Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Jumlah utang luar negeri itu naik dibandingkan dengan kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025.

Denny menjelaskan angka utang luar negeri swasta itu dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Utang Pemerintah Naik

Sebaliknya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Rasio Utang Luar Negeri Naik

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%.

Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pengolahan dan pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup impresif pada tahun 2025. Kedua sektor itu mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sejak 2015 lalu yakni di atas 5%.

Sektor manufaktur atau industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 5,3% (YoY) sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni 4,43%. Sementara itu, sektor pertanian pertumbuhannya sangat eksponensial menembus angka 5,3%. Selain di atas realisasi pertumbuhan ekonomi, angka itu melesat dari tahun 2024 yang hanya 0,6%.

"Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Meski mencatat rekor pertumbuhan tertinggi, kedua sektor itu bukannya tanpa catatan. Sektor manufaktur, misalnya, tumbuh ketika impor bahan baku turun dan sektor padat karya mengalami tekanan. Tekanan di sektor padat karya itu tampak dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan semakin tidak efektifnya investasi dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor manufaktur-pun tidak pernah bisa menyentuh angka 20%, setidaknya dari tahun 2015.

Sementara itu, sektor pertanian yang sepanjang tahun lalu tumbuh 5,33% (YoY) juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia dalam empat tahun yakni 0,60%. Sumber pertumbuhan tertinggi itu sudah melebihi level 2022 yang saat itu masih 0,29%. Pada tahun lalu, pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,60% menyalip infokom sebesar 0,56%.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian ke PDB, tidak selamanya menjadi kabar yang menggembirakan. Pasalnya, hal itu juga bisa dibaca bahwa transformasi ekonomi Indonesia ke arah industrialisasi tidak berjalan optimal alias stagnan.

Struktur Ekonomi Tidak Berubah

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Dia memandang sejatinya tidak ada yang berubah pada struktur perekonomian Indonesia, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia. Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi.

"Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu," terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.

Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor.

"Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya," kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.

Menurutnya, sebagian pengusaha sudah memiliki alat produksi yang canggih. Namun, kualitasnya masih kalah saing dengan industri luar negeri apabila dilihat dari sisi pengembangan SDM.

"Masalah model, fashion, style, kita tuh sekolah tekstil kan sangat kurang. Sementara kalau di US, itu dari sekolah tekstil, itu dari SMK sampai universitas sudah lengkap, sudah ada. Nah kita kan cuma ada sekolah tekstil. Fundamental problem-nya harus dibenerin, kalau ingin bikin tekstil kita survive dan kembali jaya seperti tahun 90-an," terangnya.

Catatan di Sektor Padat Karya

Senada dengan Esther, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Ekonom Celios Nailul Huda turut melihat pola serupa pada pertumbuhan industri manufaktur.

Dia menilai sejumlah industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan produksi signifikan, misalnya industri logam dasar yang tumbuh 15,71% dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98%.

"Industri logam dasar meningkat karena program hilirisasi pemerintah, salah satunya nikel. Kita tahu semua industri ini memiliki dampak lingkungan tinggi dan tidak berkelanjutan," ujar Nailul kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, industri mesin dan perlengkapan tumbuh positif karena didorong oleh impor mesin yang meningkat sepanjang 2025. Merujuk data BPS, impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari–Desember 2025. Secara volume, impor naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar, dengan volume meningkat 7,29% menjadi 4,71 juta ton. "Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” tutur Nailul.

Investasi Bergelut dengan PHK

Pemerintah mengharapkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia dapat meningkatkan pasar tenaga kerja. Namun demikian, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi setidaknya mencatat bahwa selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Sekadar catatan, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Namun demikian, dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang. Artinya, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode 2024, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang, maka 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta.

Angka itu mengonfirmasi telah terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. "Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

PHK Cetak Rekor Pasca-Covid-19

Adapun penurunan kapasitas investasi untuk menyerap tenaga kerja itu berbanding terbalik dengan tren pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pada tahun 2025 lalu, jumlah PHK justru pecah rekor atau tertinggi pasca pandemi Covid-19 2020-2021.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Pekerja Pertanian Tetap Dominan

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia hingga November 2025. Hal ini berasal dari jumlah penduduk bekerja sebesar 147,91 juta orang.

“Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Secara terperinci, sektor pertanian menyerap 27,99% tenaga kerja Tanah Air per November tahun lalu. Terdapat penambahan 161.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2025. Berikutnya adalah sektor perdagangan yang menyerap porsi tenaga kerja 18,67%, meningkat 168.000 orang dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, industri pengolahan menyerap 13,86% tenaga kerja, sekaligus mencatatkan penambahan 196.000 orang tenaga kerja sepanjang Agustus—November 2025. Kenaikan jumlah tenaga kerja industri pengolahan dan perdagangan tersebut juga termasuk dalam lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak selama Agustus—November 2025.

Selain itu, lapangan usaha lain yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak pada November 2025 dibandingkan dengan Agustus 2025 adalah lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman, yang naik sebesar 381.000 orang.

“Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas,” ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun Kuda Api dinilai membuka ruang potensi ekonomi baru bagi Indonesia di tengah dinamika global yang masih bergejolak. Dominasi elemen api dalam konfigurasi energi tahun ini disebut mendorong pertumbuhan, kreativitas, dan daya tarik investasi, meski tetap disertai tantangan eksternal.

Konsultan BaZi Yorita Laksmi mengatakan, dalam perspektif metafisika China, karakter kuda dan api menempatkan kebebasan serta kreativitas sebagai tema utama tahun ini. Energi tersebut dinilai dapat menjadi katalis bagi inovasi dan ekspansi ekonomi, khususnya pada sektor-sektor berbasis ide dan keberlanjutan.

Dalam pembacaan energi tahun ini, Indonesia disebut memiliki red matchmaker star atau daya tarik kuat bagi pihak eksternal. Kondisi tersebut membuka peluang masuknya investor asing, terutama untuk pembangunan wilayah, pemulihan daerah terdampak bencana, serta pengembangan kawasan yang belum optimal.

“Jadi, pengembangan yang menggunakan basis dari alam, itu nanti akan banyak investor-investor yang masuk, karena sumber di alam Indonesia ini kan banyak-banyak. Paling besar itu investor dari AS dan China,” katanya saat berbincang dengan Bisnis, belum lama ini.

Masuknya investasi asing tersebut disinyalir dapat mendorong perputaran ekonomi domestik. Sektor energi terbarukan seperti tenaga surya dan bioenergi disebut berpotensi menjadi tulang punggung pertumbuhan baru, seiring meningkatnya minat global terhadap proyek berbasis keberlanjutan dan sumber daya alam.

Selain energi hijau, sektor pertanian, industri pengolahan, hingga ekonomi kreatif juga diproyeksikan memperoleh momentum. Dominasi elemen api yang merepresentasikan kreativitas dinilai dapat memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan merek independen.

Yorita juga memprediksi akan terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat. Merek-merek besar kelas atas berpotensi mengalami penurunan, sementara produk lokal dan merek independen justru memiliki ruang tumbuh lebih besar. Fenomena ini dinilai serupa dengan industri kreatif, termasuk musik, yang semakin didominasi pelaku independen.

Di sisi lain, dia mengingatkan tetap ada dinamika global yang perlu diantisipasi. Dalam konteks persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China, ketegangan geopolitik dinilai masih membayangi perdagangan dunia. Namun, Indonesia disebut berada pada posisi yang relatif lebih aman dalam arena pertempuran tersebut.

Sementara itu, nilai aset seperti properti, tanah, logam mulia, hingga perhiasan kelas atas diperkirakan mengalami penurunan seiring dominasi elemen api yang “membakar” nilai investasi. Kondisi ini dinilai membuka peluang bagi pihak yang memiliki likuiditas untuk mengakumulasi aset, meski daya beli masyarakat secara umum masih tertekan.

“Kalau kamu mau beli rumah atau beli apa, cepat. Karena nanti nilai tanah, nilai rumah, nilai segala macam itu akan turun, dan yang saya sampaikan sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Purbaya,” sebut Yorita.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sekitar 5,15% pada 2025 dinilai masih mencerminkan daya tahan sektor manufaktur di tengah tekanan global.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan laju tersebut belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan tanpa pembenahan struktural, terutama dari sisi biaya produksi dan daya saing industri.

Menurutnya, meskipun manufaktur tetap menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan pangsa sekitar 19%, kualitas pertumbuhannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

“Manufaktur kita tetap ekspansif, tetapi ruang untuk melompat lebih tinggi cukup terbatas kalau persoalan strukturalnya belum dibenahi,” ujar Ariyo kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan, selama konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh di kisaran 5% dan investasi tetap terjaga, sektor manufaktur akan terus bergerak positif. Namun, tanpa perbaikan menyeluruh, pertumbuhan tersebut cenderung stabil dan moderat, bukan melaju cepat seperti yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi ekonomi.

Salah satu kendala utama, lanjutnya, berasal dari tingginya biaya logistik dan energi yang masih membebani pelaku industri. Struktur ongkos produksi di Indonesia dinilai belum cukup kompetitif dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan, sehingga membatasi ruang ekspansi industri, khususnya untuk pasar ekspor.

Selain itu, produktivitas tenaga kerja juga masih menjadi tantangan besar. Ariyo menilai peningkatan keterampilan dan adopsi teknologi di tingkat industri belum merata, sehingga efisiensi produksi belum optimal.

“Tanpa lonjakan produktivitas, sulit bagi industri kita untuk bersaing hanya mengandalkan pasar domestik,” tuturnya.

Dari sisi inovasi, persoalan tidak hanya berhenti pada penelitian dan pengembangan, tetapi juga pada tahap komersialisasi. Banyak hasil riset dalam negeri belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri, sehingga belum memberi dampak signifikan terhadap peningkatan nilai tambah manufaktur.

Di tengah fragmentasi rantai pasok global, Indonesia juga menghadapi tekanan dari melambatnya permintaan dunia. Kondisi ini membuat peluang ekspor tidak sekuat beberapa tahun lalu, sehingga manufaktur domestik perlu mengandalkan penguatan pasar dalam negeri sekaligus peningkatan efisiensi untuk menjaga daya saing.

Untuk itu, Ariyo menilai reformasi kebijakan menjadi kunci agar sektor ini tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga semakin berkualitas. Kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, serta kebijakan yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong ekspansi industri jangka panjang.

Di sisi lain, dukungan pembiayaan untuk adopsi teknologi juga perlu diperluas, terutama bagi pelaku industri skala menengah. Modernisasi mesin dan proses produksi diyakini dapat memangkas biaya sekaligus meningkatkan kualitas produk agar lebih kompetitif di pasar global.

“Kalau pembenahan struktural ini tidak dilakukan, manufaktur kita akan tetap tumbuh, tetapi sulit benar-benar tancap gas,” ujarnya.

Menurut dia, reformasi biaya produksi dan peningkatan produktivitas menjadi prasyarat utama agar sektor manufaktur dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Selagi Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan statistik kinerja perekonomian nasional pada minggu pertama Februari 2026, ada sejumput harapan yang menyempil. Mungkin sedikit luput dari perhatian. Namun yang pasti, industri pengolahan sedang mengalami titik balik yang sangat penting setelah lebih dari satu dekade seolah sedang sakit berkepanjangan.

Bagi perekonomian Indonesia, sektor pengolahan punya makna yang sangat penting. Dengan nilai ekonomi sekitar Rp4.542 triliun, kontribusinya terhadap PDB sekitar 19,1% –tertinggi di antara 17 sektor usaha yang dikalkulasi BPS. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja 20,5 juta orang atau 13,9% terhadap seluruh orang bekerja per November 2025.

Pencapaian tersebut bukan sekadar angka statistik. Sudah lebih dari satu dekade, sektor tersebut tampak kurang bergairah. Mungkin juga kurang perhatian, sehingga kinerja pertumbuhannya selalu di bawah kinerja perekonomian nasional (Produk Domestik Bruto, PDB). Kali ini situasinya berubah.

Tahun 2025 boleh dikata menjadi momentum yang sangat penting bagi industri pengolahan. Pertumbuhan lapangan usaha tersebut yang mencapai 5,30%, merupakan pencapaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir, sekaligus melampaui kinerja PDB. Padahal, dalam satu setengah dekade terakhir, kinerjanya selalu di bawah.

Peristiwa yang sebenarnya tidak biasa ini nyaris luput dari perbincangan di ruang publik. Karena itu, jika berbicara tema reindustrialisasi, mungkin saat inilah momentumnya. Bukan sekadar pemulihan sektor pengolahan, tetapi penguatan kembali basis produksi nasional.

Kembalinya industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional adalah sinyal yang sangat strategis. Bukan sekadar angka statistik, melainkan sekaligus kabar baik bahwa fondasi produksi kita mulai menguat kembali.

Industri pengolahan seperti oase, mata air di gurun. Sektor ini memiliki efek pengganda tertinggi di antara lapangan usaha lainnya. Sebuah artikel di World Economic Forum yang ditulis Jennifer McNelly, President Manufacturing Institute (2016), mengingatkan bahwa efek pengganda (multiplier effect) sektor pengolahan bisa mencapai 1,3 kali bagi sektor-sektor lain.

Analisis tersebut tentu tidak berlebihan. Di atas kertas misalnya, efek pengganda dari sektor pengolahan sekaligus menebar ke dua sisi: sektor terdampak ke belakang (backward linkage) maupun ke depan (forward linkage). Sektor-sektor dimaksud, antara lain penyedia bahan baku setengah jadi maupun jadi, begitu juga logistik dan perdagangan.

Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja pun menjadi keniscayaan. Semakin banyak angkatan kerja yang berpeluang terserap, mengingat banyak sektor usaha akan lebih bergairah seiring dengan pergerakan kinerja sektor pengolahan yang positif.

Jebakan Pendapatan Menengah

Momentum kembalinya peluang industri pengolahan sebagai pendorong utama perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi, telah terlihat secara nyata sepanjang tahun 2025. Sejak kuartal dua hingga berakhirnya tahun anggaran, kinerjanya selalu lebih tinggi dari perekonomian nasional. Perkembangan ini seperti energi bagi hasrat pemerintah yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan hingga mencapai 8 persen sampai 2029 kelak.

Sebelum tahun 2025, boleh jadi belum ada titik terang dari harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Harap maklum, dalam dua dekade terakhir, Indonesia kerap disebut sedang menghadapi fenomena yang dikenal sebagai deindustrialisasi dini (premature deindustrialization): kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun secara konsisten di saat Indonesia belum masuk dalam barisan negara dengan tingkat pendapatan tinggi. Bahkan pertumbuhannya pun lebih sering di bawah 5%.

Deindustrialisasi bisa menjadi mimpi buruk, karena membuat perekonomian Indonesia sulit keluar dari middle income trap, yakni kondisi suatu negara berhasil mencapai status pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk naik ke status pendapatan tinggi. Bayang-bayang ini semestinya dapat ditepis jika melihat perkembangan kinerja industri pengolahan tahun 2025.

Hasil riset NEXT Indonesia Center, antara lain bersumber dari kajian Bank Dunia bertajuk “China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society” (2013), dari 101 negara yang masuk kategori menengah pada era 1960-an, hanya 13 negara yang naik peringkat menjadi negara berpendapatan tinggi. Sekadar menyebut beberapa di antara negara yang berhasil tersebut: Puerto Riko, Yunani, Spanyol, China, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Jepang.

Bank Dunia membagi negara-negara berdasarkan empat kelompok pendapatan: rendah, menengah bawah (lower-middle), menengah atas (upper-middle), dan tinggi. Ukurannya adalah pendapatan per kapita. Posisi Indonesia saat ini berada di barisan negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas.

Lembaga tersebut mengakui memang tak mudah untuk keluar dari kerangkeng kelas menengah. Maklum, ketika sebuah negara masih di kelas pendapatan rendah, pada umumnya pertumbuhan ekonominya yang pesat “disubsidi” oleh tenaga kerja yang murah serta teknologi sudah jadi yang didatangkan dari luar negeri.

Ceritanya menjadi berbeda ketika sudah menjadi negara berpendapatan menengah, kemudian ingin menjadi negara berpendapatan tinggi. Sektor tradisional –seperti pertanian atau model ekonomi perdesaan–mulai ditinggalkan. Modernisasi produksi tak terhindarkan untuk meningkatkan nilai tambah. Pada posisi ini, mulai ada dilema: teknologi yang didatangkan secara utuh dari luar negeri boleh jadi membuat ongkos produksi tidak efisien, apalagi biaya tenaga kerja terampil –lantaran harus mengoperasikan teknologi lebih maju– lebih mahal.

Akibatnya, keunggulan negara saat mencapai tingkat pendapatan menengah, seperti upah rendah mulai memudar seiring naiknya biaya tenaga kerja. Daya saing ekspor berbasis upah murah makin uzur alias menurun. Teknologi produksi, tentu tidak seutuhnya diimpor lantara mahal dan berpotensi meningkatkan biaya produksi, memainkan peran penting.

Jika negara gagal untuk beralih menuju sumber pertumbuhan baru berbasis inovasi dan peningkatan nilai tambah, hasilnya akan seperti kebanyakan negara di kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin. Menurut catatan Bank Dunia, era 1960 dan 1970-an, sudah banyak negara-negara di kawasan tersebut yang masuk kategori negara berpendapatan menengah. Namun hingga saat ini masih “nyaman” ada di posisi tersebut.

Tentu Indonesia tidak ingin mengekornya. Karena itu, menggandakan kontribusi sektor manufaktur yang bernilai tambah tinggi sepatutnya menjadi keharusan. Kemauan politik pemerintah, kebijakan yang mendukung, serta kenyamanan iklim berusaha, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mendorong industri pengolahan.

Pertanyaannya: Sejauh mana pemerintah telah memiliki skenario pengembangan industri pengolahan atau manufaktur ke depan? Kita berharap, hasil baik dari kinerja industri pengolahan yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi kali ini, bukan lahir tanpa sengaja.

berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) menyoroti kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi secara drastis kepada pelaku usaha swasta yang dinilai berdampak pada pasokan komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180 ribu ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging.

Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, berisiko terjadinya kekurangan bahan baku buat industri pengolahan daging.

"Dengan pasokan yang makin terkonsentrasi di tangan BUMN dan menurunnya fleksibilitas swasta, maka pasar pun rentan terhadap gangguan," katanya.

Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton.

Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Terkait dibukanya keran impor daging dari Brasil, Hastho menyatakan pengalaman empiris sejak 2016 menunjukkan impor daging kerbau oleh BUMN yang dimaksudkan sebagai instrumen stabilisasi harga tidak selalu menghasilkan harga pasar yang lebih rendah, dan dalam beberapa periode justru diikuti oleh kenaikan harga.

Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah tidak membatasi daging industri, baik untuk industri olahan daging maupun industri hotel, restoran dan katering (Horeka), karena daging impor itu merupakan bahan baku dan bukan untuk konsumsi akhir, namun diolah menjadi nilai tambah produk berbeda.

Menurut dia, kebijakan pemangkasan kuota impor daging tidak tepat terlebih ditambah dengan adanya beberapa Izin Pemasukan API-U jenis dagingnya tidak sesuai dengan yang dimohon.

"Hal itu membuat kuota secara angka terlihat ada, tapi secara utilisasi industri tidak efektif dan bahkan berpotensi mematikan perusahaan API-U (importir umum), karena tidak punya barang dagangan yang sesuai kebutuhan pelanggannya," ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan daging saat ini bertentangan dengan tujuan pembangunan industri dan dampaknya sangat jelas di lapangan, karena dengan pembatasan kuota, harga bahan baku industri melonjak tajam.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/2), harga daging sapi sudah masuk rentang tertinggi harga acuan pembelian (HAP) konsumen sementara di pasaran untuk daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

“Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp140.000/kg,” ujar Ahmad, pedagang daging di Pasar Cibubur, Jakarta, Rabu (11/2)

Begitu juga untuk harga daging kerbau sudah 20 persen HAP atau rata-rata Rp112.100/kg, bahkan di Pulau Jawa, harga daging kerbau mencapai Rp120.000/kg atau 50 persen di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp80.000/kg.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Perekonomian Jawa Tengah mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 mencapai 5,37% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 4,95% (yoy).
Pencapaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama di Pulau Jawa. Secara kumulatif, pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11% (yoy) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa sebesar 5,30% (yoy).
M. Noor Nugroho, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa pada periode triwulan IV 2025, ekonomi Jateng bahkan menyentuh angka 5,84% (yoy). "Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,84% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu sebesar 5,38% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Jawa (5,80%; yoy), dan nasional (5,39%; yoy)," paparnya, dikutip Rabu (11/2/2026).
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sebesar 4,78% sepanjang tahun 2025. Hal ini didorong oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah sebesar 6,50% serta berbagai stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah. Aktivitas pasar ritel yang bergairah melalui program diskon besar-besaran turut menjaga optimisme konsumen di level tinggi.
Sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan taji dengan pertumbuhan 6,24% (yoy) pada triwulan terakhir. Wilayah seperti Kabupaten Kendal, Batang, dan Kota Semarang tetap menjadi magnet utama bagi para investor. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah melonjak 9,11% (yoy) akibat percepatan realisasi anggaran pada penghujung tahun anggaran.
Di sisi lapangan usaha, sektor Jasa Keuangan memimpin dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 16,14% (yoy). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menyusul dengan kenaikan 13,97% (yoy). Peningkatan rute penerbangan internasional di Bandara Ahmad Yani menuju Singapura menjadi pemicu utama lonjakan aktivitas pariwisata di Jawa Tengah.
Sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung dengan kontribusi pertumbuhan 5,18% (yoy), didukung oleh kuatnya permintaan ekspor dari negara mitra dagang. Menariknya, sektor pertanian juga pulih dengan tumbuh 4,06% (yoy) setelah sempat terkontraksi, sejalan dengan peningkatan luas tanam dan penyaluran kredit pertanian yang lebih masif.
Keberhasilan makro ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengungkapkan bahwa penduduk miskin berkurang dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,39% pada September 2025. Jumlah penduduk miskin kini tercatat sebanyak 3,34 juta orang, atau berkurang sekitar 51,52 ribu orang dalam satu tahun terakhir.
"Pertumbuhan kita inklusif, didukung oleh Gini Ratio di angka 0,350. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menyempit," ujar Sumarno dalam kesempatan yang berbeda. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah pun merangkak naik ke angka Rp50,82 juta, meningkat 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan pentingnya menjaga momentum ini melalui kebijakan yang tepat sasaran. "Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus perlu kita tingkatkan. Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi," tegasnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan sektor industri pengolahan konsisten menjadi penyumbang terbesar ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir dan cenderung terus signifikan hingga mencapai 5,30 persen pada tahun 2025.

Menperin menegaskan bahwa prestasi yang diraih oleh industri pengolahan ini tidak terlepas dari kontribusi sektor industri dalam negeri yang terus bertahan di tengah dinamika ekonomi global.

“Berkat jerih payah sektor industri dalam negeri, industri pengolahan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional dibanding sektor lainnya,” kata Menperin, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Rabu (11/2).

Kontribusi industri pengolahan tersebut tidak terlepas dari kinerja sektor industri, khususnya Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) yang juga mencatat pertumbuhan positif sepanjang tahun 2025. Sektor IKFT mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen, naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,21 persen. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi sebesar 3,87 persen terhadap PDB dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 1,83 persen.

“Pertumbuhan IKFT yang sejalan dengan pertumbuhan nasional menunjukan sektor ini tetap menjadi penopang penting pada industri pengolahan nonmigas serta mampu menjaga momentum pertumbuhan industri nasional,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal IKFT, Sri Bimo Pratomo.

Kinerja positif sektor IKFT di tahun 2025 didukung oleh beberapa subsektor yang tumbuh secara signifikan. Kenaikan tertinggi ditunjukkan oleh subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional dengan pertumbuhan mencapai 8,35 persen, naik 2,49 persen dari tahun 2024 yang sebesar 5,86 persen. Kenaikan cukup tinggi juga dicatatkan oleh subsektor industri barang galian bukan logam yang tumbuh hingga 6,16 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sempat mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen.

Selain kinerja produksi, dari sisi perdagangan, sektor IKFT mencatatkan neraca surplus selama periode Januari-November 2025 dengan nilai ekspor mencapai USD 49,15 miliar, naik USD 6,26 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini turut didukung oleh kinerja ekspor sektor unggulan, salah satunya subsektor industri bahan kimia dan barang dari kimia yang mencatatkan nilai ekspor sebesar USD 20,79 miliar.

Lebih lanjut, subsektor industri kimia berbasis pertanian turut mengalami kenaikan ekspor signifikan yang sebelumnya USD 6,25 miliar naik menjadi USD 9,25 miliar. Peningkatan ini juga disusul oleh subsektor industri alas kaki keperluan sehari-hari yang meningkat dari USD 2 miliar menjadi USD 3 miliar.

“Di tengah dinamika global saat ini, permintaan masyarakat dunia terhadap produk IKFT dalam negeri justru meningkat. Angka-angka ini mencerminkan daya tahan sektor IKFT untuk tetap berkontribusi dalam rantai pasok global,” tambah Sri Bimo.

Disisi lain, investasi di sektor IKFT juga mencatatkan hal menggembirakan. Selama periode Januari–September 2025, realisasi investasi sektor IKFT mencapai Rp142,15 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama di 2024 yang sebesar Rp116,54 triliun. Investasi terbesar dicatatkan oleh subsektor industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yaitu sebesar Rp58,4 triliun.

Bisnis.com, MEDAN – Akademisi Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin membeberkan tiga sektor usaha besar yang membuat kinerja ekonomiSumut mengalami tekanan sepanjang 2025.

Sebagaimana diketahui, laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal IV/2025 sebesar 4,23% (year-on-year/ YoY), menurun dari triwulan IV/2024 yang mampu tembus 5,10% (YoY). Secara kumulatif, ekonomi Sumut 2025 hanya mampu tumbuh 4,53%, dari tahun 2024 yang sebesar 5,03%.

Dikatakan Gunawan, sektor-sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Sumut termoderasi di triwulan IV/2025. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kontraksi cukup dalam.

Pertama, di industri pengolahan, misalnya, tumbuh negatif atau terkontraksi hingga 4,06%. “Penurunan kinerja industri pengolahan yang tumbuh -4,06% lebih besar dibandingkan dengan dengan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar -1,86%,” ujar Gunawan, Senin (9/2/2026).

Gunawan menjelaskan penurunan kinerja industri pengolahan tak lepas dari melemahnya permintaan atau demand produk unggulan sumut seperti CPO (crude palm oil), di mana puncak demand CPO terjadi pada periode Agustus-September. Dia menyebut produksi CPO pada kuartal keempat memang kerap menurun akibat gangguan cuaca.

Namun, bencana yang terjadi jelang akhir November 2025 disebutnya membuat aktivitas industri pengolahan mengalami gangguan serius.

“Sejumlah perusahaan pengolahaan sawit (PKS/pabrik kelapa sawit) bahkan sampai harus menutup usahanya selama dua pekan dan terpaksa memangkas produksi hingga 40% di Desember 2025,” jelas Gunawan.

Kedua, sektor pertanian juga terpuruk cukup dalam di kuartal IV/2025 dengan koreksi hingga 6,40% (QtQ). Padahal di periode waktu yang sama atau triwulan IV/ 2024, kinerja sektor pertanian hanya mengalami koreksi sebanyak 0,6% (QtQ).

Dia menyebut pemicu penurunan kinerja sektor pertanian serupa dengan sektor sebelumnya, yakni gangguan cuaca yang membuat kinerja sektor pertanian mengalami tekanan di kuartal keempat.

Ketiga,kinerja sektor konstruksi juga tercatat melemah dari 4,14% pada kuartal IV/2024 menjadi 3,18% pada kuartal IV/ 2025.

Gunawan menduga melemahnya sektor konstruksi disebabkan oleh tersendatnya belanja pemerintah daerah yang mengakibatkan pembentukan modal tetap bruto alami pelemahan.

“Ketiga sektor utama tersebut yang memicu terjadinya perlambatan ekonomi Sumut secara kuartalan (Q4) yang hanya tumbuh 0,13% di tahun 2025, dibandingkan periode yang sama sebesar 0,44% di tahun 2024,” jelas dia.

Penurunan kinerja tersebut secara kumulatif membuat pertumbuhan ekonomi Sumut di tahun 2025 hanya tumbuh 4,53% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 5,03%.

Bisnis.com, SURABAYA — Ekonomi Jatim tumbuh 5,33% pada 2025 dengan motor penggerak industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi makan dan minuman.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan BI memproyeksikan ekonomi Jatim akan terus terakselerasi pada 2026 dengan rentang pertumbuhan sebesar 4,9% hingga 5,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Optimisme ini didorong oleh realisasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 yang mencapai 5,33%, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional dan wilayah Jawa. Pada triwulan IV/2025 saja, ekonomi Jatim melesat 5,85% yoy,” ujarnya pada Media Briefing di Surabaya, Senin (9/2/2026).

Dia menilai, struktur ekonomi wilayah ini masih sangat strategis, dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 14,5% dan lebih dari 25% terhadap ekonomi di Pulau Jawa.

"Ekonomi Jawa Timur untuk 2026 kami yakini masih kondusif dan terakselerasi dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%. Hal ini akan sangat bergantung pada respons kebijakan serta indikator sentimen pusat maupun daerah," jelasnya.

Dari sisi lapangan usaha, kata dia, sektor industri pengolahan tetap menjadi motor utama dengan pangsa pasar mencapai 31% dan tumbuh solid di angka 6,28%. Sektor perdagangan serta akomodasi makan dan minum juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,96%.

Sementara dari sisi permintaan, dia mengatakan konsumsi rumah tangga yang memegang porsi lebih dari 60% ekonomi Jatim tetap kuat. Pada triwulan IV/2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,15%. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga tetap berada di zona optimis.

Mengenai inflasi, dia menegaskan, Bank Indonesia mencatat inflasi Jawa Timur pada Januari 2026 berada di angka 3,29% yoy, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55%.

Meskipun angka ini sedikit di atas target sasaran 2,5% ± 1%, kata dia, BI menegaskan hal tersebut lebih disebabkan oleh base effect subsidi listrik tahun lalu.

"Kenaikan ini cenderung bersifat masalah statistik karena adanya base effect. Kami meyakini pada Maret 2026 inflasi akan kembali masuk ke dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1%," jelasnya.

Sementara itu di sektor sistem pembayaran, dia melanjutkan, Jawa Timur mencatatkan lonjakan transaksi non-tunai. Penggunaan QRIS kini mendominasi dengan pangsa pasar 55,1%, melampaui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang berada di angka 29,4%.

Meski optimistis, menurutnya, sebagai otoritas moneter tetap mewaspadai dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian (slower for longer).

Tantangan utama berasal dari fragmentasi ekonomi dunia, kebijakan resiprocal tariff Amerika Serikat, serta divergensi pertumbuhan antara negara maju dan berkembang.

"Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan melambat ke angka 3,3%. Dalam kondisi volatilitas global yang tinggi, penguatan ekonomi secara domestik menjadi sangat krusial bagi ketahanan ekonomi Jawa Timur," ucapnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin meminta pengusaha muda untuk mandiri dan tidak bergantung pada anggaran atau proyek dari pemerintah.

Sultan menyebut pengusaha muda yang dari awal bergantung kepada proyek pemerintah, baik proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD, akan susah membangun bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dia menyebut fenomena saat ini sebagian besar pengusaha muda masih bergantung ke proyek pemerintah.

Padahal idealnya pengusaha muda harus melihat peluang-peluang di luar proyek pemerintah yang potensinya cukup besar. Banyak sektor yang bisa digarap pengusaha muda mulai dari properti, industri pengolahan, dan lapangan usaha lainnya.

"Peluang itu bisa diciptakan tanpa harus menunggu uluran tangan negara, tanpa harus bergantung sama yang namanya APBD dan APBN. Nah, kalau pengusaha-pengusaha muda kita tumbuh mandiri, apabila diminta mengerjakan proyek negara, mereka lebih baik, lebih siap, lebih terhindar daripada praktek-praktek yang mungkin tidak benar," kata Najamudin di acara Idpreneurs dikutip Minggu (8/2/2026)

Najamudin menjelaskan sudah mencoba membangun ekosistem pengusaha melalui Idpreneurs. Pengusaha muda yang tergabung di komunitas tersebut dilarang ikut mengambil proyek pemerintah, mereka diharuskan bisa menciptakan peluang bisnis baru secara mandiri, yang berkelanjutan.

Najamudin mengakui jika membangun pengusaha muda mandiri tidak mudah karena dibutuhkan komitmen penuh. Banyak tantangan yang dihadapi ketika membangun bisnis, mulai dari pembiayaan, persaingan market.

Untuk akses pembiayaan, walaupun sudah ada program pembiayaan murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk pengusaha rintisan terutama kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tidak semua pelaku usaha bisa mengakses, kendalanya persyaratan yang dinilai masih berat.

Misalnya untuk KUR di bawah Rp100 juta yang seharusnya tanpa agunan, tetapi bank penyalur KUR masih meminta agunan. Najamudin mengakui menerima banyak aduan serupa dan berjanji akan menuntaskan.

"Banyak laporan kepada kami juga sebagai parlemen bahwa yang tadi disampaikan bahwa UMKM masih dibebani (agunan). Nah itu yang harusnya pelan-pelan memang betul-betul negara hadir pada pengusaha-pengusaha yang kecil menengah, untuk tidak dibebani urusan-urusan yang memberatkan mereka," kata Najamudin.

Pengusaha Indonesia siap bersaing dan terus berinvestasi, terbukti dengan PMTB tumbuh 6,12 persen pada kuartal IV 2025 dan kontribusi investasi PMDN sepanjang 2025 lebih besar dibandingkan PMA,

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kinerja industri pengolahan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen sepanjang 2025, dengan dorongan investasi dan peningkatan aktivitas manufaktur.

Kadin mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan, sementara sektor industri pengolahan tumbuh 5,40 persen (yoy), seiring pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,12 persen pada periode yang sama.

“Pengusaha Indonesia siap bersaing dan terus berinvestasi, terbukti dengan PMTB tumbuh 6,12 persen pada kuartal IV 2025 dan kontribusi investasi PMDN sepanjang 2025 lebih besar dibandingkan PMA,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Bayu Priawan Djokosoetono dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Ia menyebut, Kadin berharap industri pengolahan dapat tumbuh mendekati 6 persen pada 2026 agar investasi pabrik dan aset tetap dapat mencapai tingkat utilisasi yang optimal.

Kadin juga mencatat sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menjadikannya kontributor terbesar bagi suplai ekonomi Indonesia.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat berada pada level ekspansi sejak Agustus 2025 dan mencapai 52,6 pada Januari 2026, yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas produksi.

Sementara itu, sektor pertanian sebagai prioritas program Asta Cita tumbuh 5,14 persen pada kuartal IV 2025, namun Kadin menilai produktivitas sektor tersebut masih relatif rendah.

Ketua Komite Tetap Perencanaan Pangan Kadin Indonesia Frans Tambunan mengatakan, sekitar 28 persen tenaga kerja nasional berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, tetapi hanya menghasilkan sekitar 13 persen PDB.

“Indonesia perlu terus mendorong modernisasi pertanian melalui inovasi dan investasi teknologi tepat guna, termasuk optimalisasi dan pembukaan lahan baru, serta penguatan sektor perikanan,” ucap Frans.

Di sisi lain, sektor konstruksi yang berkontribusi hampir 10 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 3,81 persen pada kuartal IV 2025, sejalan dengan belanja pemerintah yang tumbuh 4,55 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Lebih lanjut, Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter Kadin Indonesia Ikhwan Primanda menilai sejumlah program pemerintah dapat mendorong kinerja sektor konstruksi ke depan.

“Kami berharap program KUR perumahan, renovasi sekitar 70 ribu sekolah, serta pembangunan infrastruktur dapat memperkuat pertumbuhan sektor konstruksi dan real estat,” ujar Ikhwan.

Dari sisi permintaan, Kadin mencatat konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 53,88 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,11 persen pada kuartal IV 2025, didukung stimulus ekonomi dan momentum libur Natal dan Tahun Baru.

Kadin mengapresiasi paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah, termasuk program magang bagi lulusan baru yang telah memfasilitasi lebih dari 80 ribu peserta pada kuartal IV 2025.

Menurut Kadin, stimulus tersebut cukup berhasil mendorong konsumsi, dengan harapan dapat berlanjut pada 2026 untuk menopang konsumsi selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Namun demikian, Kadin mencatat pertumbuhan ekspor pada kuartal IV 2025 melambat menjadi 3,25 persen, dibandingkan 9,14 persen pada kuartal sebelumnya, yang memunculkan potensi penumpukan persediaan produk jadi.

Ikhwan menilai kondisi tersebut menegaskan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan produktivitas, bukan semata penambahan modal dan tenaga kerja.

“Kontribusi produktivitas total atau total factor productivity terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Vietnam dan China,” ungkap Ikhwan.

Ke depan, ia mengatakan, peningkatan produktivitas harus menjadi prioritas agar target pertumbuhan ekonomi delapan persen dapat tercapai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026