REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekanakan komitmen serius Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah berbagai tantangan ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global. Ia menegaskan, tujuh langkah strategis yang digalakkan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto merupakan upaya yang all out alias habis-habisan.

“Ini bukan bisnis as usual. Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all out!” ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2026 di Kompleks BI, Jakarta, Kamis (7/6/2026).

Contohnya, ia menyebutkan langkah intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, dilakukan dalam jumlah yang besar. Walhasil, upaya jor-joran tersebut menurunkan angka cadangan devisa (cadev) Indonesia per Maret 2026.

“Cadangan devisa kan turun bulan lalu (Maret 2026) menjadi 148,2 miliar dolar AS, tapi 148,2 miliar itu lebih dari cukup. Kami ukur kebutuhan-kebutuhan untuk intervensi. Ingat! cadangan devisa itu kita kumpulkan pada saat panen inflow besar, makanya kita gunakan pada saat paceklik, pada saat outflow jumlahnya besar,” terangnya.

Intervensinya pun, lanjutnya, tidak hanya di dalam negeri dan tidak hanya tunai. Perry menyebut langkah intervensi tersebut around the world dan around the clock. Di pasar luar negeri/off-shore NDF dilakukan di Hongkong, Singapura, London, dan New York.

“Itu namanya bukan business as usual. Itu all out,” tegasnya.

Kemudian mengenai kebijakan pemanfaatan instrumen SRBI untuk menarik dana asing masuk (capital inflow), Perry menjelaskan, langkah itu sebagai siasat menyeimbangkan kondisi capital outflow yang terjadi pada SBN dan saham.

Menurut catatannya, inflow SRBI secara year to date (ytd) mencapai Rp 78,1 triliun. Sementara itu, saham mencatatkan outflow sebesar Rp 38,6 triliun, dan SBN –meskipun dalam minggu-minggu terakhir sudah inflow- secara ytd tercatat outflow sebesar Rp 11,7 triliun.

Dunia menghadapi lonjakan risiko konfrontasi geoekonomi seiring memanasnya persaingan antarnegara. Ambisi negara-negara mendominasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai semakin memperkuat rivalitas, mendorong penggunaan kebijakan ekonomi sebagai alat untuk menekan pesaing.

Laporan Risiko Global 2026 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) pada 14 Januari 2026 memberikan peringatan tegas bahwa konfrontasi geoekonomi kini menjadi risiko nomor satu yang paling ditakuti para pemimpin dunia.

Dari survei terhadap lebih dari 1.300 pemimpin pemerintahan, bisnis, dan akademisi, 18% responden menyebut konfrontasi geoekonomi sebagai risiko paling berpotensi memicu krisis global pada 2026. Posisinya naik dua tingkat dibandingkan 2025, dan menggeser konflik bersenjata antarnegara ke posisi kedua.

WEF mendefinisikan konfrontasi geoekonomi sebagai penggunaan alat-alat ekonomi, seperti sanksi, tarif, kontrol ekspor, dan pembatasan investasi, untuk mencapai tujuan geopolitik. Ini adalah peperangan di mana rantai pasokan dijadikan senjata, regulasi dirancang untuk melemahkan pesaing, dan akses ke teknologi dijadikan hak istimewa yang dikontrol negara.

"Itu adalah ketika alat kebijakan ekonomi pada dasarnya menjadi senjata daripada dasar kerja sama," kata Direktur Pelaksana Pertemuan Tahunan WEF Saadia Zahidi dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, pada Januari. WEF menyebut era saat ini sebagai ‘Age of Competition’, ketika konfrontasi menggantikan kolaborasi.

AI dinilai menjadi salah satu alasan konfrontasi geoekonomi. “Kenapa AI bisa menjadi risiko terbesar konfrontasi geoekonomi? Konfrontasi ini tidak terlepas dari upaya penguasaan terhadap seluruh ekosistem AI," ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Edwin Hidayat dalam acara diskusi IDE Katadata Future Forum 2026 bertajuk ‘Menuju Visi Kecerdasan Artifisial: Penguatan Tata Kelola AI’ di Jakarta, Rabu (15/4).

Edwin merujuk pada teori ‘lima lapisan kue’ yang diungkapkan oleh CEO Nvidia Jensen Huang sebagai berikut:

Lima lapisan AI (Nvidia)

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati juga menyampaikan, instrumen perdagangan dan teknologi saat ini dimanfaatkan negara-negara sebagai senjata strategis. Kondisi ini, kata dia, akan mendatangkan beberapa gejolak, utamanya seperti harga-harga komoditas penting.

Pada Oktober 2022 misalnya, BIS atau Bureau of Industry and Security Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan aturan komprehensif yang membatasi ekspor semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur terkait ke Cina.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat bahwa strategi AS dirancang secara bertingkat, yakni memblokir akses langsung ke cip canggih, menolak perangkat lunak (software) dan mesin yang dibutuhkan untuk mendesain dan memproduksi cip, kemudian menghalangi lokalisasi dengan mempersulit akses ke komponen penting pembuat mesin produksi cip.

Strategi AS mendapat ujian berat pada Januari 2025, ketika startup AI Cina DeepSeek merilis model R1 yang performanya setara dengan model akal imitasi populer Amerika Serikat, dan dilatih menggunakan cip yang belum sempat diblokir.

Brookings Institution menyebut DeepSeek sebagai ‘burung kenari di tambang batu bara’ yang memperingatkan bahwa ada batas seberapa jauh kontrol ekspor bisa menghambat inovasi Cina.

Tiongkok merespons bukan dengan inovasi semata, tetapi juga menggunakan dominasinya atas mineral kritis sebagai senjata balas. Pada 3 Desember 2024, Beijing mengumumkan larangan total ekspor galium, germanium, dan antimon ke AS, mineral vital untuk produksi cip generasi lanjut. Langkah ini dilakukan sehari setelah AS menambahkan 140 perusahaan Cina ke Entity List.

Menurut CSIS, Tiongkok menguasai 98% produksi galium primer dunia, monopoli yang memberi Beijing leverage nyata untuk menghentikan pasokan ke pasar hilir. Harga galium di Rotterdam melonjak lebih dari 150% setelah kontrol itu diterapkan.

Sumber: NFS, GAO, BIS, CSIS, White House, USTR, Carneige Endowment, Fortune, IEA, DLA Pipler, Atlantic Council (Claude, Katadata/Desy Setyowati)

Peneliti senior di Inisiatif Demokrasi dan Teknologi Mark Scott mengatakan, seiring dengan semakin sentralnya peran AI dalam prospek ekonomi suatu negara, para pembuat kebijakan nasional kemungkinan akan berupaya menerapkan kontrol yang lebih besar atas infrastruktur digital yang penting, mencakup daya komputasi, penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud), mikrocip, dan regulasi.

Bagi kekuatan digital terbesar di dunia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina, dorongan untuk mengendalikan infrastruktur ini kemungkinan akan berkembang menjadi pertempuran ‘tumpukan AI’, pendekatan yang semakin bertentangan tentang bagaimana infrastruktur digital inti yang memungkinkan kecerdasan buatan berfungsi di dalam dan luar negeri.

‘Rencana Aksi AI’ AS, yang diterbitkan pada Juli 2025, menjadikan kebijakan resmi pemerintah federal untuk mengekspor teknologi AI AS ke negara-negara pihak ketiga, termasuk melalui potensi dukungan pendanaan dari Departemen Perdagangan AS agar pemerintah lain dapat membeli produk dari perusahaan seperti Microsoft, OpenAI, dan Nvidia.

Komisi Eropa telah mengalokasikan miliaran euro untuk apa yang disebut gigafactory AI, atau infrastruktur komputasi berkinerja tinggi, dari Estonia hingga Spanyol. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok mendesak perusahaan-perusahaan lokal untuk meninggalkan pengetahuan AI Barat dan sebagai gantinya mengandalkan alternatif domestik dari perusahaan seperti Alibaba atau Huawei.

Selain itu, data yang merupakan ‘bahan baku AI’ kini menjadi aset strategis. Aliran data lintas-negara yang dulunya tampak rutin kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat atau pembatasan langsung di bawah panji ‘kedaulatan digital’.

WEF dalam artikel bertajuk ‘AI Geopolitics and Data in the Era of Technological Rivalry’ pada Juli 2025, menyebutkan pemerintah dari Uni Eropa hingga Cina menerapkan UU untuk menjaga data sensitif tetap berada di dalam negeri, memecah komputasi awan yang dulunya tanpa batas menjadi silo-silo nasional. Banyak negara khawatir bahwa mengizinkan data diproses di luar negeri dapat membuat mereka rentan terhadap pengawasan atau pengaruh asing, sehingga teknologi terjalin dengan keamanan nasional.

WEF memperingatkan bahwa persaingan antar-negara mendorong terciptanya fragmentasi ekosistem teknologi global, yakni AS dengan sekutunya, serta Cina dengan strategi Digital Silk Road-nya.

“Aturan dan institusi yang telah lama menopang stabilitas, kini terancam di era baru ketika perdagangan, keuangan, dan teknologi digunakan sebagai senjata pengaruh,” demikian dikutip dari laman resmi WEF. Hanya 6% responden yang percaya bahwa tatanan multilateral berbasis aturan yang selama ini ada akan bangkit kembali.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar dominasi teknologi, melainkan arah tatanan global ke depan. Ketika AI menjadi arena utama persaingan, konfrontasi geoekonomi berisiko semakin intens dan berkepanjangan.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah strategi saling membatasi ini benar-benar akan memperkuat posisi masing-masing negara, atau justru mempercepat fragmentasi global? Ketika AI dijadikan alat kekuatan dan kebijakan ekonomi berubah menjadi senjata, dunia berisiko terjebak dalam siklus konfrontasi tanpa akhir, skenario yang telah diingatkan oleh WEF.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan kondisi dunia saat ini membuat risiko global mengalami pergeseran. Sebelumnya, sektor yang menjadi risiko global terbesar adalah perubahan iklim, namun saat ini posisi tersebut berganti menjadi konfrontasi terkait geoekonomi.

“Hal ini tidak hanya didorong oleh instrumen ekonomi tetapi juga instrumen politik yang merupakan risiko global utama saat ini,” kata Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati dalam acara IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu (15/4).

Vivi menyebut instrumen perdagangan dan teknologi saat ini juga dimanfaatkan negara-negara sebagai senjata strategis. Dia menyebut kondisi ini akan mendatangkan beberapa gejolak, utamanya seperti harga energi dan akhirnya sampai pada terganggunya harga-harga komoditas penting seperti bahan baku pupuk.

Seperti yang diketahui, saat ini tengah berlangsung Perang Timur Tengah yang melibatkan antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Konflik yang meletus sejak akhir Februari ini telah menghambat pasokan energi dan beberapa komoditas lainnya ke seluruh dunia. Pasalnya, fasilitas energi dan rute vital bernama Selat Hormuz telah ditutup aksesnya saat perang berlangsung.

Dampak Negatif Konflik Geopolitik terhadap Ekonomi Indonesia

Lebih lanjut, Vivi mengatakan Indonesia juga merasakan dampak adanya perang ini. Dia menyebut konflik geopolitik ini berpotensi mengakibatkan banyak dampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia khususnya di 2026.

“Seperti kekhawatiran akan turunnya pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya Bapak Presiden (Prabowo Subianto) inginkan terus tumbuh serta kenaikan inflasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, perang ini juga pada nantinya berpeluang menurunkan cadangan devisa negara, kesempatan kerja, hingga meningkatkan angka kemiskinan.

Presiden Prabowo telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% pada 2029. Vivi menyebut di tengah kondisi global saat ini pemerintah perlu merancang arah pertumbuhan ekonomi dengan optimis namun tetap realistis.

Tahun ini Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,3% sementara pada 2027 mencapai 7,5%. “Angkanya memang lumayan tinggi sehingga kami perlu pikirkan berbagai sumber pertumbuhan baru,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kedelai sempat mengalami kenaikan pada awal April 2026, hingga menembus Rp12.000 per kg di beberapa daerah di Indonesia.

Kenaikan harga kedelai di dalam negeri dinilai bukan dipicu faktor musiman, melainkan tekanan kuat dari dinamika global dan pelemahan rupiah yang mempersempit akses pasokan impor.

Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Wibowo Nurcahyo mengemukakan bahwa lonjakan harga kedelai lebih ditentukan oleh faktor eksternal ketimbang konsumsi domestik saat hari besar keagamaan.

Dia menyebut terdapat lima faktor utama yang memengaruhi harga kedelai, yakni harga global yang tecermin dalam Chicago Board of Trade (CBOT), pergerakan nilai tukar dolar AS, kondisi geopolitik dan geoekonomi, situasi domestik, serta keseimbangan pasokan dan permintaan.

“Yang berpengaruh itu di dunia perkedelaian. Ada lima hal, yaitu harga di CBOT, kurs dolar, geopolitik, kondisi dalam negeri, dan supply-demand,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (8/4/2026).

Tekanan pasokan global pernah terjadi pada 2022 ketika China menyerap kedelai dalam jumlah besar, sehingga pasokan untuk negara lain termasuk Indonesia berkurang dan mendorong kenaikan harga.

Pada periode tersebut, pemerintah sempat memberikan subsidi Rp1.000 per kilogram kepada perajin tempe dan tahu untuk meredam dampak kenaikan harga bahan baku.

Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah memperparah tekanan harga kedelai impor. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong aliran dana ke aset aman seperti dolar AS.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai faktor geopolitik menjadi pemicu utama gangguan rantai pasok global dan kenaikan biaya produksi komoditas.

“Kenaikan harga kedelai di dalam negeri saat ini bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga global akibat eskalasi geopolitik, tetapi juga diperkuat oleh pelemahan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Menurutnya, konflik geopolitik mendorong kenaikan harga energi dan mengganggu distribusi global, yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi dan distribusi kedelai.

Sementara itu, faktor cuaca seperti El Nino dinilai tidak memberikan tekanan signifikan terhadap produksi kedelai. Tanaman kedelai justru relatif tahan terhadap kondisi panas dan tidak membutuhkan banyak air dibandingkan padi.

Kondisi cuaca panas dengan paparan sinar matahari yang cukup bahkan dinilai dapat mendukung produktivitas tanaman kedelai.

Dengan demikian, tekanan harga kedelai saat ini lebih didorong oleh faktor eksternal dan makroekonomi ketimbang gangguan produksi akibat cuaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek global dalam dua hingga 10 tahun ke depan dinilai semakin bergejolak. Meski perhatian dunia saat ini tersedot pada ketegangan geoekonomi dan konflik antarnegara, risiko lingkungan tetap mendominasi peringkat ancaman dalam jangka panjang.

Hal tersebut tercermin dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Managing Director WEF Saadia Zahidi mengatakan survei terhadap lebih dari 1.300 pakar menunjukkan gambaran global yang kian pesimistis.

“Untuk periode dua tahun ke depan, 50% pakar memperkirakan dunia akan berada dalam kondisi yang cukup bergejolak atau penuh badai,” ujar Zahidi dikutip dari wawancara Radio Davos di akun youtube World Economic Forum, Jumat (13/2/2026).

Sekitar 40% responden menilai situasi global akan tidak stabil namun masih dapat dikelola, sementara hanya sekitar 10% yang memperkirakan kondisi relatif stabil atau tenang.

Pandangan tersebut semakin suram dalam horizon 10 tahun. Tercatat, sebanyak 57% pakar menilai situasi akan penuh badai atau turbulen. Di sisi lain, responden yang memperkirakan kondisi stabil hanya sekitar 9%–10%.

Menurut Zahidi, memburuknya persepsi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko lintas kategori yakni sosial, ekonomi, teknologi, geopolitik, serta lingkungan yang terjadi secara bersamaan.

“Begitu banyak jenis risiko di lima kategori yang kami analisis terjadi pada saat yang sama,” ujarnya.

Laporan itu juga menyoroti dunia yang memasuki apa yang disebut sebagai potensi era kompetisi, seiring meningkatnya rivalitas antarnegara. “Tatanan multilateral yang selama ini mendorong kemajuan dunia mulai mengalami tekanan dan keretakan,” kata Zahidi.

Negara-negara besar maupun menengah kini semakin bersaing dalam hal sumber daya dan teknologi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperumit kerja sama global, termasuk dalam penanganan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang membutuhkan koordinasi lintas negara.

Konfrontasi Geoekonomi

Dalam jangka pendek, risiko yang paling menonjol adalah konfrontasi geoekonomi, terutama terkait kenaikan tarif dan kebijakan proteksionisme. “Tarif saat ini tetap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan itulah mengapa risiko ini melonjak ke peringkat teratas,” ujar Zahidi.

Selain tarif, kekhawatiran juga mencakup pembatasan investasi dan arus investasi langsung asing (FDI), yang menjadi tumpuan pertumbuhan bagi banyak negara berkembang dan ekonomi kecil.

Meski demikian, Zahidi menekankan bahwa di tengah meningkatnya kompetisi, kerja sama ekonomi masih berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk melalui perjanjian perdagangan regional. Pasar global juga dinilai relatif resilien.

Meski dalam horizon dua tahun risiko lingkungan turun peringkat karena dominasi isu geoekonomi, laporan tersebut menegaskan bahwa dalam horizon 10 tahun, risiko lingkungan kembali menduduki posisi teratas.

Cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta potensi perubahan sistem bumi dinilai sebagai ancaman struktural dengan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi global.

Dengan meningkatnya frekuensi bencana dan gangguan rantai pasok, risiko lingkungan tidak lagi sekadar isu keberlanjutan, melainkan telah menjadi risiko finansial dan operasional bagi dunia usaha.

“Tujuan dari inisiatif risiko ini adalah agar kita bisa mulai melakukan persiapan sejak sekarang, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat kerja sama untuk memitigasi risiko tersebut,” tambah Zahidi.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Sebanyak 82% ekonom global sepakat bahwa fragmentasi ekonomi politik akan semakin menguat dan intensif di tahun 2026. Sementara, 70% ekonom World Economic Forum menilai bahwa disrupsi perdagangan global pada posisi sangat tinggi.

Salah satu faktor pemicu utama termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat yang menyebabkan kondisi ekonomi global mirip tahun 1930-an (Graph 1). Bahkan, 72% ekonom juga memperkirakan ekonomi dunia akan memburuk tahun depan.

Foto: US Weighted average tariff rate (WATR) %. (Dok. Istimewa)

Indikator utama menunjukkan adanya pergeseran arah dari liberalisme perdagangan global ke model proteksionisme yang hampir seabad tidak terlihat. Volume perdagangan global akan melambat, terutama negara yang terintegrasi langsung dengan rantai pasok dari AS.

Investasi lintas negara dan produktivitas juga akan menurun akibat dari tingginya ketidakpastian lintas negara. Fragmentasi global dan fenomena friendshoring akan memperkuat pembentukan blok-blok dagang baru, sehingga global beralih dari orientasi multilateral regional. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 diperkirakan akan menurun ke 3,1% yoy, lebih rendah dibandingkan tahun 2025.

Tekanan geopolitik dan geoekonomi tersebut akan memaksa negara untuk kembali memperkuat basis ekonomi domestik. Di mana, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan model ekonomi konvensional berbasis sumberdaya alam dan industri ekstraktif. Saatnya melakukan perubahan arah pivot strategis dari ekonomi berkembang menuju ekonomi maju yang ditopang oleh teknologi, AI dan SDM berpengetahuan serta memiliki keterampilan tinggi.

Ambisi Besar di Tengah Kabut Global
Data pertumbuhan PDB Indonesia pada Q3 2025, tidak menunjukkan perubahan signifikan. Ekonomi masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, atau ekonomi berbasis konsumsi.

Sebagai perbandingan, China berhasil menekan kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi 34-35% dari PDB dengan mendominasi dari segi ekspor dan investasi. Proporsi konsumsi relatif kecil digunakan untuk tabungan dan investasi, sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan yang lebih produktif.

Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan 8% pertumbuhan ekonomi. Target ini sulit untuk dicapai jika struktur ekonomi masih bergantung pada konsumsi. Perlu ada lompatan produktivitas dan inovasi.

Data BPS menunjukkan pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal III sebesar 5,04% yoy, dengan kontribusi dari konsumsi rumah tangga 53,14% dan ekspor 23,64%. Distribusi PDB sebesar 56,68% masih terpusat di pulau Jawa berkorelasi dengan konsentrasi penduduk.

Dari sisi ekspor masih sangat bergantung pada komoditas mentah/setengah, belum pada barang dengan nilai tambah tinggi. Ini menandakan industrialisasi pengolahan dengan teknologi tinggi belum optimal, dan menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global.

Arah Baru: Pivot Ekonomi Maritim dan AI
Untuk mengantisipasi badai geoekonomi global, Indonesia memerlukan pivot strategis ke sektor maritim dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI). Sekitar 70% wilayah indonesia merupakan air/laut, yang seharusnya menjadikan sektor maritim sebagai tumpuan ekonomi nasional.

Namun, kontribusi sektor maritim masih sangat rendah diperkirakan sebesar 7,9% terhadap PDB 2024. Padahal, potensi kekayaan laut dari 11 segmen usaha bisa mencapai lebih US$1.338 miliar per tahun.

Pemanfaatan AI bisa menjadi game changer terutama pada sektor logistik, pengawasan laut berbasis satelit, monitoring kekayaan hayati, non-hayati dan jasa ekosistem laut, optimalisasi rute pelayaran, efisiensi energi kapal berbasis energi baru terbarukan, prediksi cuaca, serta deteksi arah migrasi ikan. Ai membuka kesempatan besar pada sistem monitoring ekosistem laut dan jasa-jasa maritim yang selama ini belum diolah secara optimal.

AI Supercycle menjadi satu-satunya motor pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. Data penjualan semikonduktor meningkat 60% dibandingkan dengan 2019, dipicu oleh naiknya investasi pada data center dan komputasi. Meski demikian, ledakan AI (AI Boom) bisa menciptakan kesenjangan digital antara negara pengguna dan pemilik teknologi. Sejauh ini hanya AS dan China yang menguasai teknologi deep data mining dan AI.

Dalam konteks Indonesia, meski sejauh ini masih pada tahap pengguna teknologi, pemanfaatan AI dapat dioptimalkan untuk mendorong ekonomi. Penelitian Durlik et al., (2024) menunjukkan bahwa penggunaan AI untuk menentukan rute optimal bagi kapal, dapat menghemat bahan bakar sebesar 25%.

Di sektor logistik maritim, AI dapat menyesuaikan rute pengiriman dengan preferensi pasar dan pola perilaku konsumen, sehingga investasi infrastruktur transportasi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengulangi pola proyek berbiaya tinggi di wilayah yang kurang efisien.

AI juga bisa digunakan untuk memantau suhu dan tekanan kargo secara real-time, sehingga segala bentuk kecelakaan bisa dimitigasi. Begitu juga dengan semua infrastruktur dan transportasi laut bisa diprediksi usability dan maintenance sehingga lebih tahan lama, dan efisien.

Tentu saja, di balik peluang tersebut ada ancaman yang sudah ada di depan kita termasuk oversharing data di platform AI dan e-commercial membuka celah bagi perusahaan global memetakan kelemahan ekonomi Indosia dari makro sampai mikro.

Bahkan munculnya tren "curhat" di platform AI seperti Chat GPT dapat digunakan untuk menganalisis dan memetakan psikologi-sosial masyarakat. Akibatnya, perang modern sudah tidak hanya fisik. Tetapi juga perang narasi serta persepsi yang diarahkan untuk tujuan ekonomi politik tertentu.

Dari Badai ke Peluang
Tahun 2026, akan menjadi periode krusial bagi perekonomian Indonesia. Tantangannya bukan hanya berasal dari fragmentasi geoekonomi dan rivalitas politik global, tetapi juga dari derasnya gempuran digital dan penetrasi AI di berbagai platform. Tingkat literasi Indonesia yang rendah dengan minat baca yang hanya di 0,001%.

Data Unesco menunjukkan bahwa hanya 1 dari 1000 orang yang tertarik membaca. Ini memberikan tantangan sangat besar untuk pengembangan sumberdaya manusia. Namun, di sinilah letak urgensinya.

Pemanfaatan AI secara bijak terutama pada pendidikan formal dapat mengakselerasi pembangunan SDM Indonesia. Sementara pemanfaatan AI bisa merubah pivot ke maritim cerdas. Ini akan mewujudkan target ekonomi tidak hanya sebagai sebuah keniscayaan, sekaligus bisa menyelamatkan dari badai geoekonomi.

Jakarta, CNBC Indonesia -Sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) mencatat pertumbuhan sebesar 4,94% dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terhitung sejak kuartalIV2024 hingga kuartalII2025.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pertumbuhan ini menjadi pencapaian penting di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi yang belum stabil.

"Industri manufaktur di Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif di tengah tantangan geoekonomi dan geopolitik. Data satu tahun pada triwulanIV2024 sampai triwulanII2025, sektor IPNM mencapai pencapaian pertumbuhan sebesar 4,94% year on year." katanya di Kemenperin, Senin (20/10/2025).

Dari sisi kontribusi, sektor industri menyumbang sekitar 17,24% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, serta menyumbang 78,75% dari total ekspor Indonesia pada periode yang sama.

Beberapa subsektor yang menunjukkan performa kuat antara lain industri logam dasar yang tumbuh 12,27%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 8,13%, serta industri makanan dan minuman sebesar 6,18%. salah satu pendorongnya dari sisi ekspor.

"Dari sisi kinerja ekspor, pada periode yang sama Oktober 2024 sampai Agustus 2025, nilai ekspor sektor IPNM mencapai US$ 202,9 miliar atau 78,75% dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 297,6 miliar," sebut Agus.

Meski demikian, pemerintah mengakui, industri pengolahan nonmigas Indonesia masih menghadapi tantangan kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

"Nilai ekspor itu lebih rendah dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Itu bukan atau tidak berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka," kata Agus.

Meski demikian, pertumbuhan 4,94% ini dinilai sebagai sinyal positif dari ketahanan sektor manufaktur nasional, meskipun masih dalam kategori pertumbuhan moderat. Pemerintah menargetkan sektor ini dapat tumbuh hingga 5,93% pada 2025.

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya sistematis dalam memperkuat daya saing industri, memperluas nilai tambah dari hilirisasi, serta membentengi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang dinilai tidak kompetitif secara kualitas dan harga.