REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri baja nasional kembali kehilangan pemainnya setelah satu perusahaan menghentikan operasional akibat tekanan baja impor murah. Persaingan harga yang tidak seimbang membuat produsen domestik semakin sulit bertahan di tengah kelebihan pasokan global.

PT Krakatau Osaka Steel (KOS) resmi menghentikan produksi pada akhir April 2026 dan akan menutup seluruh kegiatan usaha pada Juni 2026 setelah kinerja bisnis terus tertekan dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan industri terjadi ketika pasar baja konstruksi domestik melemah, sementara produk impor berharga lebih murah semakin mendominasi pasar. Produsen baja global memiliki keunggulan skala produksi dan efisiensi biaya sehingga mampu menawarkan harga jauh lebih kompetitif dibandingkan produsen dalam negeri.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penutupan KOS mencerminkan persoalan struktural industri baja nasional. “Krakatau Osaka Steel (KOS) sebetulnya korban kedua. Sebelumnya, Oktober 2025, pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo yang beroperasi di Surabaya juga tutup,” kata Bhima, Rabu (6/5/2026).

Menurut Bhima, banjir impor baja murah dari China membuat persaingan harga menjadi tidak seimbang. Utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya sekitar 52 persen, jauh dari level ideal sekitar 80 persen.

“Produksi baja China dalam setahun sekitar 1 miliar ton. Bayangkan, 2 persen saja diekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia. Nah, ini kan persaingan yang tidak fair mengingat harga baja China yang lebih murah,” ujar Bhima.

Ia mendorong pemerintah mempercepat kebijakan antidumping dari hulu hingga hilir.

Temuan Komite Anti Dumping Indonesia mengenai praktik dumping baja China dengan selisih harga 5,9 persen hingga 55,6 persen lebih murah dinilai menjadi dasar penguatan perlindungan industri domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (KRAS) menyebut salah satu proyek hilirisasi strategis yang diinisiasi Danantara untuk produk besi dan baja akan segera groundbreaking tahun ini. Keputusan ini memicu mundurnya proyek bersama investor China.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio KRAS Hernowo mengatakan perusahaan awalnya telah berencana untuk menggandeng China sebagai investor karena KRAS tidak memiliki kemampuan finansial yang baik beberapa waktu lalu.

"Ini pertimbangannya sekarang beda. Danantara mau masuk. Kalau Danantara masuk kan enggak, enggak perlu yang lain, paling partnership bolehlah. Tapi kontrolnya kan di Indonesia," kata Hernowo saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Untuk itu, proyek hilirisasi KRAS akan didukung Danantara dan menjadi investasi prioritas saat ini. Namun, pihaknya tetap mendukung jika China ikut bergabung menjadi partner dari segi teknologi.

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) dan raksasa baja asal China, Delong Steel Group, diketahui sempat menjajaki kerja sama pembangunan pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun yang akan menempati lahan seluas 500 hektare di Kawasan Industri Cilegon, Banten.

Investasi Delong Steel Group, yang merupakan produsen baja peringkat ke-11 dunia ini, tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi tetapi juga membawa transfer teknologi melalui pengembangan konsep green steel.

"Ya China mungkin jadi di belakang. Kemarin Chinanya di depan sekarang Chinanya harus di belakang. Tergantung nanti kan partner selection, kerjasama sama teknologi mungkin dari China atau dari Korea seperti yang hari ini tapi mereka tidak akan menjadi majority. Tidak, tidak nyetir," tuturnya.

Adapun, dia menerangkan proyek pabrik hulu besi dan baja ini merupakan bagian dari hilirisasi tambang berupa iron ore dan iron sand untuk diolah menjadi carbon steel

"Ini pemerintah lagi punya agenda hilirisasi dua-duanya ini, dan kita dikasih mandat dua itu Krakatau Steel. Ya, dan tahun ini ground-breaking-nya," imbuhnya.

Sebagai informasi, Badan pengelola investasi Danantara Indonesia menjadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun akan berlangsung pada Maret 2026.

COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan pengembangan kapasitas di sektor hulu ini menjadi prioritas utama guna mengikis dominasi baja impor yang selama ini menguasai pasar domestik.

“Pengembangan kapasitas pabrik baja di sisi upstream akan segera kami lakukan, yang ditandai dengan groundbreaking pada bulan depan dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun,” ujarnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengelola investasi Danantara Indonesia menjadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun akan berlangsung pada Maret 2026.

COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan pengembangan kapasitas di sektor hulu ini menjadi prioritas utama guna mengikis dominasi baja impor yang selama ini menguasai pasar domestik.

“Pengembangan kapasitas pabrik baja di sisi upstream akan segera kami lakukan, yang ditandai dengan groundbreaking pada bulan depan dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun,” ujarnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (4/2/2026).

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) dan raksasa baja asal China, Delong Steel Group, diketahui sempat menjajaki kerja sama pembangunan pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun yang akan menempati lahan seluas 500 hektare di Kawasan Industri Cilegon, Banten.

Investasi Delong Steel Group, yang merupakan produsen baja peringkat ke-11 dunia ini, tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi tetapi juga membawa transfer teknologi melalui pengembangan konsep green steel.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan sebelumnya menyatakan bahwa penyediaan lahan melalui PT Krakatau Sarana Infrastruktur merupakan langkah untuk menjadikan Cilegon sebagai barometer industri baja di Asia Tenggara, sekaligus mengoptimalkan aset produktif perseroan.

“Kolaborasi dengan Delong Steel tidak hanya akan mengoptimalkan aset lahan yang kami miliki, tetapi juga membawa transfer teknologi dan pengetahuan yang sangat berharga," ujar Akbar pada pertengahan tahun lalu.

Manajemen Delong Steel Group menilai Cilegon merupakan lokasi strategis untuk dikembangkan menjadi hub industri baja baru karena memiliki fasilitas yang mapan dan mendukung pengembangan pabrik baja berskala besar.

“Delong Steel tengah melakukan kajian mendalam dan melihat Cilegon, khususnya kawasan industri yang dikelola Krakatau Steel, sebagai lokasi yang sangat strategis dan telah memiliki fasilitas yang mapan,” kata manajemen.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sederet tantangan yang menjadi biang kerok tekanan terhadap industri baja nasional, mulai dari membanjirnya produk impor murah hingga ketertinggalan teknologi pabrik dalam negeri.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, banjir produk baja impor murah menyebabkan produksi nasional tidak optimal terserap untuk konsumsi domestik.

Berdasarkan data World Steel Association, produksi baja kasar dunia pada 2025 mencapai 1,849 miliar ton. China masih menjadi produsen terbesar dengan porsi 51,9% atau sekitar 960,8 juta ton, disusul India sebesar 164,9 juta ton atau 8,9%.

“Kita di Indonesia menempati peringkat ke-13 di mana produksi pada tahun 2025 baja kasar sebesar 19 juta ton atau meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 18,6 juta ton,” ujar Faisol dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Di dalam negeri, struktur konsumsi baja masih didominasi sektor konstruksi yang menyerap 77,1% dari total konsumsi nasional. Sektor otomotif menyusul dengan kontribusi 11,6% dan peralatan rumah tangga 3,3%.

Kondisi ini membuat permintaan baja sangat bergantung pada laju pembangunan infrastruktur dan properti.

“Sebagian besar produsen baja nasional masih berfokus pada kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur. Padahal sektor-sektor lain seperti otomotif, perkapalan, alat berat, dan rumah tangga juga makin lama makin berkembang dan membutuhkan baja nasional kita sebagai bahan baku,” ujarnya.

Tantangan lain datang dari sisi hulu produksi. Banyak fasilitas produksi baja nasional yang telah berumur, dengan teknologi yang relatif tertinggal dan belum sepenuhnya ramah lingkungan.

Hal tersebut berdampak pada kualitas produk serta tingginya biaya produksi sehingga semakin menyulitkan produsen dalam bersaing dengan baja impor dari sisi harga maupun mutu.

Industri baja juga menghadapi beban biaya energi dan logistik yang relatif tinggi di dalam negeri. Pada saat yang sama, harga baja impor yang murah di pasar domestik menambah tekanan terhadap produk baja nasional dan menekan margin pelaku industri.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah penyelamatan industri baja nasional. Upaya tersebut antara lain melalui perlindungan dari praktik perdagangan tidak adil, percepatan adopsi teknologi ramah lingkungan, penerapan SNI wajib untuk baja hilir, serta penguatan investasi di sektor hulu baja kasar.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) menilai efisiensi anggaran pemerintah, khususnya untuk proyek infrastruktur menjadi salah satu faktor penurunan permintaan baja nasional.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan proyek infrastruktur selama ini merupakan salah satu motor utama konsumsi baja, sehingga pengurangan atau penundaan proyek berpengaruh pada penurunan permintaan.

“Kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur, berdampak langsung terhadap permintaan baja nasional,” kata Harry kepada Bisnis, Sabtu (31/1/2026).

Apalagi, dia menyebut saat ini sektor konstruksi dan infrastruktur masih menjadi penyerap terbesar produk besi dan baja, terutama untuk baja struktural, baja tulangan (rebar), serta produk baja berdimensi besar seperti baja profil dan pelat baja yang digunakan pada proyek-proyek infrastruktur.

“Namun, dengan berkurangnya proyek pemerintah, tekanan terhadap permintaan di sektor ini menjadi makin terasa dan pasar cenderung melemah,” terangnya.

Di sisi lain, pelemahan pasar industri baja nasional juga tak lain karena pelemahan pasar baja domestik, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta masuknya produk baja impor dengan harga murah.

Alhasil, sederet tantangan tersebut menyebabkan tingkat utilisasi pabrik berada pada level rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang.

“Kondisi ini berdampak pada melemahnya daya saing industri baja nasional, terganggunyakeberlanjutan investasi, stabilitas operasional perusahaan, serta meningkatnya risiko PHK,” tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terukur untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran pasokan bagi industri hilir.

Utamanya, upaya untuk menutup celah impor yang berpotensi menggerus pasar domestik, sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku dan produk baja tetap terpenuhi.

Harry juga menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi langkah perbaikan industri, yaitu penerapan perizinan impor berbasis pada ketersediaan dan kapasitas produksi dalam negeri.

“Sehingga impor hanya dibuka untuk produk yang belum atau belum mencukupi diproduksi di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, untuk produk yang telah tersedia secara memadai di dalam negeri, izin impor disebut perlu dibatasi melalui pengaturan kuota atau spesifikasi tertentu, disertai kewajiban pemenuhan SNI serta pengawasan yang lebih ketat melalui verifikasi teknis dan sistem ketertelusuran (traceability).

Kekhawatiran mengenai penurunan permintaan baja nasional kembali mengemuka menyusul kabar hengkangnya mitra usaha patungan Osaka Steel Ltd dengan PT Krakatau Steel (Persero), PT Krakatau Osaka Steel.

Untuk diketahui, Osaka Steel mengumumkan penghentian operasi Krakatau Osaka Steel (KOS) lantaran terus mengalami kerugian sejak 2022, meski sempat mencatatkan laba pada 2021.

Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara signifikan mengurangi anggaran infrastruktur pada awal 2025. Efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan permintaan baja turun tajam.

"Akibatnya, volume penjualan mengalami penurunan signifikan dan di tengah meningkatnya persaingan, margin keuntungan pun menyusut.Kondisi ini menyebabkan FCF [free cash flow] struktural terus berada pada posisi negatif sehingga kami melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kelangsungan usaha KOS," ujar Direktur Utama dan Presiden Osaka Steel Junichi Tani dalam pengumuman resmi.

Tani mengatakan, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui kelanjutan usaha KOS. Oleh karena itu, Osaka Steel telah memutuskan untuk menarik diri dari operasional bisnis di Indonesia dan menghentikan kegiatan usaha KOS.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) menyebut gelombang penutupan operasional pabrik baja telah terlihat sejak tahun lalu. Awal tahun ini, usaha patungan Osaka Steel Ltd. dengan PT Krakatau Steel (Persero), PT Krakatau Osaka Steel juga tak bisa bertahan.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan fenomena yang dialami KOS bukan kasus yang berdiri sendiri. Pasalnya, beberapa perusahaan baja nasional juga menghadapi tekanan yang relatif serupa.

“Salah satu contohnya adalah PT Ispat Indo, yang memiliki kapasitas produksi sekitar 700.000 ton per tahun dan menyerap kurang lebih 700 tenaga kerja, yang secara resmi menghentikan operasional pabriknya pada 25 Agustus 2025,” kata Harry kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Dia menerangkan bahwa penyebab kondisi ini tak lain karena pelemahan pasar baja domestik, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta masuknya produk baja impor dengan harga murah.

Alhasil, sederet tantangan tersebut menyebabkan tingkat utilisasi pabrik berada pada level rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang.

“Kondisi ini berdampak pada melemahnya daya saing industri baja nasional, terganggunya

keberlanjutan investasi, stabilitas operasional perusahaan, serta meningkatnya risiko PHK,” tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terukur untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran pasokan bagi industri hilir.

Utamanya, upaya untuk menutup celah impor yang berpotensi menggerus pasar domestik, sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku dan produk baja tetap terpenuhi.

Harry juga menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi langkah perbaikan industri, yaitu penerapan perizinan impor berbasis pada ketersediaan dan kapasitas produksi dalam negeri.

“Sehingga impor hanya dibuka untuk produk yang belum atau belum mencukupi diproduksi di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, untuk produk yang telah tersedia secara memadai di dalam negeri, izin impor disebut perlu dibatasi melalui pengaturan kuota atau spesifikasi tertentu, disertai kewajiban pemenuhan SNI serta pengawasan yang lebih ketat melalui verifikasi teknis dan sistem ketertelusuran (traceability).

“Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, menjaga keberlanjutan industri baja nasional, serta tetap mendukung kebutuhan sektor pengguna baja,” jelasnya.

Untuk diketahui, Osaka Steel mengumumkan penghentian operasi Krakatau Osaka Steel (KOS) lantaran terus mengalami kerugian sejak 2022, meski sempat mencatatkan laba pada 2021.

Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara signifikan mengurangi anggaran infrastruktur pada awal 2025. Efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan permintaan baja turun tajam.

"Akibatnya, volume penjualan mengalami penurunan signifikan dan di tengah meningkatnya persaingan, margin keuntungan pun menyusut. Kondisi ini menyebabkan FCF [free cash flow] struktural terus berada pada posisi negatif sehingga kami melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kelangsungan usaha KOS," ujar Direktur Utama dan Presiden Osaka Steel Junichi Tani dalam pengumuman resmi.

Tani mengatakan, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui kelanjutan usaha KOS. Oleh karena itu, Osaka Steel telah memutuskan untuk menarik diri dari bisnis di Indonesia dan menghentikan kegiatan usaha KOS.

Sementara itu, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) memastikan mundurnya Osaka Steel Co., Ltd dari operasional anak perusahaan tekonsolidasinya di Indonesia, PT Krakatau Osaka Steel, tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja usaha perusahaan keseluruhan.

Corporate Secretary (Corsec) Fedaus mengatakan KRAS hanya memegang saham minoritas atau sebesar 14% dari perusahaan patungan tersebut, sedangkan 86% saham dimiliki oleh Osaka Steel sendiri.

"Jadi kami tidak merasa sedemikian terdampak yang signifikan terhadap kinerjanya KRAS karena kita kan hanya sebagian kecil," kata Fedaus saat dihubungi Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Krakatau Osaka Steel (KOS) merupakan perusahaan patungan Osaka Steel dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) yang beroperasi komersial sejak 2017. Adapun, perusahaan tersebut KOS memasok baja profil kecil hingga menengah serta baja tulangan, terutama ke pasar domestik.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masif di industri baja.

Purbaya mengungkapkan kementeriannya telah mendeteksi 40 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik culas tersebut, dan tindakan tegas akan segera diambil dalam waktu dekat. "Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi incaran ini tidak hanya berasal dari satu negara. Selain perusahaan asal China, terdapat juga perusahaan lokal Indonesia yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Menkeu mencium adanya kejanggalan dalam pengawasan internal, mengingat skala perusahaan-perusahaan tersebut cukup besar dan seharusnya mudah terpantau.

"Itu bukan campur-campur. Ada yang China, ada yang Indonesia juga. Nah, itu teka-teki saya juga. Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang melihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," tegasnya.

Praktik penggelapan ini disinyalir melibatkan modus yang sangat terencana. Sebelumnya, pada pekan lalu, Purbaya membeberkan bahwa perusahaan-perusahaan ini bahkan melakukan aksi "pembelian KTP" masyarakat untuk memalsukan jumlah karyawan dan data administratif lainnya guna menghindari kewajiban PPN.

Potensi kerugian negara dari praktik ini sangat fantastis. Dari satu perusahaan baja saja, potensi pendapatan pajak yang hilang diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun. "Potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan pekan lalu.

Meskipun identitas perusahaan sudah dikantongi, Purbaya mengaku sedang menunggu momen yang paling tepat untuk melakukan tindakan penggerebekan secara serentak guna memastikan efektivitas penindakan hukum dan pemulihan kerugian negara. "Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," tegasnya.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya besar Kementerian Keuangan untuk membersihkan institusi dari oknum yang "bermain" sekaligus memastikan penerimaan negara dari sektor industri strategis seperti baja tetap optimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Serbuan produk baja impor murah membuat industri dalam negeri kian tertekan. Pelaku usaha pun mendorong pemerintah untuk memperkuat tindakan pengamanan perdagangan dan mengetatkan aturan impor.

The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) mengungkapkan terdapat berbagai modus yang digunakan para importir untuk mengakali proses importasi baja.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, salah satu modus yang paling banyak ditemukan adalah pengalihan kode harmonized system (HS) atau circumvention untuk menghindari bea masuk.

“Sejumlah modus masih banyak digunakan importir dalam memasukkan produk besi dan baja, terutama melalui pengalihan kode HS dan masuknya produk non-SNI,” kata Harry kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Pengalihan kode HS umumnya dilakukan dengan mengubah klasifikasi baja karbon menjadi baja paduan. Caranya dengan menambahkan unsur paduan dalam jumlah sangat kecil, seperti 0,0008% boron atau 0,3% kromium, agar produk tersebut terklasifikasi sebagai baja paduan dan terbebas dari bea masuk yang lebih tinggi.

“Padahal, produk tersebut digunakan untuk fungsi yang sama dengan baja karbon,” imbuhnya.

Menurut dia, praktik ini memicu lonjakan impor baja paduan, menekan tingkat utilisasi pabrik dalam negeri, serta mengurangi penerimaan negara, terlebih sebagian negara pemasok juga memberikan rebate ekspor yang membuat harga impor semakin murah.

Selain circumvention, IISIA juga masih menemukan peredaran produk baja impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya pada baja lapis seperti BjLS. Hasil pengujian menunjukkan ketebalan base metal hanya 0,16–0,18 milimeter, sementara SNI mensyaratkan ketebalan minimal 0,20 milimeter.

“Produk semacam ini membahayakan keselamatan konsumen dan merugikan produsen lokal yang patuh standar,” ujar Harry.

Dia pun menilai, pasar domestik menjadi terdistorsi karena dibanjiri barang murah dengan kualitas rendah yang menyingkirkan produk dalam negeri.

Modus lain yang dinilai kian marak adalah pemanfaatan pos tarif HS 7308 (struktur dan komponen struktur baja) serta HS 9406 (prefabricated buildings). Melalui klasifikasi tersebut, komponen baja dimasukkan secara borongan dalam bentuk paket proyek atau unit bangunan jadi.

Dengan dikategorikan sebagai barang struktural atau bangunan prefabrikasi, komponen baja bernilai besar berpotensi menghindari bea masuk yang lebih tinggi sekaligus luput dari pengawasan teknis SNI. Pola ini dinilai menggerus pangsa pasar industri domestik, terutama di segmen konstruksi dan fabrikasi.

Menghadapi kondisi tersebut, IISIA mendorong optimalisasi instrumen tariff barrier melalui mekanisme trade remedies seperti antidumping, antisubsidi, dan safeguard.

“Instrumen ini perlu diterapkan secara lebih cepat dan responsif agar industri nasional tidak menanggung kerugian berkepanjangan akibat lonjakan impor yang tidak wajar,” tuturnya.

Di sisi lain, penguatan non-tariff barrier juga dinilai krusial, khususnya melalui optimalisasi penerapan SNI wajib bagi produk besi dan baja impor. IISIA menegaskan, hanya produk yang memenuhi standar mutu dan keselamatan yang seharusnya diizinkan masuk ke pasar domestik.

Lebih lanjut, IISIA berpandangan bahwa produk besi dan baja yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri seharusnya tidak lagi diimpor. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah banjir impor, menjaga keseimbangan pasar domestik, serta melindungi keberlangsungan dan daya saing industri baja nasional.

Temuan BPK

Keluhan para pengusaha tersebut pun diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan terbarunya, yakni Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025, BPK mengungkap simpul-simpul kejanggalan dalam tata niaga impor yang memicu potensi kebocoran dalam proses importasi sejumlah komoditas.

Salah satu temuan yang menarik antara lain, ketidaksinkronan data antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi pemicu banjir impor besi, baja dan produk turunannya ke Indonesia.

Ada dugaan akibat data tidak sinkron, terjadi ‘kebocoran’ importasi barang sebesar 83,61 ribu metrik ton dengan nilai Rp894,94 miliar.

Laporan terbaru BPK yang didasarkan pemeriksaan terhadap perizinan berusaha di bidang impor tahun 2023-semester I/2024, menemukan dua persetujuan impor komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak sesuai dengan pertimbangan teknis alias pertek dari Kementerian Perindustrian alias Kemenperin.

Sekadar catatan pertek selama ini menjadi acuan atau pertimbangan untuk menentukan besaran kuota importasi barang. Pertimbangan teknis ini diperlukan guna melihat sejauh mana urgensi dari proses importasi, termasuk penilaian apakah ada atau tidaknya implikasi negatif importasi tersebut terhadap industri eksisting di Indonesia.

Namun demikian, belakangan ini implementasi pertek sempat menjadi persoalan. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyatakan akan menghapus pertek di kementerian teknis. Pernyataan Prabowo itu terlontar pasca-Indonesia pada awal tahun kemarin menghadapi kemungkinan sanksi tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Adapun, lembaga auditor negara itu mencatat bahwa akibat penentuan persetujuan impor tidak sesuai dengan pertek, terjadi kelebihan alokasi impor dalam dokumen PI.

“Terdapat realisasi yang tidak didukung pertek sebesar 83,61 ribu metrik ton dengan nilai Rp894,94 miliar,´tulis BPK dalam laporan tersebut, dikutip Selasa (10/12/2025).

Menanggapi temuan BPK tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berujar bahwa seluruh aktivitas impor mesti mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan, sembari bakal mengecek lebih lanjut perihal rekomendasi BPK.

“Semua harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nanti masalah selisih itu kita coba lihat lagi, ya, salahnya di mana,” kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Jakarta Modest Summit di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, Kemendag telah mempunyai aturan yang jelas perihal proses impor baja maupun komoditas lainnya. Oleh karena itu, aktivitas yang berlangsung mesti mengacu kepada aturan tersebut.

Janji Purbaya Benahi Bea Cukai

Pengusaha baja yang tergabung dalam Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) juga telah menyampaikan keluhan atas maraknya baja jadi atau siap pasang hasil impor yang masuk ke Indonesia kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pada Oktober 2025, ribuan orang anggota ISSC menggeruduk kantor pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur.

Ketua Umum Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengatakan bahwa gempuran impor konstruksi baja ke Indonesia itu menyebabkan perusahaan-perusahaan konstruksi dalam negeri harus merumahkan karyawannya.

Pemilik PT Artha Mas Graha Andalan itu mengatakan, perusahaannya harus melakukan efisiensi pekerja dari awalnya 1.000 orang juru las menjadi tinggal 70 orang saja.

"Gara-gara maraknya impor konstruksi baja, bukan bahan-bakunya, tetapi konstruksi baja siap pasang. Sekarang banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, mal-mal yang dibangun menggunakan produk impor konstruksi baja. Padahal dulunya itu adalah pekerjaan kami, Pak, para bengkel las dan tukang las dalam negeri," terangnya kepada Purbaya saat sesi tanya jawab Rapimnas Kadin, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Budi mengakui bahwa harusnya permasalahan ini bukan disampaikan ke Purbaya selaku Menkeu. Namun, mengingat Bea Cukai berada di bawah kewenangannya, maka dia meminta agar pengawasan keluar masuk barang di pelabuhan bisa diperketat.

"Kami minta Bea Cukai lebih ketat, mestinya produksi barang yang bisa dibikin dalam negeri, mestinya janganlah boleh masuk, Pak. Karena kami tukang las-tukang las dalam negeri yang mengerjakan," ucapnya.

Merespons keluhan pengusaha, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mempelajari masalah yang disampaikan. Dia berjanji akan melihat langsung seperti apa pelaksanaan tugas Bea Cukai di lapangan dalam hal pengawasan.

"Kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus. Saya tanya Bea Cukai ada impor baja? 'Enggak ada Pak'. Saya tanya pelaku, ada. Yang mana yang bener, tapi gua yakin anak buah gua ngibulin gue. Nanti anda kirim laporan ke saya," ucapnya sambil disambut tawa oleh peserta Rapimnas Kadin.

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu mengakui tengah melakukan 'bersih-bersih' di Bea Cukai. Dia menyinggung ancaman untuk membekukan salah satu unit di Kemenkeu tersebut. Hal itu sejalan dengan target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi institusi itu.

"Kami betulin setahun ke depan, kalau dalam setahun enggak beres, Bea Cukai betul-betul dibekukan. Saya ganti SGS," ujarnya. (Reyhan Fernanda Fajarihza)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap simpul-simpul kejanggalan dalam tata niaga impor yang memicu potensi kebocoran dalam proses importasi sejumlah komoditas.

Salah satu temuan yang menarik antara lain, ketidaksinkronan data antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi pemicu banjir impor besi, baja dan produk turunannya ke Indonesia.

Ada dugaan akibat data tidak sinkron, terjadi ‘kebocoran’ importasi barang sebesar 83,61 ribu metrik ton dengan nilai Rp894,94 miliar.

Laporan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK yang didasarkan pemeriksaan terhadap perizinan berusaha di bidang impor tahun 2023-Semester 1/2024, menemukan 2 persetujuan impor komoditas besi atau baja, baja panduan, dan produk turunannya tidak sesuai dengan pertimbangan teknis alias pertek dari Kementerian Perindustrian alias Kemenperin.

Sekadar catatan pertek selama ini menjadi acuan atau pertimbangan untuk menentukan besaran kuota importasi barang. Pertimbangan teknis ini diperlukan guna melihat sejauh mana urgensi dari proses importasi, termasuk penilaian apakah ada atau tidaknya implikasi negatif importasi tersebut terhadap industri eksisting di Indonesia.

Namun demikian, belakangan ini implementasi pertek sempat menjadi persoalan. Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menyatakan akan menghapus pertek di kementerian teknis. Pernyataan Prabowo itu terlontar pasca Indonesia pada awal tahun kemarin menghadapi kemungkinan sanksi tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Adapun, lembaga auditor negara itu mencatat bahwa akibat penentuan persetujuan impor tidak sesuai dengan pertek, terjadi kelebihan alokasi impor dalam dokumen PI. “Terdapat realisasi yang tidak didukung pertek sebesar 83,61 ribu metrik ton dengan nilai Rp894,94 miliar,´tulis BPK dalam laporan tersebut, dikutip Selasa (10/12/2025).

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan supaya membina Tim Pemroses perizinan impor Kemendag supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, lembaga auditor negara itu juga menekankan supaya Kemendag lebih cermat dalam pemeriksaan dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan pertek.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KemendahgNi Made Kusuma Dewi menyatakan belum mendapat laporan lengkap terkait temuan BPK terhadap proses perizinan impor. Dia belum bisa berkomentar banyak dan akan mempelajari temuan BPK tersebut.

“Saya belum memperoleh, makanya belum bisa komentar. Saya cek dulu ya,” ujar Kusuma Dewi.

Temuan BPK Lainnya

Persoalan banjir impor rupanya tidak hanya terjadi karena ketidaksinkronan data antara Kemenperin dan Kemendag, tetapi juga karena persoalan teknis lainnya. BPK setidaknya menemukan sejumlah simpul-simpul yang bisa memicu persoalan dalam pencatatan importasi.

Pertama, ketidakakuratan perhitungan past performance pada proses persetujuan impor (PI) yang berdampak pada kesalahan pemberian alokasi impor pada PI. Past performance merupakan kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang terakhir diterbitkan untuk pos tarif/Kode Harmonized System (HS) tertentu.

Selain itu, proses perhitungan past performance masih dilakukan secara manual karena sistem Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis. “Akibatnya, terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE).

Kedua, pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

Namun, data yang dilaporkan melalui SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem INATRADE. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi.

“Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Perdagangan agar berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke Inatrade.”

Keluhan Pengusaha Baja ke Purbaya

Sementara itu, belum lama ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan keluhan dari pengusaha konstruksi baja atas maraknya baja jadi atau siap pasang hasil impor yang masuk ke Indonesia.

Pimpinan dari otoritas fiskal itu diminta tegas mengawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai lembaga yang menangani jalur masuk barang.

Keluhan itu disampaikan kepada Purbaya oleh Ketua Umum Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata, pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025).

Budi menyampaikan bahwa dia bersama sekitar 1.000 orang sebelumnya telah menggelar aksi di depan kantor pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Oktober 2025 lalu. Dia menceritakan bahwa gempuran impor konstruksi baja ke Indonesia itu menyebabkan perusahaan-perusahaan konstruksi dalam negeri harus merumahkan karyawannya.

Pemilik PT Artha Mas Graha Andalan itu mengatakan, perusahaannya harus melakukan efisiensi pekerja dari awalnya 1.000 orang juru las menjadi tinggal 70 orang saja. "Gara-gara maraknya impor konstruksi baja, bukan bahan-bakunya, tetapi konstruksi baja siap pasang. Sekarang banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, mal-mal yang dibangun menggunakan produk impor konstruksi baja. Padahal dulunya itu adalah pekerjaan kami, Pak, para bengkel las dan tukang las dalam negeri," terangnya kepada Purbaya saat sesi tanya jawab Rapimnas Kadin, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Budi mengakui bahwa harusnya permasalahan ini bukan disampaikan ke Purbaya selaku Menkeu. Namun, mengingat Bea Cukai berada di bawah kewenangannya, maka dia meminta agar pengawasan keluar masuk barang di pelabuhan bisa diperketat.

"Kami minta Bea Cukai lebih ketat, mestinya produksi barang yang bisa dibikin dalam negeri, mestinya janganlah boleh masuk, Pak. Karena kami tukang las-tukang las dalam negeri yang mengerjakan," ucapnya.

Purbaya Bakal Pelajari

Purbaya bakal memelajari masalah yang disampaikan oleh Budi dan para pelaku usaha konstruksi baja. Dia berjanji akan melihat langsung seperti apa pelaksanaan tugas Bea Cukai di lapangan dalam hal pengawasan.

"Kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus. Saya tanya Bea Cukai ada impor baja? 'Enggak ada Pak'. Saya tanya pelaku, ada. Yang mana yang bener, tapi gua yakin anak buah gua ngibulin gue. Nanti anda kirim laporan ke saya," ucapnya sambil disambut tawa oleh peserta Rapimnas Kadin.

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu mengakui tengah melakukan 'bersih-bersih' di Bea Cukai. Dia menyinggung ancaman untuk membekukan salah satu unit di Kemenkeu tersebut. Hal itu sejalan dengan target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi institusi itu.

"Kami betulin setahun ke depan, kalau dalam setahun enggak beres, Bea Cukai betul-betul dibekukan. Saya ganti SGS," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Umum Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia atau Indonesian Society of Steel Construction (ISSC), Budi Harta Winata menyuarakan keresahannya terkait dengan banjir impor baja konstruksi di depan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa . Ia meminta Bea Cukai untuk menghentikan impor baja konstruksi dari luar negeri, karena dinilai merugikan industri dalam negeri.

"Kami mendukung Bea Cukai untuk menangkap, menyetop impor baja. Sekarang banyak gudang-gudang, pabrik-pabrik, mobil, yang dibangun dengan menggunakan produk baja impor konstruksi. Padahal dulunya adalah kerjaan kami, Pak Menteri," ungkap Budi Harta Winata.

Ketika kapasitas produksi dalam negeri bisa menyentuh angka 1 juta ton per tahun, justru baja kontruksi dari luar negeri yang masuk pada periode 2017/2025 mencapai 600 ribu ton/tahun. Banjir baja impor menggerus peluang kerja di industri baja nasional, yang selama ini menjadi tumpuan ribuan tenaga kerja di berbagai daerah.

"Perusahaan saya hanya butuh 20 ribu untuk menghidupi seribu karyawan. Sekarang kami tinggal 70 orang, dari seribu tukang las gara-gara maraknya impor baja konstruksi," bebernya.

ISSC Dorong Kolaborasi Lindungi Pasar Domestik dari Baja Impor

Dalam dialog bersama Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025, Menkeu Purbaya langsung merespons keluhan dari pelaku industri konstruksi. Purbaya menekankan, bakal mencari segala cara untuk menjaga industri baja dalam negeri.

"Saya bukan ahli baja. Saya ingin mengerti, baja itu ada apa saja. Nanti laporkan ke saya masalahnya seperti apa? karena kalau saya tanya ke anak buah saya bagus terus," terang Menkeu.

Gelar Unjuk Rasa, ISSC Desak Menkeu Purbaya Setop Impor Baja dari Vietnam dan China

Dalam kesempatan ini Purbaya juga kembali menekankan, bakal memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan bahwa perbaikan kinerja Bea Cukai merupakan keharusan, mengingat ancaman serius yang dihadapi.

Ancaman pembubaran Bea Cukai juga kembali dilontarkan Menkeu Purbaya, apabila tidak ada perbaikan. "Kalau di dalam negeri sudah ada semuanya, buat apa juga kita impor. Saya sudah ancam ke mereka, kita betulin dalam setahun. Kalai tidak beres, Bea Cukai betul-betul dibekukan," tegas Purbaya.

"Kemarin saya masuk balpres, ya. Baju-baju. Habis itu saya akan masuk ke Baja. Tapi saya akan minta masukan dari Anda. Ke depan bisa saya beresin itu," bebernya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan masuknya baja impor yang dinilai semakin mengganggu industri baja nasional. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut langkah utama yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar kementerian dan membuka peluang investasi baru di sektor baja.

"Tunggu saja, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Keuangan. Terutama Kemenkeu yang ada Bea Cukai di border, yang bisa melakukan pengawasan langsung terhadap barang masuk ke Indonesia," kata Faisol saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia mengatakan, pola pengawasan ini akan meniru pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan impor produk tekstil.

"Seperti kita ketahui, untuk kasus produk tekstil yang sekarang menjadi perhatian pemerintah, salah satu yang diperkuat adalah pengawasan di border. Kira-kira kurang lebih sama (penanganannya) dengan baja," ujarnya.

Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga menawarkan solusi jangka panjang dengan membuka peluang investasi di sektor baja bagi pelaku industri luar negeri.

"Tentu saja, kalau industri baja ingin masuk ke pasar dalam negeri, produk-produk luar, kami minta supaya mereka berinvestasi di Indonesia, bangun pabrik di Indonesia, sehingga mereka juga punya akses ke pasar domestik," ujarnya.

Menurut Faisol, strategi ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor baja yang saat ini mencapai sekitar 11 juta ton per tahun, sekaligus memperluas peluang ekspor bagi industri dalam negeri.

"Investasi tentu solusi buat industri baja agar tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang memang besar, yang selama ini sebagian itu impor, kira-kira 11 juta ton impor, bisa dipenuhi lebih baik kalau mereka berinvestasi di dalam negeri. Nah, nilai impornya jadi lebih rendah. Sekaligus juga, selain impor, mereka bisa melakukan ekspansi ke pasar global melalui ekspor, kita akan dukung dengan berbagai fasilitas," terang Faisol.

Ia menegaskan, pemerintah jelas lebih memilih mendorong investasi ketimbang terus membuka keran impor. "Ya tentu (dorong investasi)," tegasnya.

Faisol menambahkan, minat investor terhadap industri baja Indonesia sejatinya cukup tinggi.

"Pada dasarnya ada cukup banyak minat investasi di sektor industri baja. Memang, hampir setiap hari perusahaan-perusahaan dari luar datang ke tempat kami maupun Kementerian Investasi untuk menanyakan bagaimana proses investasi bisa dilakukan di Indonesia," ungkapnya.

Sejumlah negara pun disebut sudah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia, seperti negara dari Eropa, China, hingga Vietnam.

"Ada beberapa negara dari Eropa, dari China, dari Vietnam, yang mau merelokasi pabriknya," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mempercepat proses sertifikasi keamanan produk seafood Indonesia setelah ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) sempat terhenti akibat temuan paparan radioaktif di wilayah Cikande, Banten.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penghentian sementara ekspor udang ke AS terjadi menyusul adanya temuan paparan radioaktif yang diduga berasal dari bahanscrapbaja impor di Cikande, Banten.

“Kemarin berhentilah [ekspor udang ke AS], sampai kemudian yang ke depan ini sekarang numpuk. Kita harus yakinkan dulu bahwa seluruh yang ada ini aman, karena bagaimanapun udang kita cukup bagus di Amerika,” kata Trenggono saat ditemui di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Trenggono mengakui penghentian sementara ekspor ini berdampak pada kinerja ekspor udang Indonesia. Meski demikian, dia optimistis situasi ini hanya bersifat sementara.

“Ya itu dampaknya karena kemarin ditemukan ada paparan radioaktif di daerah Cikande sebetulnya, karena di situ kan ada pabrik peleburan baja dan itu ditemukanscrapyang berasal dari impor itu ada kandungan cesium,” imbuhnya.

Trenggono menuturkan, KKP saat ini tengah melakukan langkah cepat agar ekspor udang dapat segera dipulihkan, termasuk ke Negara Paman Sam. Dia menyampaikan, nantinya proses sertifikasi keamanan radioaktif akan dipercepat saat peralatan laboratorium yang dibutuhkan tersedia lengkap.

“Kalau peralatannya lengkap, semestinya cepat, apalagi itu dimiliki oleh UPI [Unit Pengolahan Ikan] sendiri. Mudah-mudahan November sudah bisa kirim lagi [ke AS],” ujarnya.

Dia menambahkan, KKP juga telah ditunjuk sebagai otoritas resmi yang berwenang dalam memberikan sertifikasi keamanan radioaktif bagi produkseafoodyang akan diekspor ke AS.

Terlebih, sebelumnya sertifikasi khusus radioaktif belum diterapkan di sektor perikanan. Namun, setelah adanya temuan tersebut, kata Trenggono, KKP mulai membangun sistem pengujian dan sertifikasi agar produk udang danseafoodIndonesia tetap dipercaya oleh pasar global.

KKP berencana membangun laboratorium pengujian radioaktif pada 2026 untuk memastikan keamanan produk perikanan nasional, baik yang diekspor maupun dipasarkan di dalam negeri.

Selain itu, KKP juga berkomunikasi intens dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atauFood and Drug Administration(FDA) AS terkait standar peralatan dan prosedur sertifikasi yang diakui otoritas AS.