#30 tag 24jam
Bahlil Beber Alasan Perpanjang IUPK Freeport hingga Umur Cadangan
Pemerintah memperpanjang IUPK Freeport hingga umur cadangan Grasberg untuk menjamin produksi berkelanjutan, meningkatkan saham negara & menambah lapangan kerja. [462] url asal
#freeport-indonesia #perpanjangan-iupk #bahlil-lahadalia #umur-cadangan #tambang-grasberg #produksi-tambang #eksplorasi-tambang #saham-freeport #kepemilikan-nasional #tambahan-saham #investasi-tambang
(Bisnis.Com - Ekonomi) 20/02/26 23:10
v/142661/
Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah 2041 hingga umur cadangan di kawasan mineral Grasberg.
Adapun kesepakatan itu seiring penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan di Washington, D.C. Amerika Serikat (AS) pada Rabu (18/2/2026).
Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun MoU ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Freeport-McMoRan Inc. yang diwakili President and CEO Kathleen Quirk, serta PTFI yang diwakili Tony Wenas.
Bahlil mengatakan, keputusan perpanjangan IUPK PTFI diambil untuk menjamin keberlanjutan produksi tambang Grasberg, Papua, seiring puncak produksi yang diproyeksikan terjadi pada 2035.
Dia mengungkapkan, pembahasan perpanjangan kontrak telah melalui negosiasi dan komunikasi intensif antara pemerintah dan Freeport-McMoRan dalam dua tahun terakhir. Langkah ini dinilai krusial mengingat karakter tambang bawah tanah (underground) yang membutuhkan waktu eksplorasi panjang.
“Puncak produksi PTFI itu pada 2035. Karena ini di bawah tanah, perlu waktu 10 tahun untuk eksplorasi. Maka penting mencari solusi dalam rangka ekstensi dan keberlanjutan usaha di Papua,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini, sebelum insiden gangguan produksi, PTFI mampu menghasilkan sekitar 3,2 juta ton bijih konsentrat tembaga per tahun. Dari jumlah itu, dihasilkan lebih dari 900.000 ton tembaga dan 50–60 ton emas.
Menurutnya, produksi tersebut merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada periode 2022–2023. Bahlil berpendapat, tanpa kepastian perpanjangan izin, eksplorasi lanjutan sulit dilakukan karena memerlukan investasi besar dan waktu panjang sebelum mencapai tahap produksi optimal.
Tambahan Saham untuk Negara
Dalam skema perpanjangan tersebut, pemerintah memastikan porsi kepemilikan nasional akan meningkat. Saat ini, Indonesia menguasai 51% saham PTFI. Melalui kesepakatan terbaru, negara akan memperoleh tambahan 12% saham tanpa biaya akuisisi yang berlaku mulai 2041.
“Perpanjangan agar kita bisa melakukan eksplorasi di awal, dengan menambah 12% saham pada negara. 12% ini tanpa ada biaya apa pun untuk mengambil alihnya,” kata Bahlil.
Dengan tambahan tersebut, pada 2041 kepemilikan Indonesia akan menjadi 63%. Adapun tambahan 12% saham itu nantinya akan dibagikan kepada pemerintah daerah Papua sebagai daerah penghasil.
Meski tanpa biaya akuisisi saham, Bahlil mengakui bahwa kegiatan eksplorasi tetap membutuhkan pendanaan yang akan ditanggung bersama sesuai skema tanggung renteng.
Bahlil menilai, perpanjangan operasi hingga umur cadangan tambang Grasberg akan berdampak positif terhadap penerimaan negara. Selain menjaga kesinambungan produksi, langkah ini juga diyakini memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi ke daerah.
“Dengan demikian lapangan kerja akan bertambah, pendapatan negara bertambah, begitu juga royalti, PNBP, dan penerimaan daerah,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan, setelah penandatanganan MoU, pemerintah akan melanjutkan pembahasan teknis dan administratif yang harus dipenuhi PTFI. Dia memastikan seluruh proses akan mengedepankan kepentingan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Oleh karena itu, pada 2041 diharapkan pendapatan negara harus lebih tinggi, termasuk royalti dan pajak-pajak lain, termasuk emas,” kata Bahlil.
Freeport Indonesia akan divestasi tambahan saham 12 persen di 2041
PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan divestasi tambahan saham sebesar 12 persen pada tahun 2041. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas ... [284] url asal
#freeport-indonesia #divestasi-tambahan-saham #2041 #grasberg #dpr-ri #tambang
Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada...,
Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan divestasi tambahan saham sebesar 12 persen pada tahun 2041.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa sesuai pembicaraan yang terjadi dengan pemerintah, telah terjadi kesepahaman.
"Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12 persen di 2041," ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Tony, hal tersebut diperjanjikan dari sekarang sehingga akan memberikan Freeport juga waktu untuk melakukan eksplorasi yang lebih detail, adanya kepastian sehingga Freeport bisa spending eksplorasi yang detail dan hal ini butuh biaya yang banyak untuk penambangan setelah 2041.
"Kami meyakini bahwa di area tersebut terdapat sumber daya yang sangat besar Pak. Kalau komitmen untuk tanda tangan untuk kepastiannya lebih cepat lebih bagus, supaya saya bisa mulai melakukan eksplorasi." katanya.
Menurut dia, eksplorasi tersebut membutuhkan proses yang panjang. Eksplorasi detail ini mungkin akan memakan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun.
Kemudian setelah dilakukan design engineering plus detail engineering yang juga membutuhkan waktu kira-kira 3 sampai 4 tahun.
Dan setelah itu baru dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang memakan waktu barangkali 3 sampai 4 tahun, di samping pembangunan atau pengembangan terowongan-terowongan tersebut.
"Jadi kira-kira memang lebih cepat lebih bagus sehingga tidak terjadi depleting atau pengurangan produksi mendekati tahun 2041 sesuai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kita sekarang," kata Tony.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Ekonom: Tambahan saham Freeport momentum perkuat nilai tambah nasional
Ekonom kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai rencana pemerintah menambah 12 persen saham di ... [456] url asal
#freeport #tambahan-saham-freeport #dividen-freeport #mindid
Jakarta (ANTARA) - Ekonom kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai rencana pemerintah menambah 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mendorong pembangunan manusia di tanah Papua.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, rencana tersebut tidak hanya menambah kepemilikan negara, tetapi juga memperbesar potensi manfaat ekonomi dan sosial yang bisa dirasakan masyarakat.
"Penambahan saham ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi simbol meningkatnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan kepemilikan 63 persen, pemerintah akan memiliki kendali lebih besar terhadap arah bisnis dan distribusi keuntungan bagi rakyat," ujar Achmad.
Menurut dia, manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah.
"Penerimaan negara akan bertambah dan ini memberi ruang fiskal untuk pembangunan daerah, terutama Papua. Di saat bersamaan, posisi strategis Indonesia memungkinkan penguatan kebijakan transfer teknologi tambang bawah tanah," jelasnya.
Achmad menambahkan divestasi juga membuka peluang percepatan pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.
"Komitmen Freeport akan membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua, jika dijalankan berkelanjutan, maka fasilitas ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.
Kunci bermanfaat maksimal
Achmad mengatakan agar skenario optimistis ini berjalan, maka pentingnya kedisiplinan pemerintah dalam memastikan manfaat divestasi benar-benar dirasakan publik.
Ia menyebut tiga syarat utama agar kebijakan ini berdampak nyata.
"Pertama, tata kelola divestasi harus transparan dan akuntabel. Kedua, program transfer teknologi dan peningkatan SDM lokal harus dilakukan serius. Ketiga, pemerintah daerah di Papua perlu dilibatkan penuh agar manfaat ekonomi langsung terserap masyarakat," ujar Achmad.
Ia pun menilai jika ketiga hal ini berjalan konsisten, maka tambahan 12 persen saham bisa menghasilkan manfaat hingga 120 persen dari nilai finansialnya.
"Kita tidak hanya memperkuat posisi negara sebagai pemegang saham, tetapi juga menambang masa depan melalui pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan," katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan rencana penambahan saham PTFI sudah mencapai tahap paraf kesepakatan.
Dengan tambahan itu, porsi kepemilikan Pemerintah Indonesia akan naik menjadi 63 persen dari 51 persen.
"Rancangannya akan ke sana (hingga 2061). Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelter berjalan sampai cadangan selesai," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan negosiasi dengan Freeport-McMoRan Inc telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement).
"Semua kesepakatannya sudah kita secure. Sekarang tinggal melihat draf detilnya saja," katanya.
Ia menambahkan pemerintah menginginkan tambahan saham tersebut dapat diperoleh secara free of charge sebagai bagian dari komitmen strategis jangka panjang.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap divestasi saham Freeport tidak hanya memperkuat pendapatan negara, tetapi juga memperdalam transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)