Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat transportasi mengungkapkan permintaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mereaktivasi jalur kereta api Cipatat-Padalarang berpotensi menumbuhkan perekonomian di sekitar jalur tersebut.

Hal ini karena jika reaktivasi tersebut berhasil dilakukan, maka jalur kereta api Bogor-Bandung via Sukabumi dan Cianjur bisa tersambung penuh. Alhasil, sektor pariwisata berpotensi diuntungkan, karena di sepanjang jalur tersebut, banyak tempat wisata.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan potensi tidak hanya berdampak kepada perekonomian di sekitar jalur tersebut, juga akan berdampak ke sektor wisata yang ada di Sukabumi, Cianjur, bahkan kawasan Bandung Barat.

"Jalur kereta api Bogor-Sukabumi-Bandung itu sangat potensial, untuk ekonomi dan pariwisata. Apalagi banyak tempat wisata di sepanjang jalur tersebut," ujarnya.

Beberapa tempat wisata berada di jalur kereta api Bogor-Bandung, seperti Stasiun Lampegan, kawasan situs Gunung Padang, Waduk Saguling, Selabintana, dan lain-lainnya.

"Misalnya orang Bogor ingin tahu seperti apa itu Stasiun Lampegan, di dekat situ juga ada situs Gunung Padang, banyak tempat wisata di dekat jalur tersebut," lanjutnya.

Tak hanya itu saja, pemandangan di sepanjang jalur tersebut juga tak kalah menarik dengan jalur kereta api Purwakarta-Padalarang. Bahkan, pemandangan alam yang ditawarkan lebih panjang karena dimulai dari Bogor hingga kawasan Bandung Barat.

"Apalagi pemandangannya sangat menarik dan mungkin lebih bagus dari jalur Purwakarta-Padalarang, bisa jadi potensi untuk mengoperasikan kereta wisata," ujarnya.

Foto: Penampakan Rel Mati Cipatat-Padalarang yang Mau Dihidupkan Dedi Mulyadi. (Dok. KAI Daop 2) Penampakan Rel Mati Cipatat-Padalarang yang Mau Dihidupkan Dedi Mulyadi. (Dok. KAI Daop 2)

Selain itu, reaktivasi jalur ini juga dapat memberikan alternatif tambahan bagi warga Bogor maupun Bandung, serta juga menjadi jalur alternatif jika jalur kereta api Jakarta-Cikampek-Bandung mengalami kondisi gangguan.

"Kalau sudah full dari Bogor sampai Bandung, masyarakat makin banyak pilihan transportasi, dan tentunya lebih terjangkau, dan yang terpenting, dapat mengurangi kemacetan, terutama di kawasan Padalarang," jelasnya.

Sebagai catatan, jalur yang harus direaktivasi pemerintah adalah dari Stasiun Cipatat menuju Stasiun Tagog Apu hingga ke Stasiun Padalarang sepanjang 13,8 Km.

Apabila jalur Cipatat-Padalarang kembali direaktivasi, maka Bogor-Bandung terhubung sepenuhnya dengan kereta api. Jalur kereta api Bogor-Bandung sejauh 140 Km akan melewati beberapa stasiun, yaitu Stasiun Bogor-Maseng-Cigombong-Cicurug-Parungkuda-Cibadak-Cisaat-Sukabumi-Gandasoli-Cireungas-Lampegan-Cibeber-Cianjur-Maleber-Tipar-Selajambe-Ciranjang-Cipeuyeum-Rajamandala-Cipatat-Tagog Apu-Padalarang-Gadobangkong-Cimahi-Bandung.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mempercepat pembangunan elektrifikasi jalur kereta api (KA) Padalarang-Cicalengka dan juga mereaktivasi beberapa jalur KA di Jawa Barat yang kini telah nonaktif, terutama di wilayah Bandung Raya seperti Cipatat-Padalarang.

"Yang sudah disepakati tadi oleh Kemenhub dan PT KAI jalur dari Padalarang ke Cicalengka, kemudian ada jalur yang akan segera direaktivasi, termasuk jalur di Cianjur, Sukabumi, Bogor sampai Jakarta," sebut pria yang akrab disapa Demul itu.

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meraih PRISMA Award 2025dengan predikat Green Status (Lulus). Prudential Indonesia adalah satu-satunya perusahaan asuransi yang masuk dalam daftar penghargaan tersebut di antara para peraih PRISMA yang sebagian besar terdiri dari sektor pertambangan, agroindustri dan energi.

Apresiasi ini diberikan karena Prudential Indonesia mengimplementasikan dan berkomitmen dalam mengedepankan prinsip dan menghormati HAM pada seluruh aspek operasional perusahaan. Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen Prudential Indonesia dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan yang menghormati HAM.

PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) merupakan instrumen penilaian yang dikembangkan Kementerian HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Penilaian PRISMA dilakukan dengan menganalisis, mengidentifikasi, dan mencegah risiko pelanggaran HAM yang mungkin timbul akibat kegiatan bisnis oleh para pelaku usaha.

Sejak peluncurannya, hampir 500 perusahaan dari berbagai industri telah mendaftar, dengan 306 perusahaan mengikuti penilaian dan 39 perusahaan telah lolos. Pada 2024, sebanyak 8 perusahaan berhasil meraih pengakuan ini, termasuk Prudential Indonesia.

Penghargaan ini disampaikan kepada Prudential Indonesia atas predikat Green Status yang diraih setelah melakukan self-assessment pada Juli 2024 dengan pendampingan dari Kementerian HAM serta kolaborasi lintas departemen perusahaan.

Chief Legal dan Government Relation Officer Prudential Indonesia Mercy Francisca Sinaga mengungkapkan berbagai program telah dilaksanakan sebagai komitmen Prudential Indonesia untuk memperkuat budaya penghormatan HAM. Termasuk menjunjung dan menjalani Kebijakan HAM untuk karyawan, mitra, serta pihak ketiga, tanpa diskriminasi.

Prudential Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang mendukung perilaku bisnis yang etis, termasuk kebijakan konflik kepentingan, kebijakan investasi, kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta kode etik. Dalam penerapan kebijakan tersebut, perusahaan memastikan adanya perlindungan HAM dan secara berkala melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait.

"Kami menjunjung tinggi keberagaman, menyediakan layanan setara bagi seluruh nasabah dengan memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan, serta menjalin hubungan kerja sama yang transparan dan adil dengan pihak ketiga," ungkap dia dikutip Rabu (15/10/2025).

Prudential juga mempunyai fungsi Kepatuhan, Risiko dan, SDM yang bertugas mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi risiko pelanggaran HAM di perusahaan.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen menjunjung kesetaraan gender di lingkungan perusahaan dan bagian dari implementasi ESG dan sejalan dengan Sustainability Development Goals, perusahaan memberi kesempatan bagi perempuan menempati posisi strategis dalam perusahaan. Termasuk level manajerial dan eksekutif, yang didukung dengan kebijakan dan fasilitas perusahaan agar terdapat keseimbangan peran Perempuan dalam karir dan keluarga.

Hal ini terlihat dari jumlah direksi perempuan di Prudential, yaitu sebanyak 4 dari 8 anggota direksi. Kemudian, hingga September 2025, jumlah pegawai perempuan sebesar 55% dari total karyawan, dan dominasi jumlah rekrutmen karyawan perempuan sebesar 56%.

"Prudential Indonesia juga membuka kesempatan bagi perempuan menjadi wirausaha melalui profesi agen Asuransi atau Mitra Bisnis Agency. Para perempuan bisa menjadi konsultan keuangan profesional demi meningkatkan literasi keuangan dan asuransi di Indonesia serta menghadirkan perlindungan bagi keluarga Indonesia melalui produk asuransi yang menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan masa mendatang, sejalan dengan nilai For Every Life, for Every Future," jelas dia.

Tidak hanya itu, perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pengembangan dan pelatihan internal dan eksternal. Adanya sinergi kerja sama lintas departemen, bersama dengan mitra dan pihak ketiga, juga dijalankan agar setiap aspek bisnis selaras dengan regulasi nasional dan standar internasional, sehingga menciptakan ekosistem yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Menurutnya penghargaan PRISMA merupakan dorongan bagi Prudential Indonesia untuk terus memperkuat komitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam seluruh aspek bisnis.

"Kami percaya bahwa menghormati hak asasi manusia adalah fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan, sekaligus wujud tanggung jawab kami kepada nasabah, karyawan, dan masyarakat luas," tambahnya.

"Keberhasilan ini juga tentu tidak terlepas dari dukungan dan dedikasi seluruh pegawai Prudential Indonesia. Terima kasih atas komitmen dan kerja sama yang telah ditunjukkan, sehingga bersama dapat meraih keberhasilan ini. Mari terus melangkah dengan semangat untuk membangun budaya bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan," tutupnya.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) merombak susunan dewan direksi lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (15/10/2025). Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Hendri Widiarta sebagai direktur perseroan.

Sekretaris Perusahaan Unilever Padwestiana Kristanti menerangkan bahwa Hendri diangkat sebagai direktur guna menggantikan Willy Saelan yang mengundurkan diri dari kursi direktur. Adapun Willy Saelan telah menjabat sebagai direktur sejak 2015.

“Mengangkat Hendri Widiarta sebagai direktur perseroan, efektif sejak 15 Oktober 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan 2026,” kata Padwestiana saat ditemui di Tangerang, Rabu (15/10/2025).

Selepas persetujuan RUPSLB, Hendri bakal menjabat sebagai Direktur Human Resources, yang selama ini dijabat oleh Willy Saelan. Manajemen menerangkan Willy telah bergabung dengan Unilever sejak 30 tahun yang lalu.

Sebagai informasi, Willy Saelan adalah Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung, Jawa Barat, yang bergabung dengan Unilever Indonesia sejak 1995. Ia diangkat sebagai Direktur pada RUPS Luar Biasa pada 15 Desember 2015 dan selama ini memimpin divisi Human Resources.

Sebelum menjadi direktur, Willy menempati sejumlah posisi strategis di Unilever, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Head of HR untuk Marketing and Sales di Unilever Indonesia (2011–2015), pelaksana tugas (Plt) Head of HR di Unilever Australia dan Selandia Baru (2015), hingga HR Director untuk wilayah Asia-Afrika-Timur Tengah dan Eropa Timur (AACEE) pada 2007–2009.

Berikut adalah jajaran direksi Unilever terbaru hasil RUPSLB:

• Presiden Direktur: Benjie Yap
• Direktur: Neeraj Lal
• Direktur: Alejandro Meinardo Jr Santos Concha
• Direktur: Vandana Suri
• Direktur: Enny Hartati Sampurno
• Direktur: Hendri Widiarta

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — PT Unilever Indonesia Tbk menegaskan bahwa langkah efisiensi dan penyesuaian pegawai merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga kinerja di tengah tantangan pasar. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring transformasi bisnis dan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Dalam sesi tanya jawab Public Expose Unilever Indonesia, Rabu (15/10/2025), Presiden Direktur Benjie Go Yap menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan pengurangan karyawan. Ia menekankan, perusahaan berfokus pada peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan produktivitas jangka panjang.

“Fokus kami tetap pada penguatan kemampuan manusia dan transformasi bisnis. Akan ada penyesuaian di beberapa fungsi organisasi seiring dengan dorongan menuju budaya kinerja tinggi dan produktivitas,” ujar Benjie di Graha Unilever BSD, Tangerang, Banten.

Benjie menambahkan, langkah tersebut dijalankan secara selektif untuk memastikan perusahaan tetap tangguh menghadapi perubahan pasar. Ia menegaskan, Unilever tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan karyawan sembari memperkuat efisiensi dan sistem kerja berbasis teknologi yang lebih maju.

Pada semester I 2025, Unilever mencatat penjualan bersih sebesar Rp 18,2 triliun dengan laba bersih Rp 2,2 triliun, turun 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, margin kotor meningkat menjadi 48,1 persen dari 45,1 persen pada semester sebelumnya, menandakan efisiensi berjalan efektif.

Efisiensi biaya juga terlihat dari penurunan pengeluaran pemasaran hampir 10 persen dan biaya administrasi umum sebesar 23,3 persen. Direktur Keuangan Neraj Lal mengatakan, efisiensi menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan margin dan arus kas positif di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Sebagai bagian dari penguatan organisasi, Unilever Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga menunjuk Hendri Widiarta sebagai direktur baru menggantikan Willy Saelan. Penunjukan ini menegaskan fokus perusahaan dalam memperkuat kapabilitas SDM dan budaya kinerja tinggi di seluruh lini bisnis.

Presiden perusahaan Fast Retailing Co. yang terkenal dengan merek dagang pakaian Uniqlo, Tadashi Yanai ikut bersuara terkait tarif dagang yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal Negeri Tirai Bambu, Cina.

Yanai menyatakan, kebijakan untuk menaikkan tarif dagang dapat menyulitkan jalannya perdagangan dunia. Ia menyebut, ketidakpastian ekonomi dari kebijakan tarif yang bakal diberlakukan AS terhadap Cina turut berdampak pada sejumlah negara kawasan Asia, khususnya Indonesia sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Menurut Yanai, masyarakat kawasan Asia perlu bersatu dan menunjukkan kekuatan untuk menghadapi pernag tarif yang akan diberlakukan oleh dua negara adidaya tersebut.

"Asia, khususnya Indonesia adalah mesin pertumbuhan [ekonomi]. Kita perlu bersatu sebagai orang Asia dan menunjukkan kemauan kita," kata Yanai dalam keterangannya di acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10).

Selain itu, ia sempat mengaku kebingungan. Sebab kajian naiknya tarif justru dicanangkan oleh Trump, yang merupakan presiden negara demokratis. Kebijakan tersebut akan membuat konfrontasi dan perang.

Lebih lanjut, Yanai berpendapat, ketidakpastian ekonomi karena perang tarif ini tidak akan berlanjut dan membuat resesi. Dia pun mengajak seluruh pihak yang untuk bekerja sama menghadapi perang tarif demi masa depan dunia yang lebih baik.

Merujuk data Forbes Billionaire, Yanai merupakan orang terkaya nomor 34 di dunia. Harta kekayaannya mencapai US$ 767 miliar atau sekitar Rp 12.714 triliun (dengan kurs Rp 16.577 per dolar Amerika Serikat). Yanai merupakan orang terkaya nomor satu di Tokyo melalui perdagangan jaringan ritel merek Uniqlo.

Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar US$ 2,5 miliar dan pendapatan sebesar US$ 21 miliar pada tahun per Agustus 2024. Adapun merek unggulan Uniqlo memiliki hampir 2.500 toko di 25 negara.

Harapan untuk menaikkan kelas usaha mikro menjadi menengah baru akan terwujud jika pemerintah secara konstruktif menghapus hambatan birokrasi perizinan, memudahkan UMKM memilih badan hukum yang tepat seperti PT Perorangan, dan memastikan penyaluran K

Jakarta (ANTARA) - Legalitas usaha di kalangan UMKM Indonesia, terutama usaha mikro yang mendominasi hingga 99,71 persen dari total unit usaha, masih dianggap sebagai urusan rumit dan membuang-buang waktu.

Dalam praktiknya, masih ditemukan banyak calon penerima bantuan modal yang belum memiliki persyaratan administrasi, seperti legalitas usaha (NIB) atau NPWP, hal ini menjadi hambatan besar saat mereka mencoba mengakses pinjaman.

Padahal, tanpa izin usaha, sebuah bisnis akan dianggap ilegal, rentan terhadap sengketa hukum, sulit mendapatkan kepercayaan dari mitra, dan, yang paling fatal, terhalang dari akses pendanaan.

Permasalahan ini diperparah dengan temuan di lapangan bahwa masih ada lembaga penyalur KUR yang meminta agunan tambahan untuk kredit di bawah Rp100 juta, meskipun aturannya menjamin kredit di bawah plafon tersebut seharusnya tanpa agunan.

Kondisi ini menciptakan paradoks. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menargetkan penyaluran sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, tapi 69,5 persen UMKM masih belum mendapat akses kredit.

Kejadian ini menunjukkan bahwa modal saja tidak cukup; hambatan birokrasi, seperti kurangnya legalitas dan prosedur kredit yang tidak dipatuhi, adalah akar masalah yang menghalangi UMKM naik kelas.

UMKM sendiri adalah tulang punggung sejati ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60persen kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.

Oleh karena itu, sudah saatnya fokus kita beralih: legalitas harus menjadi investasi yang mudah diakses, dan modal murah harus benar-benar sampai tanpa syarat berlebihan.

Ahli ekonomi internasional, Jeffrey Sachs, kerap menekankan bahwa investasi pada UMKM adalah cara tercepat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara, karena mereka menopang lapangan kerja lokal.

Pandangan ini memperkuat urgensi pemerintah untuk tidak hanya memberikan dana, tetapi juga menghilangkan sumbatan birokrasi.

Senada dengan itu, pakar hukum bisnis Internasional, Klaus Schwab, menilai bahwa program kredit bersubsidi seperti KUR memerlukan kerangka hukum yang transparan dan digitalisasi total; kalau tidak, kredit hanya akan menjadi beban utang tanpa inovasi yang berkelanjutan.

Pilih badan hukum

Legalitas adalah fondasi yang melindungi bisnis dan memastikan pertumbuhannya berkelanjutan. Untuk UMKM yang berorientasi tumbuh dan ingin mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, pilihan bentuk badan usaha menjadi sangat penting dan krusial.

Beberapa bentuk yang cocok karena tidak mensyaratkan modal minimal adalah Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, CV, dan Koperasi.

Namun, bentuk Perseroan Terbatas (PT) Perorangan yang dimungkinkan sejak berlakunya UU Cipta Kerja menawarkan keunggulan tak tertandingi: prinsip tanggung jawab terbatas.

Prinsip ini memisahkan harta pribadi pemilik dari utang perusahaan, menjadikannya perisai hukum yang kuat. PT Perorangan dapat didirikan oleh hanya satu orang dan tidak lagi mensyaratkan modal minimal yang besar, cukup merujuk pada kriteria modal UMKM.

Proses pendirian PT Perorangan ini pun kian praktis. Pendaftarannya dilakukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan dibantu oleh berbagai layanan swasta, seperti Legalitas.org, yang menawarkan jasa pendampingan mengurus akta notaris hingga penerbitan NIB berbasis risiko melalui sistem OSS.

Legalitas bukan sekadar dokumen formalitas; legalitas adalah investasi yang membuka gerbang ke modal KUR, perlindungan hukum PT Perorangan, dan akses pengembangan bisnis.

Modal Murah Merata

Tantangan kedua yang harus diatasi adalah memastikan modal murah merata. Rasio kredit UMKM baru mencapai 20,3 persen, jauh dari target 30 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, dengan target 60 persen disalurkan ke sektor produksi. Namun, implementasinya masih terhambat.

Ada beberapa isu utama yang perlu diatasi segera.

Pertama, harus ada kepatuhan total dari 46 Lembaga Penyalur KUR, terutama Bank yang memegang 60,87 persen plafon KUR, untuk menghilangkan permintaan agunan tambahan pada kredit di bawah Rp100 juta.

Kedua, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan Kementerian UMKM harus secara proaktif memasukkan fasilitasi pembuatan legalitas usaha (NIB) sebagai bagian integral dari proses pengajuan KUR.

Jika calon debitur terhambat karena tidak memiliki NIB atau NPWP, maka program KUR tidak akan pernah mencapai target debitur baru 2,34 juta orang.

Terakhir, tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM yang mencapai 4,02 persen menunjukkan perlunya pendampingan dan edukasi manajerial yang terstruktur, bukan hanya sekadar penyaluran dana.

Kini, UMKM menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional dan merupakan motor penggerak pemerataan ekonomi. Mereka memiliki peran besar dalam perekonomian, bahkan terbukti memiliki ketahanan terhadap resesi ekonomi global.

Harapan untuk menaikkan kelas usaha mikro menjadi menengah baru akan terwujud jika pemerintah secara konstruktif menghapus hambatan birokrasi perizinan, memudahkan UMKM memilih badan hukum yang tepat seperti PT Perorangan, dan memastikan penyaluran KUR yang patuh pada aturan tanpa agunan.

Oleh karena itu, legalitas yang mudah diakses, didukung modal murah yang patuh aturan, adalah investasi paling strategis yang akan menempatkan UMKM sebagai pahlawan ekonomi nasional yang sesungguhnya.

*) Rioberto Sidauruk adalah Pemerhati Ekonomi Kerakyatan dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan dua jenis lauk dalam hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Selain susu, harus ada dua jenis lauk, bukan satu,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol terkait Konsumsi MBG, yang digelar di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Instruksi agar setiap dapur MBG menyiapkan dua jenis lauk setiap hari itu diberikan, karena Presiden Prabowo bercita-cita agar anak-anak Indonesia berkecukupan gizi.

“Beliau bercita-cita agar ke depan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di kancah global,” kata Nanik.

Karena perhatiannya kepada kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, menurut Wakil Kepala BGN itu, Presiden Prabowo bahkan sampai menghitung sendiri menu makanan untuk para siswa. Hal itu terjadi ketika Presiden merancang program MBG.

“Beliau hitung sendiri, dan berkesimpulan bahwa dengan Rp10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” kata Nanik.

Oleh karena itu, Nanik mengingatkan agar semua pihak tidak mengambil keuntungan dari bahan baku makanan. Nanik mengimbau agar seluruh dapur MBG tidak memangkas, atau bahkan sengaja me-mark-up anggaran pembelian bahan baku.

“Jangan dipangkas, dan juga jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh,” ujarnya.

Nanik lalu berpesan agar seluruh unsur pelaksana di setiap SPPG saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program.

“Tolong semuanya saling mengingatkan, baik ahli gizi, akuntan, maupun kepala SPPG, untuk mengawal menu,” ujarnya.

Dia pun menegaskan kembali bahwa Program MBG bukanlah proyek komersial, melainkan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak Indonesia.

“Bapak Ibu semua, program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Pak Prabowo pada anak-anak Indonesia,” tandas Nanik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 8.045 buyer atau pembeli dari 130 negara tercatat mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 tahun 2025.

Jumlah ini menunjukkan antusiasme besar pelaku usaha internasional terhadap produk-produk Indonesia dan memperkuat posisi TEI sebagai ajang perdagangan global di kawasan.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, mengatakan lonjakan minat dari para pembeli luar negeri mencerminkan meningkatnya daya tarik produk Indonesia di pasar global.

“TEI tahun ini memperoleh antusiasme yang tinggi dari para eksportir dan buyer, sebanyak 1.619 peserta berpartisipasi dalam TEI, dan hingga saat ini kami mencatat sebanyak 8.045 orang buyer terdaftar dari 130 negara,” ujar Budi saat pembukaan TEI ke-40 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, TEI telah menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun, bukan hanya oleh eksportir nasional, tetapi juga oleh para pembeli dari seluruh penjuru dunia.

Pameran tersebut dipastikan bukan sekadar ajang promosi, melainkan perayaan besar yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pasar internasional.

”Selama 40 tahun, TEI senantiasa berperan dalam menjembatani pertemuan buyer internasional dari mancanegara dengan para produsen dan eksportir dalam negeri, mulai dari eksportir pemula hingga eksportir besar dan berpengalaman,” paparnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan nilai transaksi dagang TEI 2025 mencapai 16,5 miliar dollar AS, yang diharapkan dapat memberikan dorongan bagi ekspor, menarik investasi baru, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

TEI 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah merealisasikan Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, serta memperluas jangkauan pasar internasional.

“TEI merupakan program yang strategis dan kolaboratif dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, memperluas pasar internasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia emas,” beber Budi.

Tahun ini, TEI mengusung tema “Discover Indonesia’s Excellence, Trade Beyond Boundaries” dan digelar pada 15-19 Oktober 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Pameran terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu produk pangan, minuman, dan pertanian; produk manufaktur; serta produk jasa dan gaya hidup.

Selain pameran, Kemendag juga menggelar berbagai program pendukung seperti business matching, business counseling, dan business forum untuk mempertemukan eksportir dengan calon mitra dagang serta memberikan informasi terkini seputar perdagangan dan investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$431,9 miliar atau sekitar Rp7.160 triliun (asumsi kurs JISDOR 14 Oktober 2025 Rp16.577 per dolar AS). Posisi ULN Indonesia pada bulan kedelapan 2025 itu lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni US$432,5 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso melaporkan bahwa secara tahunan, posisi utang eksternal itu tumbuh 2% secara tahunan atau year on year (YoY). Pertumbuhannya lebih rendah dari bulan lalu yang mencapai 6,3% YoY.

"Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta," terang Denny dalam keterangannya, Senin (15/10/2025).

Adapun, ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN pemerintah tercatat sebesar US$213,9 miliar atau tumbuh 6,7% YoY pada Agustus 2025. Pertumbuhannya juga melambat dari bulan sebelumnya yang mencapai 9%.

Perkembangan ULN pemerintah itu dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Lebih lanjut, Denny menyebut ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4% dari total ULN pemerintah); Jasa Pendidikan (17,2%); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,7%); Konstruksi (12,3%); Transportasi dan Pergudangan (9,0%); Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0%); serta Pergudangan (8,9%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Sementara itu, ULN swasta sebesar US$194,2 miliar. Angka itu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1% YoY pada Agustus 2025, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2% YoY.

Perinciannya, kontraksi pertumbuhan terjadi kepada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yakni 1,6% YoY pada Agustus 2025. Sementara itu, ULN lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh melambat menjadi 0,8% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2% terhadap total ULN swasta.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 30% pada Agustus 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,9%.

Dominasi ULN jangka panjang juga sebesar 85,9% terhadap total ULN, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 85,5%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA - Informasi mengenai pencairan bantuan subsidi upah (BSU) untuk bulan Oktober 2025 banyak dinanti oleh para pekerja.

Terbaru dikabarkan bahwa BSU Rp600.000 tidak akan dicairkan oleh pemerintah pada bulan Oktober 2025. Hal ini dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Yassierli menuturkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pencairan BSU tahap II 2025. Dengan kata lain, tidak ada lagi BSU pada sisa akhir tahun ini.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II. Mungkin dapat diasumsikan itu [BSU] tidak ada,” ujarnya saat ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sejauh ini, penyaluran bantuan berupa subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk dua bulan hanya diberikan pada periode Juni dan Juli lalu.

Sementara sampai saat ini, pemerintah belum berencana memberikan lagi bantuan yang menyasar para pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

“Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” tambahnya.

Meskipun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program subsidi upah, atau yang dikenal dengan BSU, akan tetap disalurkan pada semester II/2025.

BSU diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi.

Syarat Mendapat BSU Rp600.000

Salah satu syarat mendapatkan BSU adalah pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja jika Anda termasuk golongan penerima upah.

Pemberi Kerja (Perusahaan/Badan/Sejenisnya) dapat melakukan pendaftaran melalui kanal fisik dan kanal non fisik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah Pemberi Kerja telah terdaftar menjadi peserta, maka proses lanjutan yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerja dengan menyerahkan data jumlah dan upah melalui formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus Pekerja Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan dengan melampirkan paspor sebagai data pendukung.

Untuk lebih lengkapnya kunjungi link berikut ini:https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-mendaftar-jadi-peserta.html.

Kriteria Mendapat BSU Rp600.000

Setelah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, anda juga harus didaftarkan oleh perusahaan sebagai penerima manfaat BSU Rp600.000.

Kemudian, BSU akan disalurkan oleh pemerintah langsung ke penerima melalui rekening bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri), Bank Syariah Indonesia, dan juga PT Pos Indonesia.

Apabila tidak memiliki rekening Bank Himbara, pencairan bisa dilakukan secara langsung di Kantor Pos.

Kriteria lain agar mendapat BSU Rp600.000 yakni diberikan kepada pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.

Kemudian, pekerja bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan ajang pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 ke-40 dapat membukukan nilai transaksi senilai US$16,5 miliar atau sekitar Rp273,54 triliun (asumsi kurs Rp16.578 per dolar AS).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan transaksi TEI ke-40 ini diharapkan dapat menarik daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Kementerian Pedagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 sebesar US$16,5 miliar, yang diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan ekspor daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Budi dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Adapun, pameran TEI 2025 berlangsung sejak 15 Oktober—19 Oktober 2025 dengan tema Discover Indonesia's Excellence, Trade Beyond Boundaries. Ajang tahunan ini merupakan platform strategis bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar global dan memperkuat citra Indonesia di tingkat global yang pada akhirnya akan mendorong ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menuturkan bahwa pameran TEI merupakan salah satu wujud nyata Kementerian Perdagangan dalam merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pada tahun ini, ujar Budi, ajang TEI memperoleh antusiasme yang tinggi dari para eksportir dan buyer. Perinciannya, sebanyak 1.619 peserta berpartisipasi dalam TEI dan 8.045 orang buyer terdaftar dari 130 negara.

“TEI merupakan program yang strategis dan kolaboratif dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi, untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, memperluas pasar internasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global, sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas,” terangnya.

Selama 40 tahun terakhir, Budi menyampaikan bahwa TEI berperan dalam menjembatani pertemuan buyer internasional dari mancanegara dengan para produsen dan eksportir dalam negeri, mulai dari eksportir pemula hingga eksportir besar dan berpengalaman.

“Pameran ini dirancang untuk memperkuat citra dan daya tarik produk Indonesia melalui tiga zona utama, yaitu food, beverage and agriculture products, manufacture products, serta services and lifestyle products,” sambungnya.

Adapun, Malaysia tercatat menjadi negara asal buyer yang terbanyak untuk TEI tahun ini, yaitu 769 orang. Menyusul, China sebanyak 605 orang dan India 594 orang.

Sementara itu, sejumlah negara lain yang juga tercatat aktif mendaftar antara lain, Nigeria, Mesir, Filipina, Arab Saudi, Australia, dan Singapura.