JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bakal kembali menyerahkan uang senilai Rp10,27 triliun hasil denda administratif pada Rabu (13/5/2026). Berdasarkan pantauan SindoNews di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), tampak tumpukan uang pecahan Rp100 ribu tersusun rapi di sisi sebelah kiri dan kanan panggung utama.

Adapun total nilai uang yang diserahkan itu merupakan hasil denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan Non PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga bakal menyerahkan lahan seluas 2,3 juta hektare lahan yang telah berhasil dikuasai kembali.

Penyerahan uang dan lahan sitaan tersebut akan dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dijadwalkan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemudian Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan tindakan penyegelan area operasional milik perusahaan tambang nikel PT. Mineral Trobos di Maluku Utara milik pengusaha David Glen Oei. Penyegelan dilakukan lantaran Satgas PKH menduga adanya praktik penambangan ilegal di kawasan hutan.

Adapun penyegelan itu ditandai dengan dipasangnya plang area operasional tersebut dalam penguasaan Satgas PKH. Belum diketahui sejak kapan area itu sudah disegel.

"Tim Satgas sedang bekerja melakukan penertiban atas pengolahan kawasan hutan secara ilegal atau tidak sah di seluruh kawasan hutan Indonesia, termasuk di Maluku Utara," kata Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Barita menjelaskan Satgas PKH melakukan penertiban dengan cara penguasaan kembali. Selanjutnya, akan ada penagihan denda administratif termasuk melakukan pemulihan aset.

"Penguasaan kembali dalam praktiknya dilakukan dengan pemasangan plang pertanda penguasaan telah dilakukan oleh negara melalui satgas," sambungnya.

Barita menegaskan Tim Satgas PKH bekerja dengan sistem terukur, akuntabel dan transparan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dan ketentuan hukum lainnya. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga setiap kegiatan usaha legal atas kawasan hutan Indonesia.

"Tindakan penertiban sebagai bagian dari kewenangan Satgas pasti akan dilakukan dengan cermat, hati-hati dan profesional," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab kondisi sejumlah perusahaan yang diumumkan telah dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tetap beroperasi. Dia menyebut kondisi itu karena pencabutan izin usaha terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan di kawasan hutan dilakukan melalui proses administratif yang bertahap, dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat.

Prasetyo menjelaskan, pengumuman pencabutan izin merupakan keputusan politik, tetapi secara administratif tidak dapat serta-merta langsung diberlakukan pada hari yang sama.

“Pada saat malam kita umumkan kebijakan politik untuk dicabut, tentunya tidak bisa serta-merta langsung secara administratif izin itu langsung keluar, meskipun proses audit dan investigasinya sudah ada,” ujar Prasetyo di DPR, Senin (26/1/2026)

Dia menegaskan, seluruh proses audit dan investigasi telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan dilaporkan kepada Presiden. Namun, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata bersifat represif.

“Penegakan hukum tidak sekadar penegakan hukum, karena kita juga harus memikirkan kegiatan ekonominya,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan tersebut, sekaligus memastikan pengelolaan ke depan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Prasetyo menambahkan, saat ini Satgas PKH lintas kementerian tengah menindaklanjuti proses administrasi pencabutan izin. Mengingat jenis kegiatan usaha yang beragam, kementerian yang berwenang menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan juga berbeda-beda.

Dia juga menyampaikan pesan khusus Presiden Prabowo Subianto agar setelah pencabutan izin dilakukan secara administratif, seluruh kegiatan ekonomi yang terdampak harus diinventarisir.

“Tujuannya agar lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Terkait pengelolaan lahan dan kegiatan usaha setelah izin dicabut, Prasetyo menyebutkan bahwa pemerintah akan menyerahkannya kepada Danantara. Untuk sektor kehutanan, Danantara telah menunjuk PT Perhutani guna mengelola lahan dari 22 perusahaan kehutanan yang izinnya dicabut.

Sementara itu, untuk perusahaan di sektor pertambangan, pengelolaan akan diserahkan kepada MIND ID. Adapun pengelolaan sekitar 4,09 juta hektare kebun sawit yang sebelumnya telah ditertibkan, kini diserahkan kepada Agrinas Palma, badan usaha yang dibentuk pemerintah.

Prasetyo menjelaskan, selain Agrinas Palma, pemerintah juga membentuk Agrinas Jaladri dan Agrinas Pangan. Ketiga entitas tersebut didirikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola kegiatan ekonomi strategis agar memberi nilai tambah optimal bagi negara.

“Ini tiga entitas yang dibuat di masa pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun menjelaskan perihal keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan itu.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

22 perusahaan itu, salah satu di antaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan setelah izin dicabut, KLH melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video untuk membahas perkembangan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1/2026) waktu setempat. Rapat ini digelar di sela lawatan Prabowo ke London, Inggris.

Pada rapat terbatas tersebut hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Rapat terbatas berlangsung sekitar dua jam dengan agenda pembahasan perkembangan penertiban kawasan hutan. Satgas PKH dibentuk Prabowo pada Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5/2025.

“Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.

Pada akhir Desember 2025 lalu, Satgas PKH telah melaporkan capaian mereka dan menyerahkan uang triliunan rupiah dari penertiban kawasan hutan. Prabowo pun telah meminta Satgas PKH agar tak ragu menindak siapapun yang melawan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara.

Adapun agenda lawatan Prabowo ke London ini untuk membahas kesepakatan kerja sama strategis kedua negara, antara lain di bidang ekonomi dan maritim. Kunjungan kali ini turut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan kedua negara.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menerima pembayaran denda administratif senilai Rp4,7 triliun dari puluhan korporasi yang terbukti menyalahgunakan kawasan hutan untuk aktivitas perkebunan sawit.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan total dana yang telah masuk hingga Rabu (14/1/2026) mencapai Rp4.763.275.000.000. Denda tersebut dibayarkan oleh 41 dari 83 korporasi yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan.

“Sehingga jumlah sampai dengan hari ini dari pembayaran denda administratif telah masuk senilai Rp4.763.275.000.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada korporasi yang telah memenuhi kewajibannya dan patuh terhadap regulasi,” kata Barita di Jakarta Timur.

Selain itu, terdapat 13 korporasi lain yang telah menyatakan kesiapan membayar denda dengan total nilai mencapai Rp2 triliun, 391 miliar 650 juta 750 ribu.

Namun demikian, Satgas PKH mencatat masih ada sejumlah korporasi yang belum menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran denda. Di antaranya adalah PT Rim Capital dengan nilai denda Rp87 miliar, PT Agro Wana Lestari Rp32 miliar, PT Agro Bukit Rp689 miliar, serta PT Karya Makmur Sejahtera yang tergabung dalam Good Hope Group dengan nilai denda lebih dari Rp1 triliun.

Lihat video: Sikat Aset Bermasalah, Satgas PKH Kembalikan Rp66 Triliun ke Kas Negara

Selain itu, terdapat satu korporasi dari Musim Mas Group, yakni PT Sukajadi Sawit Mekar, yang dikenai denda sebesar Rp341 miliar. Tiga korporasi non-grup lainnya juga tercatat belum memenuhi kewajiban, masing-masing PT Intiga Prabakara Kahuripan dengan denda Rp827 miliar, PT Gunung Bangau Rp208 miliar, serta PT Anugerah Tua Mulia Perkasa dengan denda lebih dari Rp1 triliun.

Barita menegaskan, Satgas PKH akan mengambil langkah tegas terhadap korporasi yang tidak patuh, termasuk menempuh jalur hukum.

“Terhadap korporasi yang tidak hadir dan tidak memenuhi kewajiban ini, Satgas akan melakukan langkah-langkah penertiban, termasuk upaya hukum, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menertibkan penyalahgunaan kawasan hutan dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Ari Sandita – Sindonews

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melawan pihak-pihak yang mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo menyatakan siap menghadapi siapa pun demi menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di sela acara Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Negara itu ibarat badan manusia, kekayaan uang itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, badan itu kolaps. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup ke luar dan ke dalam, bagaimana negara bisa bertahan. Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan," ujar Prabowo.

Dalam acara tersebut, Prabowo menyaksikan Kejaksaan Agung menyerahkan uang sebesar Rp 6,6 triliun yang merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif kepada negara. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Jaksa Agung menjelaskan, total uang yang diserahkan mencapai Rp 6.625.294.190.469,74. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 4.280.328.440.469,74 merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Sementara itu, sebesar Rp 2.344.965.750,00 merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Prabowo menegaskan akan terus berupaya melindungi kekayaan negara dan menyatakan kesiapannya berkorban demi rakyat Indonesia.

"Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain, saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan untuk saya. Saya terima kasih kepada Satgas PKH, kalian yang bekerja, terima kasih," tegas Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang sebanyak Rp6,6 triliun lebih dan 800 ribu lebih hektare (ha) lahan kepada negara di di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Penyerahan uang dan lahan hasil capaian kerja Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) itu dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Kementerian.

Setidaknya, ada 3 poin penyerahan hasil capaian Satgas PKH terhadap Presiden. Pertama, penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha. Kedua, penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000.

Ketiga, penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar Rp4.280.328.440.469,74. Adapun dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menorehkan capaiannya.

Pertama, menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 ha atau mencapai lebih dari 400 % dari target yang ditetapkan dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.

Kedua, menyerahkan lahan kawasan hutan hasil Penguasaan Kembali kepada kementerian terkait seluas 2.482.220,343 Ha dengan rincian diserahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, seluas 1.708.033,583 Ha, lahan perkebunan kelapa sawit.

Lalu, diserahkan kepada Kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali, seluas 688.427 Ha yang merupakan lahan kawasan hutan konservasi. Berikutnya, diserahkan kepada kementerian terkait untuk dihutankan 81.793,00 yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyerahkan uang Rp6,6 triliun lebih hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Tumpukan uang pecahan Rp100 ribu memenuhi lobi Gedung Bundar Kejagung. Uang yang dikemas dalam plastik itu disusun setinggi lebih dari satu meter dan membentuk lorong dari lobi hingga dalam Gedung Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung.

Uang tersebut sebelumnya diturunkan dari mobil boks dan dibawa menggunakan troli oleh anggota TNI. Proses penyusunan dilakukan langsung di lobi gedung, bahkan petugas harus menaiki dan berjalan di atas tumpukan uang untuk merapikannya. Demi keamanan, area sekitar lokasi disterilisasi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Berdasarkan undangan yang diterima, seremonial penyerahan uang ini akan digelar pukul 15.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir di lokasi.

Presiden Prabowo akan didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penagihan denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Setidaknya ada 71 perusahaan yang telah dilakukan penagihan denda.

"Itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi, yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang," kata Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak dikutip Selasa (9/12/2025).

Barita menjelaskan, saat ini sudah ada 49 perusahaan sawit yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi administrasi. Dari 49 perusahaan itu, total denda yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp9.420.000.000.000.

“Nah dari 49 PT, ada 3 korporasi yang belum hadir, belum memenuhi kewajibannya. Satgas PKH sebagai instrumen negara akan melakukan langkah-langkah hukum untuk memastikan dipatuhinya kewajiban terhadap negara, dan dengan itu langkah-langkah hukum tersebut sudah dipersiapkan untuk dilakukan, untuk memastikan kewajiban-kewajiban dan kepatuhan itu segera dilakukan," ujar dia.

Adapun dari total denda 49 perusahaan tersebut yang sudah dibayarkan kepada negara baru senilai Rp1.844.965.750.000.

Sedangkan, untuk perusahaan tambang yang dinyatakan wajib membayarkan denda sebanyak 22 perusahaan. Total denda dari 22 perusahaan itu mencapai Rp29,2 triliun.

"Ada 49 korporasi sawit PT sawit yang diperkirakan dan sudah dihitung Rp9,42 triliun. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang/korporasi senilai Rp29,2 triliun," imbuhnya.

Adapun, Barita mengemukakan dari 49 perusahaan sawit itu baru 15 korporasi yang telah membayar denda sebanyak Rp1,76 triliun dan lima perusahaan yang menyanggupi pembayaran sebesar Rp88 miliar.

“Sedangkan untuk tambang, yang sudah masuk adalah Rp500 miliar," pungkasnya.

Adapun perusahaan tambang yang menyatakan sanggup bayar hingga saat ini mencapai Rp 3.738.431.987.940. Sementara sisanya, masih terus dikejar untuk membayar denda.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sawit mulai dari milik Grup Bakrie hingga Haji Isam tersandung masalah legalitas penggunaan lahan.

Selama sepekan ini emiten sawit memberikan keterangan soal legalitas lahan sawit yang mereka kelola.