Harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dari level tertinggi sekitar US$113 per barel pada awal April 2026, harga minyak kini berada di kisaran US$70 per barel, atau turun sekitar 38%.

Perubahan ini seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meninjau ulang rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 mulai 1 Juli 2026. B50 merupakan program pencampuran minyak solar dengan 50% bahan bakar nabati (BBN) berbasis fatty acid methyl ester (FAME) yang diproduksi dari minyak sawit atau crude palm oil (CPO).

Persoalannya bukan pada penting atau tidaknya biodiesel, melainkan apakah percepatan menuju B50 masih merupakan pilihan yang paling ekonomis dan efisien dalam kondisi pasar saat ini. Dalam kondisi harga minyak yang melemah, percepatan menuju B50 berisiko menimbulkan tekanan fiskal karena kebutuhan insentif berpotensi meningkat justru ketika sumber pembiayaannya menyusut.

Kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia berakar pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 32/2008 dengan target campuran biodiesel hingga 20% (B20) pada 2025. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia yang sempat mencapai US$147 per barel pada 2008. Seiring waktu, target tersebut terus ditingkatkan menjadi B35 pada 2023, B40 pada 2025, dan kini B50 pada 2026.

Pada dasarnya, program biodiesel menjadi semakin rasional ketika harga minyak dunia tinggi. Dalam kondisi tersebut, biodiesel relatif lebih kompetitif dibandingkan minyak solar sehingga kebutuhan insentif dapat ditekan.

Namun logika ekonomi tersebut berubah ketika harga minyak turun, sementara harga CPO tetap tinggi. Disparitas harga antara biodiesel dan solar akan semakin lebar sehingga biaya insentif untuk mempertahankan mandatori biodiesel berpotensi meningkat tajam.

Di sinilah muncul paradoks pembiayaan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Insentif biodiesel dibiayai melalui pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Ketika konsumsi CPO domestik meningkat untuk memenuhi kebutuhan B50, volume ekspor sawit berpotensi menurun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan bahwa peningkatan konsumsi biodiesel domestik akan menurunkan volume ekspor sawit Indonesia menjadi sekitar 20 juta metrik ton pada 2030, atau turun sekitar 38% dari 32,3 juta metrik ton pada 2025.

Volume ekspor sawit Indonesia cenderung stagnan sepanjang 2016-2025, meskipun luas lahan perkebunan sawit dan volume produksi CPO meningkat. Di sisi lain, pasokan biodiesel domestik melonjak lebih dari 5 kali lipat, dari 3 juta kL pada tahun 2016 menjadi 15,3 juta kL pada tahun 2025, seiring dengan meningkatnya mandat pencampuran biodiesel dari B20 menjadi B40.

Akibatnya, penerimaan dari pungutan ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan biodiesel justru dapat menyusut pada saat kebutuhan insentif meningkat akibat melemahnya harga minyak dunia. Dengan kata lain, pemerintah berpotensi menghadapi situasi ketika kebutuhan subsidi membesar, sementara sumber pembiayaannya menyempit.

Selain persoalan fiskal, peningkatan mandatori biodiesel juga berpotensi memperketat persaingan penggunaan CPO di dalam negeri. Sawit tidak hanya menjadi bahan baku energi, tetapi juga komoditas strategis untuk minyak goreng, industri pangan, dan oleokimia.

Pemerintah memang optimistis produksi nasional masih mencukupi untuk mendukung implementasi B50. Namun, asumsi tersebut perlu dicermati karena produksi sawit sangat rentan terhadap faktor iklim dan cuaca. BMKG telah memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini serta musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Tantangan lain adalah produktivitas sawit Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara pesaing. Produktivitas rata-rata perkebunan sawit Indonesia pada 2025 berada di kisaran 3,61 metrik ton per hektare per tahun, sedangkan Malaysia telah mencapai sekitar 4,02 metrik ton per hektare. Bahkan, perkebunan sawit rakyat yang mencakup sekitar 42% luas perkebunan nasional hanya memiliki produktivitas sekitar 2,5 ton CPO per hektare per tahun pada 2024.

Angka di atas adalah sebuah ironi. Tantangan utama sektor sawit Indonesia bukan semata memperbesar serapan domestik, melainkan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Sayangnya, sebagian besar dana BPDP selama ini lebih banyak digunakan untuk menutup selisih harga biodiesel daripada mempercepat peremajaan sawit rakyat.

Padahal, investasi pada peningkatan produktivitas berpotensi memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar, baik bagi petani, industri sawit, maupun ketahanan pasokan energi nasional.

Pemerintah berharap kebijakan B50 dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor solar, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Niat menghemat devisa impor solar dan memperkuat kedaulatan energi tentu wajib diapresiasi. Namun, dalam ekonomi global yang dinamis, ketahanan energi tidak boleh didefinisikan secara kaku lewat angka persentase bauran.

Pemerintah perlu beralih dari pendekatan target tetap menuju pendekatan yang lebih adaptif dan beralih ke mekanisme dynamic blending (pencampuran dinamis), dengan minimum B30. Dalam skema ini, rasio pencampuran biodiesel disesuaikan secara berkala berdasarkan harga minyak dunia, harga CPO, kondisi fiskal, ketersediaan pasokan domestik, serta kebutuhan investasi untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat.

Ketika harga minyak tinggi dan pasokan sawit melimpah, peningkatan rasio pencampuran dapat dipercepat. Sebaliknya, ketika harga minyak rendah, kebutuhan insentif meningkat, dan pasokan sawit menghadapi tekanan perubahan iklim, mempertahankan rasio campuran pada level yang lebih rendah justru dapat menjadi pilihan yang lebih rasional.

Kebijakan energi bukanlah harga mati yang tabu untuk dievaluasi, melainkan instrumen ekonomi yang harus adaptif terhadap denyut nadi pasar. Melanjutkan rencana implementasi B50 tanpa menimbang ulang melebarnya disparitas harga minyak dan tantangan di sektor hulu sawit justru berisiko membebani keuangan negara.

Ketahanan energi tidak semata diukur dari seberapa tinggi angka bauran, melainkan dari kemampuan kebijakan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Tanpa fleksibilitas, target B50 berisiko berubah dari instrumen ketahanan energi menjadi sumber tekanan fiskal baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) mengapresiasi rencana pemerintah menerapkan program B50 sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, implementasi pada kapal penyeberangan harus dilakukan secara bertahap, berbasis hasil uji ilmiah, serta mengutamakan keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo menyebut, operator penyeberangan pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor solar. Meski demikian, sambung dia, penerapan B50 di sektor pelayaran memerlukan kehati-hatian karena karakteristik operasional kapal berbeda dengan kendaraan darat.

"Kapal penyeberangan mengangkut jutaan penumpang, kendaraan, dan logistik antarpulau setiap tahun. Karena itu, setiap perubahan spesifikasi bahan bakar harus dipastikan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan mesin, maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khoiri dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, kapal beroperasi dalam kondisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan moda transportasi darat. Gangguan pada sistem bahan bakar yang mungkin masih dapat ditoleransi pada kendaraan darat, sambung Khoiri, dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar apabila terjadi saat kapal sedang berlayar.

Dia pun mengingatkan, regulasi internasional telah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan biofuel dengan kandungan campuran di atas 30 persen. Dalam ketentuan International Maritime Organization (IMO), menurut Khoiri, penggunaan bahan bakar jenis tersebut harus memenuhi persyaratan tambahan, termasuk memastikan kepatuhan mesin terhadap standar emisi maupun aspek keselamatan operasional.

Selain itu, sejumlah hasil penelitian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan, penggunaan biodiesel berkadar tinggi berpotensi menyebabkan penurunan performa mesin. Hal itu diikuti peningkatan konsumsi bahan bakar, serta perubahan karakteristik bahan bakar yang memerlukan perhatian dalam pengoperasian mesin kapal.

Kajian juga mencatat, biodiesel memiliki kecenderungan lebih mudah mengalami degradasi selama penyimpanan, lebih rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme, serta dapat meningkatkan pembentukan endapan (sludge). Khoiri menyebut, dalam sistem bahan bakar kapal, kondisi itu berpotensi mempercepat penyumbatan filter, meningkatkan beban separator, dan menambah kebutuhan pemeliharaan.

Khoiri menilai, apabila gangguan pada sistem bahan bakar menyebabkan suplai bahan bakar ke mesin terganggu, kapal dapat mengalami kehilangan tenaga penggerak (loss of propulsion). Dalam kondisi alur pelayaran yang sempit, arus kuat, atau saat proses sandar, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan. Karena itu implementasi B50 harus diawali melalui pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas," kata Khoiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui implementasi program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Mulai 1 Juli 2026, implementasi campuran biodiesel meningkat menjadi 50 persen (B50) menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Hal itu juga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit Indonesia. Program Mandatori B50 merupakan kelanjutan dari keberhasilan implementasi mandatori biodiesel yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel selama 2015-2025 telah menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp 722,9 triliun. Selain itu, menciptakan nilai tambah sebesar Rp 114,7 triliun melalui pengolahan CPO menjadi biodiesel, mendukung penyerapan tenaga kerja hingga 10,9 juta orang di sektor sawit, serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton karbondioksida CO₂.

Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menyampaikan, implementasi B50 merupakan bukti nyata sinergi antara kebijakan energi nasional dengan pengembangan industri sawit yang produktif dan berkelanjutan. Dia menyebut, program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan pasar domestik yang kuat bagi produk sawit Indonesia.

"Implementasi B50 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Eddy, keberhasilan implementasi B50 tidak terlepas dari upaya penguatan sektor hulu yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, sambung dia, BPDP tidak hanya mendukung program biodiesel, tetapi juga menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit nasional.

Pemerintah berencana akan menaikkan campuran biodiesel menjadi 50% (B50) mulai 1 Juli 2026. Kebijakan mandatory biodiesel Indonesia bermula dari Perpres Nomor 5 Tahun 2006 yang menargetkan bahan bakar nabati 5% dari bauran energi nasional, diperkuat lewat Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 sebagai mandat blending pertama. Pada 2015, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dibentuk untuk mengelola dana sawit dan menjadi motor utama dalam kebijakan ini. Sejak itu blending terus naik bertahap: B20 (2018), B30 (2020), B35 (2023), B40 (2025).

Setiap kenaikan blending ini selalu dijustifikasi dengan empat tujuan resmi yaitu menghemat devisa, memperkuat ketahanan energi, mengembangkan industri sawit dan kesejahteraan petani, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Setelah hampir satu dekade berjalan, data realisasi 2014–2024 memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang seharusnya diajukan sejak awal: dari empat tujuan itu, mana yang benar-benar tercapai? Menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM dan BPDP, saya mengevaluasi setiap tujuan tersebut.

Tujuan Pertama: Penghematan Devisa

Tujuan ini tercapai tetapi jika hanya dikalkulasi secara parsial. Penghematan impor solar memang naik dari Rp6,37 triliun pada 2015 menjadi sekitar Rp153–Rp154 triliun pada 2023–2024, dan angka inilah yang selalu digunakan untuk justifikasi kebijakan. Tetapi manfaat ini belum mempertimbangkan kehilangan devisa ekspor CPO karena dialihkan untuk kebutuhan domestik dan subsidi yang dibayarkan oleh BPDP.

Subsidi ini dihitung dari selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan HIP solar. Karena HIP biodiesel mengikuti harga CPO global yang fluktuatif sementara HIP solar relatif stabil, sehingga risiko harga CPO dunia langsung dipikul anggaran negara.

Sepanjang 2015–2024, kerugian bersih mencapai lebih dari Rp409,6 triliun. Pada 2024 saja, penghematan devisa impor solar Rp153 triliun harus dibandingkan dengan kehilangan devisa ekspor CPO Rp197,8 triliun dan subsidi Rp28,8 triliun, menghasilkan kerugian bersih Rp73,5 triliun. Ini mengonfirmasi bahwa tujuan penghematan devisa tidak tercapai jika dihitung secara utuh.

Tujuan Kedua: Meningkatnya Ketahanan Energi

Data energi dari Kementerian ESDM menunjukkan rasio impor solar terhadap konsumsi domestik memang turun tajam dari 36,4% pada 2012 menjadi titik terendah 9,6% pada 2021. Ini merupakan sebuah pencapaian yang sesuai ekspektasi. Tapi rasio impor solar naik lagi ke 14,9% pada 2022, 13,7% pada 2023, dan 21,8% pada 2024, mendekati level sebelum B20 diberlakukan.

Konsumsi solar domestik tumbuh lebih cepat daripada kapasitas produksi biodiesel. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan blending tidak serta merta meningkatkan ketahanan energi. Pada saat harga minyak dunia melonjak dan ketahanan energi paling dibutuhkan, seperti pada periode krisis geopolitik Iran–AS dengan harga minyak US$115 per barel, biaya kebijakan biodiesel ikut melonjak karena harga CPO bergerak searah dengan harga minyak. Ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tercapai secara temporer, bukan struktural.

Tujuan Ketiga: Kesejahteraan Petani, Tercapai untuk Korporasi Bukan Petani Kecil

Kebijakan ini mendorong pertumbuhan industri biodiesel skala besar secara signifikan berkat pasar captive domestik. Tapi dari total anggaran BPDP 2024 sebesar Rp31,50 triliun, sebesar 93,28% atau Rp29,38 triliun mengalir ke subsidi biodiesel yang manfaatnya terkonsentrasi pada segelintir produsen FAME besar.

Program Peremajaan Sawit Rakyat yang menyasar 2,67 juta petani kecil hanya mendapat Rp1,29 triliun, atau 4,11% dari total anggaran. Dari setiap Rp100 yang dikelola BPDP, hanya Rp4,11 yang sampai ke petani kecil. Tujuan ini tercapai untuk industri besar, tapi tidak untuk mayoritas petani yang menjadi alasan sosial kebijakan ini.

Tujuan Keempat: Pengurangan Emisi, Belum Bisa Diverifikasi dan Berpotensi Berlawanan Arah

Klaim biodiesel sebagai bahan bakar rendah emisi hanya berlaku jika dihitung dari sisi substitusi solar fosil. Namun, program biodiesel juga mendorong ekspansi lahan sawit sebesar 17,4% antara 2018 dan 2024, dari 14,33 juta menjadi 16,83 juta hektare.

Jika sebagian ekspansi ini terjadi di lahan gambut atau kawasan hutan, emisi land-use change yang dihasilkan bisa jauh lebih besar daripada emisi yang dihemat dari substitusi solar. Pemerintah belum mempublikasikan perhitungan emisi siklus hidup penuh yang menyertakan dampak ini, sehingga klaim pengurangan emisi secara keseluruhan tidak bisa diverifikasi secara independen.

Dari keempat tujuan yang dijanjikan sejak 2006, tidak satu pun tercapai secara penuh. Penghematan devisa hanya benar jika dilihat secara parsial. Ketahanan energi hanya bertahan sementara dan justru melemah saat paling dibutuhkan. Kesejahteraan petani hanya dirasakan segelintir korporasi besar. Pengurangan emisi tidak terverifikasi dan berpotensi berlawanan arah.

Pola seperti ini konsisten muncul setiap kali blending dinaikkan: klaim resmi dibangun dari komponen manfaat yang terlihat, sementara komponen biaya dan risiko yang sebenarnya menentukan hasil akhir jarang dipublikasikan secara utuh.

Ada satu konsekuensi lagi yang membuat B50 layak ditunda: turunnya pendapatan negara. B50 akan mengalihkan sekitar 36% produksi sawit nasional ke pasar domestik dan menekan ekspor sawit hingga 43% dibanding 2022, setara kehilangan devisa US$10–US$12 miliar per tahun. Ekspor CPO bukan hanya sumber devisa, tapi juga sumber penerimaan negara langsung melalui pungutan ekspor yang dikelola BPDP dan bea keluar yang masuk ke APBN.

Ketika volume ekspor turun signifikan, basis penerimaan dari kedua pos ini ikut menyusut, sementara di sisi lain negara harus menambah subsidi biodiesel untuk menutup gap HIP yang justru melonjak saat harga CPO tinggi. Artinya, B50 menekan pendapatan negara dari satu sisi dan menambah beban pengeluaran dari sisi lain secara bersamaan, sebuah kombinasi yang akan semakin menyempitkan ruang fiskal pemerintah, bukan memperluasnya seperti yang dijanjikan.

Sebelum B50 dijalankan dan klaim yang sama diulang dengan target yang lebih tinggi, pertanyaan yang pantas diajukan bukan apakah biodiesel punya tujuan yang baik. Melainkan, apakah desain kebijakan yang ada selama satu dekade terakhir terbukti mampu mencapainya?

Dengan tujuan yang tidak tercapai penuh dan tambahan risiko terhadap pendapatan negara dari merosotnya ekspor CPO, B50 sebaiknya ditunda sampai reformasi tata kelola dan alokasi dana sawit benar-benar dijalankan, bukan dipaksakan sesuai jadwal Juli 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

"Kali ini kami akan memaparkan terkait dengan implementasi program B50, karena memang dalam waktu dekat, tepatnya pada 1 Juli nanti akan ada implementasi untuk B50 sesuai dengan arahan Presiden," ujar Dwi Anggia dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Dwi menjelaskan terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi pengembangan biofuel hingga mencapai campuran biodiesel 50 persen. Pertama, untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.

Menurutnya, ketidakpastian geopolitik dunia kerap memicu fluktuasi harga minyak mentah internasional yang berdampak langsung terhadap harga energi di dalam negeri. Karena itu, pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar global.

Selain itu, implementasi B50 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mendukung pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Pemerintah juga ikut berperan aktif menciptakan atau mencapai Net Zero Emission," kata Dwi.

Faktor ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah industri sawit. Dengan penggunaan biodiesel yang lebih besar, kebutuhan bahan baku sawit dalam negeri akan meningkat sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh para petani.

"Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita," ujarnya.

Dwi menambahkan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengembangan biofuel. Menurut dia, isu energi hijau dan sustainability kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.

"Yang tidak kalah penting adalah perlindungan lingkungan dan juga sustainability, lebih kepada arah green energy. Ini yang didorong saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi menjelaskan bahwa B50 merupakan bahan bakar solar yang dicampur dengan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yaitu bahan baku biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Pada program B50, komposisi campuran terdiri atas 50 persen FAME dan 50 persen solar murni.

"Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME itu Fatty Acid Methyl Ester, yang merupakan asam lemak campuran kelapa sawit yang di-blend dengan solar murni dengan komposisinya 50-50, makanya disebut dengan B50," jelasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) berbasis kelapa sawit tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng untuk masyarakat.

Menurut dia, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional saat ini masih surplus meski sebagian dialihkan untuk kebutuhan energi.

Amran mengatakan produksi sawit Indonesia justru mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut total produksi yang sebelumnya sekitar 26 juta ton kini meningkat menjadi 32 juta ton.

"Produksi (CPO) kita naik jadi 32 juta ton. Dulu 26 juta ton, sekarang 32 juta ton," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan kebutuhan minyak sawit untuk program B50 diperkirakan sekitar 5 juta hingga 6 juta ton. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng domestik dan kebutuhan lainnya disebut berada di kisaran 20 juta ton.

Menurut Amran, dengan total produksi yang meningkat, pasokan untuk kebutuhan pangan tetap aman meski pemerintah menjalankan program campuran biodiesel berbasis sawit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau ini diambil 5 juta ton untuk B50, artinya masih ada surplus sekitar 1 juta ton. Berarti tidak terganggu kan," ujarnya.

Amran menilai kekhawatiran soal terganggunya pasokan minyak goreng akibat implementasi B50 tidak beralasan apabila melihat neraca produksi sawit nasional saat ini. Ia menegaskan stok masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

"Dulu 46 juta ton, sekitar 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain, kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang ekspor 32 juta ton," katanya.

Pernyataan Amran muncul di tengah rencana pemerintah menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan penuh program B50. Biodiesel B50 merupakan bahan bakar campuran 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Sebelumnya, Amran menyebut kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan komoditas sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," ujar Amran dalam acara di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan produk energi lain berbasis sawit, termasuk bensin dan etanol, sebagai bagian dari hilirisasi industri kelapa sawit nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ancaman krisis global, menyusul proyeksi defisit pasokan minyak dunia dan kenaikan harga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ada tiga fokus utama yang tengah dikejar pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis energi global.

“Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang,” kata Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pertama, pemerintah akan mengoptimalkan lifting minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial guna menekan ketergantungan terhadap impor energi.

“Kita harus mengoptimalkan lifting kita,” ujarnya.

Kedua, pemerintah mendorong diversifikasi energi, khususnya melalui pengembangan bahan bakar nabati seperti program B50. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor solar secara signifikan.

“B50 itu kan mengurangi impor solar kita,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan campuran bensin dengan bioetanol atau E20 sebagai bagian dari strategi jangka menengah.

“Untuk bensin, etanol E20 itu adalah bagian salah satu strategi,” tambah Bahlil.

Ketiga, pemerintah memperluas diversifikasi energi untuk sektor LPG yang selama ini sangat bergantung pada impor. Bahlil menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada satu sumber energi.

“Khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan saja untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi,” katanya.

Sejumlah opsi yang tengah dikaji antara lain pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG). Kedua sumber ini diharapkan menjadi substitusi impor LPG dalam jangka panjang.

“Ada DME, ada CNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitution import,” ujarnya.

Bahlil menekankan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk proyeksi lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs yang memperkirakan defisit pasokan minyak dunia hingga 9,6 juta barel per hari pada 2026, serta potensi kenaikan harga minyak Brent hingga US$90 per barel.

Bahlil menilai tren global menunjukkan banyak negara mulai berfokus pada pemanfaatan sumber daya domestik untuk menjaga ketahanan energi.

“Di hampir semua dunia sekarang berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, khususnya di sektor energi,” tandas Bahlil.

Pasokan Energi Global

Bank investasi global Goldman Sachs resmi menaikkan proyeksi harga minyak untuk kuartal IV/2026 seiring memburuknya kondisi pasokan global akibat gangguan besar produksi di kawasan Timur Tengah.

Dalam laporan terbarunya, Goldman memperkirakan harga minyak jenis Brent crude akan mencapai US$90 per barel atau Rp1.543.500 per barel.

Angka ini mengalami kenaikan dari proyeksi sebelumnya sebesar US$80 atau sekitar Rp1.372.000 per barel.

Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan naik ke level US$83 per barel atau Rp1.423.450 per barel dari sebelumnya US$75.

Kenaikan proyeksi ini didorong oleh hilangnya produksi minyak Timur Tengah yang diperkirakan mencapai 14,5 juta barel per hari. Dampaknya sangat signifikan terhadap keseimbangan pasar global, dengan penarikan stok minyak dunia mencapai 11 hingga 12 juta barel per hari hanya pada bulan April—angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Goldman menilai perubahan ini mencerminkan pergeseran drastis dalam dinamika pasar minyak global. Dari sebelumnya mengalami surplus sebesar 1,8 juta barel per hari pada 2025, pasar kini diproyeksikan berbalik menjadi defisit hingga 9,6 juta barel per hari pada kuartal II/2026. Perubahan tajam ini terutama disebabkan oleh anjloknya produksi di Timur Tengah.

Di sisi permintaan, Goldman memperkirakan konsumsi minyak global akan turun sebesar 1,7 juta barel per hari pada Kuartal II/2026, dan hanya turun tipis 0,1 juta barel per hari sepanjang tahun. Namun, penurunan permintaan ini dinilai tidak cukup untuk mengimbangi besarnya kehilangan pasokan, sehingga pasar tetap berada dalam kondisi defisit yang dalam.

Meski begitu, Goldman juga mencatat adanya sedikit perbaikan kondisi geopolitik. Setelah tercapainya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta mulai lancarnya kembali arus distribusi melalui Strait of Hormuz, bank tersebut menurunkan proyeksi harga kuartal II/2026. Brent kini diperkirakan di level US$90 (dari sebelumnya US$99), sementara WTI turun ke US$87 (dari US$91). Untuk kuartal III/2026, proyeksi tetap stabil.

Kendati demikian, Goldman menegaskan bahwa risiko harga masih condong ke arah kenaikan (bullish). Jika gangguan produksi di Timur Tengah berlangsung lebih lama atau lebih parah dari perkiraan, harga minyak berpotensi melampaui proyeksi saat ini.

Secara keseluruhan, revisi ini menandai perubahan sikap yang lebih agresif dari Goldman Sachs terhadap prospek harga minyak, dengan tekanan pasokan yang semakin dominan dan ketidakseimbangan pasar yang kian dalam.

Bisnis.com, JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia imbas meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai dapat menjadi momentum yang tepat untuk mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50% atau B50.

Harga minyak naik setelah sempat merosot lebih dari 5% pada perdagangan Senin (16/3/2026), seiring investor menimbang ancaman terhadap pasokan energi di Timur Tengah dengan sinyal bahwa lebih banyak minyak mentah mungkin segera tersedia di pasar. Mengutip Bloomberg, minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di kisaran US$95 per barel, sementara Brent ditutup di atas US$100 per barel untuk hari ketiga berturut-turut.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mendorong percepatan kenaikan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 atau lebih guna menjawab tantangan kenaikan harga minyak dunia.

Ia mengingatkan, kenaikan harga minyak dapat mengganggu stabilitas ketersediaan solar di dalam negeri sekaligus memicu kenaikan inflasi.

"Kenaikan harga minyak bumi dunia akan menambah beban bagi APBN. Setiap US$10 per barrel kenaikan harga impor minyak bumi, beban tambahan APBN meningkat sekitar Rp20 triliun-Rp30 triliun," katanya, Selasa (17/3/2026).

Tungkot menjelaskan, kawasan Timur Tengah khususnya jalur distribusi energi di Selat Hormuz memasok sekitar 20%-30 persen kebutuhan energi fosil dunia termasuk yang digunakan oleh Indonesia.

Kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan beban pembiayaan impor energi secara signifikan. Pengembangan energi terbarukan sebagai substitusi bahan bakar fosil menjadi hal krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

"Negara importir minyak bumi seperti Indonesia terpaksa membayar lebih dua kali lipat harga impor minyak fosil dari sebelumnya akibat konflik di Timur Tengah," imbuhnya.

PASPI mencatat, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pencampuran atau blending rate biodiesel terbesar di dunia sekaligus produsen biodiesel ketiga terbesar dunia setelah kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Rencana B50 sebetulnya juga telah dipersiapkan pemerintah sebelum konflik Timur Tengah terjadi saat ini.

Perlu diketahui, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan mandatori biodiesel sejak tahun 2009 dengan tingkat pencampuran biodiesel sawit sebesar 1% dan 99% solar fosil (B1). Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi pengembangan kebijakan mandatori biodiesel melalui penguatan ekosistem dan intensitas mandatori biodiesel sawit hingga mencapai B40 per tahun 2025.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah yakni melalui insentif pengembangan biodiesel untuk menutupi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan solar. Dukungan insentif tersebut berasal dari dana sawit hasil pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Tungkot memastikan, kapasitas industri biodiesel nasional yang mencapai sekitar 22,5 juta kiloliter cukup untuk mendukung implementasi B50 pada tahun ini. Ia menambahkan bahwa dari sisi ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) juga mencukupi untuk memenuhi implementasi B50.

Dia memerinci bahwa untuk implementasi B50 membutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel sawit (FAME). Untuk menghasilkan volume tersebut, diperlukan pasokan CPO sekitar 16-18 juta ton. Adapun, produksi CPO (dan CPKO) nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 57 juta ton.

"Jadi dari segi bahan baku cukup tersedia untuk implementasi B50," tuturnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa peningkatan alokasi CPO untuk kebutuhan biodiesel domestik berpotensi untuk mengurangi volume ekspor dalam jangka pendek. Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara strategis oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mempercepat implementasi kebijakan B50 guna mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah sekaligus melanjutkan program mandatori B40.

Kementerian ESDM mencatat penerapan B40 mampu memberikan manfaat signifikan dari aspek ekonomi berupa pengurangan impor BBM dan penghematan devisa.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan kebijakan energi yang sangat menentukan. Akhir Desember lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana penghentian impor solar mulai bulan April 2026. Penghentian tersebut dibarengi dengan dinaikkannya persentase mandatori biodiesel, yaitu meningkatkan kadar campuran bahan bakar minyak kelapa sawit dari 40% (B40) menjadi 50% (B50) ke dalam minyak solar fosil.

Mandatori biodiesel B50 tak lagi sekadar wacana, melainkan target prioritas yang dijadwalkan mulai diimplementasikan secara penuh pada semester II-2026. Namun, langkah ini diambil pada saat dinamika pasar global menunjukkan penurunan harga minyak solar fosil. Dari sini, muncul dilema: Apakah ambisi pemerintah mencapai kedaulatan energi dengan memaksakan mandatori biodiesel B50 yang berbiaya mahal dan disubsidi?

Kedaulatan Energi sebagai Amanat Konstitusi

Secara hukum, kebijakan mandatori biodiesel B50 berakar pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandatori ini diterjemahkan lebih spesifik melalui UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menekankan pentingnya kemandirian energi dan pengurangan ketergantungan pada sumber energi impor.

Dalam kacamata hukum ketatanegaraan, “Kedaulatan Energi” bukan sekadar jargon politik, melainkan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan energi bagi warga negaranya tanpa disandera oleh geopolitik global. Berdasarkan data Kementerian ESDM dan BPS hingga akhir 2025, Indonesia mengimpor sekitar 80 ribu-90 ribu barel minyak solar fosil per hari. Dengan menerapkan mandatori biodiesel B50, Indonesia secara hukum berupaya melakukan “substitusi impor” yang secara otomatis memperkuat posisi neraca pembayaran dan cadangan devisa.

Namun, ketika harga minyak bumi dunia turun, rasio manfaat-biaya (cost-benefit ratio) dari kebijakan ini berubah. Secara hukum ekonomi, negara dihadapkan pada pertanyaan: Apakah pemaksaan penggunaan bahan bakar berbasis nabati yaitu minyak sawit untuk biodiesel yang lebih mahal melalui regulasi mandatori melanggar prinsip efisiensi ekonomi yang juga diatur dalam hukum pembangunan?

Dilema BPDPKS

Salah satu pilar utama keberlangsungan mandatori biodiesel B50 adalah mekanisme pembiayaan selisih harga antara Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dan HIP Minyak Solar. Mekanisme ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Secara hukum, Dana Pungutan Ekspor (DPE) kelapa sawit adalah “dana titipan” dari industri sawit untuk pengembangan sektor tersebut. Namun, ketika harga solar fosil turun drastis, selisih harga (spread) dengan biodiesel semakin melebar. Hal ini memaksa BPDPKS mengeluarkan dana subsidi yang lebih besar.

Dilema hukum muncul ketika dana BPDPKS tidak lagi mencukupi untuk menutup selisih tersebut. Jika pemerintah dipaksa menaikkan DPE melalui Peraturan Menteri Keuangan untuk menambah kas subsidi, maka daya saing ekspor sawit Indonesia akan melemah. Secara hukum administratif, kebijakan ini berpotensi digugat oleh para pelaku usaha karena dianggap memberatkan satu sektor (hulu sawit) demi kepentingan sektor lain (energi), tanpa adanya kepastian manfaat ekonomi yang seimbang.

Standar Teknis dan Perlindungan Konsumen Biodiesel

Aspek hukum lain yang sering terabaikan adalah perlindungan konsumen bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap produsen (dalam hal ini penyedia BBM) wajib menjamin kualitas barang sesuai standar yang berlaku. Peningkatan campuran FAME (Fatty Acid Methyl Ester), yang merupakan turunan dari CPO yang menjadi bahan baku biodiesel B50 membutuhkan revisi standar mutu (spesifikasi) yang diatur oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Yang menjadi masalah adalah peningkatan kadar FAME hingga 50% secara teknis berpotensi meningkatkan risiko korosif, penyumbatan filter, dan peningkatan viskositas pada mesin diesel kendaraan yang ada di Indonesia saat ini. Jika pemerintah tetap mengeluarkan regulasi mandatori biodiesel B50 sebelum teknologi mesin diesel kendaraan di Indonesia siap secara masif, maka negara secara tidak langsung telah menciptakan kondisi di mana konsumen seperti “dipaksa” mengonsumsi produk bahan bakar kendaraan yang berpotensi merusak mesin mereka.

Tanpa adanya standarisasi teknologi mesin yang mampu memitigasi sifat korosif dan higroskopis FAME, regulasi biodiesel B50 berisiko memindahkan beban biaya energi nasional (penghematan devisa negara) menjadi biaya pemeliharaan pribadi (private maintenance cost) yang tidak terduga bagi masyarakat penggunanya.

Kemudian, diperlukan juga harmonisasi sosialisasi Peraturan Menteri ESDM tentang mandatori biodiesel dengan standar industri otomotif. Tanpa adanya kepastian hukum berupa masa transisi dengan waktu yang relatif singkat atau dukungan teknis bagi kendaraan niaga, mandatori biodiesel B50 dapat dianggap sebagai regulasi yang mengabaikan aspek keselamatan dan perlindungan hak-hak konsumen.

Solusi Fleksibilitas Regulasi

Untuk mengatasi dilema antara kedaulatan energi dan penurunan harga solar, Indonesia membutuhkan transformasi dalam penyusunan regulasi energi. Hukum tidak boleh lagi bersifat “statik” atau kaku dengan angka persentase yang dipatok mati dalam jangka waktu lama. Maka dari itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi yang dinamis. Misalnya persentase campuran biodiesel (misalnya antara mandatori biodiesel B35 hingga B50) dapat disesuaikan secara berkala melalui Keputusan Menteri berdasarkan variabel-variabel hukum dan ekonomi tertentu, seperti:

1. Indeks Harga Minyak Dunia: Apabila minyak solar fosil di bawah ambang harga tertentu, campuran biodiesel dapat disesuaikan untuk menjaga kesehatan fiskal BPDPKS.
2. Ketersediaan Pasokan CPO: Hal ini untuk menjamin bahwa kebutuhan pangan (minyak goreng) tetap menjadi prioritas hukum di atas kebutuhan energi. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dapat diterapkan sebagai jangkar ketahanan pasokan CPO di dalam negeri
3. Kesiapan Infrastruktur: Menghubungkan mandatori biodiesel dengan pencapaian sertifikasi teknis mesin kendaraan secara nasional.

Kedaulatan Energi yang Berkeadilan dan Bertanggung Jawab

Kedaulatan energi melalui penghentian impor minyak solar fosil pada 2026 dan mandatori biodiesel B50 di semester II-2026 adalah cita-cita luhur yang secara hukum sangat kuat landasannya dan dapat menjadi tameng terhadap gejolak geopolitik dunia. Namun, kedaulatan energi tersebut tidak boleh dicapai dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum ekonomi, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan.

Penurunan harga solar saat ini idealnya tidak perlu menghentikan langkah mandatori biodiesel B50, melainkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat infrastruktur hukum sebagai fondasinya. Pemerintah harus memastikan bahwa ketika mandatori biodiesel B50 benar-benar diimplementasikan, ia berdiri di atas fondasi regulasi yang adil bagi petani sawit, aman bagi mesin konsumen, dan sehat bagi anggaran negara. Hukum harus hadir sebagai jembatan, bukan beban, dalam perjalanan menuju kemandirian energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo menilai teknologi hilirisasi nasional saat ini sudah canggih tetapi sayangnya di sektor hulu masih sedikit belum teratur.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Gulat ME Manurung menilai program B50 bukan hanya menjadi masa depan Indonesia tetapi juga dunia karena dia menilai program B50 telah menekan emisi akibat penggunaan minyak fosil. Menurutnya penambangan fosil tentu jauh lebih berisiko dan tidak berkelanjutan.

Gulat pun menilai inisiasi program B40 ke B50 sudah benar dan memang harus konsisten. Sejauh ini, dia melihat bahwa teknologi hilirisasi nasional sudah canggih tetapi sayangnya di sektor hulu cukup kacau.

"Kita ketahui huluisasi sawit Indonesia jadi masalah yang serius, terkhusus dari segi produktivitas dan klaim - klaim kawasan hutan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip, Senin (17/11/2025).

Gulat juga menegaskan program tersebut dapat mendukung permintaan pasar kebutuhan domestik dan ekspor hingga mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pebisnis sawit saat ini disebut terikat dengan aturan pemerintah, artinya ada skema yang harus dilalui jika ingin ekspor.

Namun pebisnis juga menyadari bahwa sawit adalah penyeimbang dan sumber devisa negara terbesar. Menurut data Bappenas pada 2024 Indonesia menerima devisa dari ekspor sawit mencapai Rp440 triliun. Hal ini tentu sangat fantastis. Belum lagi dari penerimaan Pungutan Ekspor yang dikelola oleh BPDPKS yang mencapai Rp25,8 triliun pada 2024.

Mengingat produksi CPO pada 2024 sebesar 48 juta ton. Adapun sebanyak 45% digunakan dalam negeri. Apabila pemerintah ingin beralih ke B50 maka paling tidak serapan domestik akan naik menjadi 60%.

"Jika produksi CPO Indonesia pada 2025 ini masih stabil, mungkin masih bagus, tapi kami memprediksi bahwa produksi CPO 2025 akan menurun 4-5 juta ton akibat berbagai hal. Jika ini terjadi maka akan timbul masalah besar," kata Gulat.

Masalah pertama adalah harga CPO akan melonjak tajam dan negara pengguna minyak sawit akan beralih ke minyak nabati lainnya karena dianggap lebih murah.

Masalah kedua yakni akan timbul tarik menarik kebutuhan domestik untuk sektor energi, pangan, dan oleokimia. Masalah-masalah lainnya adalah harga TBS petani sebagai bahan baku CPO akan ambruk karena strategi pemerintah untuk menahan ekspor dalam memenuhi kebutuhan domestik.

Salah satu caranya dengan meningkatkan beban kebijakan domestik secara signifikan. Beban tersebut akan ditanggung sektor hulu (TBS) dan mengakibatkan tekanan terhadap TBS. Kondisi ini akan menyebabkan petani menderita atau rugi dan pada akhirnya menjual kebunnya karena tidak lagi prospektif.

Pebisnis sawit mewaspadai naik tajamnya harga CPO sehingga berakibat hilangnya pasar global karena negara impor minyak sawit beralih ke minyak nabati lainnya.

Di sisi lain, bukan rahasia bahwa secara nasional produktivitas kebun sawit Indonesia hanya 60% dari yang seharusnya dan yang paling parah kebun petani hanya sebesar 25%.

Artinya peluang Indonesia hanya dapat menaikkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui replanting dan bantuan pupuk dari dana sawit (bukan APBN).

Gulat merekomendasikan sejumlah aksi atau kolaborasi yang dapat dilakukan untuk mendongkrak produksi sawit nasional adalah dengan replanting serta regulasi yang tepat dari pemerintah tanpa bersifat menghukum hingga konsistensi semua stakeholder.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mengkaji ketersediaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku utama biodiesel 50 (B50). Langkah ini mendukung rencana pemerintah memberlakukan mandatori penggunaan B50 pada semester II tahun 2026.

“Kami di Kementerian Perindustrian mendapatkan tugas untuk melihat feedstock (bahan bakunya),” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, di sela pembukaan Pameran Industri Agro di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Hasil evaluasi ketersediaan bahan baku CPO akan menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut kesiapan penerapan B50. Putu menegaskan, Kemenperin siap mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk jika diterapkan skema domestic market obligation (DMO) guna memastikan pasokan CPO untuk kebutuhan dalam negeri.

DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu opsi untuk menjamin ketersediaan bahan baku biodiesel B50.

Pemerintah berencana menghentikan impor solar pada 2026 dengan mendorong penggunaan bahan bakar nabati melalui campuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) dalam solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah menyiapkan tiga alternatif untuk menjamin ketersediaan CPO, yakni intensifikasi lahan sawit, pembukaan lahan baru, atau pembatasan ekspor sawit melalui kebijakan DMO.

“Kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang dikurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah DMO. Kita lihat itu salah satu alternatif,” kata Bahlil.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah berencana memangkas ekspor CPO hingga 5,3 juta ton guna mendukung penerapan wajib biodiesel B50 pada 2026. Ia menjelaskan, dari total produksi CPO nasional sekitar 46 juta ton per tahun, sebanyak 20 juta ton diolah di dalam negeri, sedangkan 26 juta ton diekspor.

“Program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton,” ujar Amran dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/10/2025).