Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti.

"Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas," tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

"Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih," jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Jaminan dari Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sempat secara tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kini ia mengaku akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau saya mending nggak bayar, cuma kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, ada diskusi, ini belum putus ya, kita akan cenderung membayar jalannya infrastrukturnya,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya berharap bisa ikut berdiskusi dengan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak-pihak terkait dalam membahas kejelasan urun rembug polemik Whoosh. “Saya belum sampai kesimpulan seperti apa, makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi di sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu,” jelasnya.

“Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi, prosesnya masih berjalan,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, di tengah ramai polemik utang jumbo Whoosh, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku kepala negara bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Prabowo mengaku sudah mempelajari segala polemik proyek yang dibangun era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut dan menyatakan tak ada masalah.

“Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan. Dalam pernyataannya, Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran publik.

Presiden menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang mampu mengelola proyek strategis nasional seperti Whoosh. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tidak perlu cemas karena seluruh tanggung jawab terhadap pengelolaan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

Prabowo menyoroti bahwa transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat. “Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” katanya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan subsidi besar untuk layanan kereta api, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melayani rakyat. “Tadi disampaikan menhub (menteri perhubungan), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih agar dana publik benar-benar kembali kepada masyarakat. Ia menegaskan akan menindak tegas praktik kebocoran dan korupsi yang merugikan keuangan negara. “Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” kata Presiden.

Menutup pernyataannya, Prabowo meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan masyarakat tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan keresahan. “Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia lantas menyampaikan telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

“Semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama kementerian dan lembaga mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) masih menunggu kepastian pembayaran klaim senilai Rp5,01 triliun atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Klaim itu tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian WIKA per 30 September 2025 sebagai piutang dalam penyelesaian kontrak (PDPK), yang diajukan kepada PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) selaku pemilik proyek.

Dalam laporan keuangan WIKA disebutkan nilai itu merupakan klaim atas cost overrun yang muncul selama pembangunan proyek KCJB. Namun, sampai dengan saat ini, klaim itu masih dalam proses negosiasi antarpihak.

“Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, klaim tersebut masih dalam proses negosiasi. Manajemen akan melanjutkan upaya klaim melalui arbitrase pihak ketiga,” tulis WIKA dalam laporan keuangannya.

Adapun proyek KCJB dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) antara WIKA dengan sejumlah kontraktor asal China, yakni China Railway International (CRIC), China Railway Design (CRDC), China Railway Engineering Corporation (CREC), dan China Railway Signal & Communication (CRSC).

Di sisi lain, klaim Rp5 triliun tersebut menambah daftar beban WIKA di tengah tekanan kinerja keuangan yang dihadapi. Sepanjang Januari-September 2025, emiten BUMN Karya ini tercatat menderita rugi bersih sebesar Rp3,21 triliun atau berbalik dari laba Rp741,43 miliar pada periode sama tahun lalu.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, menyatakan upaya peningkatan fundamental dan perolehan dukungan dari stakeholders menjadi faktor penting di tengah kondisi menantang industri infrastruktur saat ini.

Menurutnya, langkah inovasi dan transformasi diperlukan untuk mencapai fundamental keuangan yang kuat. Adapun dukungan pemangku kepentingan dinilai penting agar proses penyehatan dapat berjalan optimal.

“Kami aktif membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders kami, karena diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar langkah penguatan dan penyehatan ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Agung, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia tengah mempercepat restrukturisasi BUMN Karya untuk memperbaiki struktur keuangan dan memperkuat daya saing sektor konstruksi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, sebelumnya menegaskan bahwa langkah restrukturisasi dan konsolidasi BUMN konstruksi akan dipercepat agar perusahaan pelat merah kembali sehat secara keuangan.

“Holding karya ini sedang kami proses, sedang lihat pilihan-pilihan untuk dilakukan merger nantinya. Kami ingin perusahaan-perusahaan karya kita menjadi sehat,” ujar Dony pada medio September 2025.

Penyelesaian Utang Kereta Cepat

Holding operasional Danantara Indonesia, PT Danantara Asset Management (Persero) juga terus menyiapkan opsi strategis guna mengurai persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek Whoosh telah menelan biaya investasi sekitar US$7,2 miliar. Mayoritas atau 75% proyek ini dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga sebesar 2% per tahun.

Nilai tersebut mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun hingga US$1,2 miliar dari target awal biaya proyek yang dipatok sebesar US$6 miliar.

Dalam skema sebelumnya, sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

Dony menyatakan negosiasi terkait dengan pinjaman masih terus berlangsung, termasuk soal jangka waktu, suku bunga, dan denominasi mata uang.

Menurutnya, keputusan akhir akan dipilih berdasarkan opsi dengan manfaat terbesar dan menjaga operasional PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Mengenai penyelesaian keuangan, menurut saya itu kan hanya opsi saja, tetapi yang paling penting kami sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional, KCIC itu sudah membukukan positif secara operasional,” ujarnya usai rapat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

KCIC selaku pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara China dan konsorsium BUMN Indonesia yang diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60%. Mayoritas saham PSBI dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sebagai tindak lanjut, Dony menyebut akan berangkat ke China untuk menyelesaikan negosiasi terkait dengan restrukturisasi utang proyek Whoosh.

Meski tidak memerinci kapan pertemuan akan berlangsung, dia menyatakan tim negosiator akan mencakup pemerintah dan Danantara. Saat kunjungan, Indonesia akan menyajikan data sekaligus opsi restrukturisasi utang terbaik.

“Nah nanti negosiasinya tentu pemerintah juga terlibat dalam negosiasi. Tapi yakinlah, percayakan bahwa ini akan menjadi hasil yang terbaik,” ucap Dony.

Dihubungi terpisah, Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, memandang bahwa restrukturisasi melalui perpanjangan tenor pinjaman bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian Whoosh.

Namun, dia juga menilai bahwa opsi lain yang dapat dijajaki adalah mencari investor strategis baru yang mampu menopang beban konsorsium pelat merah.

“Opsi lain bagi Whoosh adalah mencari investor strategis baru yang dapat mengambil sebagian dari 60% saham PSBI di KCIC, sehingga beban utang pihak Indonesia dapat berkurang,” ucap Toto saat dihubungi Bisnis.

__________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyatakan belum melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan terkait skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengaku bingung atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak ingin menggunakan dana APBN untuk menangani utang proyek tersebut.

Musababnya, lanjut Rosan, Danantara saat ini masih berada pada tahap evaluasi internal untuk mencari opsi pembiayaan terbaik. Dia pun menegaskan belum ada pembicaraan resmi dengan Kemenkeu atau pihak lain perihal Whoosh.

“Makanya saya juga bingung karena kami kan lagi evaluasi dan Danantara belum berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Selasa (14/10/2025).

Menurut Rosan, pembahasan terkait pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar seperti KCJB melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Oleh karena itu, seluruh keputusan akan ditempuh Danantara Indonesia melalui proses terukur dan terstruktur sebelum diumumkan kepada publik.

“Dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi, ya harapannya kami kan biasanya duduk dulu, kami evaluasi mana yang terbaik. Kalau kami kan sisi pekerjaannya seperti itu, jadi semuanya itu terstruktur dan terukur,” ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menyatakan tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut dilakukan melalui Danantara, yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.

Menurutnya, langkah itu penting guna memisahkan tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta supaya proyek infrastruktur tidak membebani APBN.

Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, menambahkan bahwa persoalan utang KCIC juga sudah dibahas KAI dengan Komisi VI DPR RI.

“Kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR. Akan kami selesaikan segera dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini,” ucap Dony Oskaria.