JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalitas hakim konstitusi . Baik dari tekanan eksternal maupun internal yang dapat memengaruhi objektivitas hakim dalam mengambil keputusan.

Suhartoyo mengakui MK pernah menghadapi krisis kepercayaan publik. Namun, kondisi tersebut menjadi momentum bagi lembaga untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“ Mahkamah Konstitusi pernah berada dalam situasi yang tidak mudah terkait kepercayaan publik. Namun hal itu menjadi titik refleksi bagi kami untuk terus memperkuat sistem dan integritas lembaga,” katanya dalam talk show Studium Generale bertema Tantangan Independensi dan Profesionalitas Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan DPP Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yp3 (IKAHUM UAJY) bekerja sama dengan FH UAJY, dikutip Minggu (26/4/2026). Purnatugas dari MK, Anwar Usman: Putusan Nomor 90 Bukan Pintu Buat Gibran, demi Anak Muda

Suhartoyo menjelaskan, upaya pemulihan kepercayaan dilakukan melalui penguatan sistem kontrol dan pengawasan terhadap hakim konstitusi, serta peningkatan kualitas putusan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, MK dari dulu hingga sekarang tetap menjalankan komitmen dalam menjaga independensi dan profesionalitas Hakim Konstitusi.

Selain aspek internal, ia menegaskan MK juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konstitusional. Edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk kehadiran dalam forum-forum akademik di perguruan tinggi.

“Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak konstitusional merupakan bagian dari tugas MK. Karena itu, kami aktif hadir dalam forum akademik, termasuk di universitas, sebagai bentuk edukasi konstitusi, salah satunya menghadiri Studium Generale yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,” tandasnya.

Selain itu, Suhartoyo menekankan profesionalitas hakim konstitusi menjadi kunci dalam menjaga legitimasi putusan. Integritas, kompetensi, serta konsistensi dalam menegakkan konstitusi dinilai sebagai faktor utama untuk memastikan MK tetap menjadi penjaga konstitusi yang kredibel.

Selain itu, ia juga menyampaikan komitmen MK untuk memperluas kolaborasi dengan dunia akademik. Kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam penguatan kajian hukum konstitusi.

“MK terbuka untuk bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY), baik dalam bidang penelitian maupun sebagai sarana pembelajaran praktik. Termasuk dalam proses pengajuan judicial review di MK,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa dan akademisi terhadap praktik ketatanegaraan. Sekaligus memperkuat fungsi MK sebagai lembaga edukatif.

Dalam sesi tanya jawab, peserta turut mengajukan sejumlah pertanyaan kritis. Salah satu menyinggung isu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat menjadi sorotan publik, serta mempertanyakan dampaknya terhadap persepsi independensi Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, peserta lain juga mengangkat isu rekrutmen hakim konstitusi yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Mereka mempertanyakan sejauh mana mekanisme seleksi yang ada mampu menjamin independensi dan profesionalitas hakim, serta mencegah potensi konflik kepentingan.

Menanggapi hal tersebut, Suhartoyo mengatakan, berbagai kritik dan perhatian publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menegaskan MK terus melakukan pembenahan untuk memperkuat sistem, menjaga integritas hakim, serta memastikan setiap putusan tetap berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Menutup acara, moderator Finsensius Mendrofa menyampaikan bahwa isu independensi dan profesionalitas hakim MK bukanlah persoalan yang sederhana. Ia menilai, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi, tantangan untuk menjaga integritas tetap besar.

“Pertanyaan besarnya adalah, apakah independensi dan profesionalitas hakim MK benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat? Pertanyaan ini akan terjawab dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman berbicara terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat mengundang polemik dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengatakan, putusan itu bukan merupakan "pintu" bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.

Hal itu disampaikan Anwar Usman usai menjalani wisuda purnabakti di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyebut adanya kesalahan persepsi publik yang mengaitkan putusan tersebut secara eksklusif dengan sosok Gibran. Menurutnya, putusan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang bagi seluruh anak muda di Indonesia.

"Lho nggak, nggak, nggak itu bukan pintu untuk Gibran. Untuk semua anak muda. Nah itulah kesalahan persepsi," tegas Anwar Usman.

Anwar Usman menyatakan bahwa ia menjatuhkan putusan tersebut atas dasar keyakinan untuk kebenaran dan keadilan yang dianggapnya sebagai amanah Allah.

Anwar Usman membantah adanya konflik kepentingan dalam pengambilan putusan tersebut, seraya merujuk pada pernyataan beberapa pihak terkait fakta hukum yang ada.

“Simak juga wawancara [eks hakim konstitusi] Prof. Arief Hidayat di podcast Akbar Faizal. Beliau mengatakan bahwa selama 13 tahun menjadi hakim MK, tidak pernah ada istilah konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang,” ujar dia.

Lihat video: RESMI! Liliek Prisbawono Gantikan Anwar Usman Jadi Hakim MK



Anwar Usman pun merasa lega karena harkat dan martabatnya telah dipulihkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 604 soal polemik Putusan 90/2023. Anwar Usman menilai pemulihan nama baik tersebut adalah hal yang paling utama bagi dirinya.

"Saya plong. Makanya tadi sambutan saya, saya ibarat meninggalkan MK ini seperti bayi, seperti kertas putih tanpa ada catatan," ungkapnya.

Anwar Usmanjuga menyinggung kembali isu yang pernah berkembang terkait putusan itu, termasuk tuduhan adanya cawe-cawe yang ia nilai tidak berdasar. Anwar Usman berharap publik dapat mencermati kembali berbagai fakta hukum, termasuk putusan PTUN dan putusan MKMK terkait, agar tidak terjebak pada asumsi.

"Yang pasti hari ini saya ibarat bayi baru lahir. Nggak ada beban, nama baik saya, harkat martabat sudah dikembalikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Anwar.

Terkait kekerabatannya dengan Gibran, Anwar menepis anggapan adanya hubungan khusus yang memengaruhi putusannya. Ia mengungkapkan bahwa frekuensi pertemuannya dengan Wakil Presiden tersebut sangat terbatas dan terjadi hanya dalam situasi yang formal atau kekeluargaan.

Anwar Usman menambahkan pertemuan di antara keduanya bisa dihitung dengan jari, yakni hanya saat momen pernikahan dan pertemuan insidental dalam perjalanan. Selain itu, jika ada acara di Solo, kehadirannya pun tidak selalu bertepatan dengan jadwal Gibran.

"Sampai hari ini, yang namanya Gibran sebagai Wapres, baru berapa kali ketemu saya," jelas dia.

JAKARTA - Anwar Usman , paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Awalnya Anwar berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK.

Anwar berjalan didampingi sang istri Idayati. Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi protokoler dan ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat dia digendong protokoler dan Hakim Saldi Isra serta Guntur Hamzah.

Anwar dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Protokoler meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

Sebelumnya, Sekjen MK Heru Setiawan membacakan sejumlah petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr Anwar Usman, SH, M.H sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan,” kata Heru.

Dia juga membacakan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat hakim konstitusi baru lainnya.

“Mengangkat Dr Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” kata Heru.

Selain Liliek Prisbawono, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang diajukan DPR.

“Mengangkat Prof Dr Ir H Adies Kadir, S.H, M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” ucapnya.

JAKARTA - Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sumpah jabatan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan Presiden Prabowo Subianto . Liliek menggantikan Anwar Usman yang pensiun sejak 6 April 2026.

Liliek mengucapkan sumpah jabatan hakim MK di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/4/2026). Pengucapan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Liliek di hadapan Prabowo.



Setelah itu, Liliek menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi. Setelah acara selesai, dilakukan pemberikan ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta undangan yang hadir.

Profil Liliek Prisbawono Adi

Liliek Prisbawono Adi merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Dia merupakan pria kelahiran Bojonegoro, 27 Oktober 1966 dan telah menjadi pegawai negeri sipil sejak 1 Mei 1994.

Saat ini, dia merupakan PNS dengan golongan IV/e. Sebelumnya, Liliek juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Liliek menggantikan Anwar Usman yang memasuki masa pensiun pada 6 April 2026.

Pengangkatan Liliek sebagai Hakim Konstitusi didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

Surat keputusan tersebut dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Selanjutnya, Liliek mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Liliek.

Setelah mengucapkan sumpah, Liliek menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi. Diketahui, Liliek merupakan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian diikuti para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan menyaksikan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru dari unsur Mahkamah Agung (MA) pada pekan ini di Istana Negara, Jakarta. Diketahui, hakim konstitusi baru itu akan menggantikan Anwar Usman yang memasuki usia pensiun pada 6 April 2026.

"(Pengucapan sumpah) direncanakan secepatnya dalam minggu ini," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip Jumat (10/4/2026).

Prasetyo menyampaikan bahwa pihak Istana sudah menerima nama-nama calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman dari MA. Namun, Prasetyo masih enggan mengumumkan nama calon hakim tersebut. "Sudah (terima). Nanti diumumkan," katanya.

Diketahui, MA telah mengumumkan bahwa tiga nama terbaik dalam seleksi hakim konstitusi adalah Fahmiron, Liliek Prisbawono Adi, dan Marsudin Nainggolan. Penetapan peserta terbaik dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan seleksi yang meliputi penulisan makalah, penulisan anotasi putusan, serta uji kelayakan dan wawancara.

Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 46/WKMA.YKP1.1/III/2026 tentang Hasil Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sekaligus Ketua Panitia Seleksi Suharto pada 9 Maret 2026 di Jakarta.

Berikut ini profil tiga calon hakim konstitusi pengganti Anwar Usman dari unsur Mahkamah Agung:

1. Fahmiron

Fahmiron merupakan salah satu hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 26 Mei 2026. Dia memiliki pangkat Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya sejak 1 April 2024. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

2. Liliek Prisbawono Adi

Liliek Prisbawono Adi merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Dia merupakan pria kelahiran 27 Oktober 1966 dan telah menjadi pegawai negeri sipil sejak 1 Mei 1994. Saat ini, dia merupakan PNS dengan golongan IV/e. Sebelumnya, Liliek juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Marsudin Nainggolan

Marsudin Nainggolan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Setelah diangkat menjadi hakim, dia ditempatkan di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Penempatan pertama sebagai hakim adalah di Pengadilan Negeri Curup, Bengkulu (1992–1998).

Kariernya berlanjut dengan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Karawang Kelas I B pada 2014; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khsusus pada 2015; Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A pada 2016; Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada 2017–2018.

Selanjutnya, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon; dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pada awal 2025, dia dimutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Selanjutnya, pada Juni 2025 dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

JAKARTA - Hakim Konstitusi atau Hakim MK pengganti Anwar Usman akan mengucapkan sumpah jabatan pada pekan ini. Pengucapan sumpah akan dilakukan di depan Presiden Prabowo Subianto.

"Direncanakan secepatnya dalam minggu ini," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa pihak Istana sudah menerima nama calon hakim konstitusi pengganti itu dari Mahkamah Agung (MA). Namun, Prasetyo masih enggan mengumumkan nama calon hakim tersebut. "Sudah (terima). Nanti diumumkan," katanya.

Prasetyo menambahkan, pengambilan sumpah jajaran Ombudsman juga dilakukan bersamaan. "Ada rencana bersamaan. Ya (pekan ini)."

Diketahui, jabatan Anwar Usman selaku Hakim Konstitusi resmi berakhir pada Senin (6/4/2026). Saat ini, kursi yang ditinggal Anwar masih kosong.

Sejauh ini, ada tiga orang hakim dari lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang telah dinyatakan lolos seleksi sebagai calon Hakim Konstitusi pengganti Anwar Usman. Nama-nama hakim calon pengganti Anwar ini telah diumumkan oleh MA pada 9 Maret 2026.

Sementara, DPR RI resmi menyepakati 9 anggota Ombudsman RI periode 2026-2031. Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 yang digelar pada Selasa (27/1/2026).

Kesepakatan diambil untuk menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah digelar Komisi II DPR RI pada Senin (27/1/2026).

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 tersebut dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat pengambilana keputusan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Daftar anggota Ombudsman RI 2026-2031 sebagai berikut:

1. Hery Susanto (Ketua)

2. Rahmadi Indra Tektona (Wakil Ketua)

3. Abdul Ghoffar

4. Fikri Yasin

5. Maneger Nasution

6. Nuzran Joher

7. Partono

8. Robertus Na Endi Jaweng

9. Syafrida Rachmawati Rasahan.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Putusan itu sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK. Keputusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota.

Dalam hal ini, permohonan dilakukan dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Stiawan. Pemohon menyebut adanya ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara.

Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘kerugian keuangan negara’ dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD RI dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Pemohon juga meminta kerugian negara itu ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah dan dinilai oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

“Sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana,” bunyi petitum pemohon sebagaimana dilansir, Sabtu (4/4/2026).

Lihat video: BPK Selamatkan Uang Negara Rp43,3 Triliun pada Semester II 2024



Sementara itu, MK berpandangan kerugian negara itu sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Menurut MK, lembaga yang berwenang menghitung itu adalah BPK karena selaras dengan penjelasan Pasal 603 UU 1/2023.

“Dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” bunyi pertimbangan MK.

Hakim MK menjelaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK dalam hal ini adalah menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Oleh karena itu, MK menilai dalil pemohon yang mempertanyakan standar penilaian kerugian negara, dan mengenai siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu kerugian negara tidak beralasan dengan hukum. MK mengatakan permohonan pemohon seluruhnya tidak beralasan menurut hukum.

“Dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas MK.

Permohonan dua mahasiswa itu pun ditolak MK untuk seluruhnya. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.

JAKARTA - Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak melanggar prosedur yang berlaku dan sudah sepenuhnya sesuai dengan mekanisme DPR. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra.

Dia memastikan tidak ada aturan yang ditabrak selama proses seleksi hingga pelantikan mantan Wakil Ketua DPR tersebut. Soedeson mengatakan itu merespons langkah Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang melaporkan Adies Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Seluruh proses pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur DPR mengajukan 3 calon hakim konstitusi dan Pasal 20 UU MK yang mengatur tata cara seleksi calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga secara objektif, akuntabel, transparan dan terbuka," ujar Soedeson di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Dia menepis bahwa proses seleksi dinilai tertutup atau terburu-buru tanpa alasan. Dia mengungkapkan, Komisi III DPR baru menerima informasi pada 21 Januari 2026 bahwa hakim konstitusi Inosentius Samsul bakal mendapat penugasan lain.

Dia menambahkan, DPR harus bergerak cepat mengingat tenggat waktu pengisian jabatan jatuh pada 3 Februari 2026. Pada 26 Januari 2026, Komisi III DPR menggelar rapat sekaligus fit and proper test secara terbuka.

"Seluruh proses di Komisi III dan Rapat Paripurna disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen sehingga bisa disaksikan seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Dalam uji kelayakan tersebut, Adies Kadir menyampaikan visi misinya dan disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi, sebelum akhirnya disahkan di rapat paripurna. Terkait kualifikasi, Soedeson menekankan bahwa Adies Kadir telah memenuhi syarat administrasi maupun integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU MK.

Adies berstatus WNI, berijazah Doktor (S3) Hukum, berusia di atas 55 tahun, serta memiliki rekam jejak panjang sebagai advokat dan anggota Komisi Hukum DPR. Soedeson juga menyebutkan bahwa proses ini merujuk pada Pasal 185 UU MD3 dan Pasal 26 Tata Tertib DPR mengenai penelitian administrasi dan uji kelayakan.

"Yang mengatur pemilihan dilakukan melalui penelitian administrasi, uji kelayakan, penentuan urutan calon dan pemberitahuan kepada publik melalui media cetak atau media elektronik," ujarnya.

Dia juga membantah anggapan adanya keistimewaan dalam penunjukan Adies. Dia pun membandingkan proses ini dengan seleksi hakim konstitusi jalur DPR sebelumnya yang tidak dipermasalahkan.

"Seluruh proses pemilihan Adies Kadir itu sama persis dengan yang Komisi III laksanakan ketika memilih hakim konstitusi Arsul Sani dan Guntur Hamzah," jelasnya.

Soedeson meminta semua pihak menghormati mekanisme ketatanegaraan dan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Ia yakin MKMK tak akan melampaui kewenangannya.

"Nah, kami itu ingin mengimbau kepada siapa pun untuk menghargai kedudukan ketatanegaraan di Indonesia. Kan kita menganut yang namanya separation of power, pemisahan kekuasaan. Sehingga itu tidak boleh saling mencampuri," ungkapnya.

Soedeson menegaskan bahwa kewenangan DPR dalam mengusulkan hakim konstitusi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, lembaga lain diharapkan tidak mengintervensi prosedur internal yang telah dijalankan DPR.

"Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dengan jelas mengatakan bahwa DPR mempunyai kewenangan mengusulkan tiga nama Hakim Konstitusi. Nah, itu normanya. Sehingga kalau boleh, itu tidak dicampuri. Prosedurnya sudah dijalankan sesuai dengan apa yang ada di DPR," tegasnya.

Soedeson mempertanyakan substansi pelaporan ke MKMK. Menurutnya, ranah MKMK adalah memeriksa pelanggaran etik atau ketidakprofesionalan hakim yang sedang menjabat dan bekerja. Sementara itu, Adies Kadir baru saja dilantik.

"MKMK itu memeriksa dan mengadili pelanggaran etik, ketidakprofesionalan. Bapak Adies Kadir itu belum bekerja, ya kan? Jadi tolong, jangan sampai kemudian dia melebar ke hal-hal yang di luar masalah etik," ujar Soedeson.

Soedeson juga menegaskan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menilai proses seleksi yang terjadi sebelum seorang hakim dilantik, apalagi mengintervensi kewenangan lembaga negara lain. Ia mengibaratkan kewenangan MKMK sama seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR.

"MKMK itu ibarat MKD di DPR. MKD hanya bisa menangani masalah etik ketika seseorang sudah resmi menjabat sebagai anggota DPR. MKD tidak bisa memeriksa perbuatan atau proses yang terjadi sebelum orang tersebut menjadi anggota dewan," tutur Soedeson.

Terkait sorotan mengenai latar belakang Adies Kadir sebagai mantan politikus Partai Golkar, Soedeson menilai hal tersebut bukan masalah. Ia mencontohkan Mahfud MD dan Arsul Sani yang juga berlatar belakang partai politik sebelum jadi hakim MK.

"Alasan bahwa dia dari partai politik, ada banyak. Prof. Mahfud dari partai politik. Arsul Sani dari partai politik. Tapi sebelum dia menjabat menjadi Hakim MK, kan mengundurkan diri. Sudah tidak ada lagi hubungan apa pun," jelasnya.

Soedeson memastikan Adies Kadir juga telah menyatakan komitmen serupa untuk menjaga independensi. "Adies Kadir sendiri sudah mengatakan, statement-nya jelas, bahwa kalau nanti ada perkara Golkar, dia tidak akan menangani. Nah itu. Sehingga ini tolong diperhatikan," pungkasnya.

JAKARTA - Daftar lengkap sembilan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Adies Kadir mengucapkan sumpah jabatan hakim MK di hadapan Presiden Prabowo Subianto diulas di artikel ini. Adies yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan Arief Hidayat yang pensiun.

Adies Kadir yang sebelumnya merupakan politikus Partai Golkar resmi menjadi hakim MK setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo meneken Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keppres yang ditetapkan Presiden Prabowo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2026 itu dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," demikian bunyi sumpah yang diucapkan Adies.

Dengan resminya Adies menjadi menjadi hakim MK, komposisi hakim konstitusi kembali lengkap, yakni sembilan orang. Rinciannya, tiga hakim diusulkan Mahkamah Agung (MA), tiga hakim diusulkan Presiden, dan tiga hakim lainnya merupakan usulan DPR.

Berikut ini daftar lengkap 9 hakim konstitusi setelah Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat

1. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan: Ketua Mahkamah Konstitusi

Lembaga Pengusul: Mahkamah Agung

2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Jabatan: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Lembaga Pengusul: Presiden

3. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Mahkamah Agung

4. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Presiden

5. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Presiden

6. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Dewan Perwakilan Rakyat

7. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Mahkamah Agung

8. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Dewan Perwakilan Rakyat

8. Dr. Ir. Adies Kadir, S.H, M.Hum.

Jabatan: Hakim Konstitusi

Lembaga Pengusul: Dewan Perwakilan Rakyat.

JAKARTA - Adies Kadir akan mengucapkan sumpah hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Pengucapan sumpah digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026) sore.

"Rencana nanti sore, nanti sore akan ada agenda untuk hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR kemarin sudah diputuskan dari sidang paripurna untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Bappenas, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Adies Kadir menjadi hakim MK. "Keppres sudah ditandatangani," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Diketahui, Adies Kadir telah ditetapkan sebagai calon hakim MK dalam rapat paripurna, Selasa (27/1/2026). Adies menggantikan hakim MK Arief Hidayat yang pensiun.

Adies Kadir yang merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI juga telah mundur dari kader Partai Golkar. "Ya, Pak Adies mengundurkan diri sebagai kader partai karena dicalonkan sebagai hakim MK," kata Sekjen Partai Golkar M Sarmuji.

JAKARTA - Adies Kadir segera menjadi hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pengucapan sumpah segera dilakukan.

"Direncanakan akan dalam waktu 1-2 hari ke depan ini," ungkap Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa pengucapan sumpah Adies Kadir sebagai hakim MK akan diucapkan di depan Presiden Prabowo Subianto. "Mengucapkan sumpah di depan Presiden."

Diketahui, perihal pengucapan sumpah atau janji hakim konstitusi ini diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi (MK). Pengucapan sumpah atau janji dilakukan di hadapan Presiden.

Berikut ini sumpah hakim konstitusi:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

Sebelumnya, Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Adies Kadir menjadi hakim MK. "Keppres sudah ditandatangani," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Adies Kadir ditetapkan sebagai calon hakim MK dalam rapat paripurna, Selasa (27/1/2026). Adies menggantikan Arief Hidayat yang pensiun.