Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia, yakni tingginya angka anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan kurang memperoleh asupan gizi memadai di rumah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Menurut Prabowo, konsep MBG pada dasarnya sangat sederhana, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

"Konsep makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana. Bahwa kenyataan kita menemukan sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan kondisi tersebut masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, menurut perkiraannya, proporsi anak yang mengalami kekurangan gizi mendekati seperempat dari total populasi anak di Indonesia.

"Hampir seperlima, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati seperempat, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30% anak-anak kita kurang gizi," ujarnya.

Prabowo menjelaskan kekurangan gizi pada anak dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang. Akibatnya, kemampuan fisik maupun intelektual anak tidak berkembang secara optimal.

"Sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot, dan tulang kurang berkembang. Artinya, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal," katanya.

Menurut Kepala Negara, dampak jangka panjang dari kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas sosial masyarakat karena anak-anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko memiliki kemampuan belajar dan produktivitas yang lebih rendah saat dewasa.

"Berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian, atau sebagai nelayan," tuturnya.

Prabowo menilai persoalan tersebut menjadi tantangan serius karena sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan lapangan lainnya membutuhkan kondisi fisik yang kuat.

"Karena nelayan, buruh, petani butuh kekuatan fisik. Bagaimana dia mau punya kekuatan fisik kalau dia gizinya kurang?" ujarnya.

Presiden mengatakan persoalan gizi anak menjadi salah satu temuan yang paling membekas ketika dirinya berkeliling ke berbagai daerah saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

Ia mengaku telah mengikuti Pemilihan Presiden sebanyak 5 kali sebelum akhirnya terpilih menjadi kepala negara. Pengalaman tersebut, menurutnya, mengajarkan pentingnya ketekunan dalam memperjuangkan tujuan yang diyakini benar bagi masyarakat.

"Alhamdulillah saya pernah kampanye 5 kali," kata Prabowo yang disambut tawa peserta acara.

Prabowo kemudian mengenang 4 kekalahan yang pernah ia alami dalam kontestasi politik. Namun, ia menegaskan kegagalan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang.

"Kalah tapi karena tugas suci untuk bangsa dan negara belum selesai, kita tidak menyerah kepada kekalahan. Jatuh, bangun lagi! Jatuh, bangun lagi! Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi! Kita yang penting bangkit lagi dan meneruskan pekerjaan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana perombakan skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai babak baru kebijakan sosial sejak Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pengetatan sasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna.

Program yang awalnya dirancang sebagai intervensi besar pembangunan sumber daya manusia ini kini memasuki fase evaluasi. Instruksi Prabowo kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menertibkan dapur MBG dan meninjau ulang penerima manfaat menjadi sinyal pergeseran dari pendekatan universal ke kebijakan yang lebih terarah.

Langkah ini dinilai penting karena tanpa perbaikan tata kelola dan penargetan, program besar seperti MBG berisiko tidak efisien, sementara kebutuhan perbaikan gizi anak Indonesia tetap mendesak.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21,5% pada 2024, meskipun telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa kelompok rumah tangga miskin dan rentan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Dalam konteks inilah, penajaman sasaran MBG menjadi krusial.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme teknis untuk memastikan program ini lebih tepat sasaran.

“Ada tim yang diturunkan dari Kedeputian Tauwas [Pemantauan dan Pengawasan] dan Tim Investigasi namanya Tim Optimalisasi,” ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (22/4/2026).

Pembentukan tim ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi di atas kertas, tetapi juga melakukan intervensi langsung di lapangan. Tim Optimalisasi menjadi ujung tombak dalam menilai apakah dapur MBG berjalan sesuai petunjuk teknis sekaligus memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria.

Dalam menentukan kelayakan penerima, Nanik mengungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak semata berbasis data statistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Parameter ya kalau sekolah-sekolah swasta orang kaya kan pasti secara gizi anak-anak sudah terpenuhi. Kalau sekolah negeri karena heterogen ya kita kasih kuesioner siapa yang mau terima dan siapa yang tidak. Itu untuk Jakarta dan kota-kota besar lainnya,” katanya.

Pendekatan ini mencerminkan realitas bahwa kondisi sosial-ekonomi siswa sangat beragam, bahkan dalam satu wilayah. Sekolah negeri di kota besar misalnya, bisa dihuni oleh siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, sehingga diperlukan metode seleksi yang lebih fleksibel seperti kuesioner.

Namun, strategi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait validitas data dan potensi bias dalam pengisian kuesioner.

Konsolidasi Data

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengamini pentingnya fondasi data dalam menentukan arah kebijakan MBG ke depan. Sehingga, dia menekankan bahwa pihaknya siap apabila ada arahan untuk membantu kesiapan data untuk BGN.

“Menyangkut pensasaran MBG (Makan Bergizi Gratis), tentu kami nanti akan mengikuti arahan Presiden lebih lanjut,” kata Gus Ipul usai saat meninjau Calon Sekolah Rakyat di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Penjompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus pada konsolidasi data sebagai langkah awal sebelum implementasi kebijakan lebih lanjut.

Gus Ipul mengatakan pemerintah masih melakukan konsolidasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum menyampaikan hasilnya ke publik. Proses ini dinilai penting karena selama ini program bantuan sosial kerap terkendala ketidaksinkronan data antar lembaga.

Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar utama agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Data tersebut juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) jika diperlukan.

Ia menegaskan mandat Presiden tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan bantuan tersebut benar-benar efektif.

“Salah satu pesan yang disampaikan kepada kami oleh Presiden, dan itu kemudian menjadi bagian dari mandat strategis Kementerian Sosial, bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi data bersama BPS dan kementerian lain, setelah itu dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos agar bansosnya ini tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak,” tandas Gus Ipul.

Dengan kata lain, MBG tidak hanya dilihat sebagai program bantuan konsumtif, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dari perspektif ekonomi, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufikurahman menilai langkah pemerintah sebagai koreksi yang tepat.

Dia menyoroti bahwa selama ini program MBG terlalu luas sehingga berpotensi tidak efisien.

“Penertiban dapur MBG/SPPG dan pengecekan ulang penerima bantuan sebenarnya adalah langkah koreksi yang penting. Selama ini, program MBG dijalankan terlalu luas sehingga berpotensi membuat anggaran tidak tepat sasaran,” kata Rizal.

Menurutnya, fokus pada anak dari keluarga kurang mampu akan membuat program lebih efektif karena bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Rizal juga mengaitkan kebijakan ini dengan kondisi fiskal negara. Menurutnya, di tengah tekanan fiskal yang mulai meningkat di mana defisit APBN sudah mendekati 1% PDB, tentunya langkah ini bukan hanya tepat, tetapi juga mendesak.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa defisit APBN 2026 memang berada dalam tekanan, terutama akibat peningkatan belanja sosial dan subsidi.

Rizal menilai efisiensi anggaran sangat bergantung pada akurasi dan integrasi data. Tanpa data sosial-ekonomi, gizi, dan pendidikan yang solid, efisiensi berpotensi menjadi semu. Ia menambahkan, program yang ditargetkan lebih tepat dalam kondisi fiskal terbatas, meski tetap memiliki risiko jika terlalu selektif.

“Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, program seperti MBG memang lebih tepat jika ditujukan secara khusus (targeted), bukan diberikan ke semua orang secara merata. Ada kemungkinan anak yang sebenarnya membutuhkan justru tidak terdata dan akhirnya tidak mendapat bantuan,” tuturnya.

Risiko ini dikenal sebagai exclusion error, yang dapat berdampak serius pada kelompok rentan. Sebagai solusi, Rizal menyarankan pendekatan bertahap.

“Jangka menengah, pendekatan yang paling seimbang adalah tetap menargetkan kelompok prioritas, tetapi dengan tujuan jangka panjang yang inklusif,” tandas Rizal.

Potensi Hemat Anggaran Hingga Rp230 Triliun

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai perubahan skema MBG sebagai momentum reformasi besar. Ia menyebut fokus Presiden Prabowo Subianto pada anak dari keluarga kurang mampu menandai pergeseran dari distribusi luas ke pendekatan berbasis kebutuhan.

Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi menghemat anggaran secara signifikan.

“Ya, sangat berpotensi mengurangi pemborosan anggaran secara signifikan. Berdasarkan kalkulasi kami, potensi penghematan dapat mencapai sedikitnya Rp230 triliun,” tuturnya.

Bhima menilai angka tersebut menunjukkan potensi inefisiensi dalam desain awal program. Studi Celios juga mencatat inclusion error MBG mencapai 34,2%, sehingga lebih dari sepertiga penerima bukan kelompok paling membutuhkan.

Ia juga menyoroti minimnya dapur SPPG di wilayah kemiskinan tinggi dan daerah 3T. Karena itu, Bhima mengusulkan program difokuskan pada sekitar 22,2 juta anak sekolah kurang mampu dan balita dari keluarga miskin, sehingga kualitas menu bisa ditingkatkan dengan estimasi biaya sekitar Rp15.000 per porsi.

Bhima juga mengkritik skema dapur SPPG dalam implementasi program.

“Kami juga tidak merekomendasikan penggunaan skema SPPG, karena pengalaman lebih dari satu tahun terakhir menunjukkan bahwa skema tersebut cenderung mahal, kompleks, dan rentan terhadap inefisiensi,” katanya.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, seperti dapur atau kantin sekolah, serta distribusi untuk balita melalui posyandu.

Namun, Bhima mengingatkan adanya risiko exclusion error jika kebijakan terlalu selektif.

“Ini bisa terjadi jika basis data lemah, pembaruan data lambat, atau kriteria penerima terlalu sempit,” tandas Bhima. Menurutnya, reformasi MBG bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi perubahan paradigma dalam kebijakan sosial.

Di satu sisi, negara dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran. Di sisi lain, tanggung jawab untuk melindungi kelompok rentan tidak boleh berkurang.

Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 9,36% atau lebih dari 25 juta orang menurut BPS (2025), serta kelompok rentan yang jauh lebih besar, tantangan penargetan menjadi semakin kompleks.

Program MBG berada di persimpangan: antara menjadi instrumen populis yang luas, tapi tidak efektif, atau menjadi kebijakan presisi yang berdampak nyata bagi generasi masa depan.

Keberhasilannya tidak lagi diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dihasilkan—dalam kesehatan, kecerdasan, dan masa depan anak-anak Indonesia.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah program ini perlu diperbaiki, melainkan seberapa cepat dan seberapa tepat pemerintah mampu mengeksekusi perubahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan pentingnya pemerataan program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah terpencil.

Hal tersebut Gibran sampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan program MBG di Sekolah Kristen Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (21/04/2026).

Menurutnya, daerah seperti Yahukimo harus menjadi prioritas dalam implementasi program MBG agar tepat sasaran dan merata.

“MBG itu harusnya diprioritaskan di area-area seperti ini. Kalau belum merata, nanti harus didorong supaya semua bisa menerima,” ujar Gibran.

Dengan begitu, program MBG bakal berjalan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang bercita-cita agar anak-anak di Indonesia mendapatkan gizi yang layak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun, kehadiran Wapres disambut antusias oleh para guru dan siswa. Salah satu guru di Sekolah Kristen Yahukimo, Teacher Kroni, menyampaikan bahwa program MBG sejauh ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi para siswa.

“Sejauh ini program MBG berjalan dengan lancar. Anak-anak semua dapat dan mereka senang,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan rasa bahagia atas kedatangan Wapres yang dinilai menjadi momen yang telah lama dinantikan oleh para siswa. Meski demikian, Kroni berharap perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan di Papua dapat terus ditingkatkan.

“Harapannya ke depan, pendidikan di Papua bisa lebih diperhatikan,” tutur Kroni.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis diluncurkan sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan gizi anak sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Prabowo mengatakan, gagasan program makan bergizi gratis berangkat dari pengalamannya selama masa kampanye Pilpres, ketika ia kerap berkunjung ke desa-desa dan menyaksikan langsung kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.

“Saya datang ke desa-desa di mana-mana, saya lihat anak-anak kecil umur sembilan, sepuluh, sebelas tahun, tapi badannya seperti anak empat tahun. Kurang gizi di mana-mana,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Lebih lanjut, dia menuturkan, selama berkeliling dunia, dirinya mempelajari berbagai kebijakan negara lain dalam menangani kemiskinan dan gizi buruk. Prabowo mencontohkan India dan Brasil yang telah lama menerapkan program makan bergizi bagi masyarakatnya.

“India, APBN-nya nomor satu pertahanan, nomor dua atau tiga makan bergizi. Brasil sudah melaksanakan makan bergizi 12–13 tahun lalu. Sekarang sudah ada 76 negara melaksanakan makan bergizi,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa sejumlah lembaga internasional menilai program makan bergizi sebagai investasi ekonomi yang sangat menguntungkan. Dia menyebut Rockefeller Institute dari Amerika Serikat yang telah meninjau langsung program tersebut di Indonesia.

“Ahli dari Rockefeller Institute mengatakan kepada saya, satu rupiah investasi untuk makan bergizi gratis akan menghasilkan pelipatan nilai ekonomi lima kali sampai 35 kali,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia guna menyongsong Indonesia Emas di masa depan.

Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa motif utama pemerintah bukan semata keuntungan ekonomi, melainkan dorongan kemanusiaan untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat.

“Saya tidak mengejar itu [keuntungan ekonomi]. Saya hanya tidak sampai hati melihat anak-anak Indonesia kurang gizi. Untuk yang kaya mungkin tidak penting, tapi untuk anak-anak di banyak daerah, makan bergizi itu sangat-sangat penting,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan membuat anak Indonesia memiliki skor Intelligence Quotient (IQ) di level 120.

Zulhas menuturkan dengan makan bergizi, maka anak-anak Indonesia akan memiliki fisik yang kuat begitu pula dengan skor IQ. Nantinya, pemerintah akan mengukur tingkat gizi anak-anak Indonesia untuk mencapai target tersebut.

“Jadi makan ini penting karena itu akan membentuk kita, manusia. Yang dihidangkan di anak-anak kita agar anak-anak kita ini diukur 6 bulan itu gizinya seperti apa, nanti 6 bulan lagi gizinya seperti apa. Setahun lagi gizinya seperti apa. Kami berharap anak-anak kita nanti cukup kuat fisiknya, cerdas IQ 120,” kata Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dia menekankan, gizi merupakan hal yang penting untuk anak-anak Indonesia. Per November 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi MBG telah menjangkau di 38 provinsi dengan 15.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan menyentuh 45 juta penerima manfaat.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 mendatang. Adapun, anggaran yang digelontorkan untuk menunjang program MBG 2026 mencapai Rp351 triliun.

“Tahun depan, kita akan memberi makan 82,9 juta anak-anak, ibu hamil, dan balita, bulan Maret [2026],” ujarnya.

Apalagi, dia mengungkap rata-rata tinggi orang Indonesia mulai tersalip dengan warga China dan Korea Selatan yang kini di kisaran 175 cm. Padahal, sambungnya, rata-rata tinggi orang Indonesia dengan Korea Selatan maupun China sempat setara, yakni 165 cm.

Menurutnya, kondisi ini dipicu faktor asupan gizi yang diterima masyarakat. Dia menilai, makan bukan hanya sekadar bantuan, melainkan perihal peradaban.

“Karena apa? Asupan, makan. Kalau rakyat kita hanya bantuan beras 10 kilogram, bantuan tunai Rp300.000, bayangkan bagaimana gizinya?” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjalankan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat per hari.

Hal ini dia sampaikan dalam sesi dialog bersama Steve Forbes, Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, di agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Di hadapan para pemimpin bisnis global, Prabowo memaparkan bahwa program MBG lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia yang dia saksikan langsung selama puluhan tahun berkeliling daerah.

“Selama saya berkeliling ke desa-desa, saya sering bertemu anak-anak kecil yang menyambut saya. Tapi ketika saya tanya umur mereka, saya terkejut. Anak yang saya kira berumur empat tahun ternyata sepuluh tahun. Saya melihat langsung stunting dan malnutrisi di depan mata saya,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pengalaman itu menjadi titik balik untuk menghadirkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah Indonesia. Dia terinspirasi oleh berbagai negara seperti India dan Brasil, yang lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa meski memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari Indonesia.

“Saya berkata kepada tim saya kalau India bisa, mengapa Indonesia tidak? Saat itu, ada 77 negara dengan program makan gratis. Maka saya bertekad menjadikan Indonesia negara ke-78 atau ke-79 yang melakukannya,” tutur Prabowo.

Kini, Kepala negara mengklaim bahwa program MBG telah berkembang pesat. Dalam laporan terkininya di forum tersebut, Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah membangun 11.900 dapur yang setiap hari menyiapkan 35,4 juta porsi makanan atau jumlah yang setara dengan memberi makan tujuh kali populasi Singapura.

“Kami punya 11.900 dapur yang aktif, memberi makan 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari. Ya, tujuh kali populasi Singapura,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta forum.

Prabowo juga menyinggung tantangan yang sempat muncul di lapangan, termasuk beberapa kasus keracunan makanan, yang langsung ditangani dengan peningkatan sistem pengawasan dan penyempurnaan standar operasional.

“Kami tingkatkan pengawasan, SOP, membeli peralatan baru untuk penyaringan air, pemanas makanan, dan menjaga kebersihan dapur. Tidak ada kompromi untuk keselamatan anak-anak,” tegasnya.

Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari program ini mulai terasa nyata, terutama bagi sektor pertanian dan peternakan rakyat. Dana program MBG dikirim langsung ke dapur penyedia makanan tanpa melalui lapisan birokrasi yang panjang, memastikan efisiensi dan transparansi.

“Kami melatih 32.000 manajer muda, semuanya lulusan universitas, untuk mengelola dapur. Setiap dapur bisa melayani 3.000 hingga 3.800 anak dan ibu hamil,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan, kebutuhan logistik dari satu dapur saja sudah menciptakan permintaan besar terhadap hasil pertanian lokal.

“Satu dapur membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 3.000 ayam, dan ribuan sayur setiap dua atau tiga hari. Petani kini memiliki jaminan pasar tetap. Mereka mulai menanam lebih banyak, membangun kolam ikan, bahkan memperluas tambak di pesisir,” paparnya.

Prabowo juga menyebut hasil kajian lembaga Rockefeller Institute yang mengonfirmasi nilai ekonomi dari kebijakan tersebut.

“Menurut Rockefeller Institute, setiap satu dolar yang dikeluarkan untuk program makan gratis memberi dampak ekonomi antara US$5 hingga US$37. Jadi ini bukan hanya soal mengatasi kelaparan, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG tetap pada peningkatan kualitas gizi dan masa depan anak Indonesia, tetapi efek bergandanya pada ekonomi daerah menjadi bukti bahwa kebijakan sosial bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan pertama saya adalah mengatasi kelaparan anak-anak. Tapi saya melihat sendiri bagaimana uang yang kita salurkan ke desa dan dapur rakyat ini memutar ekonomi lokal. Ini memberi harapan baru bagi jutaan keluarga di Indonesia,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan dua jenis lauk dalam hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Selain susu, harus ada dua jenis lauk, bukan satu,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam Rapat Koordinasi Kejadian Menonjol terkait Konsumsi MBG, yang digelar di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Instruksi agar setiap dapur MBG menyiapkan dua jenis lauk setiap hari itu diberikan, karena Presiden Prabowo bercita-cita agar anak-anak Indonesia berkecukupan gizi.

“Beliau bercita-cita agar ke depan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan mampu bersaing di kancah global,” kata Nanik.

Karena perhatiannya kepada kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, menurut Wakil Kepala BGN itu, Presiden Prabowo bahkan sampai menghitung sendiri menu makanan untuk para siswa. Hal itu terjadi ketika Presiden merancang program MBG.

“Beliau hitung sendiri, dan berkesimpulan bahwa dengan Rp10.000 itu masih bisa pakai ayam dan telur,” kata Nanik.

Oleh karena itu, Nanik mengingatkan agar semua pihak tidak mengambil keuntungan dari bahan baku makanan. Nanik mengimbau agar seluruh dapur MBG tidak memangkas, atau bahkan sengaja me-mark-up anggaran pembelian bahan baku.

“Jangan dipangkas, dan juga jangan di-mark up. Anggaran bahan baku itu harus penuh,” ujarnya.

Nanik lalu berpesan agar seluruh unsur pelaksana di setiap SPPG saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program.

“Tolong semuanya saling mengingatkan, baik ahli gizi, akuntan, maupun kepala SPPG, untuk mengawal menu,” ujarnya.

Dia pun menegaskan kembali bahwa Program MBG bukanlah proyek komersial, melainkan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak Indonesia.

“Bapak Ibu semua, program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Pak Prabowo pada anak-anak Indonesia,” tandas Nanik.