setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat.

Bisnis.com, SAMARINDA — Ribuan warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan kini terkatung-katung dalam status nonaktif.

Sebanyak 8.784 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Balikpapan tercatat berstatus nonaktif menyusul pembaruan data terbaru. Kendati demikian, BPJS Kesehatan meminta masyarakat tidak panik karena proses verifikasi masih berlangsung.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Balikpapan, Aidy Ilmy menyatakan penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pembaruan dan validasi data nasional yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

BPJS Kesehatan, menurutnya, hanya menjalankan fungsi validasi berdasarkan data yang diterima dari pusat.

"Bisa jadi dari 8.000 orang yang dinonaktifkan tersebut adalah mereka yang tidak sedang sakit. Proses verifikasi akan menentukan apakah mereka benar-benar berhak menerima PBI-JK. Dari 8.000 warga itu akan diskrining atau dicek ulang untuk memastikan kelayakannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan, hingga saat ini BPJS Kesehatan belum melakukan pengaktifan kembali terhadap ribuan peserta tersebut karena kewenangan pengaktifan sepenuhnya berada di tangan Dinas Sosial. Kendati demikian, untuk kasus darurat, mekanisme penanganan cepat tetap tersedia.

"Jika ada kondisi mendesak dengan pasien yang membutuhkan perawatan segera, dapat langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk diaktifkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aidy menegaskan bahwa data PBI-JK sepenuhnya menjadi domain Kemensos, sementara BPJS Kesehatan hanya berperan sebagai pelaksana validasi dan penyedia layanan berdasarkan data yang diterima.

"Data PBI-JK merupakan kewenangan Kemensos. Kami hanya melakukan validasi dan pelayanan. Data yang dikirimkan itulah yang menjadi dasar pelaporan ke fasilitas kesehatan," terangnya.

Di Balikpapan sendiri, dari total 55.491 peserta PBI-JK aktif sebelumnya, terdapat 8.784 peserta yang kini berstatus nonaktif.

Meski angka tersebut terbilang signifikan, Aidy memastikan belum ada laporan warga yang benar-benar ditolak saat mengakses layanan kesehatan.

"Apabila ada warga yang dinonaktifkan, akan langsung divalidasi oleh Dinas Sosial. Terdapat tata kelola yang jelas. Pemerintah Kota juga tetap memberikan perlindungan bagi mereka yang memang berhak," jelasnya.

Menurutnya, angka ribuan tersebut tidak serta-merta berarti seluruhnya tidak layak menerima bantuan.

Justru sebaliknya, proses skrining dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga kurang mampu yang benar-benar memerlukan.

"Nantinya akan diverifikasi. Apabila memang berhak, kami akan mengaktifkan kembali. Namun apabila ternyata secara ekonomi sudah mampu, seharusnya membayar mandiri," katanya.

Dia mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan program bantuan. PBI-JK diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, bukan bagi mereka yang memiliki usaha atau penghasilan cukup tetapi enggan membayar iuran sendiri.

Pemerintah, menurutnya, berupaya membangun kesadaran bahwa jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab kolektif dan harus tepat sasaran serta tidak menjadi beban sepihak bagi pemerintah daerah.

Aidy menuturkan bahwa bagi warga yang dalam kondisi sakit atau darurat dan status kepesertaannya belum aktif kembali, disarankan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan agar penanganan dapat segera dilakukan.

JAKARTA - Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) akan melaporkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ke kepolisian. Pelaporan terkait pernyataannya yang menyebut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Koordinator FSKMP, Purwanto M Ali, menegaskan pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, menyesatkan publik, dan berdampak pada marwah pemerintah pusat. “Pernyataan Wali Kota Denpasar itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata: menimbulkan kegaduhan sosial, keresahan, serta kebingungan di masyarakat,” kata Purwanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Mensos Sebut 40.000 Peserta BPJS PBI JKN Sudah Ajukan Reaktivasi

Menurut Purwanto, pernyataan yang kemudian viral di ruang publik telah membentuk persepsi keliru seolah-olah Presiden memerintahkan penonaktifan PBI JK bagi masyarakat kategori desil 6 hingga 10. Padahal, kata dia, kebijakan PBI JK berbasis data terpadu dan kriteria program, bukan keputusan sepihak yang dapat disematkan kepada Presiden.

FSKMP juga menyoroti rencana Pemkot Denpasar mengaktifkan kembali PBI JK untuk desil 6 hingga 10 menggunakan APBD. Langkah itu dinilai dapat memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat seakan-akan pemerintah pusat “tidak berpihak kepada rakyat”.

“Padahal berdasarkan data yang ada, kategori desil 6 sampai 10 tergolong masyarakat mampu dan berada di atas garis kemiskinan. Narasi yang berkembang justru memelintir kebijakan dan mengarahkan opini publik pada kesimpulan yang keliru,” lanjutnya.

Atas dasar itu, FSKMP akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan pernyataan I Gusti Ngurah Jaya Negara ke aparat penegak hukum. FSKMP juga menyampaikan telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengawal proses tersebut.

FSKMP menunjuk Hamzah Rahayaan dan rekan-rekan sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses hukum ini. “Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Proses akan kami jalankan secara tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan, pihaknya mencatat lebih dari 40.000 peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sudah mengajukan reaktivasi setelah sempat dinonaktifkan kepesertaannya.

“Per-hari ini ada 40 ribu lebih yang sudah reaktivasi dari 11 juta (peserta yang dinonaktifkan) itu ya,” kata Gus Ipul usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko PM Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2/2026).

Gus Ipul menyebutkan, dari 40.000 peserta yang melakukan reaktivasi, 2.000 di antara telah beralih ke skema pembayaran mandiri karena sudah merasa mampu. “Dari 11 juta itu sudah ada 40.000 lebih yang melakukan reaktivasi. 2.000 di antaranya beralih ke mandiri,” ujar dia.

Meski banyak peserta melakukan reaktivasi, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tetap akan melakukan ground check atau pengecekan di lapangan bagi 11 juta PBI BPJS yang dinonaktifkan.

Lihat video: Kabar Baik! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Segera Dihapus



“Tetap kita lakukan ground check ya untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi. Jadi itu semua terus kita lakukan setiap satu bulan ya, yang mudah-mudahan ini makin akurat data kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja (loker) untuk lulusan D3 semua jurusan.

Loker juga dibuka untuk lulusan S1 Sistem Informasi/Teknik Informatika/Teknik Komputer atau yang sejenisnya untuk mengisi loker Staf Jaringan dan Keamanan TI.

Calon pelamar yang lolos seleksi akan memiliki jabatan sebagai Pegawai Administrasi Tidak Tetap (PATT).

PATT merupakan pegawai tidak tetap yang akan bekerja untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, serta tugas-tugas lain sesuai dengan bidang dan kebutuhan unit kerja penempatan.

Terdapat 3 loker yang dibuka oleh BPJS Kesehatan yakni PATT Staf Kantor Pusat, Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang; PATT Petugas Sentralisasi Administrasi Kepesertaan dan Layanan Peserta; dan PATT Staf Jaringan dan Keamanan TI.

1. PATT Staf Kantor Pusat, Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang

Lowongan ini dibuka untuk sejumlah kedeputian wilayah Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang bisa dilihat di link berikut.

Daftar kedeputian wilayah dan kantor cabang.

Pada loker ini, pelamar dapat memilih Satuan Kerja (Kantor Pusat/Kedeputian Wilayah) serta Kantor Cabang aspirasi sesuai dengan Kedeputian Wilayah yang dilamar pada saat mengisi Formulir lamaran.

"Pelamar yang lulus seleksi akan ditempatkan di Kantor Pusat/Kedeputian Wilayah/Kantor Cabang/Kantor Kabupaten/Kota yang dilamar dan/atau lokasi lain yang terdekat dengan domisili sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan berdasarkan," tulis keterangan resmi BPJS Kesehatan di situs resminya.

Kualifikasi

• Bersedia bekerja secara penuh waktu (Full time) dengan status Kontrak
• Pendidikan minimal D3 semua jurusan
• Berasal dari Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal B atau Baik Sekali
• Tidak memiliki catatan perbuatan melanggar hukum
• Bersedia ditempatkan di wilayah kerja BPJS Kesehatan (termasuk Kota/Kabupaten)

Dokumen yang dibutuhkan

• Curriculum Vitae (CV)
• KTP
• Ijazah (dapat melampirkan SKL jika Ijazah belum terbit)
• Transkrip Nilai
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
• Foto Diri Pelamar (Close Up, Seluruh Badan Tampak Depan dan Seluruh Badan Tampak Samping). Contoh foto dapat dilihat pada tautan: Contoh Foto Lamaran

Adapun dokumen diminta di-scan dalam bentuk PDF dan disimpan dalam cloud (google drive/dropbox/onedrive dsb) dan tautan (link) folder dokumen dilampirkan pada kolom yang telah disediakan saat mengisi Formulir Pendaftaran.

2. PATT Petugas Sentralisasi Administrasi Kepesertaan dan Layanan Peserta

PATT Petugas Sentralisasi Administrasi Kepesertaan dan Layanan Peserta akan memiliki tugas mendukung kegiatan operasional, administrasi, serta tugas-tugas lain sesuai dengan bidang dan kebutuhan unit kerja.

Terdapat dua loker yang dibuka untuk PATT Petugas Sentralisasi Administrasi Kepesertaan dan Layanan Peserta, yakni sebagai berikut.

a. PATT Petugas Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA)

• Melakukan layanan administrasi peserta melalui Whatsapp
• Mengerjakan permintaan layanan administrasi peserta sesuai dengan rasio dan SLA yang ditetapkan yaitu kurang dari 1x24 jam
• Penempatan di Kota Yogyakarta

b. PATT Petugas Sentralisasi Edukasi dan Penanganan Pengaduan (SENADA)

• Menerima informasi/permintaan/pengaduan peserta dari aplikasi Mobile JKN, Website, QR Code, FKRTL, FKTP, Care Center 165, Badan Usaha dan Pandawa
• Melakukan verifikasi informasi/permintaan/pengaduan peserta
• Mengelola dan menindaklanjuti permintaan, pengaduan, serta kebutuhan informasi dengan berkoordinasi bersama unit kerja terkait di Kantor Cabang
• Menyelesaikan kebutuhan permintaan administrasi peserta dan approval pendaftaran Bayi Bayu Lahir
  Penempatan di Kabupaten Sleman

Kualifikasi

• Bersedia bekerja secara penuh waktu (Full time) dengan status Kontrak
• Pendidikan minimal D3 semua jurusan
• Berasal dari Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal B atau Baik Sekali
• Tidak memiliki catatan perbuatan melanggar hukum
• Bersedia ditempatkan di Kabupaten Sleman untuk posisi PATT SENADA dan Kota Yogyakarta untuk posisi PATT PANDAWA
• Bersedia bekerja dengan mekanisme shift

Dokumen yang Dibutuhkan

• Curriculum Vitae (CV)
• KTP
• Ijazah (dapat melampirkan SKL jika Ijazah belum terbit)
• Transkrip Nilai
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
• Foto Diri Pelamar (Close Up, Seluruh Badan Tampak Depan dan Seluruh Badan Tampak Samping)

Adapun dokumen diminta di-scan dalam bentuk PDF dan disimpan dalam cloud (google drive/dropbox/onedrive dsb) dan tautan (link) folder dokumen dilampirkan pada kolom yang telah disediakan saat mengisi Formulir Pendaftaran.

3. PATT Staf Jaringan dan Keamanan TI

Loker ketiga yang dibuka adalah untuk lulusan S1 jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika/Teknik Komputer atau yang sejenisnya.

PATT Staf Jaringan dan Keamanan TI akan memiliki tugas sebagai berikut:

• Mendukung pelaksanaan penyediaan jamkordat dan infrastruktur jaringan DC dan DRC
• Pelaksanaan penanganan insiden TI
• Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan TI
• Mendukung pelaksanaan penyusunan strategi keamanan TI
• Mendukung aktivitas pengelolaan risiko, keamanan TI dan keamanan siber
• Mendukung pelaksanaan aktivitas perencanaan dan pengelolaan kontinuitas ketahanan TI
• Mendukung aktivitas evaluasi operasional dan keamanan TI

Kualifikasi

• Bersedia bekerja secara penuh waktu (Full time) dengan status Kontrak
• Pendidikan minimal S1 jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika/Teknik Komputer atau yang sejenisnya
• Memiliki pengetahuan di bidang security atau network;
• Berasal dari Perguruan Tinggi dengan Akreditasi minimal B atau Baik Sekali
• Tidak memiliki catatan perbuatan melanggar hukum
• Bersedia ditempatkan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan
• Bersedia bekerja dengan mekanisme shift

Dokumen yang Dibutuhkan

• Curriculum Vitae (CV)
• KTP
• Ijazah (dapat melampirkan SKL jika Ijazah belum terbit)
• Transkrip Nilai
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
• Foto Diri Pelamar (Close Up, Seluruh Badan Tampak Depan dan Seluruh Badan Tampak Samping).

Adapun dokumen diminta di-scan dalam bentuk PDF dan disimpan dalam cloud (google drive/dropbox/onedrive dsb) dan tautan (link) folder dokumen dilampirkan pada kolom yang telah disediakan saat mengisi Formulir Pendaftaran.

Informasi lanjutan mengenai tahapan seleksi hanya akan disampaikan melalui email resmi BPJS Kesehatan dengan domain @bpjs-kesehatan.go.id dan/atau domain @talentics.id. Pastikan untuk mengecek folder inbox/spam/junk email secara rutin/berkala.

Kemudian contoh surat, contoh foto lamaran, hingga informasi detai pekerjaan dapat dilihat pada situs berikut ini.

Seluruh tahapan rekrutmen BPJS Kesehatan GRATIS atau TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

"Berhati-hatilah terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan dan meminta sejumlah biaya tiket maupun akomodasi lainnya. Keputusan Panitia Rekrutmen dan Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat," tulis BPJS Kesehatan.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta pemerintah membentuk tim khusus atau task force untuk menyelesaikan kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS- PBI . Tim khusus itu perlu dibentuk di setiap rumah sakit.

Menurut dia, tahapan krusial dalam tiga bulan ke depan yakni melakukan validasi terhadap 11 juta kepesertaan BPJS-PBI yang dinonaktifkan. Karenanya pembentukan tim khusus ini menjadi penting.

"Saya membayangkan ada tim satu atap di rumah sakit terdiri dari unsur BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, yang bisa langsung menyelesaikan persoalan di lokasi. Jadi ketika ada pasien datang dan ternyata kepesertaannya dinonaktifkan, klarifikasi dan penilaian bisa dilakukan saat itu juga tanpa harus bolak-balik mengurus administrasi," ujar Zainul, Sabtu (14/2/2026).

Dia tak menampik Kementerian Kesehatan dan BPJS pada dasarnya hanya sebagai pengguna data yang bersumber data Kementerian Sosial. Namun, langkah pembentukan tim khusus penting agar pekerjaan ini bisa dilakukan bersama.

"Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan," ucapnya.

Berdasarkan data yang ada, dari sekitar 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan, terdapat sekitar 120 ribu pasien kategori katastropik. Zainul menilai data tersebut seharusnya dapat dimitigasi sejak awal melalui langkah proaktif dari BPJS Kesehatan.

"BPJS memiliki data detail peserta, termasuk pasien katastropik. Seandainya sejak awal data 120 ribu pasien katastropik itu disampaikan sebagai pembanding kepada Kemensos, tentu proses penonaktifan bisa lebih hati-hati. Kemensos akan memiliki data pembanding sebelum mengambil keputusan," ungkapnya.