Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan petinggi perusahaan energi nuklir asal Rusia, Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev dalam pertemuan kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (12/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia.

Dalam keterangan resmi Rosatom, kedua pihak mendiskusikan sejumlah area kerja sama strategis di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, mulai dari pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan, hubungan dialog Indonesia dan Rusia di sektor nuklir berkembang dalam suasana saling percaya dan saling menghormati.

“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, lahirnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” ujar Likhachev.

Likhachev juga mengatakan, Rosatom siap menawarkan pendekatan komprehensif dalam pengembangan program nuklir nasional Indonesia. Penawaran itu mencakup pembangunan PLTN skala besar, proyek reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hingga pembangkit listrik terapung.

Menurut Likhachev, pembahasan turut menyoroti integrasi energi nuklir ke dalam sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Presiden Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan menteri energi dan sumber daya mineral, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), direktur utama PT PLN, hingga ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Likhachev menyebut, hubungan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang nuklir telah berlangsung lama.

“Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama antar pemerintah mengenai pemanfaatan energi atom untuk tujuan damai yang diteken pada 1 Desember 2006. Perjanjian tersebut menjadi fondasi kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di industri nuklir,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai kuda hitam dalam transisi energi nasional, untuk mendorong kedaulatan energi dan target net zero emission (NZE) 2060.

Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLTN maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) paling berpotensi menjadi penentu keberhasilan bauran energi baru terbarukan.

Adapun, PLTS didorong dengan target ambisius mencapai 100 gigawatt (GW) sebagai tulang punggung transisi energi. Namun, kunci percepatan terletak pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (battery storage) yang murah dan efisien. “Dengan storage, dia bisa stabil 24 jam,” tuturnya saat ditemui Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, PLTN diposisikan sebagai solusi pembangkit skala besar dan stabil untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat penurunan emisi. Menurutnya, energi nuklir mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar secara konsisten dan hal ini sulit dicapai pembangkit EBT lain dalam waktu cepat.

“Nuklir ini kuda hitam. Kalau mau kejar pertumbuhan dan net zero, tidak bisa hanya mengandalkan yang Intermittent. Harus ada yang pembangkit yang stabil dan besar. Nuklir bisa menjawab itu,” ujarnya.

Sripeni menjelaskan, pemerintah kini mulai mempertimbangkan pendekatan bertahap termasuk membuka opsi reaktor modular kecil (SMR) dengan kapasitas di bawah 600 megawatt sebagai langkah awal, sembari menyiapkan proyek pembangkit konvensional berskala besar.

Sebab, meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTN juga masih menghadapi tantangan serius mulai dari kesiapan SDM, kepastian regulasi, infrastruktur, hingga penerimaan masyarakat khususnya terkait aspek keselamatan.

Selain dua “kuda hitam” tersebut, DEN juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) sebagai solusi pengelolaan sampah, bukan sekedar tulang punggung energi.

“PLTSA itu fokusnya menyelesaikan sampah. Energi hanya by-product,” kata Sripeni.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif tarif listrik tinggi dari PLTSA untuk menarik minat investor, sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengelola sampah untuk dijadikan sebagai PLTSA.

Lebih jauh, Sripeni menekankan bahwa keberhasilan proyek EBT, termasuk PLTN ini sangat bergantung pada kepastian regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang hingga saat ini masih mandek.

Salah satu isu krusial yang masih diperdebatkan adalah skema power wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama oleh swasta. Padahal, skema ini dinilai penting untuk mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat permintaan listrik.

“EBT itu selalu mismatch antara supply and demand. Kuncinya di transmisi. Power wheeling ini sebenarnya solusi, tapi masih jadi perdebatan,” ujarnya.

Beijing (ANTARA) - Total kapasitas terpasang tenaga nuklir China telah melampaui 120 juta kilowatt per akhir 2025, menduduki peringkat pertama dunia, sebut Wang Shoujun, kepala organisasi nonprofit Chinese Nuclear Society.

Hingga akhir tahun lalu, China memiliki total 112 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang beroperasi, sedang dibangun, atau telah disetujui untuk dibangun, ungkap Wang dalam upacara pembukaan pameran bertajuk "Nuclear Industry China 2026" pada Rabu (22/4).

China tetap berkomitmen pada pengembangan tenaga nuklir secara proaktif, aman, dan tertib, tutur Wang, seraya menambahkan bahwa "fusi nuklir yang terkendali" dan "tenaga nuklir pesisir" telah dimasukkan ke dalam proyek-proyek utama negara itu selama periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030).

Wang menyampaikan peran energi nuklir yang semakin menonjol dalam memastikan ketahanan energi dan mendorong pembangunan hijau di tengah transisi energi global.

Dia mengatakan industri nuklir China telah memasuki jalur cepat pembangunan berkualitas tinggi selama beberapa tahun terakhir, dengan kemampuan yang ditingkatkan dalam inovasi teknologi nuklir, termasuk teknologi PLTN generasi ketiga dan keempat, reaktor modular kecil, dan siklus bahan bakar nuklir yang canggih.

Pameran selama empat hari yang diselenggarakan di Beijing itu menarik hampir 300 perusahaan dan organisasi dari China dan luar China. Selain memamerkan beragam peralatan teknologi, ajang itu juga menyuguhkan serangkaian forum akademis tingkat tinggi, pertukaran teknis, peluncuran produk, dan aktivitas sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai platform penting untuk memamerkan pencapaian ilmiah nuklir global dan memperdalam kerja sama internasional, pameran tahun ini diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama lebih lanjut antara industri domestik maupun internasional, papar Wang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat diambil pada 2027 guna mengejar target operasional awal pada 2032.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara Asean lain lebih siap,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Dia menyebut, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah akan mengambil keputusan pembangunan PLTN pada 2027. Diharapkan kapasitas PLTN di Indonesia dapat mencapai 7 gigawatt (GW) pada 2040.

Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.

Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.

Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Satu untuk surya karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” kata Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Ahad (16/3/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kerja sama tersebut akan memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menyampaikan Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dalam pengelolaan mineral kritis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka. Kami dengan senang hati meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi ketidakpastian global demi menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Kementerian ESDM mengatakan kerja sama di sektor mineral kritis akan diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Sementara itu, kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi.

Kedua negara selanjutnya akan melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok liquefied natural gas (LNG) dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Minggu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dalam pengelolaan mineral kritis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka, kami dengan senang hati meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi ketidakpastian global, demi menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Kementerian ESDM mengatakan kerja sama di sektor mineral kritis akan diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal, sedangkan kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi.

Kedua negara selanjutnya akan melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok liquefied natural gas (LNG) dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) membutuhkan waktu panjang, antara 11 tahun hingga 14 tahun, sehingga perlu dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang sektor ketenagalistrikan.

Darmawan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas nuklir yang direncanakan baru sebesar 500 megawatt.

Namun, hasil pemodelan bersama PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan bahwa setelah 2035 Indonesia perlu menambah kapasitas nuklir hingga 7 gigawatt untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus menjaga ketahanan energi.

Artinya, kapasitas nuklir yang tercantum dalam RUPTL saat ini masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan riil yang diproyeksikan.

Untuk itu, ia mengatakan diperlukan perpanjangan horizon RUPTL hingga 2040 agar pembangunan PLTN dengan kapasitas besar dapat diakomodasi.

Darmawan menegaskan waktu pembangunan yang mencapai lebih dari satu dekade membuat proyek nuklir sulit masuk dalam horizon RUPTL yang hanya sampai 2034.

“Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menyelesaikan proyek PLTN? Estimasi yang muncul berkisar antara 11 tahun, 13 tahun, hingga 14 tahun,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyampaikan kabar baik bahwa dalam pembahasan bersama Menteri ESDM, terdapat sinyal RUPTL akan diperpanjang hingga 2040.

Dengan perpanjangan tersebut, kapasitas nuklir yang direncanakan bukan lagi 500 megawatt, melainkan meningkat signifikan menjadi 7 gigawatt.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032–2034.

Target ini menjadi bagian dari rencana besar mencapai kapasitas total 44 gigawatt tenaga nuklir pada 2060, sejalan dengan komitmen net zero emission.

“Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045,” kata Dadan.

Dengan demikian, porsi nuklir dalam bauran energi akan meningkat dari 0,5 persen menjadi lebih dari 11 persen pada 2060.

Ia menambahkan target awal dalam RUPTL 2025–2034 adalah 500 megawatt kapasitas PLTN, yang akan dikembangkan di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama beroperasi pada periode 2032–2034.

Target ini menjadi bagian dari rencana besar mencapai kapasitas total 44 gigawatt tenaga nuklir pada 2060, sejalan dengan komitmen net zero emission.

“Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045,” kata Dadan di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, porsi nuklir dalam bauran energi, lanjut dia, akan meningkat dari 0,5 persen menjadi lebih dari 11 persen pada 2060.

Ia menjelaskan target awal dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 adalah 500 megawatt kapasitas PLTN, yang akan mulai dikembangkan pada 2032 di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Ia menambahkan kerangka kebijakan nuklir Indonesia memiliki landasan hukum kuat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan kini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang secara eksplisit memandatkan nuklir sebagai penyeimbang bauran energi primer.

Dadan menjelaskan bahwa teknologi yang akan didorong untuk dikembangkan adalah small modular reactor (SMR) karena menurutnya, arah perkembangan dunia kini menekankan SMR sebagai solusi baru.

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, teknologi ini dinilai menawarkan fleksibilitas karena dapat ditempatkan di wilayah terpencil dan terintegrasi dengan jaringan listrik berskala kecil.

Menurutnya, karakteristik tersebut menjadikan SMR sangat sesuai untuk mendukung pusat-pusat industri serta pengembangan ekonomi biru di berbagai pulau.

Lebih lanjut, Dadan menuturkan, di kawasan Asia Tenggara, energi nuklir kembali muncul sebagai opsi strategis, didorong oleh komitmen net zero emission dan kemajuan teknologi SMR.

Menurut dia, lima negara dengan konsumsi energi terbesar di ASEAN—Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam—mencatat hampir 90 persen dari total permintaan energi kawasan, dan kini aktif menjajaki opsi nuklir melalui Nuclear Energy Cooperation Sub-sector Network (NEC-SSN).

NEC-SSN adalah badan sektoral khusus di bawah ASEAN yang bertugas memperkuat kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam pemanfaatan energi nuklir sipil.

Selain peluang besar, Dadan juga mengakui adanya tantangan mencakup hambatan finansial dan politik yang terkait dengan tingginya biaya awal pembangunan nuklir, memastikan konsistensi implementasi agar momentum menuju konstruksi tetap terjaga, serta mengelola persepsi risiko bencana dan kekhawatiran publik mengenai radiasi maupun tsunami.

Sebagai respons atas peluang dan tantangan tersebut, Dadan menyampaikan persiapan Indonesia kini semakin konkret. Fokus utama diarahkan pada tiga pilar fundamental, yaitu pemilihan lokasi, pencapaian tonggak regulasi, serta kerja sama internasional strategis.

Selain itu, pembentukan Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO), sebagai lembaga pelaksana program nuklir, diyakini harus menjadi prioritas segera untuk menjamin program nuklir yang terintegrasi dan matang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Jepang, menyelenggarakan konferensi tiga hari tentang pengembangan reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR) nuklir pada 3–5 Maret 2026 di Jakarta.

Program ini dilaksanakan di bawah inisiatif Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) Departemen Luar Negeri AS, sebuah program bantuan keamanan energi nuklir sipil yang dipimpin AS dengan Jepang sebagai mitra kontributor.

Sekretaris Jenderal DEN Dadan Kusdiana, dalam pembukaan Workshop on Small Modular Reactor Deployment Considerations for Indonesia di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa DEN memperkuat kerja sama internasional dengan AS dan Jepang dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola nuklir berstandar global.

Kerja sama ini mencakup penguatan desain dan kerangka regulasi SMR, peningkatan kompetensi manufaktur berteknologi tinggi, serta penerapan protokol keselamatan dan keamanan nuklir yang ketat.

“Nuklir menawarkan solusi energi yang stabil, rendah emisi, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi seperti SMR, pengembangan nuklir kini semakin adaptif dan relevan bagi negara berkembang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS untuk Indonesia Peter M. Haymond mengatakan bahwa bersama Jepang, Amerika Serikat merasa terhormat menjadi mitra terpercaya Indonesia yang telah lama menjalin kerja sama dalam mengembangkan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab.

“Teknologi Amerika Serikat mendukung upaya Indonesia untuk membangun masa depan energi yang aman dan tangguh,” katanya.

Sementara itu, Kuasa Usaha Kedubes Jepang untuk Indonesia Mitsuru Myochin menekankan bahwa Jepang dan Amerika Serikat termasuk di antara negara yang paling dipercaya dalam pengembangan SMR.

Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan lokakarya bersama dengan Indonesia merupakan langkah penting dalam memperluas kerja sama trilateral ke tingkat yang lebih tinggi.

“Sebagai mitra, Jepang berharap dapat berkontribusi dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan kami serta terus terlibat dalam dialog substantif menuju kerja sama yang berorientasi ke masa depan, termasuk di bidang nuklir,” ucap Myochin.

Konferensi ini membahas pengembangan sektor energi nuklir Indonesia yang bertanggung jawab dengan memastikan bahwa setiap SMR memenuhi standar internasional yang ketat untuk keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral dan trilateral, mendorong kemitraan publik-swasta, guna mendukung tujuan energi Indonesia.

Konferensi mencakup pembahasan tentang kerangka regulasi nuklir berfokus pada SMR, pengembangan tenaga kerja, proses perizinan, persyaratan lokasi PLTN, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menyebut pengendalian dan pengawasan bahan radioaktif di Indonesia perlu diperkuat. Hal itu dilakukan lewat kolaborasi antara regulator dan aparat penegak hukum yang memiliki jaringan hingga ke daerah.

Langkah ini penting agar pengawasan di lapangan tidak hanya bersifat administratif atau menunggu insiden, tetapi mampu bergerak lebih cepat dengan pendekatan deteksi dini.

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan anggota Komisi XII DPR RI, Totok Daryanto, yang mendorong peningkatan efektivitas fungsi pengawasan.

Pejabat fungsional Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Bapeten M.S Prawira menjelaskan, aparat penegak hukum memiliki kapasitas penyelidikan serta struktur kewilayahan yang kuat.

"Dukungan ini dinilai penting untuk membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan profesional," katanya, Sabtu (28/2/2026).

Menurut dia, kolaborasi tersebut dijalankan melalui pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan peningkatan pemahaman teknis terkait keselamatan serta keamanan radioaktif.

Lihat video: [BREAKING NEWS] KOMISI VII DPR RI RDP DENGAN KA. BRIN, BIG, BAPETEN



"Dengan sistem yang terintegrasi, pengendalian tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan aturan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan lingkungan secara nyata," ujarnya.

Dia juga menekankan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran perlu segera dilakukan guna menyesuaikan perkembangan teknologi dan dinamika risiko.

"Pembaruan ini diharapkan memperjelas pembagian peran serta memperkuat koordinasi antar-lembaga, sehingga pengamanan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia berjalan lebih efektif dan adaptif," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK — Perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom, menawarkan dua opsi teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang diklaim aman dan bersih untuk investasi di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kami memiliki teknologi pengelolaan PLTN yang sudah terbukti aman. Teknologi ini tidak hanya digunakan di Rusia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Turki, China, Mesir, dan India,” kata perwakilan Rosatom, Anna Belokoneva, dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/2/2026).

Anna Belokoneva mengatakan pihaknya siap berinvestasi di Kalbar dengan menghadirkan teknologi mutakhir yang telah diterapkan di berbagai negara. Rosatom menawarkan dua opsi teknologi, yakni reaktor modular besar dan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR).

Untuk reaktor berkapasitas besar, lanjutnya, mampu menghasilkan listrik hingga 1.200 megawatt. Sementara itu, reaktor modular kecil dapat memproduksi sekitar 100 megawatt listrik.

“Kami mengusulkan pembangunan PLTN dengan reaktor modular kecil maupun besar, tergantung kebutuhan dan keputusan pemerintah Indonesia,” katanya.

Khusus untuk SMR, Rosatom juga menawarkan teknologi PLTN terapung yang disebut sebagai satu-satunya di dunia saat ini dan telah beroperasi di Rusia selama tujuh tahun.

Menurut dia, teknologi PLTN terapung tersebut sangat relevan bagi wilayah yang jauh dari pusat pembangkit listrik, termasuk daerah pesisir dan terpencil.

“Teknologi ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang sulit dijangkau. Sistem keamanannya juga pasif dan masif, sesuai standar internasional,” katanya.

Anna menegaskan bahwa Rosatom telah mempelajari berbagai insiden nuklir global, termasuk kebocoran reaktor di Fukushima, Jepang, dan memastikan teknologi yang ditawarkan telah mengantisipasi risiko serupa.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait keamanan PLTN. Namun, standar yang kami miliki sangat tinggi. Di Rusia sendiri terdapat 11 PLTN dan masyarakat tetap hidup serta beraktivitas di sekitarnya,” katanya.

Selain faktor keamanan, Rosatom juga mengklaim biaya listrik dari PLTN relatif lebih murah dalam jangka panjang karena efisiensi produksi dan prinsip transparansi dalam pengelolaan.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan pembangunan PLTN sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Indonesia.

“Kami hanya menawarkan. Jika Pemerintah Indonesia menyambut baik, tentu kami siap melaksanakan pembangunan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Belokoneva menambahkan, perusahaannya mengetahui adanya rencana pengembangan sejumlah tapak PLTN di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sehingga menawarkan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap rencana strategis energi nasional.

Di tempat yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa kunjungan ke Kalbar merupakan bagian dari upaya memperkenalkan teknologi Rusia sekaligus menjajaki kerja sama konkret dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menawarkan penerapan teknologi pengelolaan PLTN yang mumpuni sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang lain seperti pembangunan pabrik pengolahan aluminium dan pendidikan,” kata Tolchenov.

Ia menyebut, dari hasil pertemuan dengan Gubernur Kalbar, pihaknya melihat respons positif sebagai langkah awal penjajakan kerja sama.

Namun demikian, realisasi proyek PLTN tetap bergantung pada kesiapan dan keputusan resmi Pemerintah Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Kami menunggu respons resmi dari Pemerintah Indonesia dan Kalbar. Jika ada ruang kerja sama, kami siap menindaklanjutinya,” katanya.

Penawaran ini menambah daftar opsi pengembangan energi di Kalimantan Barat, yang selama ini didorong untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di daerah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE) melirik pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk pasar off-grid. Pembangkit itu khususnya menyasar kebutuhan listrik sektor pertambangan dan fasilitas pemurnian (smelter).
Direktur Utama Pertamina NRE John Anies menuturkan, pihaknya tidak membidik pasar kelistrikan terhubung jaringan (on-grid) karena segmen tersebut merupakan domain PT PLN (Persero).
Sebaliknya, Pertamina NRE melihat ceruk pasar di luar jaringan listrik nasional yang membutuhkan pasokan energi stabil dalam jangka panjang.
“Nuklir kita tetap jalan. Tapi kita menyasarnya market yang off-grid. Jadi kita enggak mau yang on-grid karena on-grid kan PLN. Kita cari yang off-grid, misalnya ada yang perlu untuk smelter,” ujar John kepada Bisnis dikutip Kamis (26/2/2026).
John mengatakan, sejumlah proyek PLTN off-grid untuk sektor tambang sudah mulai dikembangkan di beberapa negara. Skema tersebut dinilai menarik, terutama untuk wilayah operasi terpencil yang selama ini bergantung pada pembangkit berbasis diesel atau batu bara dengan biaya logistik tinggi.
“Ada beberapa di luar negeri. Itu sebenarnya menarik juga. To certain extent, tergantung jangka waktunya, bisa relatif lebih murah,” ujarnya.
Lebih lanjut, konsep PLTN off-grid yang dipertimbangkan adalah reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR). Teknologi ini dinilai lebih sesuai untuk kebutuhan industri karena kapasitasnya lebih fleksibel dan relatif lebih terjangkau secara teknis maupun ekonomis.
“SMR itu menarik karena sizing-nya tidak terlalu besar, lebih terjangkau baik secara ekonomis maupun teknis,” katanya.
Meski demikian, John mengakui tantangan utama pengembangan SMR bukan semata-mata pada belanja modal (capital expenditure/capex), melainkan pada kematangan teknologi. Saat ini, teknologi SMR secara global dinilai belum sepenuhnya teruji secara komersial.
Dari sisi keekonomian, John menilai proyek PLTN dinilai memiliki daya tarik karena bersifat jangka panjang. Dengan umur operasi yang panjang, investasi awal yang relatif besar dapat terkompensasi oleh stabilitas biaya produksi listrik dalam jangka waktu yang lebih lama.
“Kalau masalah capex, sebenarnya itu long term. Karena dia bisa jangka panjang dan lain sebagainya. Itu yang menarik dari sisi ekonomi, bukan cuma 10 tahun,” katanya.

Tantangan Pengembangan PLTN Off-grid

Namun demikian, John mengungkapkan bahwa realisasi proyek PLTN off-grid di Indonesia masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, aspek regulasi yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya jelas.
Kedua, tingkat penerimaan publik (public acceptability) terhadap proyek nuklir.
“Regulasinya harus jelas dulu, sekarang kan belum duduk. Selain itu acceptability dari masyarakat juga penting,” katanya.
Dia menilai isu penerimaan publik menjadi tantangan universal dalam pengembangan energi nuklir. Kendati secara umum masyarakat dapat menyatakan setuju, resistensi kerap muncul ketika proyek akan dibangun di sekitar lingkungan tempat tinggal.
“Masyarakat mungkin bilang setuju, tapi begitu mau dibangun depan rumah, bilang jangan dulu. Itu di mana-mana sama,” ujar John.