#30 tag 24jam
Purbaya Bersih-bersih DJP, Mutasi 4 Pejabat Pajak usai OTT KPK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutasi sejumlah pejabat DJP usai OTT KPK untuk membersihkan internal dan meningkatkan integritas lembaga. [426] url asal
#mutasi-pejabat-pajak #ott-kpk #purbaya-yudhi-sadewa #direktorat-jenderal-pajak #kementerian-keuangan #pelantikan-pejabat-pajak #kantor-wilayah-djp-jakarta-utara #kasus-suap-pajak #integritas-kementeri
(Bisnis.Com - Ekonomi) 22/01/26 12:24
v/110534/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Purbaya melantik empat pejabat dalam rangka mutasi tersebut di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026).
Pertama, Untung Supardi yang dilantik menjadi kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Menteri Keuangannya No. KMK-22/2026.
Kedua, Gorga Parlaungan sebagai kepala KPP Madya Jakarta Utara Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-6/SJ/2026.
Ketiga, Hadi Suprayitno sebagai kepala seksi pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-13/PK/2026.
Keempat, Andi Arisandi sebagai pejabat fungsional penilai pajak ahli muda KPP Madya Jakarta Utara, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ/2026.
Mereka dilantik usai KPK menetapkan tiga pejabat pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara sebagai tersangka dalam kasus suap pajak PT Wanatiara Persada yaitu eks Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; eks Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; dan eks Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar.
Usai melantik para pejabat tersebut, Purbaya menyebut pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum pembersihan internal di tengah sorotan publik terhadap integritas Kementerian Keuangan.
"Satu orang yang menyimpang bisa merusak kerja ribuan orang. Karena itu, saya tidak ragu menyampaikan sikap bahwa pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi keras. Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian," tegas Purbaya dalam arahannya usai pelantikan.
Dia bahkan membocorkan rencana perombakan struktur yang lebih masif dalam waktu dekat. Purbaya menyebut langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus pembersihan organisasi dari elemen yang menghambat kinerja.
"Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi. Bukan semata karena ada indikasi penyelewengan, tapi kita lihat ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya," ungkapnya.
Purbaya juga menyinggung teori Fraud Triangle yaitu tekanan, kesempatan, dan pembenaran sebagai akar korupsi. Dia meminta para pimpinan unit untuk mengenali profil risiko pegawainya, tidak hanya dari sisi pekerjaan, tetapi juga gaya hidup.
Bendahara negara itu mengaku telah memeriksa data tabungan para pejabat, yang sekilas tampak wajar. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa dirinya dan tim pengawas internal memiliki akses informasi yang lebih luas untuk mendeteksi ketidakwajaran aset
"Saya rasa orang keuangan sudah jago me-manage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain," ucapnya.
Purbaya Buka Suara Usai Kantor DJP Digeledah KPK di Kasus Suap Pajak
Selama belum diputuskan bersalah, Purbaya akan mendampingi secara hukum pegawai DJP yang terjaring OTT KPK di kasus dugaan suap pengurangan pajak. [365] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #djp #kpk #suap-pajak #pajak #ott-kpk #askob-bahtiar #kantor-wilayah-djp-jakarta-utara #gedung-idn-hq #komisi-pemberantasan-korupsi #edy-yulianto #kpp-madya-jakarta-utara #ka
(CNN Indonesia - Ekonomi) 14/01/26 10:43
v/102882/
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan masih akan melihat proses hukum yang berjalan. Selama belum diputuskan bersalah, Purbaya akan mendampingi secara hukum pegawai DJP yang terlibat.
"Kalau saya ditanya, kenapa kamu bilang kamu akan mendampingi secara hukum, itu kan masih pegawai Keuangan. Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai Keuangan. Jadi akan kita dampingi terus," katanya ditemui di gedung IDN HQ, Jakarta Selatan, (14/1).
Kendati demikian, Purbaya memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi, ia akan mengevaluasi DJP dengan melakukan rotasi.
"Nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat (kasus) yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa," kata Purbaya.
"Kalau baik sedikit, terlibat sedikit, ya rotasi. Tapi kalau udah jahat, dirotasi kan enggak ada gunanya. Kita sedang nilai itu," sambungnya.
Kemarin, KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat DJP, Selasa (13/1). Hal tersebut dibenarkan ketua KPK Setyo Budiyanto.
"Benar. Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP," katanya saat dikonfirmasi.
Penggeledahan ini diduga terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.
Tim penyidik KPK juga sudah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (12/1) sekitar pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah KPP Madya Jakarta Utara semalam.
"Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada," ujar saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (13/1).
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) delapan orang di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Sabtu (10/1). OTT ini terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Tidak hanya pegawai pajak, KPK juga turut membekuk wajib pajak (WP) dalam OTT tersebut.
Mereka ialah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Karim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada (WP) Edy Yulianto.
DJP Buka Suara Pegawai Pajak Ditangkap KPK Hari Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap mengenakan sanksi tegas hingga pemecatan kepada pegawai bila terbukti penggelapan pajak. [228] url asal
#djp-kemenkue #djp #penggelapan-nilai-pajak #pajak #otoritas-pajak #antara #komisi-pemberantasan-korupsi #kpk #fitroh-rohcahyanto #rosmauli #kantor-wilayah-djp-jakarta-utara #suap #korupsi #pelangga
(CNN Indonesia - Ekonomi) 10/01/26 14:53
v/99236/
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan siap mengenakan sanksi tegas, termasuk pemecatan, kepada pegawai bila terbukti melakukan suap pengurangan nilai pajak.
"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/1) mengutip Antara.
Ia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai DJP.
Saat ini proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK.
"DJP menghormati proses hukum tersebut serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar dia.
Rosmauli menyampaikan komitmen DJP dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.
Otoritas pajak menyatakan siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"DJP juga mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan," kata Rosmauli.
KPK menyebut OTT terhadap pegawai DJP terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.
"Suap terkait pengurangan nilai pajak," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
Hingga saat ini, Fitroh belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut. Namun, ia memastikan komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)