REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan audit investigasi terhadap pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat. Dudy menyampaikan audit investigasi yang meliputi aspek operasional, aspek teknis, dan sumber daya manusia (SDM) masih berlangsung hingga saat ini.

"Kami ingin memastikan betul bagaimana perusahaan tersebut dalam memberikan layanan kepada publik, apakah mematuhi kaidah-kaidah keselamatan, khususnya kaidah operasional sebagai perusahaan taksi yang beroperasi untuk umum," ujar Dudy saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (28/4/2036).

Dudy mengatakan tim investigasi juga akan mendalami dan melakukan proses investigasi dugaan produk cacat taksi tersebut. Dudy menyampaikan, proses penerbitan izin seharusnya telah memenuhi tahapan menyeluruh, dari mulai proses produksi, pemeriksaan, hingga uji coba.

"Jadi mengatakan itu cacat itu harus kita lihat lagi bagaimana kendaraan tersebut dari mulai produksi di pabrik sampai dengan uji tipe, uji laik jalan, dan sebagainya," kata Dudy.

Dudy berharap masyarakat bisa bersabar menunggu tim investigasi bekerja. Kemenhub, lanjut dia, akan mengumumkan ke publik hasil temuan investigasi nantinya.

"Yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak akan segan-segan melakukan penindakan, apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius," kata Dudy.

Sebelumnya, CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan saat ini pihaknya masih terus melalukan investigasi terkait kecelakaan mobil VinFast yang menjadi armada Green SM Indonesia yang terlibat kecelakaan kereta di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam

“Saat ini investigasi masih berlangsung, sehingga kami belum dapat menyampaikan detail teknisnya,” kata Kariyanto Hardjosoemarto saat dikonfirmasi Antara, Selasa.

Menurutnya, VinFast senantiasa mengedepankan sisi keselamatan yang menjadi fondasi utama bagi mitra mereka. Oleh karena itu, pihaknya terus memberikan edukasi terhadap pengguna kendaraan VinFast di tanah Air.

“Keselamatan selalu menjadi prioritas utama kami. Kami terus mengedukasi pengguna untuk mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan, terutama di area berisiko seperti perlintasan kereta,” ujar dia.

Perusahaan layanan transportasi daring Green SM menggunakan varian kendaraan listrik yang diproduksi oleh VinFast. Sebab, Green SM dan VinFast masih dalam naungan Vingroup dan punya pemilik yang sama, yakni Pham Nhat Vuong, orang terkaya di Vietnam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji nasib izin operasional tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR). Bahlil menegaskan bahwa selama pengkajian, tidak ada lobi-lobi dengan pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Enggak ada, enggak ada [lobi-lobi dengan pelaku usaha]. Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Agincourt Resources. pengelola tambang emas Martabe, merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Kajian dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

"Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil.

Langkah tersebut menurutnya dilakukan sebagai bagian dari kepastian terhadap investasi dan kepastian hukum sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra.

"Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh dzolim sama pengusaha. Kita, negara membutuhkan pengusaha. Pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah resmi menguasai kembali lahan tambang seluas 1.699 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan lahan tambang itu digunakan oleh perusahaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

"Satgas PKH telah resmi melakukan penguasaan kembali lahan seluas 1.699 hektare yang digunakan sebagai area bukaan tambang oleh PT AKT," ujar Barita dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026)

Dia menyampaikan penguasaan kembali ini dilakukan setelah izin operasional atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT dicabut.

Pencabutan itu dilakukan lantaran PT AKT menjadikan PKP2B sebagai jaminan utang tanpa persetujuan pemerintah. Lebih jauh, korporasi tambang itu juga diduga masih melakukan kegiatan penambangan ilegal hingga (15/12/2025).

"Perusahaan terindikasi masih melakukan penambangan hingga 15 Desember 2025 tanpa melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada otoritas terkait," imbuhnya.

Adapun, Satgas PKH telah menghitung potensi denda tergadap PT AKT sebesar Rp4,2 triliun dengan hitungan berdasarkan denda tambang Rp354 juta per hektare.

Di samping itu, satgas besutan Presiden Prabowo Subianto itu telah menginventarisir aset milik PT AKT dengan rincian 130 unit operasional dan alat berat untuk dilakukan pengawasan.

”Saat ini, pengamanan lokasi diperketat dengan melibatkan 65 personel gabungan dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh guna memastikan situasi kondusif selama proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Bisnis.com, KARAWANG — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah mencopot setidaknya 192 pejabat Kementan imbas permasalahan tata kelola pupuk bersubsidi.

Hal tersebut disampaikan Amran di depan Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari ini, Rabu (7/1/2025).

“Yang kami copot dari kementerian, Pak Presiden, 192 pejabat dalam satu tahun kami copot, ada yang kami pecat, ada yang masuk penjara,” kata Amran.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk peringatan kepada internal Kementan agar terus menjaga kinerja dan tidak main-main untuk kepentingan masyarakat.

Tak hanya bagi organ kementerian, Amran mengeklaim juga telah mengambil langkah tegas kepada distributor dan pengecer pupuk subsidi yang melanggar aturan.

Dia berujar telah mencabut izin operasional sekitar 2.300 distributor pupuk subsidi yang menjual produk tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET), padahal pemerintah telah menurunkan besaran HET hingga 20%.

“Kita cabut izinnya, begitu naik harga [lebih tinggi] dari HET, main-main, kita langsung cabut izin pada hari itu juga,” ujar Amran.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya sekaligus mengumumkan swasembada beras Indonesia pada hari ini, Rabu (7/1/2026).

Pergelaran ini diselenggarakan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Jawa Barat. Selain panen raya dan pengumuman swasembada pangan, Prabowo juga memberikan bintang jasa utama, bintang jasa nararya, hingga satyalancana wira karya kepada sejumlah tokoh yang dianggap berkontribusi besar dalam keberlangsungan sektor pangan.

Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia telah resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Capaian ini diklaim lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah selama 4 tahun.

“Begitu lewat 31 Desember 2025, bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak impor beras sama sekali,” kata Prabowo di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Bisnis.com, Jakarta — PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) memastikan tengah dalam proses pengembalian izin operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan ini diambil seiring penataan strategi bisnis grup Astra di segmen pembiayaan tanpa agunan (unsecured/uncollateral based loan).

Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan menjelaskan proses pengembalian izin dilakukan mengikuti arahan regulator dan sudah dikomunikasikan melalui publikasi di media massa.

"Adapun alasan pengembalian izin usaha ini merupakan bagian dari proses review dan evaluasi strategis terhadap bisnis yang sejalan dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang,” ujar Indra kepada Bisnis, Senin (5/1/2026).

Menurut Indra, Maucash selama ini bermain di segmen pembiayaan non-kolateral. Namun, segmen yang sama kini juga digarap oleh entitas bisnis dalam ekosistem Astra. Ia menilai, dari sisi strategi, akan lebih efektif apabila penetrasi pasar di segmen tersebut difokuskan pada satu lini bisnis Astra agar terus berkembang.

Dia menambahkan, proses transisi tengah berjalan mengikuti tenggat waktu yang ditetapkan regulator. Maucash memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi ekosistem industri.

“Ini merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan untuk melakukan konsolidasi atas produk dan layanan yang ditawarkan oleh Grup Perusahaan yang juga bergerak di bidang jasa keuangan,” katanya.

Dengan strategi ini, konsumen yang sebelumnya mendapatkan pendanaan tetap akan memperoleh akses pembiayaan melalui produk Astra lainnya.

Astra dan We Lab mendirikan Maucash pada 2018. Mengacu pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada saat itu, nilai investasi di Maucash mencapai US$21 juta atau sekitar Rp300 miliar. Maucash sendiri menawarkan produk pinjaman mobile kepada konsumen ritel dan menyediakan solusi finansial berbasis teknologi kepada konsumen korporasi.

Dari Redaksi: Artikel ini mengalami perbaikan kutipan dan judul pada Selasa (6/1/2026) pukul 08.15 WIB seiring tambahan informasi yang disampaikan perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara menanggapi polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut-sebut ilegal karena absennya otoritas bea cukai dan imigrasi.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP merupakan bandara yang telah terdaftar dan bukan ilegal.

Dirinya menyampaikan, pihaknya juga telah menempatkan beberapa personel dari Bea Cukai, Kepolisian, maupun Kemenhub itu sendiri di bandara IMIP.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhuh sendiri sudah ada Otoritas bandara di sana. Jadi kita udah turun ke sana,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana menjelaskan, Bandara IMIP telah memiliki izin operasional sebagai bandara khusus.

Saat ditanya apakah selama ini kekosongan otoritas negara di bandara khusus tersebut, Suntana menyebutkan bahwa sistem pengawasan tetap dilaksanakan.

Kini, operasional bandara di Sulawesi Tengah tersebut telah diperkuat dengan pengawasan secara langsung oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemenhub.

Terpisah, Media Relation Head PT IMIP, Dedy Kurniawan menjelaskan bahwa operasional Bandara IMIP dipastikan sepenuhnya legal karena telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di mana, penglolaan bandara itu tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan," kata Dedy kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Adapun, pengaturan dalam UU No. 1/2009 memastikan bahwa bandara khusus yang dibangun untuk mendukung kegiatan industri seperti yang dilakukan IMIP memiliki landasan hukum yang kuat dan berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan nasional.

Mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025 pada Agustus lalu, tercantum 40 bandara yang ditetapkan sebagai internasional.

Terdiri dari 36 bandar udara umum, tiga bandar udara khusus, serta menetapkan Bandar Udara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Bandar Udara Internasional.

Termasuk di dalamnya Bandara IMIP sebagai bandara khusus, yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.

Ketiga bandar udara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus.

Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi, disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

Namun berdasarkan temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara IMIP memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi Universitas Islam Riau (UIR) Ira Herawati menyarankan pemerintah mengkaji bahan bakar alternatif dari limbah pertanian bernama Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos atau disingkat Bobibos. Ira menjelaskan Bobibos merupakan angin segar bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia, tetapi membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh lembaga yang kredibel.

“Jadi, saya pikir ini sesuatu hal yang angin segar dan perlu diberi ruang untuk apresiasi, tetapi juga memang perlu pembuktian lebih lanjut," ujar Ira, dikutip Jumat (15/11/2025).

Senada dengan Ira, ekonom dari Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI) Riyadi Mustofa mengapresiasi kehadiran Bobibos, dan tetap mendorong dilakukannya beragam uji coba sebelum dijual secara umum ke masyarakat. Menurut Riyadi, uji laboratorium dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membuktikan klaim Bobibos yang ada saat ini.

"Kalau sudah komersial, memiliki nilai ekonomis, ya harus diurus izinnya. Harus ada izin operasional, tata cara pembuatannya, maupun izin edar karena itu barang dijual," ujarnya.

Sebelumnya, pada 11 November 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons kehadiran Bobibos dan mengatakan kementeriannya akan mempelajari terlebih dahulu. Diketahui, Bobibos merupakan inovasi dari PT Inti Sinergi Formula yang diperkenalkan kepada publik pada 2 November 2025 di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bahan bakar tersebut berasal dari limbah pertanian, dan dikembangkan oleh M Ikhlas Thamrin bersama tim risetnya. Adapun Bobibos diklaim sebagai bahan bakar berperforma tinggi yang setara dengan research octane number atau RON 98, dan ramah lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk warung madura, dari gempuran perusahaan ritel modern besar, seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

Leon menjelaskan bahwa keberadaan UMKM sangat penting bagi ekonomi nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, warung madura dan UMKM berpotensi gulung tingkar atau mati.

“Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujar Leon dikutip, Kamis (30/10/2025).

UMKM warung Madura adalah warung kelontong yang biasanya dikelola oleh perantau dari Madura dan terkenal buka 24 jam dengan model layanan serba lengkap dan harga bersaing.

Menurut laporan Euromonitor International, perusahaan riset pasar, pada 2021 diperkirakan jumlah warung Madura di Indonesia mencapai sekitar 38.323 unit. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan pesat di daerah kota maupun pinggiran.

Leon menuturkan, mandat utama dari Kemenko PM adalah memberdayakan masyarakat, termasuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha.

Dalam hal ini, lanjut dia, UMKM menjadi fokus utama pemberdayaan dengan memastikan dapat bersaing di pasar yang sehat.

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” tuturnya.

Adapun, Leon menyatakan nantinya rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” terangnya.

Dengan regulasi tersebut, dia berharap kebijakan ini mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan terus berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Leon menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari gempuran perusahaan ritel modern besar, seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” kata Leon dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Leon menuturkan, mandat utama dari Kemenko PM adalah memberdayakan masyarakat, termasuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha.

Dalam hal ini, lanjut dia, UMKM menjadi fokus utama pemberdayaan dengan memastikan dapat bersaing di pasar yang sehat.

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” tuturnya.

Menurut Leon, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, dia menyebut UMKM berpotensi mati.

“Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” imbuhnya.

Di sisi lain, Leon menjelaskan bahwa keberadaan UMKM sangat penting bagi ekonomi nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia.

“Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri,” tambahnya.

Adapun, Leon menyatakan nantinya rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” terangnya.

Dengan regulasi tersebut, dia berharap kebijakan ini mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan terus berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Leon menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu lapangan padel yang berlokasi di Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat mengalami insiden atap ambruk saat terjadi hujan deras dan angin kencang pada Minggu (26/10/2025).

Dilansir Antara, pemilik Anwa Racquet Club Wawa Lukman pun menepis dugaan ambruknya atap sarana olahraga itu diakibatkan kelalaian teknis pihak pengelola. Dia menyebutkan insiden tersebut terjadi karena hujan deras disertai angin kencang.

"Ini murni musibah, bukan maunya kami. Hujan terlalu besar, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Wawa di lokasi kejadian.

Dia juga memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah mengevakuasi peserta pertandingan serta para penonton dari lokasi.

“Begitu kejadian, langsung kami tutup. Tidak boleh ada yang masuk. Setelah kondisi agak tenang, baru barang-barang di dalam kami suruh cepat keluar, takut terjadi sesuatu,” katanya.

Dia bersyukur karena seluruh peserta, termasuk para atlet dan penonton berhasil keluar dengan selamat. Lebih lanjut, Wawa mengatakan bahwa lapangan padel miliknya telah mengantongi izin resmi operasional sejak dibuka empat bulan lalu. "Tempat ini berizin. Kalau tidak, tidak mungkin bisa berdiri sebesar ini dan digunakan untuk turnamen nasional," kata dia.

Pihaknya akan segera mengevaluasi insiden itu dan memperbaiki struktur lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Oleh karena itu, lapangan itu akan ditutup sampai waktu yang belum ditentukan.

“Kami akan memperbaiki lebih kuat lagi. Sekarang masih proses investigasi polisi, jadi belum bisa kami sentuh dulu. Tapi yang pasti, kami bertanggung jawab dan akan bangun lagi,” ucapnya.

Terkait kerugian yang diakibatkan insiden itu, Wawa enggan membeberkan nilai pastinya. Namun, dia mengakui biaya pembangunan fasilitas tersebut cukup besar.

Dia juga berterima kasih kepada panitia The Prime Open Tournament yang tetap bersikap tenang dan kooperatif pasca-insiden. "Kami apresiasi panitia Prime, mereka luar biasa. Walaupun sedih, mereka tetap berbesar hati dan tidak memperkeruh suasana. Itu sangat kami hargai," tutup Wawa.