JAKARTA - Dalam rangka merayakan HUT ke-61, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN, Subholding Gas Pertamina menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) inovatif yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan dukungan terhadap transportasi rendah emisi. Caranya menukarkan botol plastik menjadi kupon pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) bagi Komunitas Bajaj Gas (Komogas).

Melalui program ini, setiap botol plastik yang dikumpulkan dihargai Rp400 dengan maksimal penukaran sebanyak 61 botol per peserta. Tidak hanya mendorong pengurangan sampah plastik, inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen PGN dalam menerapkan ekonomi sirkular.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, program ini dihadirkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sekaligus memperkuat pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan melalui penggunaan BBG.

“Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya peduli lingkungan sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih,” ujar Fajriyah, Senin (11/5/2026).

Inisiatif tersebut menjadi wujud komitmen PGN dalam menghadirkan program yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan.

Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) Santiaji Gunawan menuturkan permasalahan pengelolaan sampah plastik saat ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak.

Terlebih, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan seluruh Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Indonesia berpotensi penuh pada tahun 2030 apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami ingin mendorong kesadaran bahwa sampah plastik tidak harus berakhir di TPAS, tetapi dapat diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi,” ucapnya.

Penukaran botol plastik bisa dilakukan di kantor pusat PGN, di mana seluruh sampah yang terkumpul nantinya akan dikelola bersama Kertabumi Recycling Centre sebelum diteruskan ke Bank Sampah Al-Bustaniyah untuk diolah kembali melalui metode Plastic Waste to Souvenir.

Koordinator Komunitas Bajaj Gas (Kobagas) Muslikhudin mengapresiasi langkah PGN menghadirkan program penukaran botol plastik menjadi kupon BBG. Program tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran anggota komunitas terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi para pengemudi bajaj gas.

“Program ini sangat positif karena mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara yang sederhana namun berdampak nyata. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Subholding Gas Pertamina, menghadirkan program penukaran botol plastik menjadi kupon pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) bagi Komunitas Bajaj Gas (Komogas) sebagai dukungan terhadap transportasi rendah emisi.

Melalui program yang digelar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 PGN tersebut, menurut Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman setiap botol plastik yang dikumpulkan dihargai Rp400 dengan maksimal penukaran sebanyak 61 botol per peserta.

"Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya peduli lingkungan sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain untuk pengurangan sampah plastik, tambahnya, inisiatif ini juga menjadi bagian komitmen perusahaan dalam menerapkan ekonomi sirkular, di mana sampah yang terkumpul akan diolah kembali menjadi produk bernilai guna.

Program ini dihadirkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sekaligus memperkuat pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan melalui penggunaan BBG.

"Kami berharap program ini dapat menjadi langkah kecil yang menghadirkan dampak besar, baik dalam mengurangi sampah plastik maupun meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, ujar Fajriyah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), Santiaji Gunawan menyatakan permasalahan pengelolaan sampah plastik saat ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak.

Terlebih, lanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan seluruh Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Indonesia berpotensi penuh pada 2030 apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

"Melalui program ini, kami ingin mendorong kesadaran bahwa sampah plastik tidak harus berakhir di TPAS, tetapi dapat diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi," ujarnya.

Dia menjelaskan, penukaran botol plastik bisa dilakukan di kantor pusat PGN, di mana seluruh sampah yang terkumpul nantinya akan dikelola bersama Kertabumi Recycling Centre sebelum diteruskan ke Bank Sampah Al-Bustaniyah untuk diolah kembali melalui metode Plastic Waste to Souvenir. diubah menjadi produk yang lebih bernilai seperti furnitur dan paving block.

Koordinator Komunitas Bajaj Gas (Kobagas) Muslikhudin, mengapresiasi langkah PGN menghadirkan program penukaran botol plastik menjadi kupon BBG yang dinilai dapat membantu meningkatkan kesadaran anggota komunitas terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik serta memberikan manfaat langsung bagi para pengemudi bajaj gas.

Dia mengharapkan kegiatan seperti itu dapat terus berlanjut dan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Potensi penutupan Selat Hormuz menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan bahan bakar jet global di tengah ketergantungan tinggi pada jalur energi tersebut. Gangguan distribusi diperkirakan berdampak lebih besar pada bahan bakar penerbangan dibandingkan minyak mentah.

Melius Research menyebutkan, aliran jet fuel menghadapi kendala jauh lebih kompleks karena minimnya jalur alternatif distribusi.

“Bahan bakar penerbangan merupakan aliran yang paling terbatas, karena minyak mentah masih memiliki opsi rute lain sementara jet fuel hampir tidak memilikinya,” demikian analisis lembaga tersebut dikutip dari Investing.com, Rabu (4/5/2026).

Secara historis, sekitar 20 hingga 21 juta barel minyak melintasi Selat Hormuz setiap hari, dengan sekitar 3 juta barel di antaranya merupakan produk olahan, termasuk bahan bakar jet. Namun, distribusi avtur bergantung pada sistem pengolahan dan logistik yang jauh lebih spesifik dibandingkan minyak mentah.

Jet fuel harus diproduksi dari bahan baku tertentu di unit kilang khusus dan didistribusikan ke pusat-pusat utama seperti Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA), Singapura, dan kawasan Teluk. Saat ini, stok di sejumlah pusat tersebut dilaporkan berada di bawah rata-rata musiman.

Keterbatasan juga terjadi pada fleksibilitas bahan baku. Spesifikasi Jet A-1 yang ketat membuat kilang tidak dapat dengan mudah mengganti jenis minyak mentah tanpa penyesuaian teknis, sementara proses pemeliharaan kilang bisa memakan waktu hingga enam minggu dan restart penuh hingga 12 minggu.

Di tengah tekanan tersebut, Uni Eropa tengah mempertimbangkan impor bahan bakar Jet A sebagai langkah darurat, meski opsi ini masih terkendala regulasi. Secara keseluruhan, stok global bahan bakar jet tercatat sekitar 7 juta barel di bawah rata-rata lima tahun, dengan wilayah ARA menyentuh level terendah dalam enam tahun terakhir.

Kawasan Timur Tengah, di luar Iran, hanya memiliki cadangan sekitar 18 hari, menjadikannya wilayah paling rentan terhadap gangguan pasokan. Sementara itu, Eropa masih menghadapi keterbatasan kapasitas pengolahan yang membuatnya sulit menutup kekurangan secara mandiri.

Di sisi lain, cadangan strategis global umumnya hanya menyimpan minyak mentah, bukan produk olahan seperti avtur. Meski stok di kawasan OECD Amerika meningkat, pasokan tersebut lebih difokuskan untuk kebutuhan domestik, sementara Asia tetap bergantung pada pasokan minyak mentah dari Teluk dengan kontribusi sekitar setengah kebutuhan kilang regional.

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Perajin tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyiasati kenaikan harga kedelai impor dengan memperkecil ukuran produk tempe mereka untuk mempertahankan marjin keuntungan di tengah kenaikan biaya produksi.

Salah satu perajin tempe di Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Hadi Prayitno, saat ditemui di Ponorogo, Senin (4/5), mengatakan kenaikan harga kedelai dan bahan pendukung seperti plastik kemasan membuat biaya produksi meningkat.

“Kalau harga dinaikkan pembeli bisa berkurang, jadi kami kurangi ukuran tempe,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebelum harga kedelai naik, kapasitas produksi mencapai sekitar tiga kuintal per hari. Namun, kini produksi turun menjadi 2 kuintal hingga 2,5 kuintal per hari.

Pengurangan dilakukan dengan menyesuaikan berat tempe dalam setiap bungkus.

Jika sebelumnya sekitar 380 gram, kini tial bungkus tempe menjadi sekitar 350 gram, mengingat harga jual tetap dipertahankan.

“Untuk harga masih sama, hanya beratnya yang sedikit dikurangi,” katanya.

Hadi menambahkan dirinya tetap menggunakan kedelai impor karena ketersediaan kedelai lokal terbatas dan hasil produksinya dinilai lebih banyak.

Sementara itu, pedagang kedelai di Pasar Legi Ponorogo, Rafli, menyebut harga kedelai impor saat ini naik dari Rp10 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram.

“Kenaikan terjadi sejak konflik di Timur Tengah, harapannya harga bisa kembali stabil,” ujarnya.

Ia menambahkan kenaikan harga juga terjadi pada kedelai lokal yang kini berada di kisaran Rp12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp9 ribu.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan bayang-bayang krisis energi global, upaya pencarian sumber energi alternatif kian menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi pilihan.

Dalam konteks tersebut, minyak sawit yang selama ini identik sebagai komoditas ekspor mulai diposisikan ulang sebagai bahan baku energi. Dari bahan mentah yang melimpah di negeri tropis ini, muncul gagasan yang lebih ambisius, yakni mengubahnya menjadi bensin.

Inovasi yang dikembangkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini bukan sekadar eksperimen akademik. Ia hadir dalam konteks yang lebih luas, yakni kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, terutama impor, masih menjadi persoalan struktural yang berulang. Di sinilah bensin sawit atau biogasoline menemukan relevansinya.

Namun, seperti banyak inovasi energi lainnya, pertanyaan penting bukan hanya “bisa atau tidak”, melainkan “sejauh mana ia layak, efisien, dan berkelanjutan”.

Transformasi energi

Selama puluhan tahun, kelapa sawit telah menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Produksi yang mencapai puluhan juta ton per tahun menempatkan Indonesia sebagai pemain utama global. Namun, nilai tambah terbesar sering kali dinikmati di luar negeri, ketika bahan mentah itu diolah lebih lanjut.

Upaya ITS mengonversi crude palm oil (CPO) menjadi bensin merupakan langkah penting dalam menggeser paradigma dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen energi bernilai tinggi. Melalui metode catalytic cracking, minyak sawit dipecah menjadi hidrokarbon rantai pendek yang setara dengan komponen bensin komersial.

Pada tahap awal, efisiensi konversi hanya mencapai sekitar 60 persen dengan suhu tinggi hingga 420 derajat Celsius. Namun pengembangan katalis bimetalik berbasis nikel oksida dan tembaga oksida membawa lompatan signifikan. Suhu operasi turun menjadi 380 derajat Celsius, sementara rendemen meningkat hingga 83 persen.

Angka ini bukan sekadar capaian teknis. Ia menunjukkan bahwa teknologi berbasis sumber daya domestik bisa bersaing secara efisiensi dengan proses konvensional. Lebih menarik lagi, produk samping dari proses ini tidak terbuang.

Gas digunakan kembali sebagai bahan bakar reaktor, sementara residu cair dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif lain. Ini mendekati konsep zero waste yang selama ini menjadi standar ideal industri energi modern.

Jika dilihat dari perspektif ekonomi, potensi ini sangat besar. Dengan produksi CPO nasional yang melimpah, konversi sebagian kecil saja ke bahan bakar bisa mengurangi tekanan impor BBM secara signifikan. Bahkan, dalam skenario jangka panjang, Indonesia berpeluang menjadi eksportir energi berbasis nabati.

Namun, di balik optimisme itu, ada tantangan mendasar: apakah produksi bensin sawit bisa kompetitif secara harga dibandingkan bahan bakar fosil yang masih disubsidi? Tanpa jawaban yang jelas, inovasi ini berisiko berhenti di laboratorium.

Skala industri

Secara teknis, hasil riset ITS menunjukkan kemajuan yang menjanjikan. Komposisi produk yang didominasi hidrokarbon C5 hingga C11 menandakan kualitas yang mendekati bensin konvensional. Bahkan, dalam pengujian awal, campuran hingga 70 persen dapat digunakan tanpa modifikasi signifikan pada mesin kendaraan.

Ini menjadi keunggulan penting. Banyak inovasi energi gagal di tahap implementasi karena membutuhkan perubahan besar pada infrastruktur atau teknologi pengguna. Dalam hal ini, bensin sawit menawarkan kompatibilitas yang relatif tinggi dengan sistem yang sudah ada.

Namun, efisiensi di laboratorium belum tentu identik dengan efisiensi di industri. Tantangan terbesar terletak pada skala produksi. Proses catalytic cracking membutuhkan energi tinggi, dan meskipun sudah lebih efisien, biaya operasional tetap menjadi faktor krusial.

Selain itu, pasokan bahan baku juga harus dikelola dengan hati-hati. Sawit selama ini menjadi komoditas strategis untuk pangan dan industri. Mengalihkannya ke energi tanpa perencanaan matang berpotensi memicu konflik penggunaan lahan dan kenaikan harga pangan.

Di sisi lain, aspek lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Meski hasil analisis daur hidup menunjukkan jejak karbon lebih rendah, keberlanjutan industri sawit secara keseluruhan masih menjadi sorotan global. Tanpa perbaikan tata kelola, inovasi energi berbasis sawit bisa menghadapi resistensi pasar internasional.

Di sinilah pentingnya pendekatan integratif, seperti yang dikembangkan ITS melalui berbagai platform riset energi. Upaya menggabungkan energi surya, biomassa, hingga hidrogen menunjukkan bahwa bensin sawit bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari ekosistem energi yang lebih luas.

Pendekatan ini penting untuk menghindari jebakan “mono-solusi”, di mana satu teknologi dianggap sebagai jawaban untuk semua persoalan. Dalam realitasnya, transisi energi membutuhkan kombinasi berbagai sumber yang saling melengkapi.

Menuju kemandirian

Inovasi teknologi sering kali dipuji sebagai kunci kemandirian. Namun, sejarah menunjukkan bahwa teknologi tanpa dukungan kebijakan hanya akan menjadi potensi yang tertunda. Bensin sawit dari ITS berada tepat di persimpangan ini.

Langkah kolaborasi dengan pemerintah dan industri, termasuk rencana hilirisasi bersama BUMN perkebunan, menjadi sinyal positif. Ini menunjukkan bahwa riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi diarahkan menuju implementasi nyata.

Meski demikian, ada beberapa prasyarat penting agar inovasi ini benar-benar berdampak. Pertama, kebijakan insentif. Tanpa dukungan fiskal, bahan bakar alternatif sulit bersaing dengan energi fosil yang sudah mapan. Pemerintah perlu merancang skema subsidi atau insentif pajak yang mendorong adopsi awal.

Kedua, regulasi yang jelas. Standar kualitas, distribusi, hingga pencampuran bahan bakar harus diatur sejak awal untuk menghindari ketidakpastian pasar.

Ketiga, investasi infrastruktur. Produksi bensin sawit dalam skala besar membutuhkan fasilitas pengolahan, distribusi, dan penyimpanan yang tidak sedikit. Ini memerlukan komitmen jangka panjang, bukan proyek jangka pendek.

Keempat, penguatan riset lanjutan. Efisiensi teknologi harus terus ditingkatkan agar biaya produksi semakin kompetitif. Tanpa inovasi berkelanjutan, teknologi ini bisa tertinggal sebelum benar-benar berkembang.

Lebih jauh, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan energi dan lingkungan. Kemandirian energi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan ekologi. Justru sebaliknya, inovasi seperti ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola industri sawit secara keseluruhan.

Bensin sawit bukan sekadar produk teknologi. Ia adalah simbol dari arah baru pembangunan, ketika sumber daya lokal diolah dengan pengetahuan dan inovasi untuk menjawab tantangan global.

Pertanyaannya, kini, bukan lagi apakah Indonesia mampu memproduksi energi sendiri, tetapi apakah Indonesia mampu mengelola peluang itu secara konsisten dan berkelanjutan.

Jika dijalankan dengan tepat, bensin sawit bisa menjadi lebih dari sekadar alternatif. Ia bisa menjadi pijakan menuju kemandirian energi yang selama ini hanya menjadi wacana. Namun jika tidak, ia akan bernasib seperti banyak inovasi lain yang menjanjikan di awal, lalu perlahan menghilang dalam sunyi laboratorium.

Copyright © ANTARA 2026

Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) meyakini pemanfaatan bahan baku pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menstabilkan harga sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga penguatan tata kelola yang terintegrasi.

"Bahan baku pangannya itu adalah dari lokal, yang pertama bisa menekan harga. Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun," katanya.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan pasokan pangan bagi program MBG tetap terjamin dengan mengedepankan sumber lokal.

Menurut Nani, penggunaan bahan baku lokal menjadi strategi utama karena dapat menekan biaya logistik yang selama ini berkontribusi besar terhadap harga pangan. Dengan memanfaatkan produksi dari daerah sekitar, harga bahan pangan dinilai dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Rantai pasok tersebut katanya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani dan nelayan, pelaku UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah akan mendorong perencanaan kebutuhan bahan baku yang lebih matang, khususnya untuk komoditas hortikultura.

Pemerintah juga memastikan seluruh pelaksanaan tetap mengacu pada regulasi tata kelola yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, ia sudah menyampaikan pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program MBG.

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Imbauan pemerintah untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bike to work mendapat respons positif sejumlah kalangan. Pasalnya, saat ini dinamika global akibat dampak konflik Timur Tengah berdampak pada ketersediaan energi.

Menyikapi imbauan itu Rodalink Indonesia menyebut bersepeda bukan hanya olahraga, tapi juga solusi transportasi harian yang hemat, sehat, dan ramah lingkungan, baik untuk pergi ke kantor maupun mengisi waktu luang.

Sebagai jaringan toko sepeda terbesar di Asia Tenggara, Rodalink resmi membuka outlet ke-49 di Kota Bandung, Jawa Barat. Outlet baru itu berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto/Pasirkaliki, Bandung, seberang Istana Plaza/LPK Ariyanti.

Head of Retail Business Rodalink Indonesia Elkana Timotius mengatakan di tempat ini pihaknya berharap semua bisa saling terhubung dan berkontribusi positif melalui gaya hidup sehat dengan bersepeda.

“Setiap akhir pekan, kami mengajak warga Bandung untuk bersepeda bersama, gratis, dan terbuka untuk umum, jadwal dan rutenya juga bervariasi,” ujar Elkana, Senin (27/4/2026).

Dengan konsep toko flagship yang luas dan nyaman, konsumen dapat berbelanja sepeda dan kebutuhannya dan bisa melakukan test ride, sewa sepeda, bahkan tukar tambah produk/sepeda tertentu. Sehabis bersepeda, konsumen juga dapat menyegarkan diri di outlet ini karena tersedia shower room gratis dan café untuk bersantai sejenak.

“Perbaikan dan perawatan sepeda juga ditangani langsung oleh para mekanik andal yang terlatih dan berpengalaman,” jelas Elkana.

Grand Opening Rodalink Bandung Pasirkaliki digelar pada 25–26 April 2026 dengan tajuk “Pedal van Java”. Acara ini mengajak komunitas pesepeda dari berbagai kota untuk merayakan hadirnya outlet baru sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Lihat video: Wamen ESDM : Stok BBM Aman! RI Tunggu Kiriman 150 Juta Barel Minyak dari Rusia



Dengan program belanja seru “Lucky Shopping” yang berhadiah utama sebuah sepeda, konsumen cukup berbelanja minimal Rp100 ribu dan berhak mengikuti undiannya, berlangsung hingga akhir Mei 2026.

“Pedal van Java” – Long Ride 150 KM adalah perjalanan epik bersepeda lintas Jawa Barat dengan peserta sekitar 200 orang. Titik kumpul di Rodalink Karawang, Rodalink Bogor Siliwangi, dan Rodalink Depok. Finish di Rodalink Bandung Pasirkaliki menempuh perjalanan sejauh 150 km.

Selain “Pedal van Java” digelar juga beberapa kegiatan lainnya, seperti “Pace van Java” – Sunset Run 5K. Kemudian “Party van Java” – Opening Ceremony & Indoor Garden Party. Acara ini merupakan seremonial dengan nuansa garden party yang menjadi pertanda resminya outlet Rodlaink Bandung Pasirkaliki beroperasi.

Berikutnya pada Minggu, 26 April 2026, ada Pasundan Sunride – Fun Ride 10 KM, Gowes santai pagi hari mulai pukul 06.00 WIB dengan start dan finish di Rodalink Bandung Pasirkaliki, bersepeda keliling kota sejauh 10 km. Selanjutnya, Treasure Hunt, permainan seru di dalam outlet untuk berburu hadiah jutaan rupiah.

Kegiatan menarik lainnya adalah lelang sepeda & aksesoris pilihan dengan harga mulai dari Rp10.000 dan Promo spesial “Bayar Sesuai Berat Badan”, transaksi yang membuat konsumen bisa membayar produk dengan persentase sesuai berat badannya.

“Semakin ringan berat badannya, maka semakin murah bayarnya,” tandas Elkana.

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dalam jangka pendek, memenuhi pasokan dalam negeri menjadi sangat penting agar harga plastik menurun

Jakarta (ANTARA) - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menekankan pentingnya ketahanan pasokan bahan baku plastik untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tekanan global yang meningkat.

Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan tingginya ketergantungan industri petrokimia sebagai sektor hulu plastik terhadap impor bahan baku, khususnya dari kawasan Timur Tengah menjadi tantangan bagi pemerintah maupun industri untuk menjaga kelangsungan produksi.

Menurutnya, industri plastik Indonesia memang sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah yang mencapai sekitar 70 persen.

Di tengah tekanan tersebut, Nailul menekankan pentingnya menjaga pasokan dalam negeri untuk meredam dampak lanjutan terhadap sektor hilir dan masyarakat.

"Dalam jangka pendek, memenuhi pasokan dalam negeri menjadi sangat penting agar harga plastik menurun. Jika tidak, ada kenaikan harga layanan di dalam negeri mencapai 30 persen. Mulai dari industri laundry dan UMKM lainnya sangat rentan sekali terhadap kenaikan harga plastik. Di satu sisi, harus ada pengembangan plastik berbahan baku yang tersedia masal di dalam negeri dan harganya terjangkau," ujar Nailul.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, tekanan yang dihadapi oleh industri plastik global ini merupakan dampak dari gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang memperpanjang ketegangan geopolitik.

"Salah satu dampak dari gagalnya negosiasi antara Iran-US ini adalah ketidakpastian ekonomi global terutama terkait dengan perdagangan. Harga minyak dipastikan akan tetap tinggi, dan biaya perdagangan internasional akan meningkat juga,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono turut menekankan pentingnya ketahanan bahan baku, mengingat adanya lonjakan kebutuhan nafta akibat ekspansi kapasitas produksi.

“Kalau dari industri petrokimia, tahun 2024 catatannya memang sekitar 2,7 juta ton per tahun. Tapi di tahun 2025, karena ada pabrik baru, kebutuhan nafta kita itu sebenarnya sudah 4,5 juta ton,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian pasokan dari Timur Tengah, katanya pihaknya, mulai mencari sumber alternatif dari Afrika, Asia Tengah, hingga Amerika. Namun, diversifikasi ini tidak tanpa konsekuensi, yaitu waktu pengiriman menjadi jauh lebih lama.

“Kalau kiriman nafta dari Middle East ke Indonesia itu kan hanya 10 sampai 15 hari. Kemudian kalau dari luar itu paling cepat 50 hari,” ujar Fajar.

Kondisi tersebut memaksa industri beradaptasi cepat. Tekanan biaya, risiko keterlambatan pasokan, hingga fluktuasi harga membuat pelaku industri menurutnya, kini berada dalam fase bertahan.

Tak berhenti pada diversifikasi pasokan, industri juga kata Fajar mulai mengembangkan alternatif bahan baku sebagai langkah mitigasi jangka menengah.

Meski LPG dinilai memiliki potensi besar sebagai substitusi, implementasinya masih terkendala, terutama terkait bea masuk.

“Sekarang kita sudah bisa mencari alternatif bahan baku pengganti nafta, yaitu yang pertama adalah kondensat. Kemudian yang kedua adalah LPG,” ujar Fajar.

Adapun sebelumnya, Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menegaskan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan plastik agar tidak membebani industri kecil menengah (IKM) di tengah ancaman kelangkaan bahan baku global.

Menperin di Jakarta, Rabu (15/4) menyampaikan bahwa persoalan utama dalam ketersediaan bahan baku saat ini tidak hanya terkait pasokan, tetapi juga harga (pricing). Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil langkah untuk menekan beban biaya dari pelaku IKM.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan penguatan pengawasan terhadap pasokan atau distribusi energi baik berupa bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsinya.

"Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Senin.

Berdasarkan pantauan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir, tampak antrean pengisian BBM terjadi di sejumlah SPBU di antaranya di Palangka Raya.

"Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pengaturan pola distribusi, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, guna mencegah penumpukan dan antrean panjang di lapangan.

"Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan," ucapnya.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM.

Pertemuan ini diharap dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.

Lebih lanjut, Agustiar memaparkan berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.

Oleh karena itu, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.

"Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan pihaknya memastikan pasokan BBM serta elpiji tetap aman dan lancar, melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun elpiji 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.

"Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai gangguan pasokan bahan baku plastik global yang memicu lonjakan harga harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat penggunaan kemasan daur ulang di dalam negeri.

"Kita gunakan kondisi ini sebagai momentum untuk menjadi titik balik lebih menggunakan produk dengan kemasan daur ulang," kata Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, lonjakan harga yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan baku berdampak langsung pada membengkaknya biaya produksi. Menurut dia, sejumlah pelaku usaha melaporkan harga plastik meningkat hingga dua kali lipat, sehingga memaksa mereka mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan operasional.

Lebih lanjut, Esther mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi mendorong inflasi, mengingat mayoritas pelaku usaha cenderung menaikkan harga jual dibandingkan menekan margin keuntungan secara drastis.

Namun demikian, kenaikan harga tersebut justru berisiko menurunkan volume penjualan dan pada akhirnya menggerus omzet pelaku usaha. Jika konflik global berlangsung berkepanjangan, ia memperkirakan tekanan inflasi akan semakin besar.

Oleh karena itu, Esther menekankan pentingnya menjadikan situasi ini sebagai titik balik untuk mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional.

Ia menilai, tren global saat ini menunjukkan penggunaan plastik semakin mahal, sementara kemasan berbasis daur ulang justru lebih kompetitif dari sisi harga, sekaligus lebih ramah lingkungan dan sehat.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya intervensi kebijakan melalui instrumen ekonomi, seperti penerapan Pigovian Tax dalam bentuk cukai plastik untuk mendorong perubahan perilaku konsumen agar beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, menurut Esther, tekanan akibat gangguan pasokan global tidak hanya dilihat sebagai risiko, tetapi juga peluang untuk mempercepat transformasi industri kemasan menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik, di tengah gangguan rantai pasok bahan baku.

Disampaikan dia, dari pertemuan antara pihaknya dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Sebelumnya Menperin juga menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menekankan kesiapan untuk memperkuat bahan baku plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global yang memicu kenaikan harga dan risiko gangguan pasokan.

Direktur Eksekutif ADUPI Hadiyan Fariz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa industri daur ulang telah menjadi bagian penting dalam sistem pasokan bahan baku plastik nasional.

Menurut dia, dalam kondisi ketergantungan impor yang masih tinggi, kehadiran material daur ulang dinilai mampu menjadi penopang yang lebih stabil karena berbasis sumber daya domestik.

"Industri daur ulang plastik telah memainkan peran nyata dalam menopang kebutuhan bahan baku nasional," katanya.

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 70 persen kebutuhan nafta nasional masih berasal dari impor, sedangkan bahan baku plastik jadi jenis resin virgin juga masih bergantung pada impor sebesar 40–50 persen.

Kondisi itu membuat pasar domestik rentan terhadap fluktuasi harga global serta dinamika geopolitik, termasuk di kawasan Selat Hormuz.

Di sisi lain, industri daur ulang telah berkontribusi 20 persen terhadap total pasokan bahan baku plastik nasional. Dan, menurut dia, angka tersebut menunjukkan bahwa perannya tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri.

Selain menopang pasokan, industri ini juga dinilai mampu menjaga stabilitas harga di tingkat hilir dengan menyediakan alternatif bahan baku yang lebih terkendali.

Ia mengatakan industri daur ulang berpotensi menekan kenaikan biaya produksi yang dapat berdampak pada harga produk konsumsi masyarakat, termasuk kemasan pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Menurut Hadiyan, penguatan industri daur ulang juga relevan dalam menjaga daya beli masyarakat karena dapat meredam inflasi berbasis biaya (cost-push inflation).

Selain itu, sektor itu turut mendukung keberlangsungan UMKM, serta menjadi bagian dari ekonomi rakyat dengan kontribusi ekonomi mencapai sekitar 9,2 miliar dolar AS dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Dari sisi kapasitas, industri daur ulang masih memiliki ruang pengembangan yang luas. Saat ini terdapat 749 perusahaan dengan kapasitas terpasang sekitar 3,16 juta ton per tahun, namun tingkat utilisasinya baru mencapai 48 persen yang menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap pasokan domestik.

Ke depan, ia menyampaikan penguatan industri daur ulang akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku domestik, optimalisasi utilisasi kapasitas, serta penguatan ekosistem industri agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Hadiyan menegaskan pula, momentum ketidakpastian global saat ini menjadi peluang untuk memperkuat peran industri daur ulang sebagai pilar strategis dalam ketahanan bahan baku plastik, sekaligus mendukung target pengelolaan sampah dan transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik, di tengah gangguan rantai pasok bahan baku.

Ia mengatakan dari pertemuan antara kementerian dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Sebelumnya Menperin juga menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026