Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Presiden Partai Buruh Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 58/P Tahun 2026 pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan kesejahterahan buruh yang menjadi dasar penetapan jabatan baru bagi Said Iqbal.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Said Iqbal.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya demi dharmabakti saya," kata Prabowo diikuti oleh Said.

Dalam sumpahnya, Said menyatakan kesetiaannya kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkomitmen menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan secara konsisten demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dia juga menegaskan akan menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja secara profesional, dan penuh tanggung jawab.

Setelah pengucapan sumpah selesai, Said Iqbal bersama Presiden Prabowo menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda resmi dimulainya masa tugasnya. Dengan pelantikan tersebut, jumlah penasihat khusus yang membantu Presiden Prabowo kini bertambah menjadi 10 orang.

Adapun daftar 9 penasihat khusus Presiden saat ini terdiri dari:

1. Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

6. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan

7. Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian

8. Hasan Nasbi, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

9. Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru lainnya. Nanik S Deyang resmi dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai Kepala BGN. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dilantik untuk menduduki posisi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026), menggantikan Anwar Usman yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dalam pernyataannya usai pelantikan, Liliek menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Hari ini saya telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi untuk menggantikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman sebagai sebuah kebanggaan dan kebahagiaan,” ujarnya di hadapan awak media.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya kepada Ketua MA Sunarto yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menduduki jabatan ini,” katanya.

Liliek menegaskan bahwa jabatan Hakim Konstitusi merupakan amanah besar yang menuntut integritas dan kapasitas tinggi dalam menjalankan tugas.

“Saya mohon doanya tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.

Dia menekankan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dalam mengawal konstitusi negara. Dia juga meminta doa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik dalam menjaga konstitusi di Republik Indonesia.

Lanjutkan Tongkat Estafet

Liliek menyatakan tidak ada pesan atau tugas khusus yang dititipkan kepadanya secara personal dalam menggantikan Anwar Usman, yang telah mengabdi sebagai hakim konstitusi selama 15 tahun.

“Secara spesifik tidak ada tugas khusus yang disampaikan kepada saya. Jadi saya hanya dalam posisi menggantikan Pak Anwar Usman,” jelasnya.

Ke depan, dia menegaskan fokus utama sebagai Hakim Konstitusi adalah menjalankan fungsi kenegaraan sesuai amanat konstitusi.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia itu yang pertama dan yang bersifat kenegarawan itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” tandasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu).

Robert menggantikan Heru Pambudi yang telah menjabat Sekjen Kemenkeu sekitar lima tahun sejak 2021. Pengangkatan Robert menjadi pimpinan tinggi madya Kemenkeu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.24/TPA/2026.

Keppres itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Maret 2026. Menkeu Purbaya memimpin pembacaan sumpah jabatan oleh Robert.

"Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," terang Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Robert kemudian menyatakan bersedia untuk membacakan sumpah jabatan.

"Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Robert.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu juga menyatakan berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

"Kiranya Tuhan menolong saya," terang Robert.

Untuk diketahui, Robert sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pengangkatan Robert sekaligus pemberhentian Heru merupakan langkah perombakan jabatan di lingkungan Kemenkeu sejak Purbaya menjadi Menteri pada September 2025. Berbagai pejabat di lingkungan Kemenkeu dan unitnya dirombak hingga terakhir beberapa waktu lalu yakni pada posisi jabatan eselon II.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI.

SHUTTERSTOCK/WISNUPRIYONO Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Gayo Perseroda.

Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut.

• Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032
• Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031
• Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031
• Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032
• Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan - Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031
• Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu
• Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

DOKUMENTASI OJK Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2/2026)

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica dalam konferensi pers Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Rabu (25/3).

Pengucapan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua MA Sunarto, yang terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tertanggal 17 Maret 2026.

Dalam keputusan tersebut, tujuh anggota Dewan Komisioner OJK diangkat dan mulai menjabat sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.

"Saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memangku jabatan tersebut, saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah," ujar Sunarto.

Selanjutnya, para anggota Dewan Komisioner membacakan sumpah jabatan sesuai agama masing-masing.

Adapun tujuh anggota Dewan Komisioner OJK yang dilantik hari ini terdiri dari Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Hernawan Bekti Sasongko, serta sejumlah kepala eksekutif dan anggota ex-officio.

Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso.

Selain itu, turut dilantik anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan Juda Agung dan ex-officio dari Bank Indonesia Thomas AM Djiwandono.

Berikut daftar Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilantik:

Bisnis.com, JAKARTA — Thomas A. M. Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 usai mengucapkan sumpah jabatan, Senin (9/2/2026).

Tommy, sapaannya, mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada upacara pembacaan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur BI.

Tommy diangkat sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.10/P/2026 tentang Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

"Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Satu, mengangkat Thomas A.M Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 terhitung mulai pengucapan sumpah dan janji," bunyi Keppres yang diteken Presiden Prabowo, dibacakan sebelum pengucapan sumpah jabatan.

Kemudian, Tommy menyatakan bersedia untuk mengambil sumpah jabatan.

"Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya setia terhadap negara, konstitusi dan haluan negara. Kiranya Tuhan menolong saya," ucap Tommy di Gedung MA, Jakarta.

Untuk diketahui, Tommy telah disahkan sebagai Deputi Gubernur BI terpilih usai dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diselenggarakan Komisi XI DPR.

Sebelumnya, mantan politisi sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra itu menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2024.

Tommy menjadi salah satu kandidat yang dicalonkan Presiden Prabowo Subianto ke DPR untuk menjalani fit and proper test, setelah Juda Agung mengundurkan diri dari kursi Deputi Gubernur BI.

Sebagai gantinya, Juda kini mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan. Dia dilantik oleh Presiden Prabowo, Kamis (5/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga kekayaan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Di hadapan para ulama dan warga Nahdlatul Ulama, Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran NU dalam menjaga kedamaian dan stabilitas di Republik Indonesia. Ia menilai NU memiliki kontribusi besar dalam merawat persatuan bangsa sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini.

Prabowo mengingatkan kembali sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Menurutnya, sumpah tersebut merupakan janji suci di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen.

Dia menjelaskan, tujuan nasional pertama sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prabowo menafsirkan mandat tersebut sebagai kewajiban utama negara untuk melindungi seluruh rakyat dari berbagai ancaman, baik fisik maupun nonfisik.

“Melindungi rakyat Indonesia dari ancaman kemiskinan, kelaparan, keterbatasan layanan kesehatan, hingga memastikan tersedianya pendidikan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah tugas utama saya,” ujar Prabowo.

Selain perlindungan terhadap rakyat, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga dan melindungi seluruh kekayaan milik bangsa Indonesia. Ia menegaskan telah bersumpah untuk setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia selama masih memiliki nafas.

Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan nasional hanya dapat terwujud melalui pengelolaan bangsa yang baik, adil, dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya telah bersumpah di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya akan setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia selama masih ada nafas di kandung badan saya. Hanya dengan pengelolaan bangsa baru kita bisa sungguh-sungguh sejahtera,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Sari Yulianti diangkat menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Adies Kadir yang telah disahkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Saan Mustopa lebih dulu menyampaikan pemberhentian Adies sebagai Wakil Ketua DPR.

Saan melanjutkan telah masuknya surat dari DPP Partai Golkar yang menyampaikan usulan agar Sari Yulianti menjadi Wakil Ketua DPR.

"Surat DPP Partai Golkar dimaksud juga menyampaikan usulan penggantian Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari saudara Prof. DR. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., kepada saudari Ir. H. Sari Yulianti," katanya, Selasa (27/1/2026).

Setelah meminta pendapat kepada anggota partai dan disetujui sebagai Wakil Ketua DPR, Saan mengetok palu, serta menginstruksikan Sari dilantik oleh Mahkamah Agung.

Sari kemudian membacakan sumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an yang dipandu perwakilan dari Mahkamah Agung. Sari akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR masa keanggotaan 2024-2029. Setelah pembacaan sumpah, Sari langsung duduk bersama jajaran pimpinan DPR lainnya.

Adies Kadir telah disetujui sabagai calon hakim MK usulan DPR dalam rapat paripurna tersebut.

Ketua Komisi III, Habiburokhman menjelaskan alasan pengusulan Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK membutuhkan sosok hakim yang dapat menjaga marwah lembaga.

Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Setelah mendapatkan persetujuan, nama Adies dibawa ke Paripurna terdekat agar segera disetujui. Dia akan menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. .

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," jelasnya.