Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) menjadi penyediaan pasokan listrik untuk pabrik peleburan baja milik PT Sinar Tjokro Steel (STS).

Langkah tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PLN dan PT STS. Dalam kesepakatan tersebut, PLN berkomitmen menyalurkan daya listrik sebesar 27 mega volt ampere (MVA) untuk operasional pabrik yang berlokasi di Kabupaten Maros, Sulsel.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) Edyansyah menyatakan bahwa PLN berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi sektor industri smelter yang memiliki karakteristik konsumsi energi besar dan berkelanjutan.

"Industri baja membutuhkan energi listrik yang sangat besar. PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif," ujar Edyansyah dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Dia menegaskan kesiapan infrastruktur kelistrikan merupakan kunci utama dalam menciptakan efek pengganda bagi perekonomian daerah. Dengan jaminan pasokan energi dari PLN, pelaku industri dapat mengalihkan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan bisnis inti.

"Kami optimistis kerja sama ini akan terus berjalan demi mendorong perekonomian. PLN akan memastikan kebutuhan listrik dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," tambahnya.

Di sisi lain, perwakilan STS Sukianto Tjahyadi memproyeksikan adanya potensi peningkatan kebutuhan daya di masa mendatang seiring dengan pengembangan skala usaha.

"Kami berharap dengan dukungan pasokan listrik PLN, usaha pabrik baja ini akan berkembang pesat. Ke depan, kami juga berencana untuk melakukan penambahan pasokan daya listrik," ungkap Sukianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian menyebut penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) dipicu tekanan baja impor murah di pasar domestik.

PT KOS merupakan perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel Tbk dan Osaka Steel Co., Ltd.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, KOS sudah mencatat kerugian sejak 2022. Kinerja bisnis terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan utama datang dari produk impor dengan harga lebih rendah. Produsen dalam negeri menghadapi persaingan harga yang ketat.

“Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan harga dari produk impor yang lebih rendah. Situasi ini semakin diperberat oleh melemahnya permintaan domestik, khususnya dari sektor konstruksi,” kata Febri dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Baja impor dari China memiliki keunggulan skala produksi dan efisiensi biaya. Kondisi ini membuat harga jual lebih kompetitif di pasar global, termasuk Indonesia.

Febri menilai persoalan KOS tidak berdiri sendiri. Tekanan berasal dari kombinasi faktor eksternal dan domestik.

Keterbatasan diversifikasi produk menjadi salah satu kendala. Permintaan dalam negeri juga melemah, terutama dari sektor konstruksi.

“Selain keterbatasan diversifikasi produk, penurunan permintaan dan tekanan impor baja murah, kondisi kelebihan pasokan di tingkat global juga turut mempengaruhi daya saing perusahaan,” ujar Febri.

Kemenperin sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga industri baja nasional. Kebijakan mencakup larangan terbatas impor produk baja dan turunannya.

Pemerintah juga mewajibkan Standar Nasional Indonesia untuk baja batangan. Selain itu, tersedia Harga Gas Bumi Tertentu dan tarif bea masuk nol persen untuk bahan baku billet.

Kasus KOS mendorong evaluasi kebijakan yang ada. Pemerintah menilai perlindungan industri masih perlu diperkuat.

“Kami akan melakukan kajian secara komprehensif guna merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan industri baja dalam negeri,” ucap Febri.

Tekanan pada industri baja juga terjadi secara global. Kelebihan pasokan dan harga murah menjadi tantangan utama, terutama dari China.

Sejumlah negara merespons dengan kebijakan proteksi. Langkah yang diambil mencakup tarif bea masuk hingga instrumen trade remedies.

Industri di berbagai negara juga melakukan reformasi. Fokus diarahkan pada efisiensi, pengaturan kapasitas produksi, dan pengembangan teknologi.

“Keberhasilan penguatan industri baja nasional memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Selain itu, dinamika geopolitik global, struktur biaya produksi, serta tingkat permintaan domestik juga akan sangat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan,” kata Febri.

KOS menghentikan seluruh kegiatan produksi pada akhir April 2026. Seluruh aktivitas bisnis dijadwalkan berhenti pada Juni 2026.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Direksi pada 23 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (KRAS) menyebut salah satu proyek hilirisasi strategis yang diinisiasi Danantara untuk produk besi dan baja akan segera groundbreaking tahun ini. Keputusan ini memicu mundurnya proyek bersama investor China.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio KRAS Hernowo mengatakan perusahaan awalnya telah berencana untuk menggandeng China sebagai investor karena KRAS tidak memiliki kemampuan finansial yang baik beberapa waktu lalu.

"Ini pertimbangannya sekarang beda. Danantara mau masuk. Kalau Danantara masuk kan enggak, enggak perlu yang lain, paling partnership bolehlah. Tapi kontrolnya kan di Indonesia," kata Hernowo saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Untuk itu, proyek hilirisasi KRAS akan didukung Danantara dan menjadi investasi prioritas saat ini. Namun, pihaknya tetap mendukung jika China ikut bergabung menjadi partner dari segi teknologi.

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) dan raksasa baja asal China, Delong Steel Group, diketahui sempat menjajaki kerja sama pembangunan pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun yang akan menempati lahan seluas 500 hektare di Kawasan Industri Cilegon, Banten.

Investasi Delong Steel Group, yang merupakan produsen baja peringkat ke-11 dunia ini, tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi tetapi juga membawa transfer teknologi melalui pengembangan konsep green steel.

"Ya China mungkin jadi di belakang. Kemarin Chinanya di depan sekarang Chinanya harus di belakang. Tergantung nanti kan partner selection, kerjasama sama teknologi mungkin dari China atau dari Korea seperti yang hari ini tapi mereka tidak akan menjadi majority. Tidak, tidak nyetir," tuturnya.

Adapun, dia menerangkan proyek pabrik hulu besi dan baja ini merupakan bagian dari hilirisasi tambang berupa iron ore dan iron sand untuk diolah menjadi carbon steel

"Ini pemerintah lagi punya agenda hilirisasi dua-duanya ini, dan kita dikasih mandat dua itu Krakatau Steel. Ya, dan tahun ini ground-breaking-nya," imbuhnya.

Sebagai informasi, Badan pengelola investasi Danantara Indonesia menjadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun akan berlangsung pada Maret 2026.

COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan pengembangan kapasitas di sektor hulu ini menjadi prioritas utama guna mengikis dominasi baja impor yang selama ini menguasai pasar domestik.

“Pengembangan kapasitas pabrik baja di sisi upstream akan segera kami lakukan, yang ditandai dengan groundbreaking pada bulan depan dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun,” ujarnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (4/2/2026).

Jakarta (ANTARA) - COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) akan mengelola pabrik hilirisasi baja yang berlokasi di Cilegon, Banten.

“Dengan Krakatau Steel. Hilirisasi (baja)nya kemungkinan besar di Cilegon,” ujar Dony ketika dijumpai selepas rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Pabrik hilirisasi baja yang akan memasuki tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama bulan depan itu, kata dia, merupakan pabrik pembuatan slab baja.

Slab adalah lembaran baja setengah jadi yang dihasilkan dari proses pengecoran berlanjut (continuous casting). Slab digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pelat baja atau coil baja.

Dony menjelaskan, selama ini Indonesia masih mengimpor slab baja. Oleh karena itu, melalui pembangunan pabrik ini, ia berharap Indonesia bisa mengurangi impor slab baja dan melangkah menuju negara yang mengandalkan industrialisasi di dalam negeri.

“Nanti kita punya pabrik slab-nya. Kemudian, kita buat juga downstream-nya. Nah ini mesti optimis nih yang muda-muda, kita mulai masuk ke industri,” kata Dony.

Krakatau Steel sebagai BUMN yang nantinya akan mengelola pabrik slab tersebut telah melalui tahap penyehatan oleh Danantara.

Dony menilai keuangan dari Krakatau Steel sudah membaik. Model bisnisnya pun sudah dirapikan.

“Krakatau Steel ini memang kami sedang melakukan penyehatan. Sekarang kondisi keuangannya sudah mulai sehat, sudah kami rapikan, bisnis modelnya sudah kami rapikan,” ucap Dony.

Dony kembali menyampaikan bahwa upaya penyehatan Krakatau Steel menunjukkan Indonesia mempercepat pembangunan industri di dalam negeri.

Apabila industri di dalam negeri tidak berkembang, lanjut dia, maka Indonesia akan terus bergantung dengan sumber daya alamnya, seperti tambang dan sawit.

Sementara itu, lanjut dia, negara maju mengandalkan industri. Oleh karena itu, Danantara fokus kepada pengembangan industri.

“Presiden Prabowo menginginkan basis pertumbuhan ekonomi kita ke depan itu harusnya dari industri,” ucap Dony.

Diwartakan sebelumnya, Dony menyampaikan Danantara juga mendorong pengembangan sektor hulu (upstream) industri baja melalui proyek hilirisasi yang akan segera memasuki tahap groundbreaking bulan depan.

“Groundbreaking di bulan depan itu untuk penambahan kapasitas 3 juta ton daripada baja kita,” ucap dia.

Penambahan kapasitas ini dinilai krusial mengingat kebutuhan baja nasional hingga kini masih didominasi produk impor.

Menurutnya, dengan memperkuat kapasitas produksi domestik, pemerintah berharap pasokan baja untuk industri strategis dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Dony menekankan, keberhasilan pengembangan industri baja tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan sektor industri lain yang menjadi pengguna utama baja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat realisasi penerimaan negara hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 9,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan terutama ditopang oleh kinerja penerimaan pajak yang mencatatkan pertumbuhan tinggi.

"Alhamdulillah, hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,8 persen secara tahunan," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Purbaya menjelaskan pertumbuhan penerimaan negara pada awal tahun ini didorong oleh penerimaan pajak yang tumbuh 30,8 persen (yoy).

Kinerja tersebut berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7 persen, serta penurunan signifikan restitusi pajak hingga 23 persen. Alhasil, seluruh jenis pajak mencatatkan pertumbuhan neto positif.

"Kinerja ini terutama ditopang penerimaan pajak yang tumbuh tinggi, mencapai 30,8 persen year on year," katanya.

Berdasarkan paparannya, hingga 31 Januari 2026 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp138,9 triliun atau setara 5,2 persen dari target APBN 2026. Sementara itu, total pendapatan negara mencapai 5,5 persen dari target APBN tahun berjalan.

Di sisi lain, Purbaya mencatat kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kontraksi. PNBP tercatat menurun 19,7 persen secara tahunan.

"Kinerja PNBP juga melemah dengan pertumbuhan negatif sebesar 19,7 persen, akibat tidak berulangnya setoran dividen perbankan sebesar Rp10 triliun pada tahun sebelumnya," ujarnya.

Data Purbaya menunjukkan realisasi PNBP hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp33,9 triliun atau sekitar 7,4 persen dari target APBN.

Selain PNBP, penerimaan kepabeanan dan cukai juga tercatat mengalami kontraksi 14 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh meningkatnya impor dengan tarif nol persen serta penurunan harga komoditas, khususnya crude palm oil (CPO).

Kendati demikian, Purbaya menilai capaian penerimaan pajak pada Januari memberikan sinyal positif terhadap arah perekonomian nasional.

"Gambaran penerimaan pajak bulan Januari ini menunjukkan bahwa memang terlihat adanya pembalikan arah ekonomi, sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dibandingkan tahun lalu," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Danantara Indonesia akan mengembangkan pabrik baja dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Proyek ini rencananya mulai memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Maret 2025.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan, pengembangan industri baja ini menjadi salah satu proyek hilirisasi utama yang dikerjakan Danantara pada tahun ini.

"Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan oleh Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream daripada industri baja kita yang akan segera kita groundbreaking di bulan depan," ujar Dony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Ia menuturkan, pengembangan pabrik baja tersebut bertujuan menambah kapasitas produksi nasional. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat fondasi industri baja dalam negeri seiring dengan banyaknya proyek yang dikerjakan perusahaan pelat merah.

Maka dari itu, Dony menilai pengembangan industri strategis seperti baja membutuhkan dukungan dan keberpihakan dari pemerintah agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

"Ini tentu harus ada keberpihakan daripada pemerintah untuk melindungi industri-industri yang sedang kita kembangkan," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menuturkan, peningkatan kapasitas produksi baja domestik sejalan dengan upaya mendorong industrialisasi di dalam negeri. Dengan tumbuhnya industri-industri strategis, kebutuhan terhadap suplai baja sebaiknya dipenuhi dari produksi nasional.

“Ini merupakan industri strategis ke depan, karena kebutuhan baja kita hari ini masih didominasi oleh impor,” katanya.

Dony pun berharap, dengan adanya perlindungan kebijakan yang memadai, industri baja nasional dapat berkembang dan menjadi penopang bagi industri-industri turunan di dalam negeri.

"Kami berharap ada keberpihakan untuk memajukan industri baja kita, yang ke depannya tentu dapat menjadi suplai bagi industri-industri turunannya," tutupnya.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan rencana pembangunan pabrik baja baru di Indonesia.

Proyek tersebut dijadwalkan masuk tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking bulan depan, dan diharapkan mampu menambah kapasitas 3 juta ton baja.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pembangunan pabrik baja baru merupakan bagian dari roadmap pengembangan industri nasional yang tengah disiapkan Danantara, khususnya di sektor hilirisasi dan penguatan industri hulu baja.

"Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream industri baja yang akan segera kita groundbreaking bulan depan, dengan penambahan kapasitas 3 juta ton baja," ujar Dony dalam rapat kerja dan dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2).

Dony menyebut, pengembangan industri baja diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, seiring meningkatnya kebutuhan baja dalam negeri. Selama ini, konsumsi baja nasional masih didominasi oleh produk impor.

Selain pembangunan pabrik baja baru, Danantara juga melakukan perbaikan terhadap PT Krakatau Steel Tbk yang dinilai telah memasuki fase pemulihan kondisi keuangan. Menurut Dony, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan industri strategis nasional.

"Sebenarnya ke depan kita ingin industri kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu beberapa proyek sedang kami lakukan, berkaitan dengan baja, termasuk perbaikan terhadap Krakatau Steel. Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial, Danantara sudah melakukan intervensi dan perbaikan terhadap kesehatan Krakatau Steel," kata Dony.

Danantara juga mendorong industrialisasi perusahaan-perusahaan yang berada dalam lingkup pengelolaannya, termasuk di sektor perkapalan dan perkeretaapian, guna memperkuat rantai pasok industri nasional.

"Kami berharap kebutuhan baja kita hari ini masih didominasi impor, dengan mengembangkan pabrik baja kita ke depan di upstream yang akan groundbreaking bulan depan dengan kapasitas produksi 3 juta ton per tahun, tentu harus ada keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri yang sedang kita kembangkan," ucap Dony.

Dony menegaskan, pengembangan industri baja memerlukan dukungan dan keberpihakan pemerintah agar industri dalam negeri mampu bersaing dan menjadi pemasok utama bagi sektor-sektor turunan di dalam negeri.

"Karena tanpa daripada keberpihakan tentu industri ini akan sulit bersaing ke depan. Kami berharap ada keberpihakan kita memajukan industri baja yang ke depannya tentu jadi suplai bagi industri turunannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai penghentian operasional perusahaan patungan PT Krakatau Steel Tbk. dengan Osaka Steel dari Jepang disebabkan masalah finansial perusahaan tersebut.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pihaknya telah menerima kabar tersebut dan terdapat indikasi kesulitan secara keuangan sehingga perusahaan induknya memutuskan untuk hengkang dari Indonesia.

"Kalau itu memang ada indikasi bahwa Osaka Steel memang ada kesulitan keuangan, ada call dari pusat bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan yang lain dan kesulitan keuangan sehingga mereka memutuskan untuk menutup," kata Faisol kepada wartawan di DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Krakatau Osaka Steel (KOS) merupakan perusahaan patungan Osaka Steel dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) yang beroperasi komersial sejak 2017. Adapun, perusahaan tersebut KOS memasok baja profil kecil hingga menengah serta baja tulangan, terutama ke pasar domestik.

KRAS memastikan mundurnya Osaka Steel Co., Ltd dari operasional anak perusahaan terkonsolidasinya di Indonesia tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja usaha perusahaan keseluruhan.

Sebelumnya, Corporate Secretary (Corsec) Fedaus mengatakan, KRAS hanya memegang saham minoritas atau sebesar 14% dari perusahaan patungan tersebut, sedangkan 86% saham dimiliki oleh Osaka Steel sendiri.

"Jadi kami tidak merasa sedemikian terdampak yang signifikan terhadap kinerjanya KRAS karena kita kan hanya sebagian kecil," kata Fedaus saat dihubungi Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Fedaus juga menjelaskan bahwa hengkangnya Osaka Steel telah melalui berbagai pertimbangan. Mulanya, kerja sama kedua perusahaan ini dibentuk untuk saling menguntungkan. Kendati demikian, beberapa tahun terakhir persaingan pasar domestik kian ketat.

"Tapi kita tahu produk-produk yang disebut besi beton itu sekarang market-nya sangat drop dan banyak sekali pabrik-pabrikan yang masuk ke Indonesia, ada kurang lebih 60 pabrikan besi beton di Indonesia sehingga persaingannya ketat," tuturnya.

Kehadiran pabrikan baru dengan produk yang sama ini dinilai makin kompetitif, terlebih dari segi harga. Dia menyebut, sejumlah pabrikan mengobral harga produk di bawah harga pasar.

"Kadang-kadang banyak perusahaan yang banting harga, gak sesuai standar dan sebagainya, jadi kita melihat bahwa kita bertahan waktu itu, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tetap tidak bisa bertahan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengelola investasi Danantara Indonesia menjadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun akan berlangsung pada Maret 2026.

COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan pengembangan kapasitas di sektor hulu ini menjadi prioritas utama guna mengikis dominasi baja impor yang selama ini menguasai pasar domestik.

“Pengembangan kapasitas pabrik baja di sisi upstream akan segera kami lakukan, yang ditandai dengan groundbreaking pada bulan depan dengan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton per tahun,” ujarnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (4/2/2026).

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) dan raksasa baja asal China, Delong Steel Group, diketahui sempat menjajaki kerja sama pembangunan pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun yang akan menempati lahan seluas 500 hektare di Kawasan Industri Cilegon, Banten.

Investasi Delong Steel Group, yang merupakan produsen baja peringkat ke-11 dunia ini, tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi tetapi juga membawa transfer teknologi melalui pengembangan konsep green steel.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan sebelumnya menyatakan bahwa penyediaan lahan melalui PT Krakatau Sarana Infrastruktur merupakan langkah untuk menjadikan Cilegon sebagai barometer industri baja di Asia Tenggara, sekaligus mengoptimalkan aset produktif perseroan.

“Kolaborasi dengan Delong Steel tidak hanya akan mengoptimalkan aset lahan yang kami miliki, tetapi juga membawa transfer teknologi dan pengetahuan yang sangat berharga," ujar Akbar pada pertengahan tahun lalu.

Manajemen Delong Steel Group menilai Cilegon merupakan lokasi strategis untuk dikembangkan menjadi hub industri baja baru karena memiliki fasilitas yang mapan dan mendukung pengembangan pabrik baja berskala besar.

“Delong Steel tengah melakukan kajian mendalam dan melihat Cilegon, khususnya kawasan industri yang dikelola Krakatau Steel, sebagai lokasi yang sangat strategis dan telah memiliki fasilitas yang mapan,” kata manajemen.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) blak-blakan mengungkap manuver produsen baja China yang menggempur pasar Indonesia, tak hanya lewat produk impor, tetapi juga relokasi pabrik ke dalam negeri.

Direktur Utama KRAS Akbar Djohan mengatakan, kondisi tersebut membuat industri baja nasional sulit bersaing hingga akhirnya beberapa perusahaan memilih untuk gulung tikar.

Baru-baru ini, perusahaan patungan antara Krakatau Steel dengan perusahaan Jepang, Osaka Steel mengumumkan penutupan operasional pada April 2026.

"Sebelumnya, kurang lebih Oktober lalu, juga terjadi penutupan pabrik long product di Surabaya, Jawa Timur Ispat Indo, ini merupakan milik daripada raja baja di dunia yaitu Metal Steel Group," kata Akbar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Setelah ditelusuri, dua perusahaan yang memproduksi long product baja, termasuk besi ulir, besi polos, hingga channel itu kalah bersaing dengan produk-produk impor China yang jauh lebih murah.

Kondisi ini pun disayangkan lantaran Indonesia banyak memiliki proyek strategis nasional (PSN) yang dapat menjadi momentum pemanfaatan produk baja lokal.

"China bukan lagi hanya mengimpor barangnya tapi melakukan relokasi pabrik China di Indonesia yang sudah berlangsung 10-12 tahun sebelumnya," tuturnya.

Kehadiran produsen China di Indonesia disebut menggunakan teknologi induction furnace yang merupakan alat peleburan logam menggunakan energi listrik.

"Induction furnace juga ada hubungannya dengan mengimpor scrap yang tercemar nuklir [Cesium-137] jadi dampaknya ke mana-mana. Dengan RDP ini kita patut bersama untuk melakukan transformasi tata niaga impor bisa kita lakukan," terangnya.

Sebelumnya, The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) menyebut gelombang penutupan operasional pabrik baja telah terlihat sejak tahun lalu. Awal tahun ini, usaha patungan Osaka Steel Ltd. dengan PT Krakatau Steel (Persero), PT Krakatau Osaka Steel juga tak bisa bertahan.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, fenomena yang dialami KOS bukan kasus yang berdiri sendiri. Pasalnya, beberapa perusahaan baja nasional juga menghadapi tekanan yang relatif serupa.

“Salah satu contohnya adalah PT Ispat Indo, yang memiliki kapasitas produksi sekitar 700.000 ton per tahun dan menyerap kurang lebih 700 tenaga kerja, yang secara resmi menghentikan operasional pabriknya pada 25 Agustus 2025,” kata Harry kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Dia menerangkan bahwa penyebab kondisi ini tak lain karena pelemahan pasar baja domestik, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta masuknya produk baja impor dengan harga murah.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) menyebut gelombang penutupan operasional pabrik baja telah terlihat sejak tahun lalu. Awal tahun ini, usaha patungan Osaka Steel Ltd. dengan PT Krakatau Steel (Persero), PT Krakatau Osaka Steel juga tak bisa bertahan.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan fenomena yang dialami KOS bukan kasus yang berdiri sendiri. Pasalnya, beberapa perusahaan baja nasional juga menghadapi tekanan yang relatif serupa.

“Salah satu contohnya adalah PT Ispat Indo, yang memiliki kapasitas produksi sekitar 700.000 ton per tahun dan menyerap kurang lebih 700 tenaga kerja, yang secara resmi menghentikan operasional pabriknya pada 25 Agustus 2025,” kata Harry kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Dia menerangkan bahwa penyebab kondisi ini tak lain karena pelemahan pasar baja domestik, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta masuknya produk baja impor dengan harga murah.

Alhasil, sederet tantangan tersebut menyebabkan tingkat utilisasi pabrik berada pada level rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang.

“Kondisi ini berdampak pada melemahnya daya saing industri baja nasional, terganggunya

keberlanjutan investasi, stabilitas operasional perusahaan, serta meningkatnya risiko PHK,” tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terukur untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran pasokan bagi industri hilir.

Utamanya, upaya untuk menutup celah impor yang berpotensi menggerus pasar domestik, sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku dan produk baja tetap terpenuhi.

Harry juga menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi langkah perbaikan industri, yaitu penerapan perizinan impor berbasis pada ketersediaan dan kapasitas produksi dalam negeri.

“Sehingga impor hanya dibuka untuk produk yang belum atau belum mencukupi diproduksi di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, untuk produk yang telah tersedia secara memadai di dalam negeri, izin impor disebut perlu dibatasi melalui pengaturan kuota atau spesifikasi tertentu, disertai kewajiban pemenuhan SNI serta pengawasan yang lebih ketat melalui verifikasi teknis dan sistem ketertelusuran (traceability).

“Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, menjaga keberlanjutan industri baja nasional, serta tetap mendukung kebutuhan sektor pengguna baja,” jelasnya.

Untuk diketahui, Osaka Steel mengumumkan penghentian operasi Krakatau Osaka Steel (KOS) lantaran terus mengalami kerugian sejak 2022, meski sempat mencatatkan laba pada 2021.

Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara signifikan mengurangi anggaran infrastruktur pada awal 2025. Efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan permintaan baja turun tajam.

"Akibatnya, volume penjualan mengalami penurunan signifikan dan di tengah meningkatnya persaingan, margin keuntungan pun menyusut. Kondisi ini menyebabkan FCF [free cash flow] struktural terus berada pada posisi negatif sehingga kami melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kelangsungan usaha KOS," ujar Direktur Utama dan Presiden Osaka Steel Junichi Tani dalam pengumuman resmi.

Tani mengatakan, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui kelanjutan usaha KOS. Oleh karena itu, Osaka Steel telah memutuskan untuk menarik diri dari bisnis di Indonesia dan menghentikan kegiatan usaha KOS.

Sementara itu, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) memastikan mundurnya Osaka Steel Co., Ltd dari operasional anak perusahaan tekonsolidasinya di Indonesia, PT Krakatau Osaka Steel, tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja usaha perusahaan keseluruhan.

Corporate Secretary (Corsec) Fedaus mengatakan KRAS hanya memegang saham minoritas atau sebesar 14% dari perusahaan patungan tersebut, sedangkan 86% saham dimiliki oleh Osaka Steel sendiri.

"Jadi kami tidak merasa sedemikian terdampak yang signifikan terhadap kinerjanya KRAS karena kita kan hanya sebagian kecil," kata Fedaus saat dihubungi Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Krakatau Osaka Steel (KOS) merupakan perusahaan patungan Osaka Steel dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) yang beroperasi komersial sejak 2017. Adapun, perusahaan tersebut KOS memasok baja profil kecil hingga menengah serta baja tulangan, terutama ke pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menilai prospek industri baja nasional pada 2026 masih dihadapkan pada berbagai tantangan, meski peluang pertumbuhan tetap terbuka di sejumlah segmen dan pasar tertentu.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan kinerja produksi dan ekspor industri besi dan baja sepanjang tahun ini masih berada dalam tahap pemulihan yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan industri belum berlangsung merata.

“Meskipun terdapat peluang pertumbuhan pada segmen dan pasar tertentu, pelaku industri masih menghadapi tantangan struktural,” kata Harry kepada Bisnis, Minggu (11/1/2025).

Menurut Harry, permintaan baja di dalam negeri belum sepenuhnya kembali ke level normal. Melemahnya aktivitas sektor konstruksi menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju konsumsi baja nasional.

Di sisi lain, tekanan dari produk impor masih cukup besar. Situasi ini tercermin dari tingkat utilisasi pabrik baja nasional yang hingga kini masih berada di kisaran 52%, jauh dari kondisi ideal untuk mendorong efisiensi dan ekspansi produksi.

Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha baja tidak mematok target pertumbuhan yang agresif untuk tahun depan. Strategi yang diambil lebih difokuskan pada menjaga keberlangsungan produksi dan memastikan operasional pabrik tetap berjalan stabil.

Selain itu, pengusaha baja juga berupaya meningkatkan tingkat utilisasi secara bertahap seiring perbaikan pasar, serta mengoptimalkan peluang ekspor di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.

“Capaian kinerja industri ke depan akan sangat ditentukan oleh kepastian pasar dalam negeri, efektivitas pengendalian impor,” tuturnya.

Harry menambahkan, efektivitas pengendalian impor menjadi faktor kunci lainnya. Menurutnya, masuknya produk baja impor dengan harga murah berpotensi terus menekan daya saing produk dalam negeri jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tegas.

Selain itu, konsistensi kebijakan pemerintah juga dinilai krusial, terutama dalam penerapan SNI Wajib, penguatan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta dukungan regulasi lain untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional.

Salah satu peluang lain yang dapat diambil yaitu akses ekspor setelah penghentian penyelidikan antidumping produk rebar baja asal Indonesia oleh pemerintah Australia.

Sebelumnya, Australia memulai penyelidikan antidumping terhadap imporhot rolled deformed steel reinforcing bar(rebar) pada 24 September 2024, yang mencakup produk dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Bagi Indonesia, kasus ini merupakan penyelidikan kedua setelah perkara serupa pada 2017 yang berakhir tanpa pengenaan tindakan antidumping pada 2018.

Ekspor baja Indonesia ke Australia selama ini didominasi olehbarsdanwire rod, termasuk rebar.

“Keputusan ini memberikan kepastian akses pasar dan memulihkan kepercayaan importir di Australia, khususnya untuklong productIndonesia,” terangnya.

Secara historis, IISIA mencatat kinerja ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup kuat. Pada 2020, volume ekspor tercatat sekitar 9.600 ton.

Setahun kemudian melonjak signifikan menjadi 43.500 ton pada 2021 seiring meningkatnya kebutuhan proyek konstruksi di Australia. Meskipun sempat turun menjadi 15.400 ton pada 2022, tren positif kembali berlanjut dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 87.800 ton.

Namun demikian, pada 2024, ekspor rebar menurun menjadi sekitar 53.600 ton dan penurunan tersebut berlanjut hingga kuartal III/2025 yang tercatat sekitar 26.600 ton, yang diperkirakan dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar selama proses penyelidikan antidumping berlangsung.