Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan pelemahan pertumbuhan kredit sangat berkaitan dengan perlambatan tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan ketiga sektor ini memiliki porsi yang besar terhadap PDB sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

“...sehingga kita melihat pertumbuhan ini [sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan] melambat, permintaan pembiayaan juga ikut tertahan,” kata Hery dalam Economic Outlook 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring, Kamis (19/2/2026).

Ketua Umum Perbanas itu menuturkan sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB sangat memengaruhi kebutuhan modal kerja dan investasi.

Sementara itu, sektor perdagangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Saat konsumsi melemah, perputaran stok melambat dan kebutuhan kredit otomatis menurun.

Adapun sektor pertanian, yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, berdampak langsung terhadap segmen mikro dan UMKM. Ketika sektor padat karya ini melambat, Hery menyebut permintaan kredit dari pelaku usaha kecil ikut tertekan.

“Artinya sensitivitas kredit kita terhadap siklus ekonomi itu masih tinggi karena struktur sektoralnya,” ungkapnya.

Herry menambahkan, tingginya sensitivitas kredit terhadap siklus ekonomi tidak terlepas dari struktur kredit perbankan yang masih didominasi sektor padat karya seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total kredit sekaligus penyerapan tenaga kerja. Kendati begitu, sektor ini juga paling rentan terhadap perlambatan ekonomi dan tekanan daya beli.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tecermin pada pertumbuhan kredit yang melemah,” ujarnya.

Dia menegaskan, moderasi pertumbuhan kredit saat ini bukan semata-mata dipicu faktor likuiditas. Meski pemerintah telah menggelontorkan tambahan likuiditas sekitar Rp200 triliun, permintaan kredit tetap sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi.

Ke depan, Hery memandang diversifikasi pembiayaan ke sektor bernilai tambah lebih tinggi dinilai menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap siklus ekonomi.

Hery juga menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini cukup kredibel dan menunjukkan progres positif. Mayoritas pelaku usaha merespons dengan optimisme terhadap arah kebijakan.

Namun demikian, optimisme makro tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi ekspansi riil di tingkat perusahaan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara persepsi positif terhadap kebijakan dan keputusan bisnis untuk berekspansi.

Mantan Dirut PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) itu memandang, tantangan saat ini bukan lagi pada desain kebijakan, melainkan pada percepatan transmisi dan realisasi dampaknya ke dunia usaha.

“Ke depan fokus harus bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Emiten pipa baja PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP) atau Spindo menjalin kerja sama strategis dengan entitas Djarum Grup, iForte Energi Nusantara untuk membangun instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap hybrid terbesar di Pulau Jawa bagi sektor manufaktur. Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah perusahaan memperkuat efisiensi energi sekaligus mendukung agenda industri hijau.

Wakil Direktur Utama ISSP Tedja Sukmana Hudianto menjelaskan, proyek tersebut mencakup implementasi PLTS atap di dua fasilitas produksi utama, yakni Spindo Plant 5 berkapasitas 904 kWp dan Plant 7 dengan sistem hybrid berkapasitas 5,4 MWp. Untuk Plant 7, instalasi dilengkapi battery energy storage system (BESS) berkapasitas 1 MWh guna menjaga stabilitas pasokan energi.

“Secara kumulatif, kedua fasilitas baru tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 9.431,31 MWh/tahun,” katanya dalam pernyataan dikutip Kamis (19/2/2026).

Langkah ini, lanjut Tedja, diperkirakan dapat menurunkan emisi karbon hingga 8.488 ton CO² per tahun atau setara dengan penanaman 188.626 pohon. Menurut dia, integrasi energi surya tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan operasional sekaligus meningkatkan daya saing industri.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing industri melalui energi yang lebih hemat dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kolaborasi ini, iForte Energi menerapkan teknologi energi surya secara menyeluruh melalui skema Solar OPEX Model. Melalui model tersebut, ISSP dapat memanfaatkan energi surya tanpa investasi awal atau zero capex, sehingga efisiensi biaya operasional dapat langsung dirasakan.

Presiden Direktur dan CEO iForte Energi Mohamad Iwan menyatakan, perusahaannya berkomitmen menyediakan solusi energi berisiko rendah dengan jaminan kinerja tinggi bagi sektor manufaktur. Ia menambahkan, iForte Energi didukung infrastruktur entitas Djarum lain yakni Protelindo dan iForte sebagai induk usaha.

Selain proyek baru tersebut, kedua perusahaan juga meresmikan pengoperasian PLTS yang telah terpasang di Plant 1, 2, dan 3 dengan total kapasitas 2,1 MWp per tahun. Instalasi eksisting ini disebut telah berkontribusi pada pengurangan emisi sebesar 2.806 ton CO² setiap tahunnya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitas manufaktur menjadi sorotan World Bank alias Bank Dunia lantaran dinilai masih memberikan nilai tambah yang rendah, khususnya terhadap tenaga kerja.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, jika dilihat secara keseluruhan pertumbuhan manufaktur nasional meningkat.

"Dilihat dari share itu meningkat di 19%, growth di atas 5%, dari data BPS ini sebenarnya produktivitas naik. Namun, World Bank menyoroti produktivitas SDM, artinya produksi per kapita," kata Telisa kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Jika dilihat dari produksi per kapita, Telisa menyebut, industri nasional memang tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Thailand, Malaysia, maupun India.

Telisa menilai kondisi ini dipicu arus investasi yang masuk ke Indonesia mayoritas industri padat modal. Sementara itu, transfer teknologi dari industri tersebut juga dinilai masih langka.

Oleh karena itu, dia mengungkap pentingnya langkah konkret dan terukur untuk meningkatkan produktivitas nasional. Menurutnya, produktivitas menjadi kunci agar Indonesia mampu memperkuat daya saing industri di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO), produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan perbaikan.

Pada 2022, produktivitas Indonesia tercatat sekitar US$28,6 per tenaga kerja, meningkat dibandingkan 2018 yang berada di kisaran US$23,9. Namun, angka tersebut masih di bawah rata-rata Asean yang telah mencapai sekitar US$30,2.

Dari sisi pertumbuhan, indeks produktivitas Indonesia (2010=1,0) memang naik secara konsisten hingga 2022. Meski begitu, laju kenaikannya masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara seperti China, Vietnam, dan Bangladesh yang mencatat percepatan lebih tinggi dalam periode yang sama.

“Artinya, kita perlu mendorong transformasi agar sektor padat karya bisa naik kelas dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar," terangnya.

Sebagai solusi, Telisa mendorong pendekatan 4P, yaitu people, process, product, dan policy. Pada aspek people, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas, termasuk pelatihan berbasis kompetensi dan penyiapan spesialis produktivitas. Di sisi process dan product, diperlukan evaluasi dan intervensi langsung di perusahaan, terutama skala menengah.

Sementara dari sisi policy atau regulasi, penguatan ekosistem produktivitas dinilai penting, mulai dari pembentukan lembaga produktivitas nasional, pemberian penghargaan produktivitas, hingga penguatan jejaring internasional melalui APO. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data melalui dashboard produktivitas dan analisis pasar tenaga kerja sebagai dasar kebijakan.

Dengan langkah yang terarah dan kolaboratif, Telisa optimistis produktivitas Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara benchmark di kawasan Asia.

Sementara itu, peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan, pemerintah juga perlu lebih selektif dalam memberikan insentif kepada investor. Dalam hal ini, penting melakukan restrukturisasi tax holiday agar mensyaratkan kandungan lokal, transfer teknologi, dan integrasi pemasok domestik, bukan sekadar pendirian pabrik perakitan.

"Kemudian, penguatan SDM dan infrastruktur. Reformasi vokasional yang selaras kebutuhan industri padat teknologi dan perbaikan logistik untuk menekan biaya produksi," tuturnya.

Tak kalah penting, integrasi ke rantai nilai global dengan mendorong perusahaan domestik masuk ke jaringan pasokan multinasional lewat standar kualitas, sertifikasi, dan fasilitasi ekspor.

Lebih lanjut, komersialisasi riset dan inovasi dalam negeri yang dinilai menjadi celah terbesar yang selama ini diabaikan. Pasalnya, Indef melihat ada banyak hasil riset BRIN dan universitas berhenti di tahap prototipe atau bahkan paten saja.

Dia juga menyebutkan langkah konkret seperti penguatan technology licensing office (TLO) di lembaga riset dan perguruan tinggi dengan mandat komersial yang nyata, buat skema matching grant pemerintah-industri untuk membiayai tahap pilot, reformasi regulasi hak kekayaan intelektual (HKI) agar proses paten lebih cepat dan murah, dan berikan insentif pajak bagi perusahaan yang membeli lisensi teknologi dari lembaga riset domestik.

"Tanpa jembatan antara laboratorium dan pasar, investasi riset tidak akan pernah menjelma menjadi produktivitas industri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank atau Bank Dunia menyoroti kondisi manufaktur Indonesia yang dinilai lambat pertumbuhannya, khususnya untuk industri bernilai tambah tinggi dan pelemahan produktivitas sektoral.

Dokumen bertajuk Country Growth & Jobs Report: Indonesia yang dirilis World Bank pada akhir Januari 2026 itu menyebutkan bahwa meski produktivitas melambat, manufaktur masih menjadi menyerap 22% tenaga kerja nasional.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan, kekhawatiran Bank Dunia juga dapat ditinjau dari merosotnya nilai tambah manufaktur Indonesia yang tercatat 18,67% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023 atau turun dari 22,1% pada 2011.

"World Bank khawatir karena ini berarti tiap pekerja manufaktur menghasilkan nilai yang semakin kecil, produktivitas tenaga kerja turun, bukan naik," kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Dalam laporan yang sama disebutkan, sekitar 70% dari realisasi investasi mengalir ke sektor manufaktur yang bernilai tambah rendah. Struktur industri di Indonesia juga masih didominasi pengolahan berbasis komoditas.

Realisasi investasi Indonesia disebut banyak tersedot ke industri makanan olahan, logam dasar, serta layanan akomodasi dan makanan akibat dorongan siklus komoditas.

Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan aliran modal ke manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tinggi, seperti otomotif, elektronik, farmasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, Bank Dunia menjelaskan sektor-sektor tersebut menjadi primadona investasi pada awal hingga pertengahan 1990-an, yang didorong oleh reformasi perdagangan dan deregulasi.

Masalahnya, setelah itu, terjadi tren pembatasan pasar di Tanah Air. Akibatnya, menurut Bank Dunia, fenomena tersebut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur Indonesia sebesar 20% hingga 30% dibandingkan era kejayaannya di awal 1990-an.

Bank Dunia merekomendasikan peningkatan persaingan usaha, perbaikan efisiensi alokasi sumber daya, penguatan sektor jasa modern, serta percepatan digitalisasi.

Indonesia dinilai perlu mendorong pergeseran struktur industri dari berbasis komoditas dan padat karya rendah menuju sektor dengan nilai tambah lebih tinggi dan berbasis teknologi.

Menurut Ariyo, investasi yang masuk saat ini tidak mengubah struktur industri manufaktur Indonesia sehingga tetap tidak terdiversifikasi dan tidak naik tingkat, didominasi produk berbasis sumber daya alam yang diekspor banyak negara lain.

"Industri nasional harus fokus pada sektor di mana penguasaan teknologi domestik sudah ada sehingga produktivitas bisa langsung terdorong tanpa terlalu bergantung pada transfer teknologi asing," tuturnya.

Beberapa sektor yang harus digenjot, misalnya agroindustri berbasis bioteknologi. Ariyo menyebut, lembaga riset sawit, karet, dan kakao lokal sudah matang. Namun, perlu dipercepat secara komersial, bukan lagi riset dasarnya.

Kedua, industri pertahanan dan kedirgantaraan yang saat ini dipionir oleh PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia dengan kapabilitas rekayasa nyata dengan efek spillover luas ke sektor sipil. Namun, perlu didukung pengadaan domestik yang konsisten.

Ketiga, farmasi generik dan herbal terstandarisasi. Dalam hal ini, Ariyo melihat BUMN seperti Kimia Farma dan Indofarma telah menguasai produksi generik.

"Langkah berikutnya adalah naik kelas ke biosimilar dan fitofarmaka, area di mana riset BRIN beserta BUMN farmasi sudah menghasilkan prototipe yang belum dikomersialisasikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Modern Internasional Tbk. (MDRN) menjalin kerja sama strategis dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Genertec untuk pengembangan sistem manufaktur pabrik CNC.

Sungkono Honoris, Direktur Utama Modern Internasional, mengatakan kerja sama itu dijalin pada Februari 2026 di sela-sela pelaksanaan Singapore Airshow 2026.

“Perjanjian kerja sama strategis tersebut berfokus pada pengembangan dan implementasi advance smart factory CNC System untuk mendukung transformasi manufaktur kedirgantaraan PTDI menuju konsep industri 4.0,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/2/2026).

Sungkono menjabarkan kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan presisi manufaktur, efisiensi operasional, serta integrasi digital pada fasilitas produksi PTDI. Selain itu, mendukung pengembangan ekosistem manufaktur kedirgantaraan nasional yang berbasis teknologi tinggi.

Kerja sama PTDI, Genertec, dan MDRN, kata Sungkono, mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri dalam negeri, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok kedirgantaraan global.

Lebih terperinci, PTDI akan menjadi pengguna dan pengembangan utama sistem manufaktur CNC pabrik cerdas pada fasilitas produksinya. Sementara itu, Genertec akan menyediakan teknologi CNC mutakhir dan solusi manufaktur cerdas, termasuk sistem otomasi, analitik produksi waktu nyata, pemeliharaan prediktif, serta integrasi digital.

Sungkono menambahkan Modern Internasional akan bertindak sebagai mitra implementasi dan penyedia layanan purna jual, yang mencakup implementasi sistem, optimalisasi dan integrasi solusi, pelatihan sumber daya manusia, serta dukungan teknis dan layanan purnajual jangka panjang.

“Nilai transaksi, skema komersial, serta tahapan implementasi lanjutan akan ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan proyek dan kesepakatan para pihak,” imbuhnya.

Meski demikian, MDRN berharap kerja sama tersebut dapat memberikan dampak positif jangka menengah dan panjang, khususnya dalam penguatan portofolio bisnis perseroan di sektor manufaktur berteknologi tinggi dan peningkatan peran perseroan sebagai penyedia solusi industri dan layanan purnajual strategis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Transformasi ekonomi Indonesia berjalan pelan menyusul masih besarnya kontribusi sektor pertanian dalam struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, kontribusi manufaktur ke PDB mentok di angka 19% dan selama 8 tahun terakhir, kontribusinya ke PDB tidak pernah kembali ke angka 20%. Selain itu produktivitas manufaktur-pun kini disorot Bank Dunia alias World Bank.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengemukakan bahwa di balik guyuran investasi yang naik dalam waktu 5 tahun terakhir, mayoritas aliran modal tersebut mengalir deras ke sektor bernilai tambah rendah sehingga turut menjadi penyebab anjloknya produktivitas manufaktur nasional.

Berdasarkan dokumen Country Growth & Jobs Report: Indonesia yang dirilis akhir Januari 2026, Bank Dunia mengungkapkan tingkat investasi RI rata-rata mencapai 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 15 tahun terakhir. "Kendati demikian, sekitar 70% dari investasi ini mengalir ke sektor manufaktur bernilai-tambah rendah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Selasa (17/2/2026).

Lembaga yang bermarkas di Washington DC ini mencatat 70% realisasi investasi Indonesia tersedot ke industri makanan olahan, logam dasar, serta layanan akomodasi dan makanan akibat dorongan siklus komoditas.

Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan aliran modal ke manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tinggi, seperti otomotif, elektronik, farmasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, Bank Dunia menjelaskan sektor-sektor tersebut menjadi primadona investasi pada awal hingga pertengahan 1990-an, yang didorong oleh reformasi perdagangan dan deregulasi.

Masalahnya, setelah itu, terjadi tren pembatasan pasar di Tanah Air. Akibatnya, menurut Bank Dunia, fenomena tersebut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur Indonesia sebesar 20% hingga 30% dibandingkan era kejayaannya di awal 1990-an.

"Meningkatnya pembatasan pasar telah melindungi perusahaan-perusahaan terkemuka dan perusahaan milik negara dari persaingan, memusatkan aktivitas pada manufaktur dan jasa yang bernilai rendah," ungkap laporan tersebut.

Bank Dunia mengakui bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam melihat kemerosotan ini lewat pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020 dan berbagai reformasi regulasi bisnis. Aturan sapu jagat itu dirancang untuk meliberalisasi sektor usaha dan melonggarkan batasan investasi asing langsung.

Langkah ini diakui memang berhasil memicu kenaikan komitmen investasi di sektor-sektor tersebut. Hanya saja, realisasi yang masuk ternyata ‘jauh panggang dari api’. "Aliran investasi aktual masih jauh dari harapan, sebagian besar disebabkan oleh berbagai tantangan implementasi [UU Cipta Kerja] di lapangan," jelas laporan tersebut.

Investasi dan Serapan Pekerja

Dalam catatan Bisnis, kualitas investasi terus menurun, setidaknya apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang.

Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sepanjang 2024, realisasi investasi 'hanya' mencapai Rp1.714,2 triliun (lebih rendah Rp217 triliun atau 12,66% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang.

Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta (lebih 'murah' Rp13,8 juta).

Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Transformasi Ekonomi Berjalan Lamban?

Sekadar catatan, industri pengolahan dan pertanian sejatinya mengalami pertumbuhan yang cukup impresif pada tahun 2025. Kedua sektor itu mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sejak 2015 lalu yakni di atas 5%.

Sektor manufaktur atau industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 5,3% (YoY) sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni 4,43%. Sementara itu, sektor pertanian pertumbuhannya sangat eksponensial menembus angka 5,3%. Selain di atas realisasi pertumbuhan ekonomi, angka itu melesat dari tahun 2024 yang hanya 0,6%.

"Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Meski mencatat rekor pertumbuhan tertinggi, kinerja kedua sektor itu bukannya tanpa catatan. Sektor manufaktur, misalnya, tumbuh ketika impor bahan baku turun dan sektor padat karya mengalami tekanan.

Adapun tekanan di sektor padat karya tampak dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan semakin tidak efektifnya investasi dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor manufaktur-pun tidak pernah bisa menyentuh angka 20%, setidaknya sejak 2018.

Sementara itu, sektor pertanian yang sepanjang tahun lalu tumbuh 5,33% (YoY), juga telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Angkanya bahkan tertinggi dalam empat tahun yakni 0,60%. Sumber pertumbuhan itu sudah melebihi level 2022 yang saat itu masih 0,29%.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian ke PDB, tidak selamanya menjadi kabar yang menggembirakan bagi perekonomian. Pasalnya, hal itu juga bisa dimaknai sebagai tanda-tanda terjadinya stagnasi dalam proses transformasi ekonomi Indonesia dari masyarakat agraris ke arah industrialisasi.

Struktur Tidak Berubah

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memandang sejatinya tidak ada yang berubah pada struktur perekonomian Indonesia, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia. Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi.

"Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu," terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.

Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor. "Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya," kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, sebagian pengusaha sudah memiliki alat produksi yang canggih. Namun, kualitasnya masih kalah saing dengan industri luar negeri apabila dilihat dari sisi pengembangan SDM.

"Masalah model, fashion, style, kita tuh sekolah tekstil kan sangat kurang. Sementara kalau di US, itu dari sekolah tekstil, itu dari SMK sampai universitas sudah lengkap, sudah ada. Nah kita kan cuma ada sekolah tekstil. Fundamental problem-nya harus dibenerin, kalau ingin bikin tekstil kita survive dan kembali jaya seperti tahun 90-an," terangnya.

Catatan dari Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut 9 dari 16 subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah rata-rata nasional sepanjang 2025. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan nyata yang masih dirasakan pelaku usaha di sektor riil.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan secara agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran yang relatif solid, kondisi di lapangan menunjukkan pemulihan yang tidak merata. Menurutnya, angka pertumbuhan makro belum sepenuhnya merefleksikan tantangan operasional yang dihadapi industri, khususnya manufaktur.

“Jadi in general saya rasa banyak sekali masih, terutama di industri manufaktur masih mengalami banyak perlambatan,” kata Shinta di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Hal ini terlihat dari kinerja sejumlah subsektor strategis yang tumbuh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, bahkan ada yang mengalami kontraksi. Kinerja beberapa subsektor tercatat relatif rendah. Industri tekstil hanya tumbuh 3,55%, alas kaki 3,31%, kertas 3,36% dan furnitur 1,60%. Industri barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik juga tumbuh 4,58% atau masih di bawah pertumbuhan nasional.

Di sisi lain, industri kayu dan rotan kontraksi -3,29%, pengolahan tembakau -1,37%, alat angkutan 2,65%, dan industri karet serta barang plastik -4,07%. "Angka is one thing gitu, tapi kita lebih melihat kondisi riil itu bagaimana kita beroperasi di lapangan, dan tantangan-tantangannya seperti apa kita beroperasi di lapangan," tuturnya.

Shinta menilai tantangan pada 2026 tidak hanya soal menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan penguatan struktural di sektor riil. Dia menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada perbaikan fundamental dunia usaha.

Salah satu isu krusial yang terus disoroti Apindo adalah tingginya biaya berusaha (high cost of doing business) di Indonesia. Biaya logistik, energi, hingga suku bunga pinjaman dinilai masih jauh kurang kompetitif dibanding negara-negara tetangga, sehingga menekan daya saing industri nasional. “Suku bunga pinjaman kita itu bisa sampai 8 sampai 12%, kalau negara lain cuma 4% sampai 6%-an. Jadi ini menjadi cost of doing business yang harus menjadi perhatian kita juga," jelasnya.

Selain biaya yang bersifat kuantitatif, Shinta juga menyoroti beban non-kuantitatif seperti perizinan yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, serta inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Menurut Shinta, kondisi tersebut turut menghambat investasi, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Arus investasi di Indonesia mencatatkan lonjakan dalam 15 tahun terakhir. Kendati demikian, mayoritas aliran modal tersebut mengalir deras ke sektor bernilai tambah rendah sehingga turut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur nasional.

Berdasarkan dokumenCountry Growth & Jobs Report: Indonesiayang dirilis akhir Januari 2026, World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan tingkat investasi RI rata-rata mencapai 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 15 tahun terakhir.

"Kendati demikian, sekitar 70% dari investasi ini mengalir ke sektor manufaktur bernilai-tambah rendah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Selasa (17/2/2026).

Lembaga yang bermarkas di Washington DC ini mencatat 70% realisasi investasi Indonesia tersedot ke industri makanan olahan, logam dasar, serta layanan akomodasi dan makanan akibat dorongan siklus komoditas.

Kondisi saat ini berbanding terbalik dengan aliran modal ke manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tinggi, seperti otomotif, elektronik, farmasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Padahal, Bank Dunia menjelaskan sektor-sektor tersebut menjadi primadona investasi pada awal hingga pertengahan 1990-an, yang didorong oleh reformasi perdagangan dan deregulasi.

Masalahnya, setelah itu, terjadi tren pembatasan pasar di Tanah Air. Akibatnya, menurut Bank Dunia, fenomena tersebut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur Indonesia sebesar 20% hingga 30% dibandingkan era kejayaannya di awal 1990-an.

"Meningkatnya pembatasan pasar telah melindungi perusahaan-perusahaan terkemuka dan perusahaan milik negara dari persaingan, memusatkan aktivitas pada manufaktur dan jasa yang bernilai rendah," ungkap laporan tersebut.

Bank Dunia mengakui bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam melihat kemerosotan ini lewat pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020 dan berbagai reformasi regulasi bisnis. Aturan sapu jagat itu dirancang untuk meliberalisasi sektor usaha dan melonggarkan batasan investasi asing langsung.

Langkah ini diakui memang berhasil memicu kenaikan komitmen investasi di sektor-sektor tersebut. Hanya saja, realisasi yang masuk ternyata ‘jauh panggang dari api’.

"Aliran investasi aktual masih jauh dari harapan, sebagian besar disebabkan oleh berbagai tantangan implementasi [UU Cipta Kerja] di lapangan," jelas laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sekitar 5,15% pada 2025 dinilai masih mencerminkan daya tahan sektor manufaktur di tengah tekanan global.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan laju tersebut belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan tanpa pembenahan struktural, terutama dari sisi biaya produksi dan daya saing industri.

Menurutnya, meskipun manufaktur tetap menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan pangsa sekitar 19%, kualitas pertumbuhannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

“Manufaktur kita tetap ekspansif, tetapi ruang untuk melompat lebih tinggi cukup terbatas kalau persoalan strukturalnya belum dibenahi,” ujar Ariyo kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, selama konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh di kisaran 5% dan investasi tetap terjaga, sektor manufaktur akan terus bergerak positif. Namun, tanpa perbaikan menyeluruh, pertumbuhan tersebut cenderung stabil dan moderat, bukan melaju cepat seperti yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi ekonomi.

Salah satu kendala utama, lanjutnya, berasal dari tingginya biaya logistik dan energi yang masih membebani pelaku industri. Struktur ongkos produksi di Indonesia dinilai belum cukup kompetitif dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan, sehingga membatasi ruang ekspansi industri, khususnya untuk pasar ekspor.

Selain itu, produktivitas tenaga kerja juga masih menjadi tantangan besar. Ariyo menilai peningkatan keterampilan dan adopsi teknologi di tingkat industri belum merata, sehingga efisiensi produksi belum optimal.

“Tanpa lonjakan produktivitas, sulit bagi industri kita untuk bersaing hanya mengandalkan pasar domestik,” tuturnya.

Dari sisi inovasi, persoalan tidak hanya berhenti pada penelitian dan pengembangan, tetapi juga pada tahap komersialisasi. Banyak hasil riset dalam negeri belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri, sehingga belum memberi dampak signifikan terhadap peningkatan nilai tambah manufaktur.

Di tengah fragmentasi rantai pasok global, Indonesia juga menghadapi tekanan dari melambatnya permintaan dunia. Kondisi ini membuat peluang ekspor tidak sekuat beberapa tahun lalu, sehingga manufaktur domestik perlu mengandalkan penguatan pasar dalam negeri sekaligus peningkatan efisiensi untuk menjaga daya saing.

Untuk itu, Ariyo menilai reformasi kebijakan menjadi kunci agar sektor ini tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga semakin berkualitas. Kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, serta kebijakan yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong ekspansi industri jangka panjang.

Di sisi lain, dukungan pembiayaan untuk adopsi teknologi juga perlu diperluas, terutama bagi pelaku industri skala menengah. Modernisasi mesin dan proses produksi diyakini dapat memangkas biaya sekaligus meningkatkan kualitas produk agar lebih kompetitif di pasar global.

“Kalau pembenahan struktural ini tidak dilakukan, manufaktur kita akan tetap tumbuh, tetapi sulit benar-benar tancap gas,” ujarnya.

Menurut dia, reformasi biaya produksi dan peningkatan produktivitas menjadi prasyarat utama agar sektor manufaktur dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) IISIA 2026 pada Rabu (11/2/2026) di Jakarta.

Mengusung tema Peluang Strategis Industri Baja Indonesia dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional, forum ini membahas arah kebijakan, tantangan global, serta langkah konkret dalam memperkuat ekosistem industri baja nasional.

Chairman IISIA Akbar Djohan menekankan, industri baja nasional saat ini menghadapi tekanan besar dari dinamika global.

KOMPAS.com/Rully Ramli Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan

“Kita berada di tengah badai global. Oversupply melanda pasar dunia, harga bahan baku berfluktuasi, dan tekanan produk impor terus mengancam pasar domestik,” ujar Akbar.

Ia menyebut, di tengah tantangan tersebut Indonesia memiliki potensi yang besar, antara lain dari proyek infrastruktur yang terus berjalan, hilirisasi yang semakin masif, serta pertumbuhan sektor manufaktur.

Namun, menurut dia, tanpa fondasi yang kuat, peningkatan permintaan baja berpotensi hanya menjadi pintu masuk bagi produk luar negeri.

“Hari ini kita berjanji: Baja nasional harus berdaulat. Kita harus mandiri, kompetitif, dan menjadi tuan rumah yang tangguh di negeri sendiri,” tegas Akbar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan industri besi dan baja merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

“Pemerintah terus mendorong sinergi antara pelaku usaha, asosiasi, dan regulator untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kapasitas produksi, serta mempercepat transformasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi difokuskan pada sejumlah isu strategis, antara lain pengendalian impor dan trade remedies, kebijakan P3DN dan standardisasi, energi dan bahan baku, roadmap industri baja nasional, hilirisasi, serta keberlanjutan lingkungan.

WIKIMEDIA COMMONS/ANTONIOROSSET Ilustrasi industri baja, produk baja. Trump Naikkan Tarif Impor Baja Jadi 50 Persen, Uni Eropa Siap Membalas

Salah satu poin penting yang dibahas dalam MUNAS IISIA 2026 adalah penguatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh produk baja, termasuk baja impor.

IISIA menekankan bahwa semua baja yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, wajib memenuhi SNI sebagai jaminan keamanan, keselamatan, dan kualitas produk.

Standar tersebut dinilai krusial untuk melindungi konsumen, memastikan keandalan konstruksi infrastruktur, serta menciptakan persaingan yang adil dan sehat di pasar domestik .

IISIA juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan di perbatasan (border control) dan pascaperbatasan (post-border monitoring) guna memastikan tidak ada produk baja yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran.

IISIA menegaskan bahwa masa depan baja nasional tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme pasar, melainkan membutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan yang tegas.

“Masa depan baja nasional ditentukan oleh keberanian negara dalam mengambil pilihan kebijakan. Kita membutuhkan pengelolaan impor yang ketat, pengendalian investasi pada sektor yang sudah jenuh, penegakan standardisasi SNI yang konsisten, serta perlindungan kapasitas strategis di tengah dinamika perdagangan global,” jelas Akbar.

IISIA merupakan asosiasi yang mewadahi pelaku industri besi dan baja nasional.

Organisasi ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan, daya saing, dan keberlanjutan industri baja nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor kawasan industri di wilayah Jabodetabek (Greater Jakarta) dilaporkan mencatatkan pertumbuhan paling signifikan dibandingkan dengan sektor properti lainnya sepanjang 2025.

Head of Research & Consultancy CBRE Indonesia, Anton Sitorus menjelaskan bahwa tingginya aktivitas investasi di bidang manufaktur hingga logistik menjadi motor utama peningkatan penyerapan lahan kawasan industri.

Dia memaparkan, sepanjang 2025 total pasokan kawasan industri di Greater Jakarta mencapai 15.400 hektare. Dari jumlah tersebut, tingkat hunian atau okupansi telah menyentuh angka 91% dengan total penyerapan lahan (take-up) mencapai 218 hektare sepanjang 2025.

"Jadi kembali lagi untuk kawasan industri ini sebenarnya pertumbuhannya boleh dibilang cukup bagus dibanding dengan sektor-sektor lain," kata Anton dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kondisi pasar yang kompetitif itu lantas berdampak pada kenaikan harga lahan industri rata-rata ke level Rp2,5 juta per meter persegi. Di mana,sisa lahan kosong di seluruh wilayah Greater Jakarta tercatat tersisa sekitar 1.300 hektare.

Secara spasial, wilayah Cikarang mencatatkan pertumbuhan harga lahan yang paling signifikan, tembus Rp3 juta per meter persegi. Hal ini dipicu oleh kepadatan wilayah yang membuat lahan industri harus bersaing ketat dengan peruntukan lahan perumahan maupun komersial, sehingga nilai tanah di koridor tersebut terus merangkak naik.

Sementara itu, Karawang menjadi primadona bagi investor yang membutuhkan lahan luas berkat ketersediaan stok yang memadai. Kawasan ini berhasil mengakomodasi kebutuhan industri strategis.

"Kalau kita lihat tahun lalu yang signifikan itu pertumbuhannya di daerah Cikarang, karena memang di daerah Cikarang itu sudah semakin padat dan ditambah juga bersaing dengan perumahan atau komersial sehingga membuat lahan industri itu harganya di sana makin mahal,” tambah Anton.

Adapun ke depan, CBRE Indonesia memproyeksikan terdapat potensi pasokan mendatang sebesar 1.600 hektare, di mana sebagian besar berasal dari satu proyek baru berskala besar yang tengah dikembangkan di daerah Karawang.

"Pasokan mendatang yang akan masuk ke pasar itu ada sekitar 1.600. Ini ada proyek di daerah Karawang yang mungkin akan dikembangkan. Karena untuk kawasan industri-kawasan industri yang existing kebanyakan saat ini mereka hanya melakukan ekspansi lahan," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem industri perkapalan nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi untuk mentransformasi sistem logistik, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperkuat daya saing manufaktur Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai sektor industri mulai kembali menjadi motor penggerak ekonomi. Pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen sebuah capaian yang baru terulang setelah lebih dari satu dekade.

Sepanjang 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 19,07 persen atau setara Rp4.541,52 triliun. Menurut Agus, kinerja ini menegaskan peran strategis sektor manufaktur sebagai fondasi transformasi sistem logistik berbasis industri.

Ia menekankan bahwa penguatan industri galangan kapal bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis karena sektor ini memiliki keterkaitan luas dengan berbagai rantai pasok, mulai dari bahan baku, komponen, teknologi, pendanaan, hingga sumber daya manusia dan jasa logistik.

Dalam konteks logistik nasional, angkutan laut menjadi tulang punggung distribusi antarwilayah Indonesia. Karena itu, peningkatan kapasitas armada nasional harus berjalan seiring dengan penguatan kemampuan galangan kapal dalam negeri.

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dengan dukungan puluhan ribu tenaga kerja dan fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal berkapasitas besar. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya permintaan pembangunan kapal dan ketergantungan pada impor komponen.

Agus menyoroti bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih menjadi tantangan utama. Implementasi Perpres 46/2025 dan Permenperin 35/2025 diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri komponen kapal nasional serta meningkatkan kemandirian rantai pasok.

Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, termasuk penyederhanaan perizinan, pembiayaan berbunga rendah, perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE), serta optimalisasi insentif fiskal. Selain itu, program pembangunan 975 unit kapal diharapkan menjadi peluang besar bagi galangan kapal nasional untuk meningkatkan utilisasi dan daya saing.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Singapura diproyeksikan menciptakan sekitar 15.700 lowongan pekerjaan baru dalam lima tahun ke depan seiring realisasi komitmen investasi yang masuk pada 2025.

Dari jumlah tersebut, sekitar dua pertiga posisi menawarkan gaji bulanan kotor di atas 5.000 dolar Singapura atau setara lebih dari Rp60 juta.

Dilansir dari Strait Times, Kamis (12/2/2026), berdasarkan keterangan Economic Development Board (EDB) pada 5 Februari 2026, sebagian besar pekerjaan baru akan berada di sektor jasa (40%), disusul manufaktur (37%), serta riset dan pengembangan (R&D) serta inovasi (23%). Mayoritas posisi ditujukan bagi profesional, manajer, eksekutif, dan teknisi.

Ketua EDB, Png Cheong Boon mengatakan peluang kerja ini terbuka bagi lulusan baru maupun pekerja berpengalaman yang ingin beralih karier.

“Pekerjaan ini akan menawarkan jalur karier yang bermakna bagi para pekerja kami, terutama mereka yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dan berkinerja baik. Selain itu, akan ada kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru dan mengambil peran baru,” ujar Boon.

Sepanjang 2025, Singapura berhasil mengamankan investasi aset tetap senilai US$14,2 miliar, naik 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini diraih di tengah kondisi global yang tidak menentu, termasuk fragmentasi ekonomi, dinamika geopolitik, serta percepatan perubahan teknologi.

Namun demikian, jumlah pekerjaan yang dihasilkan tercatat sebagai yang terendah dalam satu dekade, turun sekitar 16% dibandingkan proyeksi 18.700 pekerjaan pada 2024.

Managing Director EDB, Jermaine Loy menjelaskan bahwa perusahaan kini cenderung lebih berhati-hati dalam menyusun proyeksi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dia juga menambahkan bahwa perubahan struktural seperti otomatisasi dan digitalisasi turut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja.

“Meski begitu, pekerjaan yang diperkirakan tercipta merupakan pekerjaan berkualitas tinggi dan bernilai tambah, yang menawarkan jalur karier bermakna bagi warga Singapura,” ujar Loy.

EDB menyatakan akan terus bekerja sama dengan perusahaan, mitra pelatihan, dan asosiasi industri untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Program peningkatan keterampilan difokuskan pada bidang yang tengah dibutuhkan, seperti penerapan kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, dan komputasi awan.

Selain itu, EDB juga menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi melalui Industrial Postgraduate Programme guna menyiapkan talenta lokal untuk posisi R&D.

Dalam upaya menyiapkan pemimpin global, sebanyak 65 peserta mengikuti program Singapore Leaders Network (SGLN) Fellowship pada 2025, meningkat dari 60 peserta pada tahun sebelumnya. Program ini dirancang untuk mempersiapkan pemimpin tingkat menengah hingga senior agar siap mengemban peran global.

Melalui Global Business Leaders Programme, EDB juga menggandeng perusahaan multinasional dari berbagai sektor seperti kedirgantaraan, energi, teknik presisi, logistik, hingga barang konsumsi. Peserta program ditempatkan di sejumlah negara seperti China, Indonesia, Latvia, Belanda, dan Amerika Serikat.