Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait Satgas Deregulasi patut diapresiasi. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sudirman menjelaskan berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan hilirisasi mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan Harga Patokan Mineral (HPM) baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurutnya, keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Terkait pembatasan produksi bijih nikel, Perhapi meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih selektif berdasarkan jenis bijih yang ditambang. Menurut Sudirman, pembatasan dapat diterapkan pada bijih nikel saprolite berkadar tinggi karena kapasitas smelter RKEF dinilai sudah berlebih.

Sementara itu, produksi bijih nikel limonite berkadar rendah dinilai masih perlu didorong untuk mendukung pengembangan smelter HPAL dan industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Beberapa investor termasuk dari China sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek hilirisasi nikel tipe limonite ini, dan mereka tentunya sangat kecewa karena dengan adanya pembatasan produksi bijih nikel yang dipukul rata, maka juga berdampak kepada investasi yang telah dikeluarkan,” jelas Sudirman.

Dia menambahkan bahwa investor membutuhkan konsistensi regulasi sebelum memutuskan menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, efektivitas Satgas Deregulasi nantinya akan diukur dari kemampuannya memangkas hambatan nyata di lapangan.

“Kalau tidak, maka investor membaca ini sekadar sebagai penambahan struktur tanpa perbaikan substansi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri pertambangan meminta pemerintah menerapkan skema royalti progresif mengikuti pergerakan harga komoditas guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi) Sudirman Widhy Hartono mengusulkan agar kenaikan tarif royalti diterapkan secara bertingkat.

"Sebaiknya dibuat dengan mekanisme bertingkat atau progresif," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).

Dalam skema tersebut, tarif royalti bisa meningkat ketika harga komoditas sedang tinggi dan menurun saat harga komoditas melemah. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih adil karena negara tetap dapat memperoleh penerimaan optimal pada periode booming harga komoditas, tanpa membebani industri ketika pasar sedang lesu.

"Namun pada saat harga komoditas anjlok, maka negara harus tetap menjaga iklim agar industri atau investasi tetap kondusif," tambah Sudirman.

Dia menilai, penerapan tarif royalti tinggi di tengah penurunan harga komoditas justru berpotensi menekan daya saing industri pertambangan nasional. Kondisi itu dinilai dapat memperberat beban operasional perusahaan tambang dan menghambat minat investasi baru.

"Perlu dijaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudirman meminta pemerintah memastikan tarif royalti tetap kompetitif agar tidak memicu relokasi investasi ke negara lain yang dapat lebih memberikan jaminan investasi yang lebih baik.

Selain besaran tarif, Sudirman menilai kepastian hukum serta konsistensi regulasi menjadi faktor utama yang diperhatikan investor di sektor pertambangan. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat meningkatkan ketidakpastian usaha dan mengganggu rencana investasi jangka panjang.

"Aspek kepastian hukum dan konsistensi regulasi ini sangat penting dan perlu jadi perhatian," tegasnya.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) diketahui telah menggelar konsultasi publik untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring dengan kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.

Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penangguhan rencana kenaikan tarif royalti tersebut pada Senin (11/5/2026). Dia akan melakukan evaluasi ulang menyusul mengemukanya masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti terhadap sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk penghilirannya.

Sebelumnya, pada April 2025 pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti. Kemudian, pada Maret 2026 sempat muncul wacana kenaikan lanjutan royalti di sektor minerba meskipun akhirnya tidak diberlakukan.

Dalam waktu yang relatif berdekatan, yakni 9 Mei 2026, diwacanakan kembali usulan kenaikan royalti sehingga memunculkan persepsi meningkatnya risiko regulasi di mata investor.

Tenaga Ahli Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Edi Permadi menilai, penyesuaian yang terlalu sering dan agresif berpotensi menimbulkan ketidakpastian investasi di sektor pertambangan nasional.

Meskipun, kata dia, pelaku industry memahami kalau kebijakan ini pada dasarnya sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global. Dalam konteks global, lanjutnya, penyesuaian fiskal sektor sumber daya alam memang merupakan hal yang lazim.

“Akan tetapi, investor umumnya juga mempertimbangkan konsistensi dan stabilitas kebijakan dalam jangka panjang, terlebih untuk industri pertambangan dan hilirisasi yang membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang,” ujarnya.

Menurut dia, perubahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) di sektor tambang yang dilakukan setiap tahun, ditambah penyesuaian royalti yang berulang dalam periode singkat, membuat perhitungan keekonomian proyek menjadi semakin kompleks.

“Padahal, sektor pertambangan merupakan industri padat modal yang sangat membutuhkan kepastian kebijakan jangka panjang,” tuturnya.

Kondisi ini juga kemudian terefleksi pada meningkatnya sensitivitas pasar modal terhadap arah kebijakan sektor sumber daya alam. Tekanan yang sempat terjadi pada IHSG dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal. Faktor kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal sektor mineral yang dianggap semakin agresif juga berpengaruh pada pasar modal.

Edi yang sampai saat ini masih berkecimpung di industri pertambangan ini menyoroti kecenderungan pendekatan fiskal sektor mineral dan batu bara yang mulai diarahkan menyerupai pola penerimaan industri migas. Padahal, karakteristik kedua sektor tersebut berbeda.

Industri migas memiliki struktur kontrak, profil cadangan, serta pola investasi yang tidak sepenuhnya sebanding dengan sektor mineral dan hilirisasi. Sementara itu, industri mineral, khususnya nikel dan turunannya, saat ini justru tengah menghadapi tekanan oversupply global, penurunan margin smelter, mahalnya bahan baku karena tekanan geopolitik dan kebutuhan investasi penghiliran yang sangat besar.

Adapun, sektor pertambangan sampai saat ini masih sebagai salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2023 sektor pertambangan tumbuh 6,1%, yang ditopang oleh tingginya harga komoditas dan ekspansi penghiliran mineral, terutama nikel, tembaga, emas, timah dan mineral lainnya.

Kemudian memasuki 2024, sektor pertambangan tumbuh 4,9%, mulai melambat seiring dnegan koreksi harga komoditas global dan meningkatnya tekanan oversupply nikel dunia. Lalu, pada 2025 sektor pertambangan terkontraksi -0,66%, mulai menghadapi tantangan yang lebih kompleks.

Sejumlah proyek smelter dan fasilitas HPAL menghadapi tekanan margin akibat turunnya harga nikel internasional, sementara biaya energi, operasional, dan pendanaan tetap tinggi. “Memasuki kuartal I/2026, kecenderungan [sektor pertambangan] kontraksi terus ke -2,14%. Pelaku industri masih mencermati lemahnya harga beberapa komoditas mineral serta ketidakpastian permintaan global di tengah perlambatan ekonomi dunia,”kata Edi.

Dalam situasi tersebut, pelaku usaha berharap agar kebijakan fiskal tetap mempertimbangkan daya tahan industri yang sedang dalam kondisi kurang baik. Sebab, apabila tekanan biaya meningkat terlalu cepat, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga rantai ekonomi daerah, tenaga kerja, kontraktor lokal, hingga UMKM penunjang aktivitas tambang.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041 hingga umur cadangan di kawasan mineral Grasberg.

Adapun kesepakatan itu seiring penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan di Washington, D.C. Amerika Serikat (AS) pada Rabu (18/2/2026).

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun MoU ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Freeport-McMoRan Inc. yang diwakili President and CEO Kathleen Quirk, serta PTFI yang diwakili Tony Wenas.

Bahlil mengatakan, keputusan perpanjangan IUPK PTFI diambil untuk menjamin keberlanjutan produksi tambang Grasberg, Papua, seiring puncak produksi yang diproyeksikan terjadi pada 2035.

Dia mengungkapkan, pembahasan perpanjangan kontrak telah melalui negosiasi dan komunikasi intensif antara pemerintah dan Freeport-McMoRan dalam dua tahun terakhir. Langkah ini dinilai krusial mengingat karakter tambang bawah tanah (underground) yang membutuhkan waktu eksplorasi panjang.

“Puncak produksi PTFI itu pada 2035. Karena ini di bawah tanah, perlu waktu 10 tahun untuk eksplorasi. Maka penting mencari solusi dalam rangka ekstensi dan keberlanjutan usaha di Papua,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini, sebelum insiden gangguan produksi, PTFI mampu menghasilkan sekitar 3,2 juta ton bijih konsentrat tembaga per tahun. Dari jumlah itu, dihasilkan lebih dari 900.000 ton tembaga dan 50–60 ton emas.

Menurutnya, produksi tersebut merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada periode 2022–2023. Bahlil berpendapat, tanpa kepastian perpanjangan izin, eksplorasi lanjutan sulit dilakukan karena memerlukan investasi besar dan waktu panjang sebelum mencapai tahap produksi optimal.

Tambahan Saham untuk Negara

Dalam skema perpanjangan tersebut, pemerintah memastikan porsi kepemilikan nasional akan meningkat. Saat ini, Indonesia menguasai 51% saham PTFI. Melalui kesepakatan terbaru, negara akan memperoleh tambahan 12% saham tanpa biaya akuisisi yang berlaku mulai 2041.

“Perpanjangan agar kita bisa melakukan eksplorasi di awal, dengan menambah 12% saham pada negara. 12% ini tanpa ada biaya apa pun untuk mengambil alihnya,” kata Bahlil.

Dengan tambahan tersebut, pada 2041 kepemilikan Indonesia akan menjadi 63%. Adapun tambahan 12% saham itu nantinya akan dibagikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai daerah penghasil.

Meski tanpa biaya akuisisi saham, Bahlil mengakui bahwa kegiatan eksplorasi tetap membutuhkan pendanaan yang akan ditanggung bersama sesuai skema tanggung renteng.

Bahlil menilai, perpanjangan operasi hingga umur cadangan tambang Grasberg akan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Selain menjaga kesinambungan produksi, langkah ini juga diyakini memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi ke daerah.

“Dengan demikian lapangan kerja akan bertambah, pendapatan negara bertambah, begitu juga royalti, PNBP, dan penerimaan daerah,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, setelah penandatanganan MoU, pemerintah akan melanjutkan pembahasan teknis dan administratif yang harus dipenuhi PTFI. Dia memastikan seluruh proses akan mengedepankan kepentingan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Oleh karena itu, pada 2041 diharapkan pendapatan negara harus lebih tinggi, termasuk royalti dan pajak-pajak lain, termasuk emas,” kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji nasib izin operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR). Bahlil menegaskan bahwa selama pengkajian, tidak ada lobi-lobi dengan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Enggak ada, enggak ada [lobi-lobi dengan pelaku usaha]. Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Agincourt Resources. pengelola tambang emas Martabe, merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

"Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil.

Langkah tersebut menurutnya dilakukan sebagai bagian dari kepastian terhadap investasi dan kepastian hukum sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra.

"Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh dzolim sama pengusaha. Kita, negara membutuhkan pengusaha. Pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) menanggapi rencana pengambilalihan PT Agincourt Resources oleh BUMN. Pemerintah diingatkan untuk berlaku adil terkait dengan rencana kebijakan tersebut.

Pemerintah sendiri berencana mengambil alih operasional PT Agincourt Resources melalui BUMN. Pengalihan pengelolaan itu tak lepas dari langkah pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra. PT Agincourt Resources merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Ketua API Rachmat Makkasau menilai, semua pihak harus menjaga investasi di sektor tambang termasuk memastikan penilaian yang adil pada PT Agincourt Resources yang mengelola tambang emas Martabe di Sumatra Utara.

Menurutnya, perusahaan sejauh ini diyakini telah menjalankan kegiatan operasi dengan baik. Dia juga berpendapat bahwa anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) itu memenuhi tata kelola lingkungan yang baik berdasarkan hasil Proper Hijau yang diterima perusahaan.
Oleh sebab itu, Rachmat memandang bahwa pemerintah pasti akan melakukan evaluasi yang mendalam terkait izin usaha pertambangan Agincourt, sehingga dapat memastikan keberlanjutannya.
“Kami percaya bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih detail terkait izin usaha PT Agincourt yang disebutkan akan dicabut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan baik, mengedepankan aspek-aspek ESDG, serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup - tentunya akan tetap dapat beroperasi," kata Rachmat dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, ini penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif. Apalagi, pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2025 mencapai Rp138,37 triliun atau melebihi dari target yang dipatok hanya Rp127,44 triliun.

Lebih lanjut, Rachmat menegaskan bahwa salah satu syarat menjadi anggota anggota API-IMA, senantiasa menjalankan kegiatan operasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip good mining practice (GMP) dan ESG.

Rachmat pun mendorong anggotanya untuk terus mengkomunikasikan fakta-fakta positif dari praktik-praktik penambangan yang baik.

“Sudah banyak perusahaan yang menjalankan operasional dengan baik dan menerapkan prinsip GMP dan ESG. Kami mendorong perusahaan anggota API-IMA untuk terus mengampanyekan hal-hal positif tersebut agar pandangan masyarakat terhadap industri pertambangan menjadi lebih seimbang,” katanya.

Antam Bakal Kelola Agincourt

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengalihkan pengelolaan 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya kepada Danantara.

Dia menyebut, Danantara telah menunjuk Perum Perhutani untuk mengelola lahan dari 22 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sementara itu, untuk tambang yang dicabut izinnya akan diserahkan kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID atau anak usahanya, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam.

"Kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," ujar Prasetyo di DPR, Senin (26/1/2026).

Untuk diketahui, dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, terdapat satu izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk daftar pencabutan, yakni milik PT Agincourt Resources.

Prasetyo menuturkan, pengalihan pengelolaan kepada BUMN tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasi usaha agar karyawan perusahaan yang bersangkutan tidak kehilangan mata pencaharian.

Sementara itu, Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menuturkan bahwa sebagai BUMN, pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah apabila ditugaskan.

Apalagi, jika penugasan itu dalam rangka memastikan pengelolaan sumber daya emas nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, dan sejalan dengan amanat konstitusi.

"Apabila penugasan tersebut diberikan, Antam akan menjalankannya untuk memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan," tutur Wisnu.

Antam, kata dia, akan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Antam akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut izin usaha pertambangan (IUP) 45 perusahaan batu bara hingga mineral dapat berimbas pada iklim investasi dan sentimen pelaku usaha.

Adapun, pencabutan itu dilakukan lantaran tak memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi tambang.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, pencabutan izin perusahaan tambang tersebut oleh Kementerian ESDM sebagai upaya penertiban izin yang tidak aktif, bermasalah, atau tidak memenuhi kewajiban.

"Tentunya langkah ini positif untuk membersihkan atau menata tata kelola perizinan tambang," ucap Bisman kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Namun, dia menuturkan bahwa efektivitas pencabutan izin itu sangat bergantung pada transparansi dasar pencabutan dan konsistensi penerapannya.

Menurutnya, pencabutan ini juga secara umum tidak terlalu pengaruh pada produksi. Kendati, pencabutan izin bisa berdampak pada investasi karena kebijakan itu bisa memengaruhi sentimen pelaku usaha.

"Oleh karena itu perlu disertai penjelasan yang memadai. Pemerintah perlu transparan menyampaikan alasan pencabutan serta memastikan tahapan pencabutan telah sesuai regulasi," jelas Bisman.

Bisman menambahkan bahwa pencabutan 45 izin perusahaan perlu dilakukan berbasis data dan prosedur hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Untuk menekan kepatuhan bisa juga dengan pengawasan dan mekanisme pemberian peringatan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, 45 perusahaan itu merupakan bagian dari IUP 190 perusahaan yang sebelumnya dibekukan.

Tri menegaskan bahwa langkah pencabutan telah sesuai prosedur. Sekitar 45 perusahaan itu sebelumnya telah diberi peringatan.

Bahkan, Tri juga menyebut sebagian perusahaan itu tak kunjung memenuhi panggilan untuk mengurus perizinan terkait dengan penempatan jaminan reklamasi tersebut.

"Sampai sekarang sudah kita panggil bisa dipastikan 35 atau 45 itu kita terminate [mengakhiri] mungkin nantinya," ucap Tri dikutip dari Sinir dalam kanal YouTube Kementerian ESDM dikutip Senin (26/1/2026).

Tri menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk bermusyawarah dengan perusahaan-perusahaan itu. Namun, perusahaan tak menyampaikan minat menaruh reklamasi tambang.

"Kami coaching, hasil mereka kita panggil ada yang ga dateng dan beberapa kali tidak menyampaikan dan lain sebagainya, nah terhadap yang itu nanti kita cabut izinnya," tuturnya.

Kendati demikian, Tri tak merinci nama-nama perusahaan batu bara yang dimaksud. Dia hanya menegaskan bahwa 35 atau 45 perusahaan itu bagian dari 190 perushaan yang IUP-nya dibekukan pada September 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BUMA Internasional Grup Tbk. (DOID) menambah setoran modal ke perusahaan tambang 29Metals Limited senilai 29,16 juta dolar Australia atau sekitar Rp334,84 miliar (asumsi kurs Rp11.484 per dolar Australia).

Direktur BUMA Internasional Grup Iwan Fuad Salim mengatakan penyetoran modal itu dilakukan DOID melalui Bukit Makmur Mandiri Utama Pte. Ltd. (BUMA SG) setelah penandatanganan Surat Pra-Komitmen pada 20 Januari 2026.

Sebagai informasi, BUMA SG merupakan perusahaan terkendali tidak langsung DOID yang 98,4% sahamnya dimiliki oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama dan 1,54% dimiliki BUMA Internasional Grup. BUMA SG didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Singapura.

Berdasarkan surat tersebut, BUMA SG berkomitmen untuk melaksanakan seluruh haknya yang terkait dengan penawaran institusional dalam rangka mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 19,44% di 29Metals. Sejalan dengan itu, BUMA SG akan mengambil bagian atas 72.903.717 saham baru yang diterbitkan 29Metals.

Saham baru itu akan dibeli seharga 0,4 dolar Australia per saham atau senilai total 29.161.486 atau 29,16 juta dolar Australia. Apabila dikonversi dalam rupiah, nilai itu setara dengan Rp334,84 miliar.

"Tanggal penyelesaian atas penyertaan saham ini adalah 28 Januari 2026," paparnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (22/1/2026).

Setelah penyelesaian transaksi itu, jumlah kepemilikan BUMA SG di 29Metals akan meningkat dari 266.827.604 saham menjadi 339.731.321 saham.

Sebagai informasi, 29Metals merupakan perusahaan pertambangan tembaga dan logam dasar lainnya yang melantai di Bursa Efek Australia dan berkantor pusat di Melbourne, Australia. 29Metals merupakan perusahaan investasi yang sebagian sahamnya dimiliki DOID sejak akhir 2024.

Berdasarkan catatan Bisnis, DOID mengumumkan telah merampungkan proses akuisisi 19,9% saham 29Metals Limited dengan nilai investasi mencapai 62 juta dolar Australia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tambang PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menuturkan masih terus mencari aset tambang logam dan mineral, untuk mendukung upaya diversifikasi perseroan. BUMI akan mengumumkan akuisisi tambang baru pada enam hingga 12 bulan ke depan.

Direktur Bumi Resources Christopher Fong menjelaskan pihaknya sedang menjalan strategi transformasi dan diversifikasi, yaitu dengan mengalihkan fokus dari ekspansi di sektor batu bara thermal, ke ekspansi logam, mineral, dan hilirisasi.

“Kami akan mengumumkan akuisisi lebih lanjut dalam enam hingga 12 bulan ke depan di sektor mineral, dan kemungkinan area lainnya,” ucap Fong dalam paparan publik Bumi Resources, Senin (1/12/2025).

Dia melanjutkan, dalam lima hingga enam tahun depan, atau pada 2031, secara konsolidasian BUMI menargetkan komposisi dengan rasio 50:50 antara aset dan pendapatan dari batu bara thermal dan non-batu bara thermal.

Direktur BUMI Rio Supin menjelaskan BUMI akan masuk ke sektor mineral, dengan akuisisi tambang Wolfram di Queensland, Australia. Menurut Rio, produk dari tambang Wolfram ini adalah tembaga dan emas.

Di sisi lain, lanjutnya, BUMI juga melihat peluang diversifikasi bisnis di bidang aluminium dan alumina. Menurutnya, untuk pengembangan di sektor ini, BUMI telah memulai proses akuisisi untuk PT Laman Mining di Kalimantan Barat.

Sebagai informasi, BUMI telah menandatangani term sheet dengan PT Supreme Global Investment (SGI) untuk mengakuisisi 45% saham PT Laman Mining. Laman Mining merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bauksit di Indonesia.

“Untuk Laman Mining, perjanjian awal, BUMI akan mengakuisisi sampai 45% saham di Laman Mining. Kami saat ini fokus untuk menyelesaikan akuisisi tahap pertama, dan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan pemilik Laman Mining saat ini untuk meningkatkan saham lebih dari 45%,” ucap Rio.

Rio juga menjelaskan untuk akuisisi Jubilee Metal Limited (JML) di Australia, maksimal saham yang diakuisisi perseroan adalah hampir 65%.

“Belum ada rencana lebih lanjut apakah kami akan menambah kepemilikan di JML atau tidak,” tutur Rio.

Dia menuturkan, saat ini fokus manajemen BUMI adalah bagaimana tambang JML bisa segera beroperasi sesuai dengan rencana.

Sebagai informasi, tambang JML merupakan tambang yang bergerak di bidang pertambangan emas yang sudah dalam tahap produksi. Per akhir September 2025, BUMI diketahui telah menggenggam sebanyak 41,36% saham JML.

BUMI melakukan akuisisi JML secara bertahap melalui konversi utang menjadi penyertaan modal, dan penyelesaian transaksi jual beli atau penerbitan saham tambahan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock Inc. dan perusahaan investasi milik swasta yang berkantor pusat di Austin, Texas, Dimensional Fund Advisors LP terpantau melakukan aksi beli saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) pada Senin (10/11/2025).

Mengacu pada data Terminal Bloomberg yang dikutip Selasa (11/11/2025), pembelian saham BUMI oleh BlackRock dan Dimensional yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut dilakukan masing-masing sebanyak 3,15 juta lembar dan 91,60 juta lembar.

Adapun, BlackRock yang merupakan perusahaan investasi multinasional Amerika Serikat yang dinakhodai Laurence Douglas Fink alias Larry Fink itu membeli saham BUMI dengan harga beli rata-rata (cost basis average) senilai Rp102,10 per saham.

Sementara itu, Dimensional membeli saham emiten tambang kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim itu dengan harga beli rata-rata senilai Rp142,82 per saham.

Dengan aksi pembelian saham BUMI tersebut, kepemilikan BlackRock di Bumi Resources per November 2025 tercatat sebanyak 1,95 miliar lembar, dan menempatkannya pada urutan ke-10 investor BUMI.

Di sisi lain, Dimensional menempati posisi ke-14 investor saham di Bumi Resources, per November ini mengempit sebanyak 938,03 juta lembar saham BUMI.

Adapun, saham BUMI pada perdagangan Senin (10/11/2025) ditutup naik 6,38% ke level Rp150 per lembar. Penguatan harga saham BUMI ini terus melonjak hingga pada perdagangan Selasa (11/11/2025) ditutup dengan harga Rp198 per lembar atau melonjak 32%.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham BUMI pada pukul 15.29 WIB perdagangan kemarin sempat bertengger di level Rp200 per lembar, naik 50 poin atau melesat 33,33% setelah dibuka dengan harga Rp151 per saham.

Dengan posisi harga tersebut, pergerakan harga saham BUMI sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2025 tercatat melambung 62,60% dan dalam 6 bulan terakhir naik 70,94%.

Lonjakan harga saham emiten tambang batu bara Grup Bakrie dan Grup Salim itu terjadi seiring dengan adanya kabar telah tuntasnya aksi akuisisi perusahaan tambang emas dan tembaga yang berbasis di Australia, Wolfram Limited (WFL).

Selain itu, lonjakan harga saham BUMI juga terjadi menjelang agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 19 November 2025.

Dikutip dari keterbukaan informasi di BEI, agenda RUPSLB tersebut adalah perubahan susunan direksi dan dewan komisaris BUMI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Banyuwangi, CNBC Indonesia — PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menyiapkan investasi hingga US$1,5 miliar atau sekitar Rp25,05 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengembangkan proyek tambang tembaga bawah tanah di Tujuh Bukit Operation, Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini digadang bakal menjadikan MDKA sebagai tambang tembaga terbesar ketiga di Indonesia.

General Manager Communications Merdeka Copper Gold Tom Malik menjelaskan, tambang tersebut ditargetkan memproduksi sekitar 115.000 hingga 120.000 ton tembaga per tahun. Dengan kapasitas itu, kontribusinya dapat bertambah sekitar 10%-15% terhadap total produksi tembaga nasional.

Sebagai perbandingan, tambang Freeport saat ini memproduksi sekitar 800.000 ton tembaga per tahun. Sementara tambang Batu Hijau milik Amman Mineral memproduksi sekitar 300.000 ton.

"Kalau proyek ini mulai beroperasi, kami akan menjadi tambang tembaga terbesar ketiga di Indonesia," kata Tom ditemui wartawan di Banyuwangi, Jumat, (7/11/2025).

Sejak 2018, MDKA telah membangun terowongan bawah tanah hingga mencapai kedalaman hampir 100 meter di bawah permukaan laut untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Dari aktivitas itu, perusahaan telah menghabiskan sekitar US$200

"Jadi, tambang yang sangat potensial. Tapi juga tidak simple dan butuh investasi yang besar. Dari hasil feasibility study, perkiraan buat pengembangan tambang bawah tanahnya dan processing sampai ke konsentrat saja diperkirakan antara US$1 miliar sampai US$1,5 miliar," kata Tom.

Manager Area Tambang Bawah Tanah Tujuh Bukit BSI, Toddy Samuel, menjelaskan pengembangan proyek saat ini telah mencapai pembangunan terowongan sepanjang 1,8 kilometer dengan kedalaman hampir 100 meter di bawah permukaan laut. Tambang tembaga ini pun diharap bisa memulai konstruksi tahun depan.

"Memang kita rencanakan harusnya bisa tahun depannya gitu. Tapi situasinya kita lihat nanti, apakah dari ekonomi atau dari mana kita lihat," kata Toddy ditemui di site, Sabtu, (8/11/2025).

Sebagai informasi saja, Indonesia mengambil peran besar di industri tembaga di dunia. Harga tembaga atau copper kontrak 3 bulan di London Metal Exchange (LME) melambung hingga menembus level psikologisnya US$10.000/ton. Lonjakan harga disebabkan oleh gangguan pasokan di Indonesia.

Melansir dari data LME, pada penutupan perdagangan Rabu (24/9/2025), harga kontrak berjangka tembaga 3 bulan tercatat terbang hingga 3,63% ke US$10.336/ton atau sekitar Rp 173 juta (US$1=Rp 16.735) , sekaligus menjadikannya level tertinggi sejak Juli 2025

Bila dihitung per pon, merujuk Refinitiv, harga tembaga menembus US$4,82 per pon pada hari ini Kamis (25/9/2025) atau setara dengan US$10.629 per ton.

Dikutip Tadingeconomic, kenaikan harga melanjutkan reli sesi sebelumnya setelah Freeport-McMoRan menyatakan force majeure atas produksi dari tambang Grasberg di Indonesia, sumber tembaga terbesar kedua di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), resmi merampungkan akuisisi 100% saham perusahaan tambang emas asal Australia, Wolfram Limited (WFL), dengan total nilai transaksi mencapai Rp698,98 miliar atau setara AUS$63,5 juta.

Direktur BUMI R.A. Sri Dharmayanti menjelaskan, pada 7 November 2025, perseroan telah menuntaskan pembelian sisa 0,32% saham WFL senilai Rp2,21 miliar atau AUS$200.335, melengkapi pengambilalihan tahap pertama sebesar 99,68% saham yang dilakukan pada awal Oktober.

“Dengan demikian, perseroan telah menjadi pemegang 100% saham di WFL, dengan total nilai keseluruhan Rp698,98 miliar atau setara AUS$63,5 juta,” ujar Sri Dharmayanti dalam keterbukaan informasi, Senin (10/11/2025).

BUMI sebelumnya telah melaporkan akuisisi 99,68% saham Wolfram pada 7 Oktober 2025 dengan nilai Rp696,77 miliar atau AUS$63,29 juta. Aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk melakukan diversifikasi bisnis di luar sektor batu bara.

“Pengambilalihan WFL merupakan langkah strategis yang sejalan dengan rencana transformasi perseroan dan bagian dari program diversifikasi usaha di luar batu bara,” kata Sri Dharmayanti.

Dia menambahkan, akuisisi tambang emas Wolfram diharapkan memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha serta meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham.

Sebelumnya, Presiden Direktur Bumi Resources Adika Nuraga Bakrie mengatakan proses akuisisi ini menandai fase baru dalam perjalanan diversifikasi perseroan menuju sektor mineral strategis dan mineral kritis, yang tengah mengalami peningkatan permintaan global.

“Dengan selesainya transaksi ini, Bumi Resources mengambil langkah penting dalam perjalanan diversifikasinya. Ekspansi ke mineral strategis dan mineral kritis sejalan dengan tren permintaan global serta memperkuat komitmen kami terhadap pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar Adika Oktober lalu.

Adapun akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari term sheet agreement yang ditandatangani pada awal tahun 2025 dan telah difinalisasi setelah memperoleh persetujuan dari Foreign Investment Review Board (FIRB) di Australia.

Melalui pengambilalihan ini, Bumi Resources kini memperoleh akses langsung terhadap potensi produksi emas dan tembaga dari tambang Wolfram yang berlokasi di Australia Barat.

Vice President Investor Relations & Chief Economist Bumi Resources Achmad Reza Widjaja menyebut bahwa tambang Wolfram diharapkan mulai berproduksi dalam satu hingga dua tahun pertama setelah akuisisi.

“Kami harap tahun depan atau tahun berikutnya tambang Wolfram sudah dapat berproduksi. Produksi emas dari tambang ini diharapkan dapat menambah pendapatan perseroan dalam jangka pendek,” ujar Reza.

Sebagai bagian dari pendanaan akuisisi, BUMI sebelumnya telah menerbitkan surat utang senilai Rp350 miliar. Aksi korporasi ini menjadi bagian dari upaya restrukturisasi dan ekspansi bisnis BUMI setelah berhasil menstabilkan kinerja keuangannya dalam beberapa tahun terakhir.

BUMI dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia melalui anak usaha utamanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perseroan mulai menempuh strategi diversifikasi menuju sektor mineral strategis, termasuk emas dan tembaga, guna menyesuaikan arah transisi energi global dan memperkuat portofolio non-batubara.

Langkah akuisisi tambang emas Wolfram ini juga mempertegas komitmen BUMI dalam mengembangkan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan, sejalan dengan perubahan arah industri pertambangan global menuju sumber daya bernilai tambah tinggi.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.