Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia.

"Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Ia menilai pengembangan talenta menjadi fondasi utama untuk mendorong industrialisasi nasional. Karena itu, pemerintah juga mengintegrasikan penguatan STEM dengan bidang ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Purbaya mengatakan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi lewat Center for Public Finance Research.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen yang ditopang surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 juga difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal mengevaluasi peta jalan (roadmap) pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional. Belajar dari pesatnya kemajuan ekonomi negara tetangga, Kadin melirik Vietnam sebagai tolok ukur utama (benchmark) dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja untuk kebutuhan sektor industri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, Vietnam telah menjadi acuan utama dalam percakapan mengenai efisiensi industri. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa Indonesia mulai tertinggal dalam aspek persaingan global.

"Kami sedang melihat Vietnam ini sebagai salah satu negara yang sangat cepat ya perkembangannya. Karena kita lihat kita mulai tertinggal dari Vietnam, maka mungkin Vietnam ini perlu kita jadikan benchmark," ujar Shinta saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Shinta, perbedaan mencolok antara Indonesia dan Vietnam tidak hanya terletak pada kemudahan perizinan atau insentif investasi saja. Fokus utama yang harus dibenahi adalah produktivitas pekerja, yang dipengaruhi oleh durasi kerja dan kedisiplinan operasional di lapangan.

Dalam perbandingannya, Shinta menyoroti perbedaan durasi kerja yang cukup signifikan antara kedua negara. Perbedaan budaya kerja ini dinilai sebagai faktor krusial yang menentukan output produksi di sektor manufaktur.

"Jam kerja di Vietnam itu melebihi Indonesia, di mana Vietnam 48 jam sementara Indonesia cuma 40 jam. Ini bukan hanya soal tinggi upah, tetapi produktivitaslah yang menjadi kunci utama," kata Shinta.

Kadin memandang bahwa revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja di Indonesia harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kadin menitikberatkan untuk menyusun ulang skema pengembangan talenta yang tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga berfokus pada efisiensi kerja.

Shinta menilai, dengan menjadikan Vietnam sebagai cermin, Indonesia dapat segera melakukan koreksi dan meniru praktik terbaik yang terbukti efektif. Fokus ke depan adalah menciptakan ekosistem kerja yang tangguh dan memiliki produktivitas tinggi.

"Memang Vietnam ini selalu menjadi satu benchmark atau percontohan untuk kita. Kita belajar bagaimana agar Indonesia bisa menjadi lebih berdaya saing ke depannya," kata dia.

Seturut itu, Shinta menegaskan soal keberhasilan reindustrialisasi tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik pabrik atau angka investasi yang masuk. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kualitas sumber daya manusia yang diciptakan.

"Keberhasilan sesungguhnya diukur dari kemampuan kita membangun manusia Indonesia yang produktif, kompeten, dan inovatif. Hanya dengan SDM unggul, kita mampu bersaing di tingkat global," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Sepanjang 2026, pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan berat. IHSG tercatat sebagai salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia, investor asing membukukan net sell sekitar Rp67 triliun, dan rupiah melemah hingga menembus angka diatas Rp18.000 per dolar AS.

Sepintas, publik menilai bahwa Indonesia sedang ditinggalkan pasar. Namun, pasar keuangan tidak sesederhana itu. Ketika modal keluar dari satu aset, ia mencari aset lain. Karenanya, kita tidak hanya perlu memahami kenapa modal tersebut keluar dari dalam negeri, tetapi juga melihat ke mana modal itu pergi.

Pada saat IHSG terpuruk, bursa Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan justru mencetak rekor baru, karena didorong optimisme terhadap kecerdasan buatan (AI) dan industri semikonduktor. Di Korea Selatan, Samsung dan SK Hynix meraup keuntungan dengan kapitalisasi pasar tahun ini US$1 triliun atau meningkat hingga 200%.

Bagi Indonesia, kerugian terbesar bukanlah penurunan harga saham atau pelemahan rupiah, melainkan opportunity cost yang menyertainya. Di tengah dunia yang menikmati gelombang pertumbuhan teknologi, Indonesia nyaris tak memiliki aset yang mampu menangkap gelombang itu.

Masalah utama kita bukan sekadar pelemahan ekonomi jangka pendek, melainkan absennya eksposur terhadap agenda pertumbuhan (directionality) yang sedang diburu investor global. Bursa Indonesia masih didominasi sektor perbankan dan komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel.

Sementara itu, emiten yang menjadi pemain penting dalam rantai nilai AI maupun semikonduktor masih absen. Ketika dunia berlomba membangun pusat data, cip, dan infrastruktur digital, pasar modal Indonesia kehilangan daya tarik komparatifnya sebagai tujuan investor global.

Tekanan itu diperberat oleh persoalan twin deficit yang nyata. Pada kuartal I-2026, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit ganda. Transaksi berjalan defisit US$4 miliar, yang terlebar sejak 2019, sementara transaksi modal dan finansial yang biasanya menambal kekurangan itu justru ikut defisit US$4,9 miliar.

Akibatnya, ketika kebutuhan dolar untuk impor dan pembayaran utang meningkat, tidak ada lagi cukup arus modal asing yang mengisinya, dan beban penyesuaian jatuh penuh ke pundak rupiah.

Soal Reformasi

Kondisi pasar hari ini sulit dihindarkan dari bayangan memori kolektif peristiwa reformasi 1998 lalu. Bedanya, kali ini stabilitas politik masih cukup terkonsolidasi dan mayoritas masyarakat berpendapatan rendah masih terjaga bantalan sosial dengan inflasi yang masih relatif terjaga di 3,08% per Mei 2026 (YoY).

Di sisi lain, gelombang kegusaran dari kelas menengah yang semakin terhimpit ekspektasi taraf hidup dan realitas beban kemahalan semakin sulit terbendung. Di tengah keterbatasan APBN dan beban utang yang mendekati kulminasinya.

Jika suara nyaring kelas menengah tidak direspons dengan baik, dan bertemu dengan kepercayaan pasar yang semakin memburuk, bukan tidak mungkin hal ini dapat memicu kembali eskalasi dinamika politik yang berujung skenario terburuk.

Kendatipun skenario terburuk krisis itu terjadi, sepatutnya pemerintah mengingat kembali pil pahit dari peristiwa reformasi agar tidak terjatuh ke lubang yang sama. Saat itu, terlepas dari bantuan jangka pendek yang membantu memulihkan sejenak kondisi perekonomian dalam negeri, industri strategis berikut piranti kebijakan industri dilucuti sebagai bagian dari klausul bantuan finansial lembaga keuangan global.

Sementara itu, negara maju, bahkan AS justru memanfaatkan momentum krisis untuk semakin proaktif dalam menggencarkan kebijakan industri untuk menjadi lokomotif pembangunannya.

Misalnya, AS mengeluarkan paket kebijakan CHIPS Act dan Inflation Reduction Act pada 2022 untuk keluar dari krisis ekonomi pasca-Covid-19. pemerintah AS menggelontorkan US$ 300 miliar insentif untuk industri semikonduktor (Mazzucato, 2026). Pascakrisis, industri semikonduktor menjadi salah satu faktor utama menguatnya arus modal di pasar AS saat ini.

Pascareformasi, alih-alih mengikuti jejak kemajuan industrialisasi negara-negara maju, kita justru secara praktis mengalami apa yang disebut Rodrik (2016) sebagai deindustrialisasi prematur. Kesempatan produktivitas dan tenaga kerja dari industri sirna di kala taraf penghidupan berada jauh dibawah negara maju lainnya.

Alhasil, struktur ekonomi pascareformasi bergantung pada peruntungan ekstraksi komoditas pada usaha besar dan informalitas UMKM, tanpa penggerek taraf kesejahteraan yang memadai.

Perlu perjalanan lebih dari dua dekade untuk memulai upaya reindustrialisasi dengan jangkar hilirisasi. Walaupun masih tahap awal, hilirisasi SDA paling tidak sudah menarik investasi sekitar 30% dari total investasi di setiap tahunnya sejak tahun 2021. Misalnya, investasi untuk hilirisasi di kuartal I-2026 mencapai Rp145, 5 Triliun.

Soal Reindustrialisasi

Momentum krisis dan pembelajaran berharga dari reformasi sudah sepatutnya menjadi pengingat untuk melakukan reindustrialisasi secepat-cepatnya. Kendati masih tertatih-tatih untuk menyelesaikan subordinasi teknologi dan finansial dari hilirisasi SDA yang berjalan, upaya reindustrialisasi perlu segera didorong ke arah transformasi industri hijau yang lebih kompleks sebagaimana diamanatkan dokumen perencanaan RPJPN, RIPIN, dan peta jalan hilirisasi.

Meskipun 26 proyek hilirisasi dengan indikasi nilai investasi Rp206 triliun yang dikembangkan oleh Satgas Hilirisasi bersama Danantara telah groundbreaking, dampak proyek tersebut, seperti serapan sekitar 637 ribu tenaga kerja, baru akan terasa saat industri tersebut beroperasi.

Terdekat, proyek ekosistem industri baterai dari konsorsium ANTAM-IBC-CATL dengan nilai investasi US$6,9 miliar segera memproduksi battery cells untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi (BESS) di pertengahan tahun ini. Hal ini dapat memberikan sinyal positif bagi pasar untuk menarik kembali arus modal ke dalam negeri.

Upaya awal reindustrialisasi melalui proyek-proyek hilirisasi strategis tersebut memerlukan dukungan kebijakan industri yang memadai. Upaya paling minimal yakni dengan tidak berupaya mempersulit proyek tersebut, seperti dalam pengurusan perizinan yang kerap berbelit.

Lebih dari itu, dukungan insentif yang atraktif, seperti reformulasi tax holiday untuk industri pionir (PMK 69/2024) akan sangat membantu tidak hanya untuk kalkulasi pengembalian investasi (RoI) proyek, melainkan juga memicu industri lain untuk tumbuh.

Keterbatasan ruang fiskal dan depresiasi mata uang terhadap dolar bukan alasan untuk menghentikan reindustrialisasi. Modal akan mengalir ketika pemerintah memberikan arah (directionality) sesuai tren transformasi industri global dan dukungan kebijakan industri memadai.

Jika resep lama digunakan kembali dengan mengeuthanasia kebijakan industri berikut dengan proyek hilirisasi yang baru berjalan, maka kita kehilangan kesempatan naik kelas kesekian kalinya. Begitu juga dengan opportunity cost yang teramat mahal untuk dibebankan ke generasi selanjutnya.

Krisis, reformasi dan reindustrialisasi adalah tantangan yang seolah saling menegasikan. Tetapi, belajar dari praktik baik negara maju dan pengalaman masa lalu, situasi sulit adalah momentum paling tepat untuk memacu transformasi industri.

Syaratnya, hilirisasi tidak berhenti di titik menciptakan produk turunan semata, melainkan bergeser ke arah industri hijau yang kompleks sesuai dengan tren pasar global. Dengan begitu, kita menjaga agar investasi hilirisasi tidak hengkang dan mendatangkan arus modal lainnya untuk memacu transformasi industri Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan di Istana Negara, Said Iqbal mengatakan akan segera menyampaikan laporan dan masukan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat," katanya.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah perlu diiringi pemerataan kesejahteraan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan memiskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tetapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tetapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik," ungkapnya.

Dia menyebut peningkatan kesejahteraan pekerja akan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas barunya sebagai penasihat presiden.

Said Iqbal menilai sejumlah aspirasi buruh yang disampaikan saat Hari Buruh Internasional mulai ditindaklanjuti pemerintah. Dia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan terkait pengemudi ojek online.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Dia menilai tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Karena itu, dia akan mendorong penguatan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisis kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi. Yaitu sektor formal. Kami ingin sektor formal para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," ujarnya.

Selain kepastian kerja, dia juga akan mendorong penguatan kepastian pendapatan (income security) dan perlindungan jaminan sosial (socialsecurity) bagi pekerja melalui rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Di sisi regulasi, Said Iqbal menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan datang. Menurutnya, isu alih daya atau outsourcing menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan berencana berdiskusi dengan sejumlah menteri terkait isu ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor manufaktur tengah dihadapkan tantangan di balik minimnya pasokan gas industri dan melonjaknya biaya energi di tengah pelemahan rupiah yang tengah terjadi.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa apabila ketidakpastian pasokan gas tersebut tidak segera tertangani, dikhawatirkan bakal berpotensi menahan ekspansi modal sekaligus menggerus daya saing industri domestik.

Pasalnya, tambah Rendy, keterbatasan volume alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memaksa pelaku usaha membeli gas alternatif dengan harga tinggi mencapai US$11,5 hingga US$15 per MMBTU.

"Menurut saya, risiko yang lebih perlu diwaspadai adalah deindustrialisasi secara bertahap. Ketidakpastian pasokan dan tingginya biaya energi dapat menahan ekspansi investasi serta mengurangi daya saing industri nasional," ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Yusuf menambahkan, beban operasi juga dilaporkan makin membengkak bagi sektor padat energi seperti industri keramik. Di mana, porsi biaya energi kini meroket ke kisaran 33% hingga 35% dari total struktur biaya produksi.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto menjelaskan bahwa dinamika pasokan gas industri memang menjadi salah satu tantangan yang saat ini tengah dihadapi.

Edy menuturkan bahwa kemampuan suplai industri yang disalurkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) sepanjang tahun ini baru mencapai 45% dari total kebutuhan.

“Lima bulan di tahun ini, suplai gas dari PGN untuk HGBT itu di bawah rata-rata. Itu hanya di range 40% sampai 45% yang [bisa dibeli] dengan menggunakan harga US$ 7 dollar. Selebihnya kami harus membayar dengan harga regasifikasi LNG yang amat sangat mahal,” ujarnya.

Edy memberikan gambaran, harga regasifikasi LNG didapatkan para pelaku industri di harga US$21 dolar per MMBTU. Sehingga, secara rata-rata total biaya energi yang dikeluarkan mencapai US$15 MMBTU, membuat biaya produksi mengalami kenaikan.

Kendati demikian, Edy memastikan kenaikan biaya produksi tersebut belum sampai dirasakan ke level konsumen.

Hal itu dilakukan lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing produk keramik dari gempuran produk impor murah. Dampaknya, margin penjualan dilaporkan mengalami penipisan hingga 4%.

“Kalau kita lihat dengan kondisi hari ini ya kita akan mengurangi margin. Ini akan tergerus sekitar 3% sampai 4%. Itu besar, karena mayoritas industri ini margin-nya paling hebat berapa sih? Paling ya 9-10%,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut positif rencana pemerintah menjadikan industrialisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Kendati demikian, kalangan dunia usaha mengingatkan adanya sejumlah tantangan struktural yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menilai bahwa arah kebijakan reindustrialisasi yang secara spesifik menyasar pengembangan mobil nasional, motor nasional, ekosistem industri kedirgantaraan, hingga semikonduktor sebagaimana yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027 merupakan langkah yang tepat dan strategis.

"Indonesia memang tidak bisa terus bergantung pada ekspor komoditas mentah dan konsumsi domestik semata. Kita membutuhkan mesin pertumbuhan baru yang berbasis nilai tambah, teknologi, dan penguatan manufaktur nasional," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Menurut Angga, fokus pemerintah pada sektor-sektor berteknologi tinggi tersebut harus dilihat sebagai upaya membangun fondasi industrialisasi jangka panjang. Langkah tersebut dinilai krusial agar Indonesia bertransformasi dari sekadar target pasar menjadi produsen aktif dalam rantai pasok global (global supply chain).

Meski demikian, Angga menggarisbawahi bahwa jalan menuju reindustrialisasi tidaklah ringan. Dari kacamata pelaku usaha, setidaknya terdapat empat tantangan utama yang harus segera diantisipasi oleh pemangku kebijakan.

Pertama, tantangan daya saing biaya produksi. Angga menyoroti bahwa industri nasional masih terbelenggu persoalan klasik, mulai dari tingginya biaya logistik, harga energi, suku bunga pembiayaan, hingga ketergantungan pada bahan baku impor.

Akibatnya, jika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah maka tekanan terhadap margin industri manufaktur akan langsung terasa.

Kedua, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi. Industri bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, kendaraan listrik, dan kedirgantaraan menuntut ketersediaan talenta dengan kemampuan engineering dan teknologi tingkat lanjut.

"Ini memerlukan sinkronisasi besar antara kebutuhan industri, kurikulum kampus, pendidikan vokasi, dan fasilitas riset nasional," wanti-wanti Angga.

Ketiga, menyangkut konsistensi kebijakan. Dia mengingatkan bahwa reindustrialisasi adalah komitmen investasi jangka panjang sehingga dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, insentif yang stabil, serta kemudahan perizinan.

Pemerintah juga didorong untuk berani melindungi industri strategis nasional secara terukur, tanpa menciptakan ekonomi biaya tinggi baru (high-cost economy).

Keempat, urgensi penguatan ekosistem industri domestik. Pembangunan industri mobil nasional maupun semikonduktor, lanjutnya, tidak cukup hanya berhenti pada pendirian pabrik perakitan (assembling).

Oleh sebab itu, Hipmi berpendapat fokus utama yang jauh lebih penting adalah membangun rantai pasok lokal, mulai dari industri komponen, material dasar, perangkat lunak (software), hingga riset dan pengembangan (R&D) agar efek pengganda terhadap ekonomi riil benar-benar terwujud.

Lebih jauh, Hipmi memandang saat ini adalah momentum yang sangat krusial karena dunia tengah mengalami reposisi rantai pasok global akibat eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang. Dengan modal kekuatan sumber daya mineral, bonus demografi, dan besarnya ukuran pasar domestik, Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi basis industri baru di kancah global.

"Tetapi kuncinya adalah keberanian melakukan reformasi struktural secara konsisten. Reindustrialisasi tidak bisa hanya menjadi jargon atau proyek jangka pendek, melainkan harus menjadi agenda nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan lintas pemerintahan," tutup Angga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergeseran arus investasi ke negara-negara berkembang atau Global South dinilai menjadi peluang sekaligus tantangan baru bagi Indonesia untuk mempercepat industrialisasi dan memperkuat posisi dalam rantai pasok dunia.

Advisory Board Komunitas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung Warih Andang Tjahjono mengatakan, negara-negara berkembang kini menjadi tujuan utama investor global seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar seperti Cina, Amerika Serikat, dan kawasan Eropa.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan kawasan seperti Asia, Amerika Latin, Afrika, hingga Timur Tengah sebagai pusat kompetisi baru dalam menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

“Sekarang ada yang kita namakan Global South country. Kompetisinya semakin kuat dan Indonesia harus terus meningkatkan daya tarik investasinya,” ujarnya dalam forum diskusi industri dan investasi, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, negara-negara maju saat ini menghadapi berbagai tantangan domestik maupun geopolitik yang memengaruhi arus investasi global. Amerika Serikat disebut lebih fokus memperkuat industrinya sendiri, sementara Eropa masih dibayangi tekanan geopolitik.

Sementara itu, Cina mulai mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan era sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 8%—9% per tahun. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Cina sekitar 5%—6%.

“Bahkan Cina sekarang sudah transfer ke konsumsi domestik, tidak lagi dari investasi. Untuk itulah Global South ini penting. Global South itu Amerika Selatan, Afrika, Middle East, India dan kita, Asia,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum, di kantor Bisnis Indonesia, Senin (25/5/2026).

Di tengah perubahan tersebut, Warih menilai negara-negara Global South seperti Indonesia, India, Brasil, hingga Meksiko, kini berlomba menjadi basis manufaktur baru dunia. Menurutnya, persaingan tersebut harus direspons Indonesia dengan memperkuat iklim investasi dan daya saing industri nasional agar tidak tertinggal dari negara berkembang lainnya yang mulai agresif menarik relokasi industri global.

“Brasil dan Meksiko sekarang semakin kuat. Ketika manufakturnya kuat, mereka akan menjadi eksportir yang kuat juga,” sebut Warih.

Dia menilai Indonesia sejatinya memiliki modal besar untuk memenangkan persaingan tersebut, mulai dari pasar domestik yang besar, bonus demografi, hingga sumber daya alam yang melimpah. Namun, Indonesia dinilai perlu bergerak lebih cepat dalam memperkuat sektor manufaktur yang saat ini kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berkisar 18%—19%.

Padahal, kontribusi manufaktur di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Jerman mencapai 27% hingga 40% terhadap perekonomian nasional. “Kalau ingin menjadi negara kuat, manufaktur harus menjadi pilar utama,” katanya.

Warih juga menekankan pentingnya FDI sebagai instrumen integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global. Menurutnya, investasi asing tidak hanya membawa modal masuk, tetapi juga membuka akses pasar ekspor dan jaringan produksi internasional.

“FDI itu bukan sekadar uang masuk, tetapi bagaimana Indonesia menjadi bagian dari global supply chain," sebutnya.

Selain itu, dia menilai pemerintah perlu lebih agresif membangun persepsi positif terhadap Indonesia di mata investor global di tengah semakin ketatnya kompetisi antarnegara berkembang.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah sektor manufaktur Indonesia mengalami deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi. Hal ini didasarkan pada data Produk Domestik Bruto (PDB) dan statistik tenaga kerja Badan Pusat Statistik (BPS).

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama perekonomian nasional.

Berdasarkan data BPS, kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional memiliki tren peningkatan dalam periode triwulan II-2022 sampai triwulan I-2026 yakni dari 17,92 persen menjadi 19,20 persen.

Adanya tren kenaikan rasio PDB ini memiliki arti bahwa industri pengolahan Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi sebagaimana yang diindikasikan oleh teori deindustrialisasi (Rowthorn dan Ramaswamy, 1999) di mana industri disuatu negara dikatakan mengalami deindustrialiasasi ketika rasio PDB nya terhadap PDB nasional menurun.

"Berulang kali kami membantah bahwa tidak terjadi deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi pada sektor manufaktur Indonesia. Dasarnya adalah data BPS yang menunjukkan bahwa ada tren peningkatan pada kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional,” ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Febri, kalangan yang menilai adanya deindustrialisasi pada manufaktur Indonesia telah keliru dalam memahami data PDB BPS terutama data time series PDB industri pengolahan dalam periode 2005-2025.

Kekeliruan tersebut diduga terjadi karena gagal memahami perubahan konsep dan definisi sektor industri pengolahan dan metode perhitungan nilai PDB industri pengolahan oleh BPS.

Pertama, konsep dan definisi industri pengolahan atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) telah berubah pada periode tertentu. Konsep dan definisi industri pengolahan padakk 2000 misalnya, masih memasukkan tiga subsektor ekonomi ke dalam sektor industri pengolahan.

Tiga subsektor ekonomi tersebut adalah subsektor Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, subsektor informasi dan komunikasi, dan subsektor Jasa Lainnya. Pada 2010, tiga subsektor ini kemudian dipisah menjadi sektor tersendiri dalam KBLI BPS dengan perhitungan PDB terpisah dari perhitungan PDB industri pengolahan.

Akibat pemisahan ini, PDB industri pengolahan berkurang karena perhitungannya tidak lagi memasukkan PDB tiga sektor baru tersebut. Pengurangan PDB ini kemudian juga diikuti dengan pengurangan rasio PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Kedua, metode perhitungan PDB masing-masing subsektor ekonomi juga berubah terutama metode perhitungan PDB seri 2000 dan seri 2010. Perhitungan PDB seri 2000 didasarkan pada harga produsen sedangkan PDB seri 2010 didasarkan pada harga dasar dimana merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk.

Akibatnya, nilai PDB industri pengolahan semakin berkurang dan kemudian juga diikuti oleh penurunan rasio PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional.

Dengan demikian maka nilai PDB industri pengolahan dan rasio perbandingan nya terhadap PDB nasional dalam periode 2005-2025 tidak dapat dibandingkan karena konsep dan definisi industri pengolahan dan serta metode perhitungan PDB telah berubah. Oleh karena itu, perbandingan rasio PDB hanya bisa dilakukan pada periode tertentu dimana konsep dan definisi Industri Pengolahan dan metode perhitungan nilai PDB nya sama.

“Kami menduga ada kekeliruan pemahaman atas data PDB industri pengolahan dan kontribusinya periode 2005-2025 yang terjadi pada kalangan yang menilai industri pengolahan Indonesia telah mengalami deindustrialisasi. Sayangnya, hal tersebut membawa mereka pada kesimpulan dan rekomendasi yang salah,” ujar Febri.

Bukti lain yang menunjukkan industri pengolahan Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi adalah tidak adanya shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor Industri Pengolahan ke sektor lain terutama sektor jasa.

Pada masa pasca pandemi Covid 19 pada 2021 sampai tahun 2025, industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 18,7 juta orang dan naik menjadi 20,3 juta orang atau naik sebesar 8,63 persen. Pada periode yang sama, angkatan kerja juga tumbuh 11,82 persen melebihi pertumbuhan tenaga kerja manufaktur.

Data ini menunjukkan bahwa industri pengolahan terus tumbuh dan juga telah menyerap tenaga kerja lebih banyak dari periode sebelumnya. Pekerja industri tetap bekerja pada industri pengolahan dan tidak pindah kerja pada sektor ekonomi lainnya. Jika ada sektor ekonomi diluar industri pengolahan yang pertumbuhan tenaga kerjanya lebih tinggi maka hal tersebut diisi oleh angkatan kerja baru yang terus tumbuh.

“Industri pengolahan tetap mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya sampaikan tahun 2025 dan bahkan tumbuh rata-rata sebesar 2,78 persen per tahunnya. Tidak ada shifting atau pergeseran tenaga kerja industri pengolahan keluar sektor ini. Pekerjaan pada industri pengolahan tetap kompetitif dan berkelanjutan dimata pekerjanya ataupun calon tenaga kerja baru yang akan memasuki sektor tersebut,” ujar Febri.

Manufaktur Tumbuh Lebih Tinggi

Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, untuk pertama kalinya pertumbuhan industri pengolahan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri yang melebihi pertumbuhan ekonomi pernah terjadi pada tahun 2011 di mana pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,26 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen.

Setelah 2011, pertumbuhan industri pengolahan terus dibawah pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan kembali berada pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen dan 5,11 persen.

“Pertumbuhan industri pengolahan diatas pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dalam 13 tahun terakhir tercapai berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita yang berpihak dan melindungi industri nasional dan pekerjanya,” ujar Febri.

Selain itu, investasi dan fasilitas baru juga melonjak. Sampai tanggal 23 April 2026, terdapat 633 perusahaan yang melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru. Nilai investasinya tinggi,mencapai Rp418,62 triliun dengan potensi menyerap 219.684 tenaga kerja.

Febri mengajak seluruh pelaku industri untuk tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Pemerintah akan selalu membela kepentingan industri dan pekerja dalam menghadapi peningkatan ketidakpastian global ke depan,” ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya upaya industrialisasi dan hilirisasi dalam rangka mendorong laju perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain,” ujar Prabowo, Rabu (20/5/2026).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan Presiden menjadi sinyal bahwa industrialisasi bakal dijadikan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi.

Menurutnya, kawasan industri memiliki posisi strategis dalam mendorong investasi, mempercepat hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekspor manufaktur, serta menjaga daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

"Peresmian kantor baru ini juga bukan sekadar perpindahan lokasi organisasi, tetapi menjadi simbol semangat baru HKI untuk terus memperkuat peran kawasan industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

HKI meyakini bahwa investasi yang tumbuh pesat di sektor manufaktur nantinya akan berdampak positif pada peningkatan devisa ekspor, yang pada akhirnya turut menstabilkan nilai tukar rupiah.

Agar target industrialisasi tersebut tercapai, HKI mendesak pemerintah untuk segera memperkuat ekosistem investasi melalui percepatan perizinan dan kepastian tata ruang.

"Kepercayaan investor lahir dari kepastian dan konsistensi kebijakan. Ketika iklim investasi dijaga dengan baik, ekonomi nasional akan semakin kuat menghadapi tekanan global," ujarnya.

Pada saat yang sama, HKI menilai situasi global memang sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga tekanan terhadap mata uang berbagai negara berkembang.

Namun demikian, HKI tetap optimistis Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor domestik maupun internasional.

"Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, bonus demografi, serta posisi strategis di rantai pasok global. Kawasan industri akan terus menjadi pintu masuk investasi dan penciptaan nilai tambah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi dinilai menjadi kunci strategis untuk menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini membebani daya saing industri dan ekspor Indonesia di tengah tekanan ketidakpastian global.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, tingginya biaya logistik selama ini bukan semata disebabkan sektor transportasi dan distribusi, melainkan persoalan struktural ekonomi yang belum merata.

Menurutnya, aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan berada di luar Jawa. Kondisi tersebut memicu ketimpangan arus barang dan perdagangan sehingga banyak armada logistik kembali tanpa muatan atau empty backhaul.

“Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yukki dalam keterangannya dikutip Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan, percepatan hilirisasi di sektor unggulan seperti mineral dan energi, pertanian, perikanan, serta perkebunan akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dengan demikian, daerah penghasil komoditas tidak lagi hanya mengirim bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah.

Yukki menilai, kondisi tersebut akan menciptakan keseimbangan arus perdagangan dua arah atau inbound-outbound equilibrium sehingga utilisasi kapal, truk, dan kontainer menjadi lebih optimal. Efisiensi logistik pun dinilai dapat terbentuk secara alami seiring meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, dia menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor menggunakan skema cost, insurance and freight (CIF) dan ekspor dengan free on board (FOB). Akibatnya, sebagian besar nilai tambah jasa logistik, pelayaran, dan asuransi masih dinikmati pihak luar negeri.

“Oleh karena itu, penguatan ekosistem logistik nasional perlu dilakukan bertahap, khususnya dengan mengakselerasi re-industrialisasi dan hilirisasi nasional,” ujarnya.

Menurut Yukki yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, re-industrialisasi dan hilirisasi juga akan mendorong pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain, pergudangan, hingga jaringan distribusi regional di luar Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.

“Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa fenomena deindustrialisasi prematur terjadi di Indonesia sehingga turut menekan perekonomian nasional dan memperbesar dominasi sektor informal.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menyusut dalam dua dekade terakhir. Padahal, pengalaman negara-negara maju menunjukkan industrialisasi menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi tinggi.

Menurutnya, perekonomian negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga China mampu tumbuh 8%–10% per tahun ketika kontribusi sektor manufaktur mereka berada di atas 30% terhadap PDB.

“Kalau kita lihat, sepanjang 2005 sampai 2025 sektor manufaktur tumbuh konsisten di bawah pertumbuhan PDB kita. Karena itu kontribusi manufaktur makin lama makin turun,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia lantas menjelaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur Indonesia kini hanya sekitar 19% terhadap PDB. Bahkan, jika sektor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dikeluarkan, kontribusinya tinggal sekitar 16%.

Padahal, sebelum era reformasi, kontribusi manufaktur sempat mencapai sekitar 30% terhadap PDB nasional.

“Inilah yang disebut dengan fenomena deindustrialisasi prematur yang ada di Indonesia. Sebab, PDB kita belum sampai 12.000 tetapi sudah mengalami deindustrialisasi,” ujarnya.

Menurut Bob, dampak paling nyata dari deindustrialisasi terlihat dari membesarnya sektor informal. Saat ini sekitar 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal.

Sementara itu, sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi disebutnya terus melemah. Kondisi tersebut juga dinilai berdampak terhadap basis perpajakan nasional karena mayoritas wajib pajak berasal dari pekerja formal.

“Taxpayer yang umumnya muncul dari tenaga kerja formal juga makin turun sehingga rasio pajak sekarang di bawah 10%, sekitar 9,31%,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sektor sumber daya alam yang berdampak terhadap penguatan sektor industri nasional.

Terdapat pula permasalahan upah minimum yang selalu naik di atas angka inflasi, tetapi pendapatan riil pekerja justru menurun karena dominasi pekerja informal yang penghasilannya tumbuh di bawah inflasi.

Menurut Bob, masalah kepastian hukum menjadi akar utama penyebab deindustrialisasi. Oleh karenanya, kepastian hukum dinilai menjadi salah satu syarat utama agar regulasi ketenagakerjaan baru mampu mendorong kebangkitan sektor manufaktur dan memperkuat industrialisasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai dioperasikan di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam agenda peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Presiden, koperasi akan menjadi bagian penting dalam mendorong industrialisasi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa.

“Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” kata Prabowo.

Ia mengungkapkan pemerintah juga tengah menyiapkan skema kredit berbunga rendah untuk masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha ultra mikro.

“Juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan penurunan bunga pinjaman program Mekaar milik Permodalan Nasional Madani yang sebelumnya mencapai lebih dari 20 persen.

“Tadinya bunganya itu 24%, 22%, saya perintahkan harus turun di bawah 10%,” tutur Presiden.

Ia menyebut kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara hingga tingkat bunga berhasil ditekan menjadi 8 persen.

“Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara, ‘Sudah Pak, 8% saja,’ katanya begitu,” ucap Prabowo.

Prabowo menilai kondisi sebelumnya tidak adil karena pengusaha besar bisa memperoleh kredit dengan bunga rendah, sementara masyarakat kecil justru dikenakan bunga tinggi.

“Masa pengusaha besar dapat 9%, emak-emak di kampung-kampung dapat 24%? Nggak benar itu. Kita ubah!” ujarnya.

Dia menambahkan, ke depan koperasi juga akan dilengkapi layanan lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan murah langsung ke masyarakat.

“Nanti akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut keberadaan koperasi diharapkan membuat desa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pihak luar dalam distribusi hasil produksi maupun kebutuhan logistik.

“Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi. Dia akan punya kekuatan dia sendiri,” tuturnya.

Menurut Presiden, persoalan klasik petani selama ini selalu berkaitan dengan pupuk, modal usaha, dan distribusi hasil panen ke pasar.

“Masalah petani dari dulu masalahnya sama: pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar,” kata Prabowo.

Ia mengungkapkan banyak petani sebelumnya kesulitan menjual hasil panen karena keterbatasan akses transportasi dan distribusi.

“Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick-up sendiri. Dia tidak akan tergantung ke mana pun,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan Koperasi Merah Putih nantinya menjalankan berbagai fungsi layanan ekonomi, mulai dari distribusi sembako, pupuk subsidi, gas elpiji, layanan logistik, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

Selain itu, koperasi juga akan dilengkapi fasilitas apotek dengan harga obat murah bagi masyarakat.

“Akan ada apotek obat murah. Obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia,” tandas Prabowo.