Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak kinerja pada 2026.

Direktur Utama SSMS Jap Hartono menyampaikan perseroan akan mengoptimalkan operasional melalui peningkatan produktivitas kebun serta oil extraction rate (OER) guna mendorong efisiensi dan margin. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja inti perusahaan, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas.

Di sisi ekspansi, SSMS melanjutkan strategi anorganik dengan meneruskan momentum akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang dilakukan pada 2025. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar skala usaha sekaligus memperluas basis produksi perseroan.

“Di sisi lain, penguatan integrasi bisnis melalui entitas anak PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus mendorong hilirisasi produk bernilai tambah,” kata Jap Hartono dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

SSMS memproyeksikan kinerja positif pada 2026 yang ditopang sejumlah faktor, antara lain permintaan domestik yang stabil berkat kebijakan energi berbasis sawit serta peningkatan kebutuhan global seiring pertumbuhan populasi dan konsumsi minyak nabati.

Dari sisi kinerja, pada kuartal I/2026 SSMS membukukan laba periode berjalan sebesar Rp357,81 miliar atau tumbuh 1,54% secara tahunan. Pendapatan tercatat Rp3,51 triliun, turun tipis dari sebelumnya Rp3,59 triliun.

Perseroan berhasil menekan beban pokok penjualan sebesar 3,73% menjadi Rp2,25 triliun sehingga laba bruto naik tipis menjadi Rp1,27 triliun. Kontribusi terbesar pendapatan masih berasal dari segmen minyak dan lemak nabati sebesar Rp3,38 triliun, menegaskan fokus pada produk hilir bernilai tambah.

Selain itu, segmen perkebunan menyumbang Rp141,69 miliar, sedangkan produk sampingan seperti cangkang, serat, serta bungkil meningkat kontribusinya menjadi Rp14,10 miliar.

Dari sisi neraca, kinerja SSMS juga menunjukkan penguatan. Total aset meningkat menjadi Rp13,79 triliun, dengan kas dan setara kas naik menjadi Rp909,51 miliar. Liabilitas tercatat turun 1,56% menjadi Rp10,48 triliun, sementara ekuitas naik 12,63% menjadi Rp3,31 triliun.

Kenaikan ekuitas tersebut ditopang oleh akumulasi laba ditahan yang mencapai Rp2,94 triliun, mencerminkan struktur permodalan yang semakin kuat.

Jap Hartono menegaskan ke depan perusahaan akan terus melakukan inovasi untuk menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga ketahanan bisnis di tengah kompetisi yang semakin ketat. Selain inovasi, SSMS juga melakukan penyesuaian organisasi dengan menempatkan manajemen senior di pusat operasional guna mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

“Dengan kombinasi strategi inovatif, disiplin biaya, serta ekspansi yang terukur, SSMS berada pada jalur yang solid untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisi sebagai pemain utama di industri kelapa sawit, baik di pasar domestik maupun global,” ujar Jap Hartono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai berpotensi kehilangan hingga 45 persen nilai tambah dari ekspor tuna karena masih dominannya pengiriman dalam bentuk bahan baku segar dan beku, bukan produk olahan bernilai tinggi.

“Indonesia berpotensi kehilangan 45 persen nilai tambah karena mayoritas ekspor masih dalam bentuk bahan baku segar dan beku, bukan produk olahan premium,” kata Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan, Ari Satria di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Ari, Indonesia sebenarnya memiliki posisi kuat sebagai pemasok tuna global.

Namun, ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat nilai ekonomi yang diperoleh menjadi tidak maksimal dibandingkan negara lain yang telah mengembangkan industri hilir.

Ia menekankan bahwa peluang terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan bernilai tinggi seperti makanan siap saji (ready to eat), functional food, hingga produk sampingan seperti kolagen, minyak ikan, dan pakan hewan.

“Strategi hilirisasi, diversifikasi produk, dan ekspansi pasar premium akan meningkatkan nilai ekspor secara signifikan,” kata dia.

Selain aspek industri, Ari juga menyoroti lemahnya _branding_ produk tuna Indonesia di pasar global.

Menurutnya, masyarakat Indonesia sendiri belum sepenuhnya menyadari kekuatan komoditas tuna sebagai identitas kuliner nasional yang bisa diangkat ke level internasional.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga kreator dan _chef_, untuk memperkuat citra produk berbasis tuna Indonesia di pasar dunia.

“Tahu dong, Korea itu kan _drakornya_, dan _K-Popnya_ itu kan sangat (diminati di Indonesia). Jadi, intinya adalah bagaimana kita mengkolaborasikan semuanya,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kinerja ekspor tuna Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 7,46 persen sepanjang periode 2021–2025.

Pada 2025, nilai ekspor tuna Indonesia tercatat melampaui 1 miliar dollar AS, dengan pasar utama meliputi Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang.

“Dengan nilai ekspor yang telah melampaui 1 miliar dollar AS pada 2025, sektor tuna memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan akses pasar global,” ungkap Ari.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ikut berperan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Ranah Minang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Apindo yang menjadi organisasi dari berbagai pelaku usaha, secara tidak langsung telah menjadi bagian dari UMKM yang ada di Sumbar.

Artinya, Apindo bisa digandeng untuk mendukung UMKM naik kelas baik dari segi kualitas produk maupun pasar.

"Persoalan yang dihadapi pelaku UMKM saat ini adalah market atau pasarnya. Hal ini saya rasa bisa dibantu oleh Apindo, sehingga produk-produk dari UMKM bisa masuk ke pasar yang lebih luas," tutur Mahyeldi, Jumat (24/4/2026).

Mahyeldi menyampaikan permintaan langsung Pemprov Sumbar ini sebenarnya juga beriringan dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, karena hal tersebut menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

"Struktur ekonomi Sumbar saat ini sangat ditopang oleh sektor UMKM yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jadi, saya melihat perlu adanya kerjasama membantu UMKM ini," ujarnya.

Mahyeldi menjelaskan dalam 3 tahun terakhir jumlah UMKM meningkat dari sekitar 600.000 menjadi lebih dari 740.000 unit usaha, dengan sekitar 99% merupakan usaha mikro. Selain itu, terdapat lebih dari 5.800 koperasi yang turut menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan kekuatan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan tepat agar UMKM dapat berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Sebagai contoh, Mahyeldi menyebut sudah ada pengusaha yang berhasil memfasilitasi produk UMKM Sumbar menembus pasar Malaysia melalui pembinaan, standarisasi, hingga distribusi. Praktik seperti ini diharapkan dapat diperluas.

Selain sektor UMKM, Mahyeldi juga menyoroti potensi komoditas unggulan Sumbar seperti kakao dan gambir yang memiliki daya saing global. Meski demikian, ia juga menyadari pengelolaan kedua komoditas tersebut masih butuh penguatan.

"Sebagian besar kebutuhan dunia berasal dari Sumbar, tetapi masih diekspor dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya belum kita rasakan karena belum ada hilirisasi," tegasnya.

Sementara itu Ketua DPN Apindo Widjaja Kamdani menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar.

"Kami siap bersinergi bersama dengan pemerintah dan para pelaku UMKM lokal untuk menggerakkan perekonomian Sumbar," katanya.

Dia menegaskan, ada 3 hal yang saat ini menjadi fokus utama Apindo, yakni percepatan penurunan pengangguran, transformasi tenaga kerja dari sektor informal ke formal, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Kemudian, Ketua DPP Apindo Sumbar Rina Pangeran menyampaikan Apindo telah membahas rencana dan langkah lebih lanjut bersama pemerintah daerah, terkait cara untuk membangun ekonomi Sumbar.

"Kami telah membahas itu dengan pemerintah daerah. Kenapa hal itu penting, karena dinilai relevan dengan kondisi Sumbar yang tengah menghadapi dampak bencana, namun tetap memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor," tutup Rina.

Makassar (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kepemimpinan yang berani mengubah sistem pertanian menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan pangan sekaligus mendorong lompatan ekonomi nasional.

Mentan Amran dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan sektor pertanian membutuhkan kepemimpinan yang tidak ragu membongkar sistem lama yang berbelit dan tidak efektif.

Reformasi regulasi, subsidi, hingga tata niaga menjadi langkah konkret untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak pada petani.

“Kalau kita hanya melakukan hal yang sama dan berharap hasil berbeda, itu tidak masuk akal. Kita harus berani ubah sistem, Indonesia bisa melompat,” ujarnya saat memberikan arahan pada Leadership Camp ASN Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang Makassar.

Sebagai bukti, ia memaparkan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui deregulasi 145 aturan dan penyederhanaan distribusi.

Sistem yang sebelumnya panjang kini dipangkas sehingga lebih efisien dan transparan, hanya melibatkan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, serta Gapoktan atau pengecer sebagai ujung distribusi kepada petani.

Reformasi tersebut menurunkan biaya pupuk bersubsidi hingga 20 persen serta meningkatkan volume pupuk 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.

Langkah ini memperkuat kepastian pasokan dan meningkatkan efisiensi di tingkat petani. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru untuk memperkuat ketahanan pasokan nasional dalam jangka panjang.

Selain reformasi sistem, Mentan Amran menegaskan hilirisasi komoditas pertanian menjadi bagian dari kepemimpinan strategis untuk menjaga nilai tambah bangsa.

“Seluruh kekayaan kita dihilirisasi. Jangan ekspor bahan mentah. Nilai tambahnya harus untuk rakyat,” ujarnya.

Secara khusus, Mentan Amran menilai peluang hilirisasi kelapa semakin besar seiring terjadinya pergeseran pola konsumsi pangan global, termasuk di China, yang mulai beralih dari susu hewani seperti susu sapi dan kambing ke susu nabati berbasis kelapa.

“Ini coconut milk. Itu ada pergeseran pangan di China, itu dari susu sapi kambing bergeser ke susu yang dari kelapa. Ini nilainya ini total itu bisa potensi Rp5.000 triliun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti komoditas gambir, di mana sekitar 80 persen bahan bakunya dikuasai Indonesia, namun proses pengolahannya masih dilakukan di luar negeri.

“Gambir kita diekspor ke India, lalu dijual kembali oleh India ke Amerika. Potensinya bisa mencapai Rp5.000 triliun,” katanya.

Sementara pada komoditas CPO, Indonesia menguasai sekitar 60–70 persen pasar dunia. Dengan strategi penguatan biofuel dan pengurangan impor solar, nilai tambahnya dinilai dapat melonjak signifikan.

“Baru 3 komoditas saja yang dihilirisasi bisa menghasilkan 15 ribu triliun,” ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI Periode 2015-2018

PERAIH hadiah nobel ekonomi tahun 2025, Joel Mokyr dalam “The Holy Land of Industrialism”: Rethinking Industrial Revolution yang dipublikasi oleh Journal of British Academy pada 21 Agustus 2021 menyatakan bahwa industrialisasi sejak abad ke-18 di suatu negara selalu ditandai oleh kepemimpinan dalam bidang teknologi.

Revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 dan kepemimpinan Inggris dalam bidang teknologi higga tahun 1850 karena ditopang oleh ketersediaan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Industrialisasi di Inggris ditandai oleh inovasi dan penemuan baru yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Hal ini berlanjut hingga akhir abad ke-19 dengan industrialisasi di Amerika Serikat (AS) ditandai oleh technology leadership yang didorong oleh inovasi baru. Sementara, industrialisasi pada awal abad ke-20 di Jepang dan Korea Selatan (Korea) berubah dari new innovation atau new invention menjadi learning untuk mengabsorbsi teknologi maju dari Eropa dan AS.

Narasi Hilirisasi

Sejarah industrialisasi yang dimulai dari Inggris, Jerman, dan AS hingga Jepang dan Korea mengajarkan bahwa untuk mencapai status sebagai negara maju tidak cukup hanya membangun narasi hilirisasi, yaitu memberikan nilai tambah (dawn streaming) terhadap ekspor Sumber Daya Alam (SDA).

Narasi hilirisasi yang dikerjakan dengan baik hanya akan menempatkan sektor industri manufaktur nasional dalam global supply chain (rantai pasok global). Industri dalam negeri menjadi bagian dari intra-industry trade (IIT) global, seperti IIT dalam industri mobil listrik melalui hilirisasi nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik. Menjadikan industri domestik kehilangan kesempatan membangun industri mobil listrik nasional.

Narasi hilirisasi SDA tidak akan mengubah secara signifikan besarnya kontribusi industri manufktur terhadap gross domestic product (GDP) secara nasional. Artinya, hilirisasi tidak dapat membalik arah dari deindustriliasasi menjadi reindustrialisasi. Sejak tahun 2000-an, kontribusi industri manufaktur terhadap GDP terus menurun hingga hanya 18,98 persen tahun 2024.

Sebagai contoh, pengalaman Jepang membangun industrinya yang berciri state-led industrialization, yaitu pemerintah Jepang memimpin pengembangan industri manufakturnya. Pemerintah Jepang menerapkan national champion strategy, yaitu menetapkan dan mendukung industri unggulan nasional untuk bersaing di pasar ekspor.

National champion industry Jepang adalah industri otomotif yang dipimpin oleh Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi dan lainnya yang sangat populer di pasar otomotif Indonesia. Pada awalnya, perusahaan tersebut berskala kecil yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan raksasa global atas dukungan kebijakan pemerintah.

Pemerintah Jepang menetapkan industri baja, pembuatan kapal, semikonduktor dan elektronika sebagai industri unggulan. Dukungan pemerintah yang paling menonjol adalah membangun ekosistem industri guna memfasilitasi transfer teknologi, yaitu mengimpor teknologi dari negara maju, mengadaptasi dan melakukan inovasi teknologi secara mandiri.

Pemerintah Korea juga menganut state-led industrialization dengan beberapa industri sebagai national champion industry. Sebagai contoh national champion industry adalah industri baja dipimpin POSCO, elektronika dengan Samsung dan LG, otomotif dengan Hyundai Motor Company dan pembuatan kapal dengan Hyundai Heavy Industries, Daewoo dan Samsung.

Strategi yang sama ditempuh oleh pemerintah China, yaitu state-led indutrialization dengan national champion industry dalam bidang otomotif, khususnya kendaraan mobil listrik yang menjadikan China sebagai pemain nomor satu secara global dalam industri mobil listrik. Demikian juga industri elektronika, semikonduktor, pembuatan kapal, dan lainnya.

Narasi Reindustrialisasi

Belajar dari pengalaman negara lain yang saat ini berstatus negara maju, pemerintahan Prabowo Subianto sudah saatnya bergeser dari narasi hilirisasi yang dipopulerkan satu dekade yang lalu oleh presiden Jokowi ke narasi reindustrialisasi.

Pilihan strateginya adalah state-led industrialization dengan national champion industry yang menjadi andalan bersaing di pasar ekspor. Pemerintah menetapkan industri unggulan yang didukung kebijakan pemerintah dalam ekosistem industri yang menjamin keterkaitan antara core industry, supporting industry dan related industry.

Lalu, apa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk bergeser dari sekedar hilirisasi menjadi reindustrialisasi dan membalik arah deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi?

Langkah pertama, membangun aglomerasi industri di setiap daerah. Mula-mula, pemerintah secara terpusat menetapkan klaster industri tertentu sebagai national champion industry yang berbasis di setiap propinsi sesuai keunggulan sumber dayanya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun SDA.

Sebagai contoh, ekosistem atau klaster industri perikanan laut dapat dipusatkan di Maluku yang selama ini memiliki comparative adventage dalam produk perikanan laut. Harapannya, Indonesia membangun satu merek dagang di bidang perikanan laut yang memiliki keunggulan bersaing di pasar ekspor.

Sementara klaster industri karet alam dapat dipusatkan di Sumatera Selatan (Sumsel). Selama ini, Sumsel adalah daerah dengan lahan karet alam terbesar di Indonesia. Tujuannya, agar Indonesia memiliki produk turunan dari karet alam, seperti sarung tangan latex dan nitrile yang selama ini dikuasai oleh Top Glove Corporation Berhard, Malaysia.

Langkah kedua, peningkatan efisiensi dan produktifitas industri terbaru tidak lagi bergantung pada pengembangan teknologi baru yang bersifat eksogen. Industrialisasi paling mutakhir ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat endogen, yaitu seberapa cepat suatu negara mengabsorbsi teknologi baru dari negara maju melalui foreign direct investment (FDI).

Aliran FDI membutuhkan perbaikan dalam efisiensi dan produktifitas nasional. Sehingga salah satu agenda prioritas nasional adalah melakukan reformasi struktural untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari sangat tidak efisien, sebesar 6,25 – 6,50 tahun 2025 menjadi setara dengan rata-rata ICOR negara ASEAN sekitar 3,5 – 4,0.

Langkah ketiga, mendongkrak The Economic Complexity Index (ECI) untuk meningkatkan produktifitas pengetahun dan SDM yang tercermin pada diversifikasi dan sopistikasi produk-produk ekspor nasional. Faktanya, dalam 26 tahun terakhir, sejak awal tahun 2000-an, peringkat ECI Indonesia justru semakin buruk, dari peringkat 49 tahun 2000 menjadi 72 tahun 2023.

Hal ini, mencerminkan bahwa produk ekspor Indonesia semakin bergantung pada hasil eksploitasi SDA non olahan bernilai tambah rendah. Kondisi ini sejalan dengan peran sektor manufaktur dalam pembentukan GDP Indonesia yang menurun dari 32 persen tahun 2000 menjadi 18,98 persen.

Langkah keempat, agenda strategis mendesak bagi Sovereign Wealth Fund Danantara (SWFD) adalah berinvestasi membangun aglomerasi industri berbasis komoditas unggulan di daerah. Langkah teknisnya, mengaktifkan kembali kawasan industri di daerah yang selama ini hanya menjadi kawasan pergudangan minus pengolahan.

Pilihan kebijakannya adalah mendorong pengembangan industri berbasis SDA dengan medium-technology industry di luar pulau Jawa dan high-tech industry yang membutuhkan tenaga kerja terampil, dukungan lembaga pelatihan, riset dan pengembangan dibangun di pulau Jawa.

Akhirnya, menggeser narasi hilirisasi menjadi narasi reindustrialisasi akan membantu keluar dari fenomena “5 percent growth trap”. Untuk itu, sebagai penutup, ada baiknya merujuk fisikawan, Albert Einstein bahwa “insanity is doing the same thing over and over again and expecting the different result”. Ibarat mobil, saatnya berpindah dari “gigi tiga ke gigi enam”, mengubah cara berpikir dan bertindak menuju status negara maju tahun 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Lampu hijau pengecualian tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao, membuka peluang peningkatan ekspor.Meski demikian, kebijakan ini dinilai belum optimal jika hanya menyasar komoditas mentah tanpa mendorong produk bernilai tambah.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan bahwa kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke AS selama ini menunjukkan tren yang cukup solid. Bahkan, ekspor minyak sawit ke AS telah konsisten meningkat dan kini berada di atas 2 juta ton.

Pada 2023, Gapki mencatat ekspor sawit Indonesia ke AS tercatat mencapai 2,5 juta ton, meski turun menjadi 2,3 juta ton pada 2024. Eddy menilai terdapat ruang pertumbuhan yang cukup besar apabila tarif masuk sawit ke AS diturunkan menjadi 0%.

“Artinya ada potensi apabila tarif menjadi 0%, ekspor ke AS bisa sampai 3 juta ton [dalam] 2 tahun ke depan, karena saatfood industryyang banyak membutuhkan minyak sawit,” kata Eddy kepadaBisnis, Kamis (12/2/2026).

Berbeda dengan sawit, dampak pengecualian tarif dinilai tidak akan terlalu signifikan bagi komoditas kakao. Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) periode 2025—2028 Soetanto Abdoellah menilai ekspor kakao Indonesia ke AS berpeluang meningkat, namun volumenya tidak besar.

Pasalnya, Soetanto menjelaskan bahwa produk kakao Indonesia yang diekspor ke AS meliputi lemak kakao (butter), cokelat (chocolate), dan biji kakao (beans), dengan volume yang relatif kecil dibandingkan pengiriman ke China dan Belanda.

Selain itu, ekspor cokelat Indonesia ke AS juga masih di bawah pengiriman ke sejumlah negara Asean, seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam. Senada, ekspor biji kakao ke AS sangat minim dan jauh lebih kecil dibandingkan ke Malaysia, Belanda, Jepang, Belgia, Prancis, Denmark, maupun India.

Dari sisi prospek, Dekaindo memperkirakan peningkatan ekspor kakao ke AS imbas kebijakan tersebut berada di bawah 10%.

“Mungkin akan menaikkan kinerja perdagangan Indonesia dengan AS ke depan, tetapi saya kira khususnya untuk komoditas kakao dan produk turunannya tidak terlalu signifikan,” ujar Soetanto kepadaBisnis.

Selain keterbatasan volume, Dekaindo menyebut pelaku usaha kakao juga dihadapkan pada ketatnya regulasi keamanan pangan AS. Menurut Soetanto, isu residu pestisida dan kandungan logam berat menjadi hambatan utama bagi produk pangan yang masuk ke pasar AS.

Di sisi lain, harga biji kakao global yang saat ini turun hingga di bawah US$4.000 per ton juga membuat pelaku usaha cenderung bersikapwait and seeuntuk menghindari potensi kerugian.

Dari sisi kopi, Direktur PT Noozkav Kopi Indonesia Daroe Handojo menuturkan permintaan kopi dari AS sudah mulai menunjukkan peningkatan. Daroe optimistis perjanjian dagang AS—Indonesia akan berdampak positif terhadap kinerja perdagangan Indonesia ke depan.

Bahkan, dia memperkirakan pasar AS berpotensi menggantikan porsi ekspor kopi Indonesia ke negara lain.“Untuk AS bisa diperkirakan akan mengganti porsi negara lain dalam jumlah besar. Mungkin mayoritas akan mengambil dari Indonesia,” kata Daroe kepadaBisnis.

Meski demikian, Daroe menekankan bahwa tantangan utama yang harus dihadapi pelaku usaha kopi adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, termasuk pemenuhan aspek ketertelusuran.

Hilirisasi Terancam, Perdagangan Berisiko Menyempit

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia patut diapresiasi karena memberikan dampak positif langsung bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor, termasuk di sektor CPO, kopi, dan kakao.

Namun, Faisal mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pembebasan tarif komoditas mentah semata, melainkan perlu mendorong nilai tambah melalui hilirisasi produk turunan dan olahan.

Menurutnya, jika pengecualian tarif hanya berlaku bagi bahan mentah, manfaat ekonomi yang diperoleh dinilai tidak maksimal.

“Kalau yang dikecualikan dari tarif hanya bahan mentah, [maka] nilai tambahnya rendah. Tapi kalau ditanya apakah ini membawa manfaat bagi pelaku eksportirnya yang bahan mentah, ya iya,” ucap Faisal kepada Bisnis.

Di satu sisi, Faisal tak menampik pembebasan tarif akan meningkatkan ekspor Indonesia ke AS. CPO, misalnya, kini telah menjadi tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia secara global.

Terlebih, dia menyebut sebelum penerapan tarif resiprokal oleh pemerintahan Donald Trump, ekspor CPO Indonesia ke AS mencatat lonjakan tajam dalam beberapa tahun pascapandemi.

“Amerika yang tadinya tidak masuk lima besar negara tujuan ekspor CPO, sekarang nomor empat paling besar dengan volume yang sangat besar. Jadi ketika tidak jadi dikenakan tarif 19%, tentu saja ini akan menghindari risiko menurunnya ekspor CPO ke Amerika,” bebernya.

Meski demikian, Faisal menekankan bahwa peningkatan ekspor akan jauh lebih besar apabila pengecualian tarif juga mencakup produk-produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi.

Jika Indonesia kembali fokus mengekspor komoditas mentah, Core menilai kebijakan tersebut justru berpotensi bertentangan dengan agenda hilirisasi nasional.

Di sisi lain, Faisal menilai tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia pada 2026 masih relatif besar, dengan surplus perdagangan Indonesia pada 2026 akan menyempit dibandingkan 2025.

“Kami masih melihat walaupun ada pengecualian untuk sejumlah komoditas tarif 19% yang dibebaskan ke Amerika, secara umum kita melihat tekanan masih tetap lebih besar terhadap ekspor kita di 2026 dibandingkan 2025,” ungkapnya.

Di sisi lain, Faisal menuturkan produk manufaktur dan industri olahan, yang diharapkan menjadi motor ekspor bernilai tambah tinggi, justru masih menghadapi tarif dan hambatan perdagangan yang lebih ketat di pasar AS.

Dia menilai tekanan perdagangan sepanjang 2026 tidak hanya berasal dari kebijakan AS, melainkan juga dari dinamika perdagangan global.

“Di 2026 kita melihat ada penurunan surplus perdagangan kita secara total, bukan hanya ke Amerika tetapi memang banyak dipicu oleh kebijakan-kebijakan di Amerika,” sambungnya.

Ke depan, Core menilai perlu adanya perhitungan yang matang dalam setiap kesepakatan dagang, termasuk mengukur manfaat dan potensi kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, penguatan diplomasi perdagangan juga merupakan hal krusial agar Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi negara mitra besar seperti AS. Dengan begitu, Core berharap kepentingan nasional tidak dikorbankan dalam proses negosiasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi sangat penting agar peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran bangsa.

Saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Kamis, Bahlil mengatakan, program hilirisasi yang saat ini dilaksanakan pemerintah merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada 2045.

"Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi yang namanya negara kutukan sumber daya alam," kata Bahlil.

Ia menyampaikan potensi hilirisasi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Program ini dipandang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sekaligus mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional.

Industrialisasi dan hilirisasi dinilai olehnya sebagai syarat mutlak bagi negara berkembang untuk bisa beralih menjadi negara maju.

"Dalam teori ekonomi tidak ada sebuah negara pun yang memiliki sumber daya alam yang banyak dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Nggak ada itu," tegasnya.

Dalam hal peningkatan nilai ekspor sebuah komoditas, hilirisasi terbukti meningkatkan nilai ekspor sebuah komoditas hingga 10 persen.

Pada 2017, ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar 3,3 miliar dolar AS. Setelah diberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel pada 2020, nilai ekspor nikel meningkat menjadi 33,9 miliar dolar AS.

Selanjutnya, Bahlil memberi contoh negara-negara yang berhasil menjadi maju karena fokus pada industrialisasi dan hilirisasi.

Ia menyinggung sejarah Inggris dan Amerika Serikat, serta kebijakan proteksionis dan kandungan lokal yang diterapkan Tiongkok, Finlandia, dan negara lain sebagai faktor penting pembangunan industri domestik.

"Pada abad ke 16 ketika Inggris menguasai industri sebagai bahan baku tekstil, Apakah dia melakukan ekspor bahan baku? Nggak ada. Amerika pada abad 19, dia menerapkan pajak impor 45 persen, tujuannya apa, membangun industrinya dalam negeri," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, "Tiongkok pada tahun 80-an boleh investasi masuk, boleh industri masuk, tapi TKDN 88 persen. Finlandia 60 persen sampai 70 persen Foreign Direct Investment (FDI)-nya harus saham dalam negeri, dan kemudian mereka menjadi negara hebat."

Ia menyatakan dalam pelaksanaannya hilirisasi harus berkeadilan dengan menempatkan kolaborasi investor, masyarakat dan pemerintah dalam posisi yang saling menguntungkan.

Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil dan merata.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang ada program hilirisasi. Kami siapkan anggaran Rp40 triliun. Anggaran ini untuk bupati. Bupati itu terdepan, mereka yang menentukan

Batam (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pemerintah daerah terutama kabupaten/kota untuk mendorong hilirisasi komoditas pertanian lokal, khususnya kelapa, kacang mete dan kakao, guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Menurut Amran, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung program hilirisasi di daerah.

“Sekarang ada program hilirisasi. Kami siapkan anggaran Rp40 triliun. Anggaran ini untuk bupati. Bupati itu terdepan, mereka yang menentukan,” kata Mentan Amran Sulaiman di Batam, Senin.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Batam.

Amran mencontohkan keberhasilan hilirisasi kelapa di Maluku Utara yang mampu meningkatkan nilai ekonomi secara signifikan.

“Kita produsen kelapa terbesar dunia. Selama ini ekspor kelapa nilainya sekitar Rp24 triliun, itu pun masih dalam bentuk gelondongan. Kalau diolah, nilainya bisa melonjak jauh,” ujarnya.

Ia memaparkan nilai ekspor yang sebelumnya Rp24 triliun sebelum hilirisasi, dapat melonjak menjadi Rp896 triliun.

Amran juga menjelaskan bahwa sejumlah negara, termasuk China, mulai beralih dari susu sapi ke produk berbasis kelapa seperti coconut milk dan coconut oil (TCO).

“Sekarang China konsumsi coconut milk. Dulu susu sapi, sekarang bergeser ke susu kelapa karena dianggap lebih sehat. Ini peluang besar,” katanya.

Selain kelapa, komoditas lain seperti kakao, kacang mete, dan gambir juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi.

“Kita lakukan hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan petani, terutama sektor dengan value tinggi di dunia. Kelapa, kakao, mete dan seterusnya,” ujar Amran.

Dalam forum Apkasi tersebut, Amran mendorong para bupati, wali kota dan para pemimpin daerah untuk aktif mengusulkan program hilirisasi yang benar-benar siap dijalankan di daerah masing-masing.

“Yang butuh, silakan diusulkan ke kami para bupati dan wali kota. Tapi betul-betul ditanam dan dijalankan. Nanti pemimpinnya di kabupaten/kota, bukan di pusat,” kata dia.

“Ayo kita kawal Indonesia menjadi Indonesia Emas. Bapak-Ibu adalah orang-orang hebat, dan kehebatan itu sudah dibuktikan,” tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia ( KADIN ) menilai keberlanjutan pembangunan akan sangat dipengaruhi ketersediaan energi khususnya gas bumi . Oleh karena itu, perbincangan terkait gas tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis semata.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aryo Djojohadikusumo menilai, gas semakin strategis bagi masa depan Indonesia. Pasalnya gas kini berada di jantung agenda ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.

“Tidak mungkin ada ketahanan pangan tanpa pupuk, dan tidak mungkin ada pupuk tanpa gas,” ujarnya dalam Energy Insights Forum bertajuk Gas Outlook 2026: Powering Energy Resilience with Strong Governance, Kamis (4/12) di Grha Bimasena, Jakarta.

Pasokan Minim, Kadin Desak Pemerintah Buka Keran Impor Gas Industri



Energy Insights Forum merupakan forum diskusi bulanan untuk mendorong ekosistem investasi energi Indonesia yang inklusif, transparan, dan berorientasi ke depan. Forum kali ini didukung EY Indonesia sebagai knowledge partner.

Di dalam forum tersebut, Aryo pun mengingatkan bahwa gas akan menjadi sekitar seperempat bauran energi dalam RUPTL 10 hingga 15 tahun mendatang, terutama untuk menopang hilirisasi industri strategis yang tengah dikejar pemerintah.

“Oleh karena itu, ketersediaan gas akan menentukan keberlanjutan sejumlah prioritas pembangunan,” kata Aryo.

Urgensi yang sama disuarakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno yang menekankan bahwa ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan dua prioritas utama pemerintahan saat ini. Keduanya memiliki benang merah yang sama dan titik krusialnya adalah gas.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, industrialisasi besar-besaran, serta produksi pupuk dan energi yang stabil. Semua itu, kata Eddy, hanya mungkin dicapai bila pasokan gas aman dan infrastrukturnya siap.

Diskusi berlanjut dengan paparan mengenai kesiapan pasokan dari hulu oleh Pertamina. Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE) Edy Karyanto menjelaskan, pihaknya memetakan kebutuhan 136 konsumen perjanjian jual beli gas (PJBG), serta proyeksi dari lapangan baru dan yang sedang dikembangkan.

“Demand kita 2.600 MMSCFD, sementara kapasitas lifting hanya 2.000. Tahun ini shorted, 2026 shorted, bahkan sampai 2034,” ujarnya.

Ia mengimbuhkan, meskipun secara nasional terlihat potensi oversupply dari project baru, realitas infrastruktur dan alokasi ekspor membuat pasokan domestik tetap ketat. “Ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, dari kebijakan sampai kesiapan infra,” katanya.

Pembahasan mengenai prospek pasokan juga diperkaya paparan Partner EY-Parthenon EY Indonesia Eric Listyosuputro. Menurutnya, tren global sebenarnya memberikan kombinasi peluang dan tantangan bagi Indonesia.

Dijelaskan juga bahwa secara global, suplai gas akan berkembang lebih cepat dibanding permintaan, dengan pertumbuhan suplai mencapai 7 persen per tahun yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Qatar. Sementara itu permintaan tumbuh sekitar 2 persen per tahun, dan Asia termasuk Indonesia menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi.

“Gas ini bukan hanya transisi tetapi transisi jangka panjang,” ujarnya merujuk kepada peran gas dalam menurunkan emisi industri berat hingga 40–60 persen dibandingkan dengan batu bara.

Di sisi hilir, Direktur Manajemen Risiko Perusahaan Gas Negara (PGN), Eri Surya Kelana menjelaskan, infrastruktur gas tidak hanya mahal tetapi juga berumur sangat panjang hingga puluhan tahun. Perubahan model bisnis di tengah jalan bisa memicu indikasi impairment dan berujung pada risiko hukum bagi BUMN.

PGN juga harus menghadapi tantangan harga liquefied natural gas (LNG) yang mahal bagi pelanggan domestik. Perseroan mencoba skema blended energy agar harga gas lebih terjangkau, sembari mengantisipasi porsi LNG yang tahun depan bisa mencapai hampir 20 persen dari portofolio pasokan.

Dari sisi regulator, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Ufo Budiarius Anwar menyampaikan bahwa kebutuhan gas domestik akan terus meningkat, sementara ruang manuver industri hulu tidak sederhana.

Ia juga mengingatkan bahwa LNG bukan pilihan murah. Menurutnya, gas semestinya dimaksimalkan untuk industri sebagai penggerak multiplier effect. Ufo juga menekankan perlunya kepastian bagi investor, baik dari sisi regulasi maupun insentif, agar proyek-proyek besar seperti Masela, hingga lapangan ENI dapat berjalan tanpa hambatan dan menopang target produksi nasional.

Pengusaha Mamin Ingin Kepastian Pasokan Gas bagi Industri



Dari sisi tata kelola, Partner, Forensic & Integrity Services EY Indonesia Stevanus Alexander Sianturi mengangkat isu penting terkait risiko fraud dan kepatuhan korporasi di sektor energi. Dengan nilai transaksi yang besar, kompleksitas rantai pasokan, dan ketergantungan pada pihak ketiga, ia memaparkan bahwa gas merupakan salah satu sektor dengan eksposur risiko integritas yang tinggi.

Isu tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 Amien Sunaryadi yang menekankan pentingnya keputusan korporasi yang akuntabel di tengah pemberlakuan KUHP baru yang memasukkan pidana korporasi. Ia mengingatkan agar perusahaan memiliki decision tree yang jelas, termasuk opsi “do nothing” yang sering diabaikan.

“Kadang yang mahal itu justru biaya tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keputusan bisnis harus murni untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Amien juga mencontohkan bagaimana perusahaan global seperti Siemens dan Goldman Sachs pernah terkena sanksi besar karena kelalaian sistem pencegahan fraud.

Senada, KADIN Bidang ESDM juga menekankan bahwa stagnasi adalah risiko terbesar. “Kerap kali, harga yang harus dibayar karena kita tak melakukan apa-apa justru lebih mahal,” kata Aryo Djojohadikusumo.

Oleh karena itu, KADIN mengajak seluruh pelaku usaha di sektor energi untuk berkolaborasi membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. “Tugas kita memastikan energi tersedia, industri jalan, dan negara maju. Itu bagian dari tanggung jawab kita,” imbuh Aryo.

Rangkaian paparan ini memperlihatkan bahwa ekosistem gas meliputi hulu, hilir, hingga tata kelola dan regulasi. Koordinasi lintas stakeholder memainkan peran strategis terhadap pelaksanaan di lapangan.

JAKARTA - Menteri Pertanian ( Mentan ), Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penyederhanaan perizinan bagi para pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kemudahan administrasi merupakan syarat agar sektor swasta dapat bergerak lebih cepat dan menghasilkan lompatan ekonomi.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia yang digelar di Park Hyatt Jakarta, Selasa (2/11/2025), Amran menyebut bahwa para pengusaha, khususnya tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Ia juga menyampaikan, apabila seluruh anggota Kadin di Indonesia yang jumlahnya mencapai 9.850 orang bisa bergerak aktif dan masing-masing mampu menciptakan 100 lapangan kerja, maka akan tercipta hingga 36 juta tenaga kerja baru. Lebih lanjut Amran berpendapat jika ini tercapai maka masalah pengangguran dan juga kemiskinan di Tanah Air bisa segera diselesaikan.

"Jadi, yang harus bergerak aktif adalah, yang kita harus jaga adalah Kadin-Kadin kita, pengusaha kita. Kenapa Kadin ini sangat penting? Dan kita harus layani mereka. Kalau butuh administrasi, macam-macam, kenapa? Kami lihat di Dubai, kami lihat di Vietnam, itu 1 jam, 2 jam administrasi selesai. Mungkin bila perlu, negara yang menyelesaikan administrasinya, mereka tinggal menyiapkan dana, kemudian berbisnis," lanjutnya.

Mentan Amran juga menekankan besarnya peluang hilirisasi sektor pertanian jika perizinan dipermudah. Ia mencontohkan komoditas kelapa yang saat ini diekspor dalam bentuk mentah senilai Rp24 triliun. Jika diolah menjadi produk turunan seperti coconut milk atau PCO, nilainya bisa melonjak hingga 107 kali lipat.

“Kalau 100 kali lipat saja dari Rp24 triliun, itu jadi Rp2.400 triliun,” jelasnya.

Mentan Sesumbar Bisa Kuatkan Rupiah Jadi Rp1.000 per USD dengan Hilirisasi Pertanian

Potensi besar juga datang dari air kelapa yang jika dikemas baik mampu mencapai nilai Rp2.400 triliun. Jika digabungkan dengan nilai hilirisasi kelapa, totalnya mencapai Rp5.000 triliun atau setara satu setengah APBN.

Selain itu komoditas gambir yang 80 persen suplai dunia berasal dari Indonesia dinilai memiliki potensi hilirisasi besar untuk produk seperti sampo, sabun, tinta, hingga kosmetik. Nilainya diprediksi bisa mencapai Rp5.000 triliun.

“Baru dua komoditas saja, kelapa dan gambir, nilai hilirisasinya sudah Rp10.000 triliun. Itu tiga tahun APBN,” katanya.

Menutup paparannya, Amran kembali menegaskan, bahwa kemudahan perizinan menjadi kunci tercapainya potensi tersebut. Ia meminta seluruh pihak, terutama pemerintah, memberikan pelayanan terbaik bagi para investor dan pengusaha.

"36 juta lapangan kerja tercipta, dan itu pasti bisa. Tapi syaratnya apa? Permudah mereka, legalitas. Kita harus layani mereka. Teman-teman yang mau investasi, jangan dipersulit, pasti ini jadi," tandasnya.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mendorong Bank BJB agar memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan pelaku UMKM.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, penguatan akses keuangan menjadi langkah penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah yang masih didominasi oleh kegiatan pertanian.

Menurutnya, sistem pembiayaan yang inklusif dapat membantu petani dan pelaku usaha kecil untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

“Peningkatan mobilitas dan penggunaan teknologi membutuhkan dukungan biaya. Karena itu, kehadiran lembaga keuangan seperti Bank BJB di Samarang diharapkan bisa menjadi mitra yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses permodalan,” ujar Syakur, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai Kecamatan Samarang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan hortikultura, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Garut.

Pemerintah daerah, kata dia, ingin sektor tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi, tetapi juga berkembang melalui proses hilirisasi.

“Kita ingin Garut tidak hanya dikenal sebagai penghasil cabe atau sayuran, tetapi juga bisa mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah. Dengan begitu, harga komoditas lebih stabil dan petani mendapatkan keuntungan lebih baik,” jelasnya.

Imron menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Garut menunjukkan tren positif dengan capaian di atas enam persen pada triwulan kedua tahun ini, melampaui rata-rata nasional.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut bergantung pada sejauh mana akses pembiayaan dan inovasi ekonomi mampu menyentuh masyarakat di tingkat bawah.

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel sekaligus Pembina Kantor Wilayah 3 Bank BJB, Nunung Suhartini, menyebutkan pengembangan KCP Samarang merupakan bagian dari strategi Bank BJB untuk memperkuat jaringan layanan di daerah produktif.

Ia mengatakan desain gedung baru dibuat lebih fungsional agar mendukung kenyamanan nasabah dan efisiensi kerja pegawai.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nunung.

Menurutnya, Bank BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Saat ini, Bank BJB mencatatkan aset senilai Rp216 triliun dan memiliki 23 jaringan kantor serta 43 terminal elektronik di wilayah Garut.

Nunung mengatakan, saat ini pihaknya menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat penetrasi layanan di kawasan Samarang yang dikenal memiliki potensi ekonomi dan wisata cukup tinggi.

Ia menyebutkan, KCP Samarang kini dilengkapi sistem antrian digital dan ruang pelayanan prima agar interaksi nasabah lebih efisien.

“Kami ingin memastikan pelayanan lebih cepat dan nyaman. Selain itu, kami juga menyiapkan tim khusus yang fokus membantu pelaku UMKM dengan pendekatan jemput bola. Kalau akses pembiayaan semakin terbuka, maka kegiatan ekonomi di tingkat lokal juga akan lebih bergerak. Ini yang kita dorong bersama,” tutupnya.

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengungkapkan, Indonesia tengah mendorong hilirisasi di sektor kelapa sebagai salah satu prioritas baru di luar sektor mineral. Rosan menjelaskan setidaknya sudah ada dua calon investor besar yang akan memperkuat rantai nilai industri kelapa. Targetnya investasi untuk hiliriasi kelapa ini akan rampung pada tahun 2026 mendatang.

"Hilirisasi di bidang kelapa ini sudah mendapatkan investor yang cukup besar. Harapannya akan memberikan kestabilan harga bagi petani kelapa," ujar Rosan dalam konferensi pers laporan Realisasi Investasi Kuartal III 2025 di Kantornya, Jumat (17/10/2025).

Menurut Rosan, meski nilai investasi di sektor kelapa tidak sebesar di sektor nikel atau mineral lainnya, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat signifikan.

"Kalau dilihat dari sisi investasi mungkin tidak sebesar sektor mineral. Tapi dari segi penyerapan tenaga kerja dan kepastian harga bagi petani, efeknya luar biasa," lanjutnya.

Rosan menjelaskan, sebagian proses industri kelapa memang telah menggunakan teknologi otomatisasi, namun kegiatan awal seperti pengumpulan dan pengolahan dasar kelapa tetap melibatkan masyarakat lokal.

"Ada bagian yang menggunakan teknologi, tapi untuk yang saya sebut ‘mengorek kelapa’, itu masih sangat bergantung pada tenaga kerja masyarakat setempat," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini merupakan penghasil kelapa terbesar nomor satu di dunia, dan karena itu pemerintah berkomitmen menjadikan kelapa sebagai salah satu fokus hilirisasi berikutnya.

Dengan masuknya dua investor besar tersebut, Rosan optimistis sektor kelapa akan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi hilirisasi nasional yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menyejahterakan petani.