KOMPAS.com – Trump Media & Technology Group, perusahaan induk platform Truth Social milik Donald Trump, mencatat kerugian hampir 406 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,05 triliun (asumsi kurs Rp 17.377 per dollar AS) pada kuartal I 2026.

Berdasarkan laporan keuangan Januari-Maret 2026, perusahaan hanya membukukan pendapatan sedikit di atas 870.000 dollar AS atau sekitar Rp 15,1 miliar.

Meski penjualan bersih naik 6 persen secara tahunan, Trump Media menanggung kerugian besar dari investasi lain, terutama aset digital.

Dikutip dari The Guardian, Minggu (10/5/2026), perusahaan menyebut sebagian besar kerugian berasal dari “kerugian non-tunai termasuk kerugian yang belum terealisasi pada aset digital, aset digital yang dijaminkan, dan surat berharga ekuitas” sebesar 368 juta dollar AS.

Selain itu, perusahaan juga mencatat beban bunga akrual sebesar 11,5 juta dollar AS serta kompensasi berbasis saham senilai 11,8 juta dollar AS.

CEO interim Trump Media, Kevin McGurn, mengatakan perusahaan tetap memanfaatkan neraca keuangan yang kuat dan arus kas operasional positif untuk mengembangkan bisnis serta infrastruktur platformnya.

McGurn juga mengatakan Truth Social “tetap menjadi benteng kebebasan berbicara” dan akan menghadirkan sejumlah peningkatan inovatif dalam waktu dekat, meski tidak menjelaskan lebih lanjut.

Sebagian besar kerugian dipicu pembelian bitcoin senilai 3,5 miliar dollar AS yang dilakukan perusahaan pada 2025 ketika harga aset kripto itu sedang melonjak. Saat itu, Trump Media juga mengumumkan rencana membangun “cadangan bitcoin” perusahaan.

Namun, nilai bitcoin sejak saat itu telah turun sekitar sepertiga.

Truth Social sendiri merupakan salah satu saluran komunikasi favorit Trump. Platform itu dibentuk setelah Trump dilarang menggunakan Twitter (kini X) dan Facebook pada 2021 menyusul penyerbuan Gedung Capitol AS oleh para pendukungnya setelah masa jabatan pertamanya berakhir dengan kekalahan dari Joe Biden.

Meski efektif menjadi corong komunikasi bagi Trump, Truth Social dinilai belum berkembang signifikan secara bisnis.

Kerugian tersebut juga muncul lima bulan setelah Trump Media mengumumkan rencana merger senilai 6 miliar dollar AS dengan perusahaan fusi nuklir asal California, TAE Technologies.

Merger itu ditujukan untuk mendukung pengembangan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) melalui pasokan energi dari teknologi fusi nuklir.

Namun hingga kini, teknologi fusi nuklir masih belum mampu menghasilkan energi lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk proses produksinya.

McGurn mengatakan perusahaan tetap berupaya mempercepat merger dengan TAE Technologies sekaligus mencari peluang pertumbuhan baru dan cara baru untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Perusahaan induk Truth Social, platform media sosial milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tekor alias rugi hingga Rp7 triliun.

Induk Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), melaporkan kerugian bersih lebih dari US$400 juta atau sekitar Rp6,95 triliun (asumsi kurs Rp17.377) pada kuartal I 2026. Kerugian TMTG terutama gara-gara anjloknya valuasi mata uang kripto. Perusahaan melaporkan pendapatan kurang dari US$1 juta atau Rp17,4 miliar per Maret.

Trump mengendalikan sekitar 41 persen saham TMTG yang ditempatkan dalam trust untuk mengelola kepentingan keuangannya selama masa kepresidenan.

TMTG juga bergerak di sektor jasa keuangan. Tahun lalu, perusahaan mengumumkan pendanaan sebesar US$2,5 miliar atau Rp43,4 trilin untuk investasi di mata uang kripto, salah satu minat terbaru Trump.

Sayangnya, anjloknya nilai kripto menghantam bisnis tersebut, apalagi setelah harga Bitcoin merosot dari lebih dari US$126 ribu pada awal Oktober 2025, lalu amblas ke bawah US$70 ribu pada Maret 2026. Harga Bitcoin sejak itu sedikit pulih ke level di atas US$80 ribu.

Karena perusahaan wajib mengungkapkan nilai investasinya meski belum menjual aset tersebut, TMTG pun membukukan kerugian sebesar US$406 juta atau setara Rp7 triliun pada kuartal pertama 2026.

"Sebagian besar kerugian tersebut berasal dari aset digital," kata TMTG dalam laporan keuangannya dikutip AFP, Sabtu (9/5).

Menurut dokumen perusahaan, TMTG menghasilkan pendapatan sebesar US$900 ribu atau Rp15,7 miliar selama kuartal pertama, angka yang sangat kecil untuk perusahaan dengan valuasi pasar mencapai US$2,47 miliar atau Rp43 triliun.

Perusahaan mengatakan terus berfokus memperluas infrastruktur dan audiens untuk mempersiapkan fitur monetisasi di masa depan.

Desember 2025 lalu, TMTG mengatakan akan merger dengan perusahaan Amerika TAE yang mengembangkan teknologi fusi nuklir. Kesepakatan tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan 2026.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi terhadap Uni Eropa jika tidak juga meratifikasi perjanjian dagang.

Ancaman itu diberlakukan jika blok beranggotakan 27 negara itu juga merampungkan deal dagang pada tenggat waktu 4 Juli, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS.

Dalam unggahan di Truth Social kemarin, Trump menetapkan tenggat baru kesepakatan perdagangan setelah melakukan 'panggilan telepon yang hebat' dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

"Saya telah menunggu dengan sabar agar Uni Eropa memenuhi bagian mereka dalam Kesepakatan Dagang Bersejarah yang kami sepakati di Turnberry, Skotlandia, kesepakatan dagang terbesar sepanjang sejarah! Ada janji bahwa Uni Eropa akan menjalankan bagian mereka, dan sesuai perjanjian, memangkas tarif mereka menjadi NOL!" kata Trump dalam akun Truth Social, Jumat (8/5).

"Saya setuju memberi Uni Eropa waktu hingga ulang tahun ke-250 negara kami, atau sayangnya tarif mereka akan langsung melonjak ke level yang jauh lebih tinggi," imbuhnya.

Trump mengklaim dalam percakapan itu, AS dan Uni Eropa juga sepakat Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Percakapan telepon dengan von der Leyen berlangsung tak lama setelah Trump berjanji menaikkan tarif mobil dan truk impor dari Uni Eropa menjadi 25 persen, dengan menuduh blok tersebut tidak mematuhi syarat kesepakatan yang dicapai di lapangan golf miliknya di Skotlandia pada Juli 2025.

Namun, belum jelas apakah ancaman terbaru Trump mengisyaratkan tarif tersebut akan berlaku untuk seluruh barang Uni Eropa atau hanya untuk kendaraan.

Sementara itu, von der Leyen mengatakan Uni Eropa tetap sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan dagang dengan AS tersebut. Menurutnya, kemajuan yang baik sedang dicapai menuju pengurangan tarif pada awal Juli.

Beberapa jam setelah ancaman dagang Trump terhadap Uni Eropa, pengadilan perdagangan AS memutuskan tarif global 10 persen yang diberlakukan Trump tidak dibenarkan menurut hukum AS.

Putusan itu menjadi pukulan baru bagi kebijakan perdagangan pemerintahan Trump, setelah Mahkamah Agung pada awal tahun ini juga menganulir kebijakan tarif resiprokal AS kepada para negara mitra.

Kepala negosiator perdagangan Parlemen Eropa Bernd Lange mengatakan pihaknya telah membuat kemajuan yang baik untuk menyelesaikan deal dagang yang bakal memangkas tarif terhadap produk AS menjadi nol.

Para negosiator perdagangan dijadwalkan kembali bertemu pada 10 Mei untuk putaran pembicaraan berikutnya.

Kepada Bloomberg awal pekan ini, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyebut pihaknya berharap Uni Eropa tetap menjalankan bagiannya dari kesepakatan yang disepakati pada Juli tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Pelanggaran tersebut dipicu oleh aksi penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4/2026) yang menyasar kapal komersial internasional.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut militer Iran melepaskan tembakan di jalur pelayaran vital tersebut. Aksi tersebut menyasar sejumlah armada, termasuk kapal milik Prancis serta kapal kargo asal Inggris. Langkah Teheran ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap komitmen perdamaian yang baru saja disepakati.

“Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?" kata Trump di Truth Social dilansir dari Antara, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan laporan keamanan maritim, setidaknya dua kapal komersial diserang saat mencoba melintasi Selat Hormuz. Insiden ini terjadi tak lama setelah Iran mengumumkan pemulihan rezim militer atas jalur air tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi distribusi minyak dunia.

Gugatan Trump merujuk pada kesepakatan yang diumumkan Washington dan Teheran pada 7 April 2026. Perjanjian tersebut menetapkan jeda permusuhan selama dua pekan sebagai ruang bagi jalur diplomasi. Poin utama kesepakatan mencakup penghentian serangan udara AS-Israel serta penghentian aktivitas militer Iran di koridor laut internasional.

Gencatan senjata ini sedianya menjadi landasan bagi pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April lalu. Meski pertemuan tersebut berakhir tanpa kesimpulan konkret, kedua belah pihak diharapkan tetap menahan diri dari konfrontasi fisik hingga tercapainya putaran negosiasi baru.

Ketegangan di Selat Hormuz sendiri membawa dampak signifikan bagi stabilitas ekonomi dunia. Sebagai jalur yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak bumi global, gangguan di wilayah ini memicu lonjakan premi asuransi risiko perang (War Risk Premiums) bagi kapal-kapal kargo.

Saat ini, Amerika Serikat dilaporkan mulai melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran sebagai respons atas insiden Sabtu lalu. Di sisi lain, para mediator internasional tengah berpacu dengan waktu untuk menyelenggarakan negosiasi darurat demi mencegah pecahnya konflik bersenjata berskala besar di kawasan tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengancam bakal mengenakan tarif 50 persen terhadap barang impor dari negara pemasok senjata ke Iran.

"Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan segera dikenakan tarif, untuk semua barang yang dijual ke Amerika Serikat, sebesar 50 persen, berlaku segera," ujar Trump melalui akun Truth Social, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (8/4).

"Tidak akan ada pengecualian atau pembebasan!," sambungnya.

Ancaman itu dilontarkan Trump setelah sehari sebelumnya mengumumkan gencatan senjata AS-Iran selama dua pekan dari perang yang berlangsung sejak 28 Februari lalu.

Trump menyampaikan selama periode ini, kedua negara akan bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan.

"Periode dua minggu akan memungkinkan perjanjian tersebut diselesaikan dan diwujudkan," ujar Trump di media sosialnya, Selasa (7/4).

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengonfirmasi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini bakal berlangsung selama dua minggu. Selama kurun waktu tersebut, Iran dan AS akan memulai negosiasi di Pakistan.

"Negosiasi ini akan dimulai di Islamabad dengan tingkat ketidakpercayaan penuh terhadap pihak Amerika, dan Iran akan mengalokasikan waktu dua minggu untuk proses tersebut. Periode ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak," demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

[Gambas:Youtube]

Harga minyak mentah anjlok lebih dari 10 persen pada perdagangan awal Rabu (8/4), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran.

Mengutip Reuters, kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$12,04 atau 10,66 persen menjadi US$100,90 per barel di awal perdagangan hari ini.

Penurunan tajam itu terjadi setelah Trump menyatakan telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran, hanya beberapa jam sebelum tenggat yang ia tetapkan bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju perdamaian jangka panjang.

"Ini akan menjadi gencatan senjata dua arah! Alasan kami melakukannya adalah karena kami telah mencapai bahkan melampaui semua tujuan militer," tulis Trump di platform Truth Social.

Pernyataan itu berarti gencatan senjata akan berlaku bagi kedua pihak. Trump juga menilai langkah tersebut diambil karena mengklaim AS telah mencapai bahkan melampaui seluruh target militernya di Iran.

Ia menambahkan proposal dari Iran dapat menjadi dasar negosiasi lebih lanjut dan optimistis kesepakatan final bisa tercapai dalam dua pekan masa gencatan senjata.

Di sisi lain, televisi pemerintah Iran mengklaim Trump telah menerima syarat yang diajukan Teheran untuk mengakhiri konflik, bahkan menyebutnya sebagai 'kemunduran yang memalukan' bagi AS.

Kesepakatan ini dimediasi oleh Pakistan dan turut melibatkan Israel, yang disebut telah menyetujui penghentian sementara operasi militernya terhadap Iran. Namun, tak lama setelah pengumuman, militer Israel melaporkan adanya peluncuran rudal dari Iran.

Gencatan senjata ini menjadi pembalikan drastis setelah sebelumnya Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali sebelum tenggat. Ancaman tersebut sempat mengguncang pasar energi global dan mendorong harga minyak melonjak tajam.

Selama konflik yang telah berlangsung enam pekan terakhir, lebih dari 5.000 orang dilaporkan tewas di hampir selusin negara, termasuk lebih dari 1.600 warga sipil di Iran, menurut data pemerintah dan kelompok hak asasi manusia.

Penutupan Selat Hormuz sebelumnya memperketat pasokan energi global dan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap risiko perlambatan ekonomi hingga resesi.

Dengan adanya sinyal meredanya ketegangan, pasar merespons cepat dengan aksi jual, sehingga harga minyak terkoreksi tajam pada awal perdagangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melemparkan ultimatum dan ancaman kepada Iran jika tuntutan untuk membuka lalu lintas Selat Hormuz tak dikabulkan.

Donald Trump melalui Truth Social, Selasa (7/4/2026) malam, mengunggah ancaman akan meratakan peradaban Iran.

"Seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi mungkin akan terjadi. Nanti malam kita akan mengetahuinya, salah satu momen penting dalam sejarah yang panjang dan kompleks di dunia," tulis Donald Trump dalam Truth Social.

Trump menyebut pergantian rezim di Iran membuka kesempatan untuk melakukan aksi revolusi di negara tersebut.

"Kita akan mengetahuinya malam ini, salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks. 47 tahun pemerasan, korupsi, dan kematian, akhirnya akan berakhir. Tuhan memberkati Rakyat Iran yang Agung!" tulis Trump.

Ancaman ini dilontarkan jelang tenggat waktu ultimatum Donald Trump kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz.

Ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz akan berakhir pada Selasa pukul 20.00 waktu Amerika Serikat, atau sekira 4 pagi Waktu Indonesia Barat.

Sebelumnya, Trump juga mengancam akan membumihanguskan Iran layaknya kondisi di neraka.

Di sisi lain, pemerintah Iran tak menunjukkan tanda-tanda akan mengabulkan ultimatum Trump untuk membuka Selat Hormuz.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan menyebut lebih dari 14 juta warganya dengan sukarela mendaftarkan dirinya untuk membela Iran hingga mati.

"Lebih dari 14 juta warga Iran yang bangga telah mendaftar untuk mengorbankan nyawa mereka demi membela Iran. Saya pun telah, sedang, dan akan tetap setia memberikan hidup saya untuk Iran," tulis Masoud Pezeshkian dalam media sosial X.

Serangan terhadap Iran dikabarkan makin masif sepanjang hari ini. Akses publik dibombardir hingga merusak jaringan listrik.

Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan ke fasilitas militer di Pulau Kharg, Iran, pada Jumat lalu (13/3). Pulau kecil tersebut memiliki peran krusial bagi perekonomian Negeri Para Mullah.

Namun, titik penyerangan Negeri Paman Sam tidak menyasar lokasi yang berkaitan dengan perdagangan minyak.

Belakangan, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menargetkan fasilitas minyak di Pulau Kharg jika Teheran terus menghalangi kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz.

Pulau Kharg merupakan pusat minyak Iran yang menangani 90 persen ekspor minyak mentah (crude) negara tersebut. Seberapa vital lokasi ini bagi Teheran?

Pulau Kharg adalah daratan karang yang luasnya sekitar sepertiga Manhattan, AS, dan terletak sekitar 25 kilometer dari pantai Iran di Teluk Persia. Warga mengenal Pulau Kharg sebagai Pulau Terlarang" karena pengawasan militer yang ketat.

Sejak lama, Pulau Kharg menjadi tulang punggung ekonomi Iran. Dokumen CIA pada 1984 menyebut fasilitas di sana sebagai yang paling vital dalam sistem minyak Iran dan operasionalnya sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi negara.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid bahkan menyebut penghancuran terminal tersebut dapat melumpuhkan ekonomi Iran dan menjatuhkan rezim.

Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari ladang utama Iran seperti Ahvaz, Marun, dan Gachsaran dialirkan melalui pipa ke pulau ini. Menurut Reuters, Iran menyuplai sekitar 4,5 persen minyak global dengan produksi harian 3,3 juta barel minyak mentah serta 1,3 juta barel kondensat dan cairan lainnya.

Sejak perang antara AS dan Israel melawan Iran pecah, dalam pantauan TankerTrackers.com melalui citra satelit, terlihat selalu ada pengiriman minyak menggunakan kapal tanker dari Pulau Kharg.

Menurut catatan JP Morgan, menjelang serangan AS-Israel, ekspor dari Kharg sampai meningkat mendekati rekor tertinggi.

Analis perdagangan global, Kpler, memperkirakan kapasitas penyimpanan di Pulau Kharg mencapai sekitar 30 juta barel, dengan kurang lebih 18 juta barel minyak mentah saat ini tersimpan di lokasi tersebut.

Menurut analis dari Kpler, Muyu Xu, jika fasilitas minyak Kharg benar-benar hancur, Iran bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga lebih dari setahun untuk membangunnya kembali. Dampak terbesar kemungkinan akan dirasakan China sebagai pembeli utama minyak Iran.

"Iran masih menghadapi sanksi Barat, sehingga sulit mendapatkan dana, teknologi, dan keahlian untuk membangun kembali," kata Muyu.

Dalam serangan AS ke Pulau Kharga pada Jumat (13/3), Presiden AS Donald Trump mengklaim pengeboman ini sebagai yang paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah. Video yang diunggah Trump di media sosial Truth Social, serangan AS menyasar fasilitas bandara dan landasan pacu di pulau tersebut.

Seorang pejabat militer AS mengatakan serangan itu berskala besar, tetapi tidak mengenai infrastruktur minyak pulau tersebut. Serangan menyasar fasilitas penyimpanan ranjau laut, bunker rudal, dan infrastruktur militer lainnya.

"Situasinya berubah dari sekadar menghancurkan militer dan rezim, menjadi berpotensi menargetkan sumber kehidupan ekonomi negara ini," kata mantan Brigadir Jenderal Angkatan Darat AS Mark Kimmitt, dikutip Selasa (17/3).

Menurutnya, AS seolah menyandera Pulau Kharg untuk memaksa Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang penutupannya telah mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Iran menyatakan setiap serangan terhadap infrastruktur energi mereka akan dibalas dengan serangan terhadap fasilitas milik perusahaan minyak yang bersekutu dengan AS di Timur Tengah.

"Pada titik itu, harga minyak akan lepas kendali," ujar Kimmitt.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tarif impor global sebesar 15 persen yang diterapkan Amerika Serikat (AS) ke berbagai negara, termasuk Indonesia, diberlakukan selama 150 hari.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penetapan tarif global yang diputuskan Presiden AS Donald Trump. Terkait peluang tarif tersebut diturunkan hingga di bawah 15 persen, pemerintah masih akan melihat dinamika setelah periode 150 hari berakhir.

"Global tarifnya 15 persen sampai 150 hari, sesudah itu nanti kita lihat," katanya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Airlangga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan penurunan tarif setelah 150 hari. Meski demikian, ia menilai Indonesia tetap berada pada posisi yang relatif menguntungkan.

Pasalnya, terdapat 1.819 produk Indonesia yang memperoleh fasilitas bebas tarif masuk ke pasar Amerika Serikat. Produk tersebut antara lain tekstil, komponen semikonduktor, kelapa sawit, kakao, serta berbagai hasil agro lainnya.

Tarif impor global sebesar 15 persen yang ditetapkan Donald Trump sejatinya merupakan kenaikan dari penetapan tarif sebelumnya sebesar 10 persen.

Pada Jumat (20/2), MA memutuskan tarif resiprokal (timbal balik) Trump terhadap berbagai negara tidak boleh diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977.

Besaran tarif setiap negara bervariasi. Contohnya ada 34 persen untuk China; 25 persen untuk beberapa barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Trump menggunakan IEEPA sebagai dasar penetapan tarif tersebut.

Menurut MA, Trump telah berlaku sewenang-wenang untuk memungut tarif ke seluruh negara dengan memakai undang-undang tersebut. MA pun membatalkan patokan tarif Trump.

"Presiden menegaskan kekuasaan luar biasa untuk secara sepihak memberlakukan tarif dengan jumlah, durasi, dan cakupan yang tidak terbatas," tulis Ketua Mahkamah Agung John Roberts dalam putusan yang didukung tiga hakim liberal dan dua hakim konservatif.

"Kami berpendapat bahwa IEEPA tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk mengenakan tarif," tambah Roberts.

Setelah putusan MA, Trump langsung memutuskan tarif impor global sebesar 10 persen. Ia dongkol bukan main terhadap putusan MA yang menurutnya tidak setia kepada Konstitusi dan dipengaruhi kepentingan asing.

Baru sehari memutuskan tarif global 10 persen, Trump kembali bikin geger dengan menaikkan pungutan tarif global ke angka 15 persen.

"Saya, selaku Presiden Amerika Serikat, akan menaikkan Tarif Dunia 10 persen ke angka 15 persen yang sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum. Tarif ini akan berlaku segera untuk semua negara yang sudah banyak 'menipu' AS selama beberapa dekade," tulis Trump di Truth Social, Sabtu (21/2).

Trump masih menggunakan dasar hukum yang sama, yakni Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Tarif baru ini akan dikenakan selama 150 hari.

Belum diketahui kapan tarif 15 persen ini akan berlaku. Lembar fakta Gedung Putih hanya menyatakan tarif 10 persen sebelumnya akan berlaku pada Selasa, 24 Februari.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) terus memperkokoh posisinya dengan penguatan segmen UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan hunian bagi masyarakat melalui KPR subsidi, hingga dukungan pada program bantuan sosial.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan, perseroan tetap konsisten menjalankan fungsi intermediasi secara strategis, terutama untuk menggerakkan sektor-sektor produktif di tengah dinamika ekonomi saat ini.

"Untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, BRI juga mengambil peran strategis untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah," kata Hery dalam konferensi pers Kinerja Keuangan Triwulan IV-2025, Kamis (26/2/2026).

Sepanjang tahun 2025, BRI mencatatkan realisasi penyaluran KUR yang sangat masif, mencapai Rp178,8 triliun yang menjangkau sekitar 3,8 juta debitur. Dari total angka tersebut, sektor pertanian muncul sebagai kontributor paling dominan.

Pembiayaan pada sektor pangan dan agribisnis ini mencapai Rp80,09 triliun atau setara dengan 44,97 persen dari total penyaluran KUR BRI. Hal ini membuktikan peran vital BRI dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi riil di pedesaan.

Selain pembiayaan usaha, BRI juga menunjukkan kinerja signifikan di sektor perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga penutupan tahun 2025, perseroan telah mengucurkan KPR subsidi senilai Rp16,6 triliun kepada lebih dari 18.000 penerima manfaat.

Pada tahun 2026, BRI memasang target yang lebih agresif untuk sektor properti diantaranya FLPP mempunyai proyeksi penyaluran hingga 60.000 unit rumah.

Kemudian dukungan koperasi dengan terlibat aktif dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan tetap konsisten menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai, termasuk program sembako.

Melalui kombinasi pembiayaan UMKM yang kuat dan dukungan pada program kesejahteraan sosial, BRI optimistis dapat terus menjadi tulang punggung yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang lebih tinggi.

(Rahmat Fiansyah)

Pemerintah memutuskan melanjutkan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) meski Mahkamah Agung (MA) Negeri Paman Sam tersebut menganulir kebijakan tarif resiprokal (timbal balik) yang dibuat Presiden Donald Trump.

Usai muncul putusan MA AS, Trump memang mengancam negara yang mencoba memanfaatkan putusan MA AS untuk mengubah atau meninggalkan kesepakatan dagang, maka akan menghadapi tarif lebih tinggi melalui aturan perdagangan lain.

"Negara mana pun yang ingin 'bermain-main' dengan keputusan Mahkamah Agung yang menurut saya tidak masuk akal, terutama negara yang selama bertahun-tahun telah merugikan AS, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan bahkan lebih berat daripada yang baru saja mereka sepakati. Pembeli harap berhati-hati!" tulis Trump melalui media sosial Truth Social, Senin (23/3), melansir Reuters.

Dengan adanya putusan tersebut, negara-negara yang sudah meneken deal dagang dengan AS, termasuk Indonesia, sebenarnya bisa memilih mundur dari kesepakatan. Sebab, kebijakan tarif yang menjadi dasar kesepakatan saja dinilai MA AS tidak sah. Jadi, Indonesia bisa menegosiasikan ulang perjanjian, tetapi pemerintah memilih tetap melanjutkan.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai langkah RI tetap melanjutkan kerja sama dagang merupakan pilihan yang rasional secara ekonomi-politik. Meskipun ada pembatalan aspek tertentu, struktur relasi dagang Indonesia-AS tetap berjalan.

"Dalam konteks global yang makin proteksionis sejak era Trump, stabilitas akses pasar jauh lebih penting dibanding ego diplomatik. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang mencatat surplus perdagangan terhadap AS," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menekankan kesinambungan preferensi dagang sangat penting bagi sektor manufaktur nasional. Ekspor tekstil, alas kaki, elektronik ringan, dan sejumlah komoditas sangat bergantung pada akses pasar AS.

Jika Indonesia memutuskan cabut dari kesepakatan, Ronny melihat akan muncul sinyal negatif bagi investor global. Indonesia bisa dinilai tidak konsisten dalam menjaga komitmen dagang internasional.

"Dalam kacamata ekonomi internasional, kredibilitas itu penting bak mata uang. Sekali rusak, mahal untuk memperbaikinya," jelasnya.

Ronny mencatat setidaknya ada empat risiko yang mengintai Indonesia apabila cabut dari perjanjian dagang Trump. Pertama, potensi tarif pembalasan atau retaliatory tariffs terhadap produk ekspor unggulan Indonesia. Langkah konfrontatif dapat memicu respons sepihak dari pemerintah AS.

Kedua, relokasi investasi manufaktur. Investor yang menargetkan pasar AS, bisa saja memindahkan basis produksinya ke negara lain seperti Vietnam atau Meksiko yang memiliki kepastian akses pasar lebih kuat untuk menembus Washington.

Ketiga, volatilitas nilai tukar rupiah. Sentimen negatif pasar akibat ketidakpastian kebijakan dagang dapat memicu tekanan terhadap stabilitas keuangan domestik. Keempat, efek reputasi jangka panjang. Indonesia berpotensi dicap sebagai unreliable trading partner jika dianggap tidak stabil dalam menjaga perjanjian internasional

"Pendeknya, dalam ekonomi global, risiko terbesar bukan pada satu kebijakan, tapi pada persepsi jangka panjang terhadap stabilitas kebijakan," katanya.

Ronny juga melihat RI tetap berada dalam kerangka kesepakatan memberikan keuntungan strategis. Pertama, mitigasi risiko tarif tambahan secara unilateral dari AS.

Keuntungan kedua, positioning geopolitik. Di tengah rivalitas AS-China, Indonesia dapat mempertahankan posisi sebagai mitra yang non-hostile, non-aligned, tetapi tetap kooperatif.

Keuntungan ketiga adalah menjaga kepercayaan pasar. Kepastian kebijakan akan menekan uncertainty cost yang selama ini menjadi beban pelaku usaha.

"Pelaku usaha butuh kepastian. Kalau pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan, biaya ketidakpastian (uncertainty cost) akan turun," terangnya.

Ronny menambahkan ancaman tarif ala Trump memang nyata, namun biasanya berbasis kalkulasi politik domestik AS. Negara yang terlihat kooperatif cenderung lebih aman dibanding yang konfrontatif.

Pandangan berbeda disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Keputusan melanjutkan perjanjian reciprocal tariff tidak sepenuhnya bijak.

Menurut Yusuf, jika dianalisis melalui pendekatan cost-benefit analysis, konsekuensi yang ditanggung Indonesia relatif lebih besar dibanding manfaatnya. Struktur kesepakatan dinilai menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan dan cenderung memberatkan Indonesia.

Ia mengakui memang terdapat klausul yang memberi keringanan akses ekspor ke pasar AS, tetapi keuntungan itu belum sebanding dengan konsesi yang harus diberikan Indonesia.

"Jika dianalisis menggunakan pendekatan cost-benefit analysis, biaya atau konsekuensi yang harus ditanggung Indonesia relatif lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh," kata Yusuf.

Yusuf melihat pembatalan regulasi tarif oleh MA AS justru menjadi momentum strategis. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawar dalam proses negosiasi ulang. Putusan itu membuka ruang renegosiasi terhadap pasal-pasal yang merugikan RI. Kesepakatan dagang bukan dokumen yang tidak bisa diubah.

[Gambas:Photo CNN]

"Kondisi (pembatalan oleh MA) ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendorong terciptanya perjanjian yang lebih adil dan seimbang. Prinsip dasar perdagangan internasional adalah mutual benefit atau keuntungan bersama. Artinya, apa yang diberikan Indonesia kepada Amerika Serikat seharusnya diimbangi dengan konsesi yang setara," ujarnya.

Yusuf menekankan momentum global saat ini harusnya dimanfaatkan untuk memastikan setiap perjanjian mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pemerintah perlu memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemberi konsesi, tetapi juga penerima manfaat proporsional.

"Situasi ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang disepakati benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional," terangnya.

"Langkah ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pihak yang memberikan konsesi, tetapi juga memperoleh manfaat yang proporsional dan berkelanjutan," tegas Rendy.

IDXChannel - PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) baru saja meraih Environmental, Social, and Governance (ESG) Score sebesar 71 dari 100 dalam penilaian S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).

Capaian penilaian tersebut menempatkan anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tersebut dalam kelompok teratas perusahaan industri material konstruksi secara global, sekaligus memperkuat posisinya di level dunia.

Berdasarkan distribusi skor industri S&P Global CSA, skor ESG 71 menempatkan WIKA Beton pada kelompok Top Quintile, atau 13 persen teratas perusahaan di dunia pada sektor industri material konstruksi.

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 46, peningkatan skor ini mencerminkan lonjakan kinerja keberlanjutan yang signifikan serta hampir 2x lipat dari rata-rata skor industri material konstruksi global, yaitu 38.

"Pencapaian ini sejalan dengan transformasi kami sejak 2024, dengan visi sebagai perusahaan global terpercaya berkelanjutan, dan pemberi solusi di industri beton, sebagai pembaruan identitas korporasi," ujar Direktur Utama WTON, Kuntjara, dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Kuntjara, transformasi ini menegaskan komitmen Persen dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan sebagai strategi bisnis, proses operasional, dan pengambilan keputusan Perseroan sebagai bagian dari penciptaan nilai jangka panjang.

Kuntjara menjelaskan bahwa skor ESG 71 yang berada di atas rata-rata industri global menegaskan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan di Perseroan telah menjadi sumber penciptaan nilai dan penguatan daya saing perusahaan.

"ESG kami jalankan sebagai strategi bisnis untuk mendukung kinerja jangka panjang dan kepercayaan pemangku kepentingan," ujar Kuntjara.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara dan BUMN, WTON berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui penguatan tata kelola perusahaan, percepatan implementasi strategi iklim, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan dan perluasan portofolio solusi beton rendah karbon.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat peran sebagai mitra terpercaya dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global," ujar Kuntjara.

(taufan sukma)