#30 tag 24jam
KLH Ungkap Nasib Lahan Milik Toba Pulp Cs Usai Izin Dicabut Prabowo
Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan di Sumatra. KLH lakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kelola 1 juta hektare lahan. Satgas PKH tertibkan 4,09 juta hektare hutan. [467] url asal
#prabowo-cabut-izin #izin-perusahaan-dicabut #kementerian-lingkungan-hidup #kelanjutan-lahan-inru #kajian-lingkungan-hidup-strategis #satgas-penertiban-kawasan-hutan #audit-kawasan-hutan #pemanfaatan-l
(Bisnis.Com - Terbaru) 21/01/26 17:57
v/109829/
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan hingga pertambangan di Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun menjelaskan perihal keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan itu.
Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya itu, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.
22 perusahaan itu, salah satu di antaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.
Sekretaris KLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan setelah izin dicabut, KLH melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.
"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).
KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.
"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.
Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.
Pada Senin (19/1/2026), Presiden Prabowo Subianto pun memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN. Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.
Pemerintah Evaluasi Dampak Lingkungan Bencana Sumatra, Target Selesai Maret 2026
Pemerintah targetkan evaluasi dampak lingkungan bencana Sumatra selesai Maret 2026, melibatkan multisektor untuk kurangi potensi bencana di masa depan [326] url asal
#evaluasi-dampak-lingkungan #bencana-sumatra #maret-2026 #kementerian-lingkungan-hidup #rapid-assessment #kajian-lingkungan-hidup-strategis #audit-lingkungan #multisektor #kemendiktisaintek #tata-ruang
(Bisnis.Com - Terbaru) 24/12/25 08:56
v/83520/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan evaluasi dampak lingkungan di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat dirampungkan pada Maret 2026.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/12/2025), mengatakan evaluasi lingkungan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yakni rapid assessment, evaluasi kesesuaian pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan evaluasi audit lingkungan.
Ia menyebut evaluasi ini dilakukan oleh multisektor, termasuk melibatkan para pakar dan dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
"Jadi, tiga tahapan ini kami susun dalam waktu tiga bulan dari sekarang ini harus selesai. Kajian lingkungan hidup strategis yang akan mengevaluasi tata ruang akan kami selesaikan dengan Kemendiktisaintek, paling tidak di Maret ini harus selesai," kata Hanif.
Hanif menekankan evaluasi ini penting dilakukan demi mengurangi potensi bencana yang bisa terjadi saat hunian telah dibangun.
Pada tahap rapid assessment, lanjut dia, prosesnya berupa penentuan kesesuaian lokasi oleh KLH bersama para pakar di bidangnya, kemudian perencanaan tata kota dan pemukiman yang juga dilakukan bersama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
"Kemudian bilamana itu telah sesuai, maka kami akan membandingkan antara tata ruang wilayah provinsi di masing-masing tiga provinsi tersebut dengan faktual di lapangan untuk melihat gap permasalahan dalam rangka meningkatkan kapasitas lingkungan kita," paparnya.
Kemudian, lanjut dia, salah satu yang dilakukan pada tahap audit lingkungan adalah mengecek berbagai perizinan yang berkenaan dengan lingkungan, baik itu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
"Jadi untuk Amdal dan UKL-UPL yang berbasis landscape dan ekstraksi mineral batu bara, ini akan dilakukan evaluasi. Evaluasi akan dilakukan dengan sangat cepat dan hati-hati melalui audit lingkungan. Audit lingkungan saat ini sudah berjalan, terutama di Sumatra Utara," katanya.
"Audit lingkungan ini akan memberikan gambaran detail terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya bisa dihindari. Dengan demikian audit lingkungan ini akan kita lakukan hampir pada lebih dari 100 unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh," kata Hanif.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)