REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri baja nasional kembali kehilangan pemainnya setelah satu perusahaan menghentikan operasional akibat tekanan baja impor murah. Persaingan harga yang tidak seimbang membuat produsen domestik semakin sulit bertahan di tengah kelebihan pasokan global.

PT Krakatau Osaka Steel (KOS) resmi menghentikan produksi pada akhir April 2026 dan akan menutup seluruh kegiatan usaha pada Juni 2026 setelah kinerja bisnis terus tertekan dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan industri terjadi ketika pasar baja konstruksi domestik melemah, sementara produk impor berharga lebih murah semakin mendominasi pasar. Produsen baja global memiliki keunggulan skala produksi dan efisiensi biaya sehingga mampu menawarkan harga jauh lebih kompetitif dibandingkan produsen dalam negeri.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penutupan KOS mencerminkan persoalan struktural industri baja nasional. “Krakatau Osaka Steel (KOS) sebetulnya korban kedua. Sebelumnya, Oktober 2025, pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo yang beroperasi di Surabaya juga tutup,” kata Bhima, Rabu (6/5/2026).

Menurut Bhima, banjir impor baja murah dari China membuat persaingan harga menjadi tidak seimbang. Utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya sekitar 52 persen, jauh dari level ideal sekitar 80 persen.

“Produksi baja China dalam setahun sekitar 1 miliar ton. Bayangkan, 2 persen saja diekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia. Nah, ini kan persaingan yang tidak fair mengingat harga baja China yang lebih murah,” ujar Bhima.

Ia mendorong pemerintah mempercepat kebijakan antidumping dari hulu hingga hilir.

Temuan Komite Anti Dumping Indonesia mengenai praktik dumping baja China dengan selisih harga 5,9 persen hingga 55,6 persen lebih murah dinilai menjadi dasar penguatan perlindungan industri domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menilai penghentian penyelidikan antidumping produk rebar baja asal Indonesia oleh pemerintah Australia merupakan sinyal positif bagi kinerja ekspor baja nasional.

Adapun, Australia memulai penyelidikan antidumping terhadap imporhot rolled deformed steel reinforcing bar(rebar) pada 24 September 2024, yang mencakup produk dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Bagi Indonesia, kasus ini merupakan penyelidikan kedua setelah perkara serupa pada 2017 yang berakhir tanpa pengenaan tindakan antidumping pada 2018.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, ekspor baja Indonesia ke Australia selama ini didominasi oleh bars dan wire rod, termasuk rebar.

“Keputusan ini memberikan kepastian akses pasar dan memulihkan kepercayaan importir di Australia, khususnya untuk long product Indonesia,” kata Harry kepada Bisnis, Kamis (8/1/2025).

Secara historis, IISIA mencatat kinerja ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup kuat. Pada 2020, volume ekspor tercatat sekitar 9.600 ton.

Setahun kemudian melonjak signifikan menjadi 43.500 ton pada 2021 seiring meningkatnya kebutuhan proyek konstruksi di Australia.Meskipun sempat turun menjadi 15.400 ton pada 2022, tren positif kembali berlanjut dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 87.800 ton.

Namun demikian, pada 2024, ekspor rebar menurun menjadi sekitar 53.600 ton dan penurunan tersebut berlanjut hingga kuartal III/2025 yang tercatat sekitar 26.600 ton, yang diperkirakan dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar selama proses penyelidikan antidumping berlangsung.

“Dengan dihentikannya investigasi tersebut, IISIA memandang terdapat peluang pemulihan ekspor rebar ke Australia pada periode selanjutnya,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, secara bulanan, nilai ekspor besi dan baja (HS72) pada November 2025 mencapai US$1,98 miliar atau turun 22,76% dari bulan sebelumnya US$2,57 miliar. Angka tersebut juga turun dibandingkan November 2024 yang mencapai US$2,39 miliar.

Namun, nilai ekspor besi dan baja secara kumulatif naik 9,12% pada Januari-November 2025 menjadi US$25,57 miliar. Secara volume juga meningkat 11,29% menjadi 21,18 juta ton.

Harry menyebut, keputusan penghentian investigasi antidumping ini tidak hanya membuka kembali akses pasar, tetapi juga memperkuat posisi dandaya saing produk baja Indonesia di pasar internasional.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Indonesia tidak terbukti melakukan dumping produk rebar sebagaimana terbukti lewat laporan yang tertuang dalam Termination Report yang dirilis oleh Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025.

"Penghentian penyelidikan dumping rebar tersebut menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja," kata Budi melalui keterangan resminya, Senin (5/1/2025).

Adapun, laporan penyelidikan dari ADC menyebutkan margin dumping rebar asal Indonesia tercatat sebesar 1,3%. Angka tersebut berada di bawah ambang batas 2% atau termasuk kategori de minimis sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikenakan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Budi berharap agar keputusan ACD tersebut dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung.

"Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berujar bahwa keputusan tersebut memungkinkan ruang ekspor produk baja Tanah Air ke Australia kembali terbuka, seiring termination report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025.

“Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja. Kami harap, keputusan ADC dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan, dalam laporan tersebut, margin dumping rebar Indonesia terhitung hanya 1,3%, berada di bawah ambang batas 2% atau termasuk dalam tingkat de minimis. Dengan demikian, produk rebar Indonesia tidak dikenakan bea masuk antidumping (BMAD).

Lebih lanjut, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Tommy Andana menambahkan bahwa akses pasar ekspor baja ke Australia dapat terjaga dengan adanya keputusan tersebut, terutama di tengah penggunaan instrumen pengamanan perdagangan yang meningkat.

Dia menekankan pentingnya kepatuhan dan kerja sama pelaku usaha dalam negeri dalam menghadapi proses investigasi atau penyelidikan antidumping oleh negara mitra dagang.

“Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung ,” ujar Tommy.

Adapun, penyelidikan antidumping produk rebar ini telah dimulai Australia pada 24 September 2024. Tak hanya Indonesia, produk dari Malaysia dan Vietnam termasuk dalam cakupan penyelidikan tersebut.

Kemendag mencatat dinamika pertumbuhan ekspor rebar ke Australia sepanjang lima tahun terakhir. Pada 2020, nilai ekspor rebar ke Negeri Kanguru tercatat sebesar US$4,7 juta hingga mencapai puncak ekspor senilai US$55,6 juta pada 2023.

Namun demikian, nilai tersebut menurun menjadi US$31 juta pada 2024. Penyelidikan antidumping disinyalir menjadi penyebab penurunan nilai ekspor rebar Indonesia ke Australia hingga kuartal III/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Australia telah menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia. Alhasil, akses ekspor ke pasar Australia kini terbuka setelah tertahan karena proses investigasi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Indonesia tidak terbukti melakukan dumping produk rebar sebagaimana terbukti lewat laporan yang tertuang dalam Termination Report yang dirilis oleh Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025.

"Penghentian penyelidikan dumping rebar tersebut menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja," kata Budi melalui keterangan resminya, Senin (5/1/2025).

Adapun, laporan penyelidikan dari ADC menyebutkan margin dumping rebar asal Indonesia tercatat sebesar 1,3%. Angka tersebut berada di bawah ambang batas 2% atau termasuk kategori de minimis sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikenakan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Budi berharap agar keputusan ACD tersebut dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung.

"Akses pasar Australia yang kembali terbuka akan memperkuat daya saing produk baja Indonesia di pasar Negeri Kanguru," ujarnya.

Sebelumnya, Australia memulai penyelidikan antidumping terhadap impor rebar pada 24 September 2024, yang mencakup produk dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Bagi Indonesia, kasus ini merupakan penyelidikan kedua setelah perkara serupa pada 2017 yang berakhir tanpa pengenaan tindakan antidumping pada 2018.

Secara historis, kinerja ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren meningkat dalam periode 2020—2025. Nilai ekspor tercatat sebesar US$4,7 juta pada 2020, naik menjadi US$31,1 juta pada 2021, dan mencapai puncak US$55,6 juta pada 2023.

Namun, pada 2024, nilai ekspor turun menjadi sekitar US$31 juta dan kembali melemah hingga kuartal III/2025. Penurunan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar selama berlangsungnya penyelidikan antidumping sejak 2024.

Di samping itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana meyakini keputusan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor, terutama di tengah meningkatnya penggunaan instrumen pengamanan perdagangan oleh sejumlah negara.

Tommy menekankan pentingnya kepatuhan serta kolaborasi pelaku usaha nasional dalam menghadapi berbagai penyelidikan antidumping yang dilakukan oleh negara mitra dagang. Menurut dia, keterlibatan aktif eksportir sangat menentukan hasil akhir investigasi.

“Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung," jelas Tommy.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag RI Reza Pahlevi Chairul mengapresiasi sikap terbuka dan komitmen perusahaan eksportir Indonesia selama proses penyelidikan. Dia menilai kerja sama tersebut berperan besar dalam menghasilkan penilaian yang objektif dan adil.

"Sikap kooperatif perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung proses penyelidikan yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang adil. Dalam penyelidikan antidumping, sikap kooperatif dari pihak perusahaan merupakan hal yang paling menentukan hasil akhir," jelas Reza.