Biodiesel B50 Picu Risiko Krisis Minyak Goreng dan Gerus Ekspor CPO
Pemerintah dorong biodiesel B50 hingga 2030, berisiko kurangi pasokan CPO untuk minyak goreng dan ekspor. Produksi stagnan, evaluasi diperlukan.
(Bisnis.Com) 10/04/26 11:14 187397
Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mendorong mandatori biodiesel hingga B50 berisiko menekan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk kebutuhan minyak goreng dan ekspor di tengah tren produksi yang stagnan.
Kebijakan penahapan B50 hingga 2030 yang ditetapkan pemerintah dinilai membuka peluang besar bagi penguatan ketahanan energi nasional. Namun, lonjakan kebutuhan bahan baku berisiko memicu ketidakseimbangan pasokan.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tahapan implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 hingga 2030. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).
Dalam regulasi terbaru, implementasi B50 untuk solar subsidi dimulai pada 2027, sementara untuk nonsubsidi baru berlaku penuh pada 2028. Tahapan ini dirancang untuk memberi ruang penyesuaian industri.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai kebutuhan domestik terhadap CPO dipastikan meningkat, tidak hanya untuk energi tetapi juga sektor pangan seperti minyak goreng. Kondisi ini menjadi titik rawan dalam implementasi program.
“Ada risiko masalah bahan baku karena CPO juga dibutuhkan untuk minyak goreng atau bahan pangan lain. Ini bisa menjadi persoalan jika harga CPO naik tinggi,” katanya, Kamis (9/4/2026).
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan industri siap mendukung program B50. Namun, dia menggarisbawahi produksi sawit nasional yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.
Data Gapki menunjukkan produksi CPO Indonesia pada 2023 hingga 2025 hanya berada di kisaran 48 juta hingga 50 juta ton. Angka tersebut belum menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Di saat yang sama, lanjutnya, peningkatan kebutuhan dalam negeri diperkirakan menggerus volume ekspor. Hal ini berisiko menekan devisa dari sektor sawit yang selama ini menjadi andalan.
Eddy menilai perlu adanya evaluasi berkelanjutan agar keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik tetap terjaga. “Kalau ini merupakan kebutuhan untuk menghemat devisa impor BBM, Gapki setuju untuk jalan. Namun, dalam pelaksanaan tetap harus di evaluasi agar devisa tetap jalan dan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi,” katanya.
Pemerintah sendiri tengah memetakan ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan badan usaha. Volume CPO untuk biodiesel akan disesuaikan dengan pasokan yang tersedia.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi menegaskan pemanfaatan bahan baku akan dilakukan secara realistis. “Yang tersedia untuk biodiesel yang akan digunakan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah mempercepat program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas. Upaya ini diharapkan dapat menambah pasokan dalam jangka menengah.
Pemerintah juga mulai mengkaji alternatif bahan baku seperti minyak jelantah untuk mengurangi ketergantungan terhadap CPO. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasokan.
#biodiesel-b50 #krisis-minyak-goreng #ekspor-cpo #produksi-sawit-stagnan #ketahanan-energi-nasional #kebutuhan-bahan-baku #implementasi-b50 #solar-subsidi #minyak-sawit-mentah #harga-cpo-naik #produksi