#30 tag 24jam
Kejagung Tak Banding Vonis 2 Terdakwa Chromebook, Ini Alasannya
Kejagung tak banding vonis dua terdakwa kasus Chromebook karena putusan hakim sudah sesuai tuntutan minimal jaksa. Keduanya divonis 4 dan 4,5 tahun penjara. [325] url asal
#kejagung #vonis-chromebook #terdakwa-chromebook #kejagung-banding #putusan-hakim #tuntutan-jaksa #penuntut-umum #sri-wahyuningsih #mulyatsyah #uang-pengganti #denda-penjara #nadiem-makarim #korupsi-ch
(Bisnis.Com - Terbaru) 12/05/26 19:07
v/219371/
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak bakal melakukan banding terhadap putusan dua terdakwa kasus Chromebook Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih.
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya tidak menyatakan banding karena putusan hakim terhadap keduanya sudah mencapai minimal tuntutan jaksa.
"Tidak menyatakan banding karena pertimbangan hukum dari penuntut umum diakomodir oleh majelis hakim, dan tuntutan juga diakomodir tidak lebih dari dua per tiga," kata Anang di Kejagung, Senin (12/5/2026).
Kemudian, Anang mengatakan bahwa kubu terdakwa yang tidak mengajukan upaya hukum banding membuat penuntut umum juga mengambil langkah yang sama.
"Jadi perkara ini khusus terkait Chromebook yang sudah berjalan sudah inkrah karena baik pihak terdakwa maupun penuntut umum tidak menyatakan upaya hukum," pungkasnya.
Sekadar informasi, eks Direktur SD Ditjen Paudasmen Sri Wahyuningsih divonis 4 tahun penjara dan eks Direktur SMP Paudasmen Mulyatsyah divonis 4,5 tahun pidana dengan hukuman tambahan uang pengganti Rp2,2 miliar. Keduanya didenda Rp500 juta dengan subsider 120 hari penjara.
Adapun, putusan itu lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim agar memvonis keduanya enam tahun penjara. Khusus Mulyatsyah dituntut uang pengganti Rp 2,28 miliar.
Di sisi lain, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus Chromebook pada Senin (11/5/2026). Namun, sidang tersebut telah ditunda lantaran berkaitan dengan kesehatan Nadiem yang tidak memungkinkan untuk menjalani agenda sidang.
Adapun, pemeriksaan Nadiem ini dilakukan setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebelumnya, termasuk dengan saksi yang meringankan atau a de charge.
Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.
Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.
Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.
Nadiem Bingung Dituding Bersekongkol dengan Eks Anak Buah saat Ditahan
Nadiem Makarim menyangkal tuduhan bersekongkol dalam kasus Chromebook, mengaku tidak mengenal terdakwa Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih saat menjabat Mendikbudristek. [321] url asal
#nadiem-makarim #kasus-chromebook #mendikbudristek #mulyatsyah #sri-wahyuningsih #direktur-smp #direktur-sd #pn-tipikor #kejaksaan-agung #saksi-mahkota #pejabat-kemendikbudristek #eselon-i #staf-khusus
(Bisnis.Com - Terbaru) 11/03/26 11:34
v/161556/
Bisnis.com, JAKARTA — Nadiem Makarim mengaku tidak mengenal anak buahnya yang menjadi terdakwa kasus pengadaan Chromebook saat menjabat Mendikbudristek beberapa tahun silam.
Anak buah yang dimaksud Nadiem yakni Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 serta Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Kemendikbudristek periode 2020-2021.
Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota terhadap tiga terdakwa kasus Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Mulanya, Nadiem menyatakan bahwa dirinya baru tahu nama-nama di pusaran kasus Chromebook ini saat dilakukan penahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Waktu saya ditahan, lalu saya mendengar nama-nama Bu Sri Wahyuningsih, Mulyatsah, Poppy, Hamim. Saya harus mencari tahu siapa mereka ini. Saya tidak mengenal orang-orang ini," ujar Nadiem.
Nadiem berdalih bahwa dirinya baru mengetahui anak buahnya itu karena kementerian yang dipimpinnya memiliki SDM yang cukup gemuk di kabinet pemerintahan.
Oleh sebab itu, Nadiem hanya bertemu dengan pejabat Kemendikbudristek pada tingkat eselon I dan bawahannya, langsung termasuk staf khusus menteri seperti Fiona Handayani hingga Jurist Tan.
"Saya sulit bertemu dengan mereka secara reguler karena saya juga harus bertemu dengan lintas kementerian lainnya," imbuh Nadiem.
Lantas, Nadiem pun mengaku kebingungan saat dituduh bersekongkol dengan Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih dalam perkara Chromebook ini.
"Jadi saya dituduh Pasal 55 ini bersekongkol dengan paling tidak dua orang yang saya tidak pernah mengenal. Bahkan Bu Sri sama, Bu Sri Wahyuningsih sama Pak Mul, dua terdakwa itu, mengaku tidak punya, tidak berinteraksi dengan saya, tidak pernah berbicara. Saya pertama kali pun ketemu Bu Ning, waktu, kalau enggak salah di, di PN ketemu akhirnya salaman dan bertemu, akhirnya bertemu. Tapi kita dituduh bersekongkol," jelas Nadiem.
Merespons jawaban Nadiem, jaksa penuntut umum (JPU) mengaku syok karena Nadiem tidak mengetahui anak buahnya yang memegang kendali anggaran di Kemendikbudristek.
"Saudara selaku pemegang kendali urusan anggaran, Saudara tidak mengenal dengan namanya Hamim dan Poppy, bahkan Saudara tidak mengenal namanya Sri dan Mul. Itu catatan buat kami," tutur jaksa.
Fakta Persidangan, Nadiem Copot 2 Pejabat Eselon II yang Tak Setuju Proyek Chromebook
Nadiem Makarim mencopot dua pejabat eselon II yang menolak proyek Chromebook, terkait kasus korupsi senilai Rp2,1 triliun di Kemendikbudristek. [391] url asal
#nadiem-makariem #pejabat-eselon-ii #proyek-chromebook #pengadaan-chromebook #kasus-korupsi-chromebook #sidang-tipikor #jaksa-penuntut-umum #kemendikbudristek #sri-wahyuningsih #mulyatsyah #poppy-dewi
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/12/25 11:48
v/75572/
Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah mencopot dua pejabat karena diduga menolak proyek pengadaan Chromebook.
Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) saat membacakan dakwaan untuk tiga terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Tiga terdakwa itu yakni Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief; mantan Direktur Sekolah Dasar (SD), Sri Wahyuningsih; dan mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Mulyatsyah.
Dalam sidang itu, terungkap bahwa anak buah Nadiem atau pejabat eselon II di Kemendikbudristek yakni Khamim dan Poppy Dewi Puspita telah menolak pengadaan Chromebook.
Peristiwa itu bermula saat Khamim dan Poppy ditunjuk sebagai Wakil Ketua I dan II Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran TIK di SD dan SMP tahun anggaran 2020 pada (27/4/2025).
"Khamim sebagai Wakil Ketua 1, Poppy Dewi Puspitawati sebagai Wakil Ketua 2," ujar jaksa.
Setelah ditunjuk, Poppy dan Khamim kerap dilibatkan dalam pengadaan TIK untuk dua jenjang sekolah itu. Namun, belum dua bulan menjabat sebagai Wakil Ketua I dan II tim teknis TIK, Khamim dan Poppy telah dicopot oleh Nadiem pada
Jabatan Khamim selaku Direktur SD pada Ditjen PAUDasmen diganti oleh Sri Wahyuningsih. Sementara, jabatan Poppy sebagai Direktur SMP Ditjen Paudasmen dialihkan ke Mulyatsyah. Sri dan Mulyatsyah saat ini sudah berstatus terdakwa dalam perkara Chromebook.
Salah satu alasan Nadiem mencopot keduanya karena diduga menolak proyek pengadaan Chromebook, khususnya Poppy yang memiliki perbedaan terhadap proyek TIK tersebut.
"Salah satu alasan Nadiem Anwar Makarim mengganti Pejabat Eselon 2 diantaranya Poppy Dewi Puspitawati karena berbeda pendapat terkait hasil kajian teknis yang tidak sesuai dengan arahan Nadiem Anwar Makarim tidak setuju jika pengadaan merujuk kepada satu produk tertentu," tutur jaksa.
Oleh sebab itu, Poppy digantikan oleh Mulyatsyah yang sebelumnya telah menandatangani pengantar petunjuk dan teknis peralatan TIK.
"Sehingga digantikan oleh Mulyatsyah yang sudah menandatangani pengantar Juknis Pengadaan Peralatan TIK SMP Tahun Anggaran 2020 tertanggal 15 Mei 2020," pungkas jaksa.
Sekadar informasi, dalam perkara ini negara telah dirugikan sebesar Rp2,1 triliun. Jumlah itu terhitung dari mark up harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun dan pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai US$44.054.426 atau setara sekitar Rp621 miliar.
Jaksa menyampaikan bahwa terdapat 25 pihak yang terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satunya Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.
Adapun seharusnya Nadiem hadir dalam persidangan, namun dirinya absen karena masih sakit.
Nadiem Diduga Kantongi Rp809 Miliar di Kasus Chromebook, Ini List 25 Pihak yang Memperkaya Diri
Sidang korupsi pengadaan Chromebook sebut Nadiem Makarim kantongi Rp809 miliar. Kasus ini libatkan 25 pihak, rugikan negara Rp2,1 triliun. [573] url asal
#nadiem-makarim #kasus-chromebook #korupsi-pengadaan-laptop #sidang-dakwaan #pengadilan-tipikor #sri-wahyuningsih #mulyatsyah #ibrahim-arief #jaksa-roy-riady #digitalisasi-pendidikan #kerugian-negara
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/12/25 08:03
v/75306/
Bisnis.com, JAKARTA - Sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menyebutkan 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri.
Sidang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang yang sejatinya untuk empat terdakwa, tetapi dibacakan untuk tiga terdakwa karena terdakwa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim sakit sehingga berhalangan hadir.
Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan.
Jaksa, Roy Riady menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.
Para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)
"Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022," ujar Jaksa.
JPU menjelaskan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun, berdasarkan hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,56 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai US$44.054.426 atau setara sekitar Rp621.387.678.730,00 (atau Rp621,38 miliar).
Jaksa mendakwa Sri bersama dengan Nadiem, Jurist Tan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.
Berikut 25 pihak yang disebut memperkaya diri dalam kasus ini:
1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000
2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,
4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000
5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
6. Suhartono Arham sebesar USD7.000
7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000
8. Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000
9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000
10. Jumeri sebesar Rp100.000.000
11. Susanto sebesar Rp50.000.000
12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000
13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000
14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26
15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819.258.280,74
16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48
17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11
18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25
19. PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp2.268.183.071,41
20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73
21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39
22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22
23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38
24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05
25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)