#30 tag 24jam
Nadiem Kecewa Dituntut 18 Tahun Penjara, Sebut Fakta Sidang Diabaikan
Nadiem Makarim kecewa dituntut 18 tahun penjara terkait kasus Chromebook, menilai fakta sidang diabaikan. [261] url asal
#nadiem-makarim #nadiem-kecewa #tuntutan-18-tahun #kasus-chromebook #sidang-diabaikan #jaksa-penuntut-umum #fakta-persidangan #hukuman-berat #uang-pengganti #gojek-founder #korupsi-chromebook #pembukti
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/05/26 09:21
v/220984/
Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kecewa dengan tuntutan 18 tahun pidana dari jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Chromebook.
Nadiem mulanya mengira dengan adanya proses persidangan, dirinya bakal dituntut bebas. Sebaliknya, salah satu Founder Gojek ini justru dituntut hukuman sangat berat.
"Sangat, sangat, sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya," ujar Nadiem usai dituntut 18 tahun, dikutip Kamis (14/5/2026).
Kemudian, Nadiem menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya. Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya.
Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.
"Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang di dalam keputusan. Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang," imbuhnya.
Selain itu, tambahan hukuman soal kewajiban pembayaran uang pengganti juga membuat Nadiem kecewa. Sebab, jaksa tak main-main menyantumkan pembebanan uang pengganti itu senilai Rp5,6 triliun.
Nilai tersebut, kata Nadiem, merupakan puncak nominal kekayaannya yang diperoleh saat GoTo melantai di bursa RI atau IPO.
"Jadi totalnya itu Rp5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri, itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuma sekejap itu," pungkasnya.
Sekadar informasi, JPU telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana 18 tahun karena meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi Chromebook. Selain pidana badan, Nadiem juga diminta untuk membayar uang pengganti senilai Rp5,6 triliun dengan subsider sembilan tahun.
Kompolnas Desak Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diberi Hukuman Lebih Berat
Kompolnas desak hukuman berat bagi eks Kapolres Bima AKBP Didik atas kasus narkoba, menegaskan komitmen negara dalam pemberantasan narkoba di kalangan polisi. [245] url asal
#kompolnas-desak #eks-kapolres-bima #akbp-didik #hukuman-berat #kasus-narkoba #komisioner-kompolnas #choirul-anam #anggota-kepolisian #penyalahgunaan-narkoba #pemberantasan-narkoba #jejaring-narkoba
(Bisnis.Com - Terbaru) 18/02/26 10:52
v/139318/
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak agar eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dihukum secara berat dalam kasus narkoba.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam mengatakan hukuman terhadap Didik selaku anggota harus lebih berat dibandingkan dengan sipil.
"Kalau dilakukan oleh petugas, contohnya oleh kepolisian, harus ada penghukuman pemberatan karena dia petugas," ujar Anam saat dihubungi, Rabu (18/2/2026).
Dia menambahkan, perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus menjadi perhatian serius, apalagi Didik merupakan pejabat setingkat Kapolres.
Adapun, pemberatan hukuman terhadap anggota yang terlibat dalam tindak pidana ini juga bakal menunjukkan komitmen negara dalam pemberantasan narkoba.
"Komitmen pemberatan itu menunjukkan bahwa negara tidak kalah dengan jejaring narkoba dan menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk memberantas narkoba, khususnya kepolisian," pungkasnya.
Sekadar informasi, AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba pada Jumat (13/2/2026). Kasus ini merupakan pengembangan perkara sabu terkait Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.
Dalam prosesnya, penyidik telah menemukan barang bukti pada koper milik AKBP Didik. Koper itu berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), Aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamin 5 gr.
Atas perbuatannya, Didik dipersangkakan melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No.1/2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang psikotropika Jo lampiran 1 nomor urut 9 UU RI No.1/2026.
Komisi III Minta Eks Kapolres Bima Dihukum Berat pada Kasus Peredaran Narkoba
Komisi III DPR mendorong hukuman berat bagi eks Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, atas dugaan kasus narkoba, menegaskan Polri tak pandang bulu. [337] url asal
#kapolres-bima #kasus-narkoba #komisi-iii-dpr #hukuman-berat #mantan-kapolres #aparat-penegak-hukum #polri-tegas #peredaran-narkoba #pasal-23-kuhap #eks-kapolres-bima #tindak-pidana-narkoba #sabu-eksta
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/02/26 12:41
v/138673/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR berharap mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro mendapatkan hukuman berat karena diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba.
Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan alasannya adalah tindak pidana dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya menegakan hukum, tetapi justru melanggarnya.
"Jika kelak terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap mantan Kapolres Bima seharusnya dikenakan hukuman yang lebih berat daripada rata-rata hukuman kepada pelaku pidana yang bukan anggota Polri. Hal ini penting karena sebagai anggota Polri seharusnya dia terdepan dalam pemberantasan narkoba, tetapi justru dia terlibat," katanya dikutip pada Selasa (17/2/2026).
Dia turut mengapresiasi Polri karena tidak pandang bulu terhadap setiap pihak yang melanggar aturan hukum di Tanah Air, termasuk anggota polisi yang masih aktif.
"Komisi III DPR mendukung Polri menindak tegas eks Kapolres Bima terkait kasus peredaran narkoba. Ini membuktikan bahwa Polri tidak mengenal kompromi dalam menindak para pelanggar hukum, termasuk jika berstatus sebagai anggota Polri seklipun," jelasnya.
Menurutnya, tindakan Polri telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (7) KUHAP baru yang mengatur setiap penegak hukum yang melakukan pelanggaran dikenakana saksi etik, administrasi dan juga pidana.
"Sikap tegas terhadap mantan Kapolres Bima ini kembali membuktikan bahwa Polri merupakan institusi yang paling responsif terhadap aduan masyarakat soal perilaku oknum yang melakukan pelanggaran," tuturnya.
Sekadar informasi, AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba pada Jumat (13/2/2026). Kasus ini merupakan pengembangan perkara sabu Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.
Dalam prosesnya, penyidik telah menemukan barang bukti pada koper milik AKBP Didik. Koper yang dititip ke Aipda Dianita ini berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamin 5 gr.
Atas perbuatannya, Didik dipersangkakan melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No.1/2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang psikotropika Jo Lampiran 1 nomor urut 9 UU RI No.1/2026.
Purbaya Mau Perberat Hukuman Importir Ilegal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memperberat hukuman importir ilegal, termasuk importir balpres. [243] url asal
#impor-ilegal #purbaya-yudhi-sadewa #hukuman-berat #denda-importir #blacklist-importir #penindakan-hukum #barang-ilegal #penerimaan-negara
(CNBC Indonesia - News) 22/10/25 12:08
v/12217/
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memperberat hukuman bagi importir ilegal. Langkah ini dalam rangka memberantas barang-barang ilegal.
Kata dia, ini karena sistem penindakan pelaku barang impor ilegal selama ini sebatas hukuman penjara, tanpa adanya pemulihan terhadap penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas ilegal.
"Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
"Tapi saya enggak dapat duit, enggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu," tegasnya.
Oleh sebab itu, ia memastikan ke depan penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda.
"Jadi kelihatannya akan kita ubah, di mana kita bisa denda orang itu juga
Di sisi lain, Purbaya menekankan selain pengenaan denda, importir barang ilegal, khususnya barang-barang seperti balpres akan masuk daftar hitam alias blacklist dari daftar importir.
"Kalau dia yang pernah bal pres saya akan blacklist nggak beli impor barang-barang lagi," ungkap Purbaya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)