Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, pengembangan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti tren global. Indonesia harus memiliki keberanian untuk menentukan masalah spesifik nasional yang ingin diselesaikan, misalnya memprediksi bencana tsunami dan mengelola kekayaan biodiversitas Indonesia.

“Kalau kita berbicara AI, saya merasa kurang melihat pertanyaan spesifik AI itu bisa dipakai untuk apa di Indonesia. AI itu adalah alat untuk mendapatkan jawaban,” kata Stella dalam acara Inovation Data Economy (IDE) Katadata Future Forum 2026 di Jakarta, Rabu (15/4).

Dalam paparannya, Stella menganalogikan AI sebagai alat untuk mencari jarum di tumpukan jerami. Dengan volume data yang luar biasa besar (jerami), AI bertugas memilah informasi krusial (jarum) yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan strategis.

Stella menyatakan selama ini pembahasan mengenai AI di tanah air sering kali terlalu umum. Ia mendorong agar Indonesia mulai merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang hanya bisa dijawab melalui kekuatan pengolahan data AI.

“Jadi, kita harusnya berbicara secara tepat pertanyaan apa yang kita ingin jawab untuk Indonesia. Saya merasa kita kurang membicarakan persisnya pertanyaan apa yang bisa dijawab oleh AI,” ujarnya.

Ia memberikan contoh konkret mengenai potensi AI dalam memprediksi bencana alam yang sering melanda Indonesia. "Misalnya, kapan dan di mana akan ada tsunami lagi di Indonesia? Apakah itu bisa diprediksi dengan AI? Begitu banyak faktor-faktor, itulah yang harus kita bangun,” kata Stella.

Indonesia Lemah di Algoritma tapi Punya Data Melimpah

Ketika membedah anatomi AI, Stella mengatakan, teknologi ini terdiri atas tiga pilar utama yaitu data, algoritma, dan processing power. Ia mengakui Indonesia masih tertinggal dalam penguasaan algoritma canggih dan kekuatan pemrosesan. Namun, Indonesia memiliki aset yang tidak dimiliki banyak negara maju yaitu melimpahnya data.

"Algoritma kita tidak punya, processing power kita tidak punya. Tapi data? Kita punya luar biasa banyak," ujarnya.

Menurutnya, jika Indonesia mampu menjaga, merapikan, dan mengamankan data nasional, maka data tersebut bisa menjadi posisi tawar yang kuat untuk membeli algoritma dan kekuatan pemrosesan dari luar negeri.

Lebih lanjut, Stella mengingatkan pentingnya kedaulatan digital. Ia mengkritik kebiasaan instansi atau perusahaan yang masih menyimpan data sensitif di layanan penyimpanan asing tanpa proteksi yang memadai seperti di Google Folder.

“Inilah yang saya bicarakan sehingga Indonesia ini menjadi memang sasaran empuk. Inilah kenapa kita sering di-attack secara siber karena kita tidak menjaga data kita,” kata Stella.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan kisi-kisi mengenai kemampuan atau skill penting yang dibutuhkan untuk benar-benar bertahan di tengah era kecerdasan buatan atau AI yang dikhawatirkan akan menggeser peran manusia. Stella mengatakan kemampuan manusia untuk mengevaluasi baik dan buruk yang belum bisa digantikan oleh AI.

“Tidak akan ada manusia yang akan menang kalau berlomba dengan AI dalam skill yang sama,” kata Stella dalam acara Inovation Data Economy (IDE) Katadata Future Forum 2026, di Jakarta, Rabu (15/4).

Stella menyoroti ironi dari para lulusan ilmu komputer yang mulai kesulitan mendapat pekerjaan tepat di saat tren AI meledak. Penyebabnya sederhana, Stella menyebut AI kini bisa melakukan coding sederhana dengan jauh lebih murah dan cepat daripada manusia.

Terlebih saat ini sudah banyak AI dengan model yang bisa membantu pekerjaan manusia sesuai kebutuhan sebagai berikut:

• Kebutuhan Serbaguna: ChatGPT, Gemini, dan Claude
• Penulisan Grammarly, Jasper, dan Wordtune
• Desain: DALL.E, AI Magicx, Midjourney, dan Gamma
• Video: Synthesia, Runway. Descript
• Coding: Copilot, Cursor, dan DeepSeek
• Produktivitas: Perplexity, Nition, Granola, Zapier, NotebookLM, Fireflies.ai, dan Otters.ai

“Ini artinya untuk banyak sekali kegiatan itu sudah ada AI tool-nya yang bisa mengerjakannya,” kata Stella.

Meskipun AI bisa menghasilkan esai, kode, desain, hingga video dalam hitungan detik, Stella mengatakan ada satu area yang tetap menjadi domain eksklusif manusia, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi baik dan buruk.

“Skill atau kemampuan untuk mengevaluasi mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus. Kalau Anda tidak pernah menulis, saya jamin Anda tidak akan tahu mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus,” ujarnya.

Stella juga mengatakan proses belajar adalah tentang proses, bukan sekadar hasil instan. Tanpa melatih otak untuk berproses secara mandiri tanpa bantuan AI, manusia akan kehilangan standar kualitas dan kemampuan penilaian kritis.

“Kita perlu melakukan proses untuk bisa mempunyai kemampuan mengevaluasi, kemampuan untuk mengevaluasi apakah yang dihasilkan oleh AI itu bagus atau buruk,” kata Stella.

Dalam bahan paparannya, Stella mengatakan ada keterkaitan AI dan edukasi. Dalam hal ini, Stella memberikan sejumlah kunci penting hidup di era AI, yaitu:

• AI bukan tujuan, melainkan alat
• Pendidikan seharusnya berbasis masalah, bukan berbasis metode.
• Pendidikan perlu menekankan proses, bukan hasil akhir
• Tujuan utamanya adalah menilai kualitas keluaran AI
• Hal ini hanya dapat dilakukan jika kita memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang dibangun secara mandiri, terlepas dari AI
• AI tidak seharusnya digunakan untuk segala hal

Stella menekankan, bagi siswa seharusnya AI digunakan sesuai kebutuhan. Bagi guru, AI dapat digunakan untuk membuat pengajaran lebih efisien dan lebih meyakinkan.

Dunia menghadapi lonjakan risiko konfrontasi geoekonomi seiring memanasnya persaingan antarnegara. Ambisi negara-negara mendominasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai semakin memperkuat rivalitas, mendorong penggunaan kebijakan ekonomi sebagai alat untuk menekan pesaing.

Laporan Risiko Global 2026 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) pada 14 Januari 2026 memberikan peringatan tegas bahwa konfrontasi geoekonomi kini menjadi risiko nomor satu yang paling ditakuti para pemimpin dunia.

Dari survei terhadap lebih dari 1.300 pemimpin pemerintahan, bisnis, dan akademisi, 18% responden menyebut konfrontasi geoekonomi sebagai risiko paling berpotensi memicu krisis global pada 2026. Posisinya naik dua tingkat dibandingkan 2025, dan menggeser konflik bersenjata antarnegara ke posisi kedua.

WEF mendefinisikan konfrontasi geoekonomi sebagai penggunaan alat-alat ekonomi, seperti sanksi, tarif, kontrol ekspor, dan pembatasan investasi, untuk mencapai tujuan geopolitik. Ini adalah peperangan di mana rantai pasokan dijadikan senjata, regulasi dirancang untuk melemahkan pesaing, dan akses ke teknologi dijadikan hak istimewa yang dikontrol negara.

"Itu adalah ketika alat kebijakan ekonomi pada dasarnya menjadi senjata daripada dasar kerja sama," kata Direktur Pelaksana Pertemuan Tahunan WEF Saadia Zahidi dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, pada Januari. WEF menyebut era saat ini sebagai ‘Age of Competition’, ketika konfrontasi menggantikan kolaborasi.

AI dinilai menjadi salah satu alasan konfrontasi geoekonomi. “Kenapa AI bisa menjadi risiko terbesar konfrontasi geoekonomi? Konfrontasi ini tidak terlepas dari upaya penguasaan terhadap seluruh ekosistem AI," ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Edwin Hidayat dalam acara diskusi IDE Katadata Future Forum 2026 bertajuk ‘Menuju Visi Kecerdasan Artifisial: Penguatan Tata Kelola AI’ di Jakarta, Rabu (15/4).

Edwin merujuk pada teori ‘lima lapisan kue’ yang diungkapkan oleh CEO Nvidia Jensen Huang sebagai berikut:

Lima lapisan AI (Nvidia)

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati juga menyampaikan, instrumen perdagangan dan teknologi saat ini dimanfaatkan negara-negara sebagai senjata strategis. Kondisi ini, kata dia, akan mendatangkan beberapa gejolak, utamanya seperti harga-harga komoditas penting.

Pada Oktober 2022 misalnya, BIS atau Bureau of Industry and Security Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan aturan komprehensif yang membatasi ekspor semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur terkait ke Cina.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat bahwa strategi AS dirancang secara bertingkat, yakni memblokir akses langsung ke cip canggih, menolak perangkat lunak (software) dan mesin yang dibutuhkan untuk mendesain dan memproduksi cip, kemudian menghalangi lokalisasi dengan mempersulit akses ke komponen penting pembuat mesin produksi cip.

Strategi AS mendapat ujian berat pada Januari 2025, ketika startup AI Cina DeepSeek merilis model R1 yang performanya setara dengan model akal imitasi populer Amerika Serikat, dan dilatih menggunakan cip yang belum sempat diblokir.

Brookings Institution menyebut DeepSeek sebagai ‘burung kenari di tambang batu bara’ yang memperingatkan bahwa ada batas seberapa jauh kontrol ekspor bisa menghambat inovasi Cina.

Tiongkok merespons bukan dengan inovasi semata, tetapi juga menggunakan dominasinya atas mineral kritis sebagai senjata balas. Pada 3 Desember 2024, Beijing mengumumkan larangan total ekspor galium, germanium, dan antimon ke AS, mineral vital untuk produksi cip generasi lanjut. Langkah ini dilakukan sehari setelah AS menambahkan 140 perusahaan Cina ke Entity List.

Menurut CSIS, Tiongkok menguasai 98% produksi galium primer dunia, monopoli yang memberi Beijing leverage nyata untuk menghentikan pasokan ke pasar hilir. Harga galium di Rotterdam melonjak lebih dari 150% setelah kontrol itu diterapkan.

Sumber: NFS, GAO, BIS, CSIS, White House, USTR, Carneige Endowment, Fortune, IEA, DLA Pipler, Atlantic Council (Claude, Katadata/Desy Setyowati)

Peneliti senior di Inisiatif Demokrasi dan Teknologi Mark Scott mengatakan, seiring dengan semakin sentralnya peran AI dalam prospek ekonomi suatu negara, para pembuat kebijakan nasional kemungkinan akan berupaya menerapkan kontrol yang lebih besar atas infrastruktur digital yang penting, mencakup daya komputasi, penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud), mikrocip, dan regulasi.

Bagi kekuatan digital terbesar di dunia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina, dorongan untuk mengendalikan infrastruktur ini kemungkinan akan berkembang menjadi pertempuran ‘tumpukan AI’, pendekatan yang semakin bertentangan tentang bagaimana infrastruktur digital inti yang memungkinkan kecerdasan buatan berfungsi di dalam dan luar negeri.

‘Rencana Aksi AI’ AS, yang diterbitkan pada Juli 2025, menjadikan kebijakan resmi pemerintah federal untuk mengekspor teknologi AI AS ke negara-negara pihak ketiga, termasuk melalui potensi dukungan pendanaan dari Departemen Perdagangan AS agar pemerintah lain dapat membeli produk dari perusahaan seperti Microsoft, OpenAI, dan Nvidia.

Komisi Eropa telah mengalokasikan miliaran euro untuk apa yang disebut gigafactory AI, atau infrastruktur komputasi berkinerja tinggi, dari Estonia hingga Spanyol. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok mendesak perusahaan-perusahaan lokal untuk meninggalkan pengetahuan AI Barat dan sebagai gantinya mengandalkan alternatif domestik dari perusahaan seperti Alibaba atau Huawei.

Selain itu, data yang merupakan ‘bahan baku AI’ kini menjadi aset strategis. Aliran data lintas-negara yang dulunya tampak rutin kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat atau pembatasan langsung di bawah panji ‘kedaulatan digital’.

WEF dalam artikel bertajuk ‘AI Geopolitics and Data in the Era of Technological Rivalry’ pada Juli 2025, menyebutkan pemerintah dari Uni Eropa hingga Cina menerapkan UU untuk menjaga data sensitif tetap berada di dalam negeri, memecah komputasi awan yang dulunya tanpa batas menjadi silo-silo nasional. Banyak negara khawatir bahwa mengizinkan data diproses di luar negeri dapat membuat mereka rentan terhadap pengawasan atau pengaruh asing, sehingga teknologi terjalin dengan keamanan nasional.

WEF memperingatkan bahwa persaingan antar-negara mendorong terciptanya fragmentasi ekosistem teknologi global, yakni AS dengan sekutunya, serta Cina dengan strategi Digital Silk Road-nya.

“Aturan dan institusi yang telah lama menopang stabilitas, kini terancam di era baru ketika perdagangan, keuangan, dan teknologi digunakan sebagai senjata pengaruh,” demikian dikutip dari laman resmi WEF. Hanya 6% responden yang percaya bahwa tatanan multilateral berbasis aturan yang selama ini ada akan bangkit kembali.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar dominasi teknologi, melainkan arah tatanan global ke depan. Ketika AI menjadi arena utama persaingan, konfrontasi geoekonomi berisiko semakin intens dan berkepanjangan.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah strategi saling membatasi ini benar-benar akan memperkuat posisi masing-masing negara, atau justru mempercepat fragmentasi global? Ketika AI dijadikan alat kekuatan dan kebijakan ekonomi berubah menjadi senjata, dunia berisiko terjebak dalam siklus konfrontasi tanpa akhir, skenario yang telah diingatkan oleh WEF.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan kondisi dunia saat ini membuat risiko global mengalami pergeseran. Sebelumnya, sektor yang menjadi risiko global terbesar adalah perubahan iklim, namun saat ini posisi tersebut berganti menjadi konfrontasi terkait geoekonomi.

“Hal ini tidak hanya didorong oleh instrumen ekonomi tetapi juga instrumen politik yang merupakan risiko global utama saat ini,” kata Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati dalam acara IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu (15/4).

Vivi menyebut instrumen perdagangan dan teknologi saat ini juga dimanfaatkan negara-negara sebagai senjata strategis. Dia menyebut kondisi ini akan mendatangkan beberapa gejolak, utamanya seperti harga energi dan akhirnya sampai pada terganggunya harga-harga komoditas penting seperti bahan baku pupuk.

Seperti yang diketahui, saat ini tengah berlangsung Perang Timur Tengah yang melibatkan antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel. Konflik yang meletus sejak akhir Februari ini telah menghambat pasokan energi dan beberapa komoditas lainnya ke seluruh dunia. Pasalnya, fasilitas energi dan rute vital bernama Selat Hormuz telah ditutup aksesnya saat perang berlangsung.

Dampak Negatif Konflik Geopolitik terhadap Ekonomi Indonesia

Lebih lanjut, Vivi mengatakan Indonesia juga merasakan dampak adanya perang ini. Dia menyebut konflik geopolitik ini berpotensi mengakibatkan banyak dampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia khususnya di 2026.

“Seperti kekhawatiran akan turunnya pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya Bapak Presiden (Prabowo Subianto) inginkan terus tumbuh serta kenaikan inflasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, perang ini juga pada nantinya berpeluang menurunkan cadangan devisa negara, kesempatan kerja, hingga meningkatkan angka kemiskinan.

Presiden Prabowo telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% pada 2029. Vivi menyebut di tengah kondisi global saat ini pemerintah perlu merancang arah pertumbuhan ekonomi dengan optimis namun tetap realistis.

Tahun ini Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,3% sementara pada 2027 mencapai 7,5%. “Angkanya memang lumayan tinggi sehingga kami perlu pikirkan berbagai sumber pertumbuhan baru,” ucapnya.

Perusahaan platform gim global Roblox mendorong keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak-anak di ruang digital. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menciptakan lingkungan online yang aman, sehat, dan inklusif bagi generasi muda.

Vice President of Civility and Partnerships Roblox, Tami Bhaumik menjelaskan peran orang tua tidak bisa tergantikan dalam membentuk perilaku anak saat berinteraksi di dunia maya. Untuk itu pendekatan terbaik bukan hanya pengawasan, tetapi juga edukasi.

“Tujuannya adalah memberdayakan orang tua dengan pengetahuan dan alat agar mereka percaya diri sebagai warga digital, mampu membimbing anak-anak mereka, dan mengajarkan cara tetap aman, tidak hanya di Roblox tetapi juga di dunia online secara umum,” ujar Tami dalam acara IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu (15/4).

Tami menjelaskan, Roblox sendiri mengembangkan pendekatan melalui empat pilar utama, salah satunya advokasi orang tua. Dalam program ini, perusahaan bekerja sama dengan pakar pengasuhan digital untuk meningkatkan literasi digital keluarga, termasuk dalam aspek kesehatan mental dan hubungan yang sehat dengan teknologi.

“Saya bekerja dengan seseorang, Dr. Elizabeth Malobado, seorang ahli pengasuhan digital. Tujuannya adalah memberdayakan orang tua dengan pengetahuan dan alat agar mereka percaya diri sebagai warga digital, mampu membimbing anak-anak mereka, dan mengajarkan cara tetap aman,” katanya.

Tami juga menyoroti pentingnya membangun kemampuan anak dalam menghadapi risiko digital secara mandiri. Ia mengibaratkan hal ini seperti mengajarkan anak menyeberang jalan.

“Ajarkan anak Anda cara menyeberang jalan, lihat ke dua arah, dengarkan, dan berhati-hati. Kita perlu membangun ‘otot’ yang sama bagi anak-anak di dunia digital,” katanya.

Selain itu, Roblox turut memperkuat sistem keamanan komunitas dengan menggandeng organisasi kesehatan mental global. Langkah ini bertujuan memastikan setiap fitur yang dikembangkan berbasis data dan mendukung kesejahteraan pengguna. Platform ini juga menyediakan akses ke layanan bantuan bagi pengguna yang membutuhkan dukungan.

“Kami dapat mendukung kesehatan mental anak-anak dan menyediakan jalur bantuan ketika mereka membutuhkannya, di mana pun mereka berada. Ini adalah sesuatu yang sangat kami banggakan,” terangnya.

Di sisi lain, Roblox mengembangkan desain pro-sosial dengan mengedukasi para pengembang untuk menciptakan pengalaman bermain yang mendorong interaksi positif dan meminimalkan perilaku toksik.

Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan perlunya perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi di era perubahan yang serba cepat ini. Ia pun memberi contoh tentang bisnis Nokia dan Blackberry.

Ia bercerita bahwa Nokia sempat menghadapi tantangan saat Blackberry muncul. “Dulu email harus di-input. Blackberry kemudian memperkenalkan push email. Dan semua saat itu sampai (mantan) Presiden AS Obama juga pakai Blackberry,” ujar Sandiaga dalam acara IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu (15/4). “Namun mereka gagal beradaptasi.”

Dikutip dari Historydraft, perjalanan bisnis Nokia bermula pada 1865 ketika perusahaan ini didirikan sebagai pabrik pulp dan kertas di Finlandia. Seiring waktu, Nokia melakukan diversifikasi ke berbagai sektor industri seperti karet dan kabel pada pertengahan abad ke-20, sebelum akhirnya masuk ke elektronik dan telekomunikasi pada 1980-an.

Perubahan besar terjadi saat Nokia mulai mengembangkan jaringan seluler dan memproduksi ponsel, yang kemudian membawanya menjadi produsen ponsel terbesar di dunia pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

Namun, memasuki era smartphone, Nokia kehilangan daya saing dan pada 2014 menjual bisnis ponselnya ke Microsoft. Sejak sekitar 2016, Nokia bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang berfokus pada infrastruktur jaringan telekomunikasi seperti 4G dan 5G, serta lisensi paten, menandai pergeseran dari bisnis konsumen ke bisnis teknologi berbasis jaringan.

Sementara itu, dikutip dari Mobile Phone Research, BlackBerry Limited berawal dari perusahaan bernama Research In Motion (RIM) pada 1990-an yang mengembangkan perangkat pager dua arah untuk komunikasi nirkabel. Pada 1999, perusahaan ini meluncurkan perangkat BlackBerry yang dikenal luas berkat fitur push email, yang kemudian menjadikannya simbol komunikasi bisnis dan profesional pada era 2000-an

BlackBerry mencapai puncak kejayaan sebagai pemain utama smartphone sebelum akhirnya kalah bersaing dengan iPhone dan HP berbasis Android pada awal 2010-an, akibat lambat beradaptasi dengan tren layar sentuh dan ekosistem aplikasi.

Sejak sekitar 2016, BlackBerry menghentikan produksi ponsel dan beralih fokus ke bisnis perangkat lunak, khususnya di bidang keamanan siber dan sistem otomotif, sebagai upaya bertahan di tengah perubahan industri teknologi.

Sandiaga Uno pun mengungkapkan pentingnya beradaptasi dan berinovasi. Ia mencontohkan Apple. “Mereka men-determine apa yang diinginkan oleh pasar. Bukan pasar yang mendikte produk apa yang mereka harus miliki,” ujar dia.

Menurut dia, perusahaan bisa bertahan hingga saat ini karena melakukan inovasi. Kemunduran suatu korporasi dimulai ketika memasuki zona nyaman dan tidak lagi melakukan inovasi, sehingga tak mampu bertahan.

“Kita lihat deretan Fortune 500 perusahaan besar itu, dalam 10 tahun daftarnya sudah berubah 50%,” kata dia.

Sandiaga menyebut untuk tetap mempertahankan posisi perusahaan, seorang pengusaha harus mempelajari tiga hal penting, yakni berinovasi, berani mengambil risiko, dan proaktif untuk kolaborasi.

Ia juga menyampaikan, hal yang menyebabkan mundurnya eksistensi perusahaan berasal dari rasa percaya diri yang terlalu besar. Perusahaan harus mampu membaca perilaku pasar. “Inovasi tak bisa lagi hanya menunggu waktu, tetapi kita harus melakukan inovasi meskipun hanya skala kecil,” katanya.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie mengkritik terkait wacana pembangunan pusat data atau data center di Bali. Menurutnya, rencana ini tidak didasari oleh perhitungan data yang akurat dan justru memicu masalah baru bagi masyarakat.

“Saya sering mendengar ‘ayo kita bangun data center di Bali’. Ini menurut saya berdasarkan data yang tidak masuk akal,” kata Stella dalam acara Innovation Data Economy (IDE) Katadata Future Forum 2026 di Jakarta, Rabu (15/4).

Ia menyampaikan, pusat data membutuhkan listrik yang sangat banyak. Oleh karena itu, data center semestinya tidak dibangun di wilayah kota besar atau dekat dengan perumahan.

“Jadi sebaiknya membangun data center itu di tempat yang tidak yang jauh dari kota besar. Kenapa mungkin di Indonesia kita tidak berpikiran seperti itu? Sebab, kita berpikiran kalau jauh dari kota besar itu nggak ada listrik. Nah ini dia dilema yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, data center membutuhkan listrik yang stabil, murah, dan idealnya merupakan energi terbarukan. Namun Indonesia belum memiliki modal itu.

“Jadi kalau kita bilang bahwa kita ingin membangun data center untuk membangun perekonomian, kita harus membangun listrik dulu, sumber energinya,” kata Stella.

Ia menambahkan, pada dasarnya pusat data juga berpotensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencontohkan Malaysia rela mengeluarkan investasi US$ 15 miliar atau Rp 257,02 triliun (kurs Rp 17.135 per dolar AS).

Sementara itu, Stella mengatakan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB di Amerika Serikat pada 2025 juga didorong oleh pembangunan pusat data.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan YouTube dan Roblox belum mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Roblox buka suara terkait hal ini.

Vice President of Civility and Partnerships Roblox Tami Bhaumik menegaskan, perusahaan menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai prioritas utama, sekaligus terus memperkuat perlindungan anak melalui inovasi teknologi dan keterlibatan orang tua.

“Kami sangat berfokus untuk menghormati hukum dan norma budaya di setiap negara tempat kami beroperasi. Kami bekerja sama dengan Komdigi dan menghormati regulasi pemerintah,” ujar Tami dalam acara IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu (15/4).

Ia menyampaikan Roblox tengah menjalin koordinasi intensif dengan Komdigi untuk memastikan seluruh ketentuan dalam PP Tunas dapat dipenuhi. Ia memastikan perusahaan melihat regulasi ini sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan di Indonesia, Roblox telah meluncurkan fitur Roblox Kids Accountdan Roblox Select Accounts. Salah satu yang diterapkan yakni pembatasan komunikasi bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

“Kami baru saja mengumumkan fitur Roblox Kids Account serta Roblox Select Accounts. Secara khusus untuk Indonesia, kami menetapkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun tidak dapat melakukan chat kecuali telah mendapatkan persetujuan orang tua yang terverifikasi,” jelas Tami.

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Dengan sistem verifikasi, orang tua memiliki kendali lebih besar terhadap siapa saja yang dapat berinteraksi dengan anak mereka di platform.

Tami mengungkapkan bahwa keamanan (safety) telah menjadi fondasi utama Roblox sejak awal berdiri lebih dari 20 tahun lalu. Namun, perusahaan kini melangkah lebih jauh melalui inisiatif yang disebut Civility Initiative.

Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada perlindungan teknis, tetapi juga pada edukasi pengguna, khususnya orang tua, agar mampu membimbing anak-anak dalam berinteraksi di dunia digital.

“Ada kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana bernavigasi secara aman di dunia online, tidak hanya di Roblox, tetapi secara umum,” ujarnya.

Andalkan AI untuk Cegah Risiko Sejak Dini

Dalam menjawab tantangan keamanan digital, Roblox juga mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Tami menjelaskan bahwa AI kini memungkinkan platform untuk memantau aktivitas secara menyeluruh dan mendeteksi potensi pelanggaran sebelum terjadi.

Dia menjelaskan, dengan teknologi tersebut Roblox dapat memahami perilaku avatar dalam suatu pengalaman digital, menganalisis aset dan interaksi di dalam platform hingga mendeteksi percakapan yang tidak pantas secara real-time.

“Kami akan terus berinvestasi di bidang ini. Dari sisi keamanan, kami yakin sistem akan terus menjadi semakin kuat dan lebih baik kedepannya

Di sisi lain, Roblox juga berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan pengguna. Roblox menerapkan sistem klasifikasi konten berbasis usia.

Anak-anak yang lebih muda hanya dapat mengakses konten dengan tingkat ringan, sementara pengguna usia 13–15 tahun dapat mengakses konten dengan tingkat moderat.

Selain itu, pembatasan komunikasi tanpa persetujuan orang tua menjadi instrumen penting untuk memastikan interaksi tetap aman.

“Penting untuk ditekankan bahwa tidak ada fitur komunikasi untuk anak di bawah 16 tahun tanpa persetujuan orang tua yang terverifikasi. Orang tua tentu tidak akan memberikan izin jika mereka tidak mengenal pihak yang berinteraksi dengan anak mereka,” katanya.

Danantara mendorong transformasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada penguatan enam sektor industri prioritas. Teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning diharapkan bisa diimplementasikan pada setiap industri prioritas ini.

Managing Director Strategic Technology Initiatives Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Ricardo Irwan Rei menegaskan bahwa untuk mendorong realisasi transformasi itu, instansi menekankan pentingnya kolaborasi luas, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional. Sinergi menjadi kunci untuk mempercepat perubahan.

“Nggak mungkin kami bekerja sendirian. Ya sama seperti orkestrasi besar, selama ini kecenderungannya kami ‘bernyanyi’ sendiri-sendiri. Kita jago tetapi terkadang lupa bahwa dalam proses bekerja itu juga ada pihak lain yang sebenarnya bisa diajak bersama-sama untuk saling memperkuat,” kata Irwan dalam acara Innovation Data Economy (IDE) Katadata Future Forum 2026 di Jakarta, Rabu (15/4).

Enam sektor prioritas yang dimaksud yakni, pertama, energi terbarukan. Kedua, pertanian, pangan, dan kesehatan.

“Bagaimana meningkatkan produksi pertanian dua sampai tiga kali lipat. Begitu juga memperkuat industri farmasi,” ujar dia.

Ketiga, advanced materials, semikonduktor dan sebagainya. Keempat, pertahanan. Kelima, telekomunikasi dan konektivitas. Terakhir, financial technology alias fintech.

Irwan menambahkan, teknologi AI dan machine learning bisa diimplementasikan pada setiap industri prioritas tersebut. “Di mana letak AI dan machine learning-nya? Itu across industry,” Irwan menambahkan. “Intinya, kami satu keluarga di Indonesia, kami punya BUMN yang diharapkan diperkuat dan bagaimana teknologi bisa membantu. Jadi sinerginya perlu kami perkuat.”

PT PLN (Persero) menyatakan pencapaian target 76% energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 tidak hanya bergantung pada pembangunan kapasitas, tetapi juga pada penerapan tiga prinsip utama dalam sistem ketenagalistrikan.

Executive Vice President PLN, Didik Fauzi Dakhlan, mengatakan ketiga prinsip tersebut adalah keterjangkauan biaya (affordability), keandalan dan keamanan sistem (secure), serta kesiapan operasional yang berkelanjutan (reliable dan incremental ready).

“Dari total rencana penambahan 69,5 gigawatt dalam RUPTL, sebanyak 76% berasal dari energi baru terbarukan. Untuk mewujudkannya, kami harus memastikan bahwa sistem listrik tetap murah, aman, dan siap memenuhi kebutuhan yang terus bertambah,” ujar Didik dalam acara sesi panel "Greetech for Tomorrow" di IDE Katadata Future Forum 2026, di Jakarta, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan, PLN juga melakukan standarisasi dalam proses eksekusi proyek serta memperkuat fungsi pengawasan melalui project management office. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target RUPTL yang dinilai sebagai yang paling hijau sepanjang sejarah.

Namun, Didik menyatakan tantangan tidak hanya datang dari sisi pembangunan pembangkit. Karakteristik energi terbarukan yang berbeda dengan energi fosil menjadi faktor penting yang harus diantisipasi.

“Energi terbarukan seperti surya tidak selalu tersedia setiap saat. Karena itu, dibutuhkan teknologi tambahan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan konsumsi listrik,” jelasnya.

Di sisi lain, lokasi sumber EBT yang umumnya jauh dari pusat permintaan listrik juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, PLN akan membangun jaringan transmisi dalam skala besar guna memastikan distribusi energi berjalan optimal.

Menurut Didik, keberhasilan mencapai target EBT ini akan sangat bergantung pada kemampuan PLN dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, keandalan sistem, dan keberlanjutan lingkungan.

“Ini bukan hanya soal menambah kapasitas, tetapi bagaimana memastikan listrik tetap terjangkau, andal, dan ramah lingkungan secara bersamaan,” ujarnya.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyoroti adanya kesenjangan kecerdasan buatan (AI) Indonesia dengan negara lain. Stella mengatakan perlu tiga hal agar RI bisa menngejar kesenjangan tersebut.

Dia mengatakan, kesenjangan tersebut berasal dari kurangnya pengetahuan akan AI, investasi di bidang kecerdasan buatan, serta dukungan infrastruktur.

"Kuncinya ada tiga itu," kata Stella dalam pidatonya di acara Katadata IDE Future Forum 2026 di Jakarta, Rabu (15/4).

Stella mengatakan, untuk mengejar kesenjangan dalam bidang pengetahuan, RI harus memilih keahlian yang berbeda dalam kaitannya dengan negara-negara lain.

Ia mencontohkan, Cina sangat fokus mengembangkan AI untuk mobilitas dan otomasi. Sedangkan Amerika Serikat fokus pada AI bidang media sosial hingga penjualan.

Dia lalu menyinggung kecerdasan buatan di bidang keanekaragaman hayati sebagai potensi yang bisa digarap Indonesia. "Tidak bisa membuat pengetahuan yang sama di setiap bidang, harus ada spesialisasinya," katanya.

Hal kedua yang perlu dikejar Indonesia adalah investasi di bidang pengetahuan AI. Stella menyebut negara-negara tetangga RI telah berinvestasi AI dengan nilai besar.

Dia mencontohkan, Malaysia berinvestasi US$ 15 miliar untuk AI. Sedangkan Singapura menggelontorkan dana US$ 9 miliar untuk pengembangan kecerdasan buatan.

Stella mengatakan, peran swasta dalam investasi AI sangat besar. Oleh sebab itu, Kemdiktisaintek mengajak swasta untuk menggelontorkan dana riset AI.

Stella mengatakan kementeriannya juga menyiapkan cara agar dana bisa mengalir ke investasi dalam kecerdasan buatan.

"Kami memiliki Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, khusus bermitra dengan swasta. Mereka akan belanja permasalahan dengan swasta," katanya.

Ketiga, adalah menyiapkan infrastruktur pendukung pengembangan AI. Stella kembali mengajak swasta untuk membangun data center atau pusat data sebagai penopang pengembangan kecerdasan buatan.

Meski demikian, dia juga mengakui bahwa setiap pusat data memerlukan pasokan listrik yang memadai. Stella juga menyarankan pemmbangunan data center berada di lokasi yang jauh dari pemukiman dan perkotaan.

"Kita galakkan lagi kedaulatan untuk menjaga data dengan aman," katanya.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menegaskan komitmennya untuk menjadikan teknologi sebagai pilar utama transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak sekadar mengejar profitabilitas, Danantara kini memprioritaskan adopsi teknologi maju, khususnya kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk memperkuat daya saing ekosistem pelat merah di kancah global.

Managing Director Strategic Technology Initiatives BPI Danantara Ricardo Irwan Rei mengungkapkan bahwa mandat Danantara melampaui sekadar pengelolaan aset. Menurutnya, setiap investasi yang dikucurkan harus mampu menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan melalui transformasi teknologi.

“Dari sisi teknologi inovasi, tentu kami berfokus pada teknologi yang strategis. Jadi AI, bioengineering, apa pun ya yang memang memiliki impact yang besar,” kata Irwan dalam acara Innovation Data Economy (IDE) Katadata Future Forum 2026 di Jakarta, Rabu (15/4).

Ia mengatakan Danantara selalu memperhatikan machine learning, advanced tech, dan sebagainya jika berkaitan dengan pemanfaatan AI. Begitu juga dengan percepatan adopsi teknologi baru hingga layak untuk dikomersialisasikan.

“Ini bagaimana kami memperkuat kolaborasi dengan institusi riset dan sebagainya. Bagaimana caranya teknologi itu bisa kami adopsi untuk penguatan kinerja BUMN?” ujarnya.

Danantara juga memperhatikan bagaimana proses transformasi yang ada bisa menciptakan lapangan kerja sekaligus knowledge transfer. Ia menegaskan, setiap proyek dirancang untuk memberdayakan ekonomi sekitar serta meningkatkan kapasitas dan daya saing nasional.

Namun ia mengatakan semua transformasi digital itu membutuhkan waktu. “Ini marathon, nggak bisa besok. Jadi ini strategi jangka panjang. Ya walaupun harapan kami, kalau bisa tercapainya kondisi ideal itu sesegera mungkin,” kata Irwan.

Danantara juga memiliki pimpinan yang khusus menangani technology office untuk memperkuat kapabilitas dan kinerja ekosistem BUMN. Posisi ini dibentuk agar Danantara tidak hanya menghasilkan kinerja namun juga kapabilitasnya.

“Ini guna menjunjung impact atau outcome yang diharapkan itu adalah pertumbuhan ekonomi serta menguatkan daya saing Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kunci utamanya adalah berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penguatan inovasi dan adopsi teknologi maju mulai dari AI, bioengineering, satelit, laser, dan lainnya yang diharapkan bisa membantu meningkatkan daya saing.

Danantara tengah mengawal proyek hilirisasi lintas sektor dengan nilai investasi total mencapai US$ 27 miliar atau setara Rp 462,64 triliun (kurs Rp 17.135 per dolar AS). Proyek hilirisasi ini ada di sektor mineral, energi, dan pangan.

Iwan mengatakan nantinya juga akan dilanjutkan juga dengan 14 proyek lain. “Ini total investasinya sekitar US$ 19 miliar (Rp 325,56 triliun). Semuanya (penggunaan teknologi) tentu kembali untuk mencapai tujuan itu,” kata Irwan.