Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengumumkan hasil kesepakatan pemerintah terkait dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025—2026, Puan memaparkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan menghasilkan kesepakatan antara lain, satu, pemerintah agar memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” ujar Puan pada Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, Puan mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus tetap memberikan seluruh layanan kesehatan.

“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” terang Puan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta orang peserta PBI. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Kemensos mengeluarkan 11 juta orang itu dari daftar masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dalam DTSEN membuat banyak tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi ada pula orang miskin yang semula tidak terdaftar dan kini menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

Terdapat 19 latar belakang dari penonaktifan PBI JK tersebut, seperti pindah segmen, meninggal dunia, individu tidak ditemukan, dan bantuan sosial atau bansos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, penonaktifan kepesertaan itu paling banyak dilakukan sebagai hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga, yaitu sebanyak 10.703.364 orang.

Penonaktifan PBI JK ini sempat menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjend TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti.

Penetapan yang berlaku untuk masa jabatan lima tahun ke depan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan.

"Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026," bunyi keterangan resmi BPJS Kesehatan, Kamis (19/2).

Perusahaan menyebut pengangkatan jajaran baru ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pengangkatan dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur masa jabatan lima tahun dan dapat diusulkan kembali untuk satu periode berikutnya.

Dalam keputusan tersebut, Prabowo menunjuk Prihati Pujowaskito sebagai direktur utama bersama tujuh direktur lainnya.

Pemerintah juga menetapkan susunan dewan pengawas BPJS Kesehatan periode 2026-2031 yang sebelumnya telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi IX DPR RI serta persetujuan dalam rapat paripurna DPR.

Prihati Pujowaskito merupakan Mayor Jenderal TNI (Purn) yang juga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Ia lahir di Solo pada 29 Maret 1967 dan memiliki latar belakang pendidikan militer serta medis.

Pendidikan militernya ditempuh di Sepamilsuk ABRI pada 1990, Sussarcabkes pada 1998, dan Selapakes pada 2007, sementara pendidikan kedokteran dijalani di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1994 dan melanjutkan spesialis jantung di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada 2007.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dewan pengawas BPJS bertugas mengawasi kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial, sekaligus menyampaikan laporan pengawasan kepada presiden.

Sementara direksi bertanggung jawab menjalankan operasional BPJS, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, memastikan peserta memperoleh manfaat sesuai haknya, serta mengelola organisasi dan aset lembaga.

"Dewan pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, termasuk pengawasan kebijakan dan kinerja direksi serta pengelolaan Dana Jaminan Sosial," bunyi keterangan resmi.

Adapun susunan dewan pengawas dan direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 adalah sebagai berikut:

* Stevanus Adrianto Passat (Ketua Dewan Pengawas - Unsur Pekerja)* Murti Utami Adyanto (Anggota - Unsur Pemerintah)* Rukijo (Anggota - Unsur Pemerintah)* Afif Johan (Anggota - Unsur Pekerja)* Paulus Agung Pambudhi (Anggota - Unsur Pemberi Kerja)* Sunarto (Anggota - Unsur Pemberi Kerja)* Lula Kamal (Anggota - Unsur Tokoh Masyarakat)

* Prihati Pujowaskito (Direktur Utama)* Abdi Kurniawan Purba (Direktur)* Akmal Budi Yulianto (Direktur)* Bayu Teja Muliawan (Direktur)* Fatih Waluyo Wahid (Direktur)* Setiaji (Direktur)* Vetty Yulianty Permanasari (Direktur)* Sutopo Patria Jati (Direktur)

Bisnis.com, SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membuka posko pengaduan guna menampung keluhan masyarakat mengenai dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Langkah tersebut ditempuh usai warga yang mendapati status kepesertaan BPJS milik mereka berstatus nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana menjelaskan pembentukan posko itu merupakan upaya pihaknya untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan di tengah rangkaian proses pemutakhiran data nasional.

“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat,” ujar Renny dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 1,48 juta peserta BPJS PBI JK di Provinsi Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut merupakan dampak kebijakan pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Jumlah tersebut dinilai sangat signifikan dan berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis, lanjut usia, ibu hamil, serta warga lainnya yang selama ini bergantung pada pembiayaan iuran pemerintah.

Banyak warga yang dilaporkan mengalami kebingungan karena perubahan status kepesertaan tersebut baru diketahui saat akan mengakses pelayanan medis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhambatnya layanan kesehatan akibat persoalan administratif.

Untuk itu, pemerintah perlu memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat, dan transparan agar tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan publik yang seharusnya bersifat dasar itu hanya karena persoalan pembaruan data.

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administrasi,” tegasnya.

Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, lanjut Renny, juga mendorong pembentukan posko serupa di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat.

"Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur juga meminta koordinasi yang intensif tetap terjalin antara pemerintah provinsi, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan agar pelayanan di fasilitas kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan," bebernya.

Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama yang mengalami kondisi darurat medis. Persoalan administrasi harus diselesaikan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.

Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemutakhiran data tersebut dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait.

“Pemutakhiran data jangan sampai berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2026—2031. Berikut daftar lengkapnya.

Pengangkatan pengawas dan pengurus BPJS Kesehatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang akan memimpin pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam lima tahun ke depan.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Sementara itu, mekanisme pemilihan Dewan Pengawas berbeda. Para kandidat mendaftar dan melewati seleksi, kemudian para kandidat harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil uji kelayakan itu, terdapat lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mereka telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR pada Selasa (10/2/2026).

Seluruh direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut Daftar Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat tujuh anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Adapun, pengangkatan tujuh dewan pengawas tersebut terhitung mulai 19 Februari 2026. Keanggotaan dewas BPJS Kesehatan ini akan diketuai oleh Stevanus Adrianto Passat dari unsur pekerja. Dia menggantikan Abdul Kadir yang dari unsur pemerintah.

Sebelum ditetapkan Prabowo melalui Keppres Nomor 17/P Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melalui Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan pada Selasa (10/2/2026).

Lima anggota yang ditetapkan itu terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan dilakukan setelah lima anggota menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka keesokan harinya, Selasa (3/2/2026).

Berikut Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2026—2031:

• Stevanus Adrianto Passat dari Unsur Pekerja (sebagai Ketua)
• Murti Utami Andyanto dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Rukijo dari Unsur Pemerintah (sebagai Anggota)
• Afif Johan dari Unsur Pekerja (sebagai Anggota)
• Paulus Agung Pambudhi dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Sunarto dari Unsur Pemberi Kerja (sebagai Anggota)
• Lula Kamal dari Unsur Tokoh Masyarakat (sebagai Anggota)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Pengangkatan tersebut resmi terhitung mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Selain Prihati Pujowaskito yang ditetapkan sebagai Direktur Utama, Prabowo juga mengangkat Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, dan Sutopo Patria Jati sebagai direktur.

Adapun, Prihati Pujowaskito menggantikan tugas Ali Ghufron Mukti yang menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026. Lantas siapa Prihati Pujowaskito?

Profil Prihati Pujowaskito

Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh konsultan yang juga pernah berkarier sebagai perwira tinggi TNI dengan pangkat Mayor Jenderal.

Pria yang lahir di Solo pada 29 Maret 1967 ini mengemban pendidikan militer di Sepamilsuk ABRI III pada 1990, Sussarcabkes pada 1998, dan Selapakes pada 2007.

Sementara itu, pendidikan umum yang dijalani Prihati adalah Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret atau UNS Surakarta pada 1994. Kemudian S2 di FK Universitas Airlangga dengan jurusan spesialis jantung pada 2007.

Sebelumnya, purnawirawan TNI ini bersekolah di SDN Kartoharjo VI Madiun pada 1980, SMPN 4 Madiun pada 1983, SMAN Kartasura Sukoharjo pada 1986.

Dalam perjalanan kariernya, Prihati dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kesehatan TNI. Kariernya bermula sejak menjadi dokter komando pasukan khusus pada 1990—2000.

Selanjutnya, pada 2000—2006 dia ditempatkan di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RS TNI AD Dustira Cimahi.

Pada 2018—2021 dia menjabat sebagai Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto dan menjadi dosen FK Unjani Cimahi Jabar. Kemudian pada 2021—2022 dia menjadi direktur pengawasan medik RSPAD Gatot Soebroto.

Kariernya terus melejit hingga akhirnya pada 2023—2025 Prihati dipercaya menjadi dekan FK Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat delapan orang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Prabowo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Pengangkatan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Jumat (13/2/2026).

Melalui Keppres itu, Prabowo memberhentikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2021—2026, lalu presiden mengangkat para pengurus baru, yakni Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026—2031.

Prabowo memilih Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Prihati adalah Mantan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan), Mantan Kepala Departemen di RSPAD Gatot Soebroto, juga Pati Mabes TNI AD.

Pemilihan direksi BPJS Kesehatan sepenuhnya berada di tangan presiden. Prabowo memilih delapan direksi yang telah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan pada Selasa (10/2/2026), melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Berikut Daftar Lengkap Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Direktur Utama: Prihati Pujowaskito
• Direktur: Abdi Kurniawan Purba
• Direktur: Akmal Budi Yulianto
• Direktur: Bayu Teja Muliawan
• Direktur: Fatih Waluyo Wahid
• Direktur: Setiaji
• Direktur: Vetty Yulianty Permanansari
• Direktur: Sutopo Patria Jati
  

Berikut Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2026—2031:

• Afif Johan (Pekerja)
• Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
• Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
• Sunarto (Pemberi Kerja)
• Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salemba menyatakan akan melaporkan Wali Kota Denpasar kepada aparat penegak hukum menyusul pernyataan yang dinilai menimbulkan polemik dan kegaduhan di ruang publik, serta berpotensi mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia. Direktur Eksekutif LBH Salemba Muhammad Alfarizzi menegaskan bahwa pernyataan Wali Kota Denpasar telah berdampak luas karena pemberitaan yang berkembang kemudian dianggap benar oleh sebagian masyarakat, sehingga memicu kebingungan, keresahan, dan kegaduhan.

“Pernyataan itu berdampak luas karena banyak pihak menganggapnya sebagai kebenaran. Akibatnya muncul kebingungan, keresahan, dan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Muhammad Alfarizzi, dalam konferensi pers di Kantor LBH Salemba, Rabu (18/2/2026).

Alfarizzi menilai, narasi yang berkembang pascapernyataan tersebut membentuk persepsi negatif yang merugikan dan berpotensi menyerang kehormatan pihak tertentu, termasuk Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. “Narasi yang berkembang telah membentuk persepsi negatif yang merugikan dan berpotensi mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

LBH Salemba juga menilai pernyataan tersebut berpotensi memunculkan suasana saling curiga di tengah masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas serta kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi hukum, LBH Salemba menegaskan setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Penyampaian tuduhan atau pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menurut LBH Salemba, berpotensi mengarah pada pelanggaran ketentuan pidana. LBH Salemba menyebut rujukan pasal yang akan dikaji lebih lanjut, antara lain Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah apabila tuduhan tidak dapat dibuktikan, serta Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat seseorang di muka umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, LBH Salemba menyatakan akan menempuh langkah hukum dan menyiapkan laporan resmi dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, sesuai mekanisme hukum yang berlaku. “Kami sedang menyusun materi laporan dan mengkonsolidasikan rekan-rekan advokat serta konsultan hukum untuk memperkuat langkah hukum ini. Dalam satu sampai dua hari ke depan, laporan akan kami ajukan sesuai prosedur,” kata Muhammad Alfarizzi.

Di akhir pernyataan, LBH Salemba mengajak seluruh pejabat publik untuk menjunjung tinggi etika, akurasi informasi, dan tanggung jawab konstitusional dalam setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat.

Bisnis.com, SAMARINDA — Ribuan warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan kini terkatung-katung dalam status nonaktif.

Sebanyak 8.784 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Balikpapan tercatat berstatus nonaktif menyusul pembaruan data terbaru. Kendati demikian, BPJS Kesehatan meminta masyarakat tidak panik karena proses verifikasi masih berlangsung.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Balikpapan, Aidy Ilmy menyatakan penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pembaruan dan validasi data nasional yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

BPJS Kesehatan, menurutnya, hanya menjalankan fungsi validasi berdasarkan data yang diterima dari pusat.

"Bisa jadi dari 8.000 orang yang dinonaktifkan tersebut adalah mereka yang tidak sedang sakit. Proses verifikasi akan menentukan apakah mereka benar-benar berhak menerima PBI-JK. Dari 8.000 warga itu akan diskrining atau dicek ulang untuk memastikan kelayakannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan, hingga saat ini BPJS Kesehatan belum melakukan pengaktifan kembali terhadap ribuan peserta tersebut karena kewenangan pengaktifan sepenuhnya berada di tangan Dinas Sosial. Kendati demikian, untuk kasus darurat, mekanisme penanganan cepat tetap tersedia.

"Jika ada kondisi mendesak dengan pasien yang membutuhkan perawatan segera, dapat langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk diaktifkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aidy menegaskan bahwa data PBI-JK sepenuhnya menjadi domain Kemensos, sementara BPJS Kesehatan hanya berperan sebagai pelaksana validasi dan penyedia layanan berdasarkan data yang diterima.

"Data PBI-JK merupakan kewenangan Kemensos. Kami hanya melakukan validasi dan pelayanan. Data yang dikirimkan itulah yang menjadi dasar pelaporan ke fasilitas kesehatan," terangnya.

Di Balikpapan sendiri, dari total 55.491 peserta PBI-JK aktif sebelumnya, terdapat 8.784 peserta yang kini berstatus nonaktif.

Meski angka tersebut terbilang signifikan, Aidy memastikan belum ada laporan warga yang benar-benar ditolak saat mengakses layanan kesehatan.

"Apabila ada warga yang dinonaktifkan, akan langsung divalidasi oleh Dinas Sosial. Terdapat tata kelola yang jelas. Pemerintah Kota juga tetap memberikan perlindungan bagi mereka yang memang berhak," jelasnya.

Menurutnya, angka ribuan tersebut tidak serta-merta berarti seluruhnya tidak layak menerima bantuan.

Justru sebaliknya, proses skrining dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga kurang mampu yang benar-benar memerlukan.

"Nantinya akan diverifikasi. Apabila memang berhak, kami akan mengaktifkan kembali. Namun apabila ternyata secara ekonomi sudah mampu, seharusnya membayar mandiri," katanya.

Dia mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan program bantuan. PBI-JK diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, bukan bagi mereka yang memiliki usaha atau penghasilan cukup tetapi enggan membayar iuran sendiri.

Pemerintah, menurutnya, berupaya membangun kesadaran bahwa jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab kolektif dan harus tepat sasaran serta tidak menjadi beban sepihak bagi pemerintah daerah.

Aidy menuturkan bahwa bagi warga yang dalam kondisi sakit atau darurat dan status kepesertaannya belum aktif kembali, disarankan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan agar penanganan dapat segera dilakukan.

JAKARTA - Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) akan melaporkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara ke kepolisian. Pelaporan terkait pernyataannya yang menyebut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Koordinator FSKMP, Purwanto M Ali, menegaskan pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar, menyesatkan publik, dan berdampak pada marwah pemerintah pusat. “Pernyataan Wali Kota Denpasar itu ceroboh, tanpa dasar data yang valid, tendensius, dan berpotensi menjadi fitnah karena menyudutkan Presiden. Dampaknya nyata: menimbulkan kegaduhan sosial, keresahan, serta kebingungan di masyarakat,” kata Purwanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Mensos Sebut 40.000 Peserta BPJS PBI JKN Sudah Ajukan Reaktivasi

Menurut Purwanto, pernyataan yang kemudian viral di ruang publik telah membentuk persepsi keliru seolah-olah Presiden memerintahkan penonaktifan PBI JK bagi masyarakat kategori desil 6 hingga 10. Padahal, kata dia, kebijakan PBI JK berbasis data terpadu dan kriteria program, bukan keputusan sepihak yang dapat disematkan kepada Presiden.

FSKMP juga menyoroti rencana Pemkot Denpasar mengaktifkan kembali PBI JK untuk desil 6 hingga 10 menggunakan APBD. Langkah itu dinilai dapat memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat seakan-akan pemerintah pusat “tidak berpihak kepada rakyat”.

“Padahal berdasarkan data yang ada, kategori desil 6 sampai 10 tergolong masyarakat mampu dan berada di atas garis kemiskinan. Narasi yang berkembang justru memelintir kebijakan dan mengarahkan opini publik pada kesimpulan yang keliru,” lanjutnya.

Atas dasar itu, FSKMP akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan pernyataan I Gusti Ngurah Jaya Negara ke aparat penegak hukum. FSKMP juga menyampaikan telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengawal proses tersebut.

FSKMP menunjuk Hamzah Rahayaan dan rekan-rekan sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti proses hukum ini. “Dalam rangka menegakkan kebenaran dan hukum, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan melakukan pelaporan kepada kepolisian. Proses akan kami jalankan secara tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan.

"BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga akurasi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat dikonfirmasi dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2), dikutip dari Antara.

Menurut dia, proses verifikasi dilakukan oleh BPS yang berkolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan keberadaan mitra statistik sangat dibutuhkan karena besarnya jumlah sasaran verifikasi.

Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.

BPS bersama Kemensos sudah memetakan jumlah dan sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan yang akan berlangsung sekitar dua bulan itu. Dalam hal ini salah satunya di Jawa Barat yang jumlah keluarga sebanyak 1 juta dan beberapa di provinsi lain kurang dari 500 ribu keluarga.

Amalia menyebut dengan pemetaan wilayah tersebut, proses verifikasi akan jauh lebih terarah sehingga dimungkinkan mendapatkan data akurat, yang menjadi kunci agar kebijakan penetapan PBI-JKN berbasis kondisi kesejahteraan riil masyarakat.

Selain 11 juta peserta, BPS juga melakukan verifikasi lapangan terhadap 106.153 peserta yang telah direaktivasi otomatis dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.

Kendati demikian, Amalia menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan agar pembaruan data berjalan cepat, akurat, dan dapat segera digunakan sebagai dasar kebijakan.

"Data yang kami siapkan untuk mendukung kebijakan itu adalah perengkingan atau pendesilan di tingkat nasional bukan di tingkat daerah, karena perengkingan desil 1-10 tingkat nasional pastinya akan berbeda dengan pendesilan di tingkat masing-masing daerah ini mungkin harus menjadi catatan buat kepala daerah. Pendesilan atau perengkingan nasional itu pasti berbeda dengan pendesilan yang ada di masing-masing daerah," katanya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan, pihaknya mencatat lebih dari 40.000 peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sudah mengajukan reaktivasi setelah sempat dinonaktifkan kepesertaannya.

“Per-hari ini ada 40 ribu lebih yang sudah reaktivasi dari 11 juta (peserta yang dinonaktifkan) itu ya,” kata Gus Ipul usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko PM Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Senin (16/2/2026).

Gus Ipul menyebutkan, dari 40.000 peserta yang melakukan reaktivasi, 2.000 di antara telah beralih ke skema pembayaran mandiri karena sudah merasa mampu. “Dari 11 juta itu sudah ada 40.000 lebih yang melakukan reaktivasi. 2.000 di antaranya beralih ke mandiri,” ujar dia.

Meski banyak peserta melakukan reaktivasi, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tetap akan melakukan ground check atau pengecekan di lapangan bagi 11 juta PBI BPJS yang dinonaktifkan.

Lihat video: Kabar Baik! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Segera Dihapus



“Tetap kita lakukan ground check ya untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi. Jadi itu semua terus kita lakukan setiap satu bulan ya, yang mudah-mudahan ini makin akurat data kita,” ungkapnya.