Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait dinamika pelaksanaan surat utang khusus Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang dinilai memberikan impunitas hukum ke investor.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Patriot dan Merah Putih Bond merupakan kebijakan yang telah diatur dalam UU PPSK.

Di samping itu, dia juga sempat menyinggung Satgas PKH. Hanya saja, Anang tidak memerinci keterkaitan Satgas PKH dengan surat utang khusus itu.

"Itu kan sebuah kebijakan, pertama itu kan kebijakan pemerintah. Kedua juga, itu di dalamnya PKH," ujar Anang di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Dia juga menyatakan masih harus melakukan pengecekan kepada biro hukum soal pelibatan korps Adhyaksa dalam penyusunan revisi UU PPSK ini.

"Nanti kita tanyakan ke bagian biro hukum ya," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, penerbitan Patriot Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Di sisi lain, negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud, dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," bunyi Pasal 50A ayat 5 UU PPSK Tahun 2026, dikutip Selasa (23/6/2026).

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu mengklaim terdapat tambahan penerimaan penerimaan pajak dari kegiatan penertiban kawasan hutan total hampir Rp26 triliun.

Secara terperinci, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut ada tambahan penerimaan pajak sekitar Rp17,9 triliun dari penegakan hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Namun, tambahan penerimaan ini belum diumumkan secara resmi.

Bimo mengatakan, sebagian wajib pajak (WP) yang ditindak oleh Satgas PKH ini termasuk di antara 200 penunggak pajak besar yang sempat diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 2025 lalu.

"Jadi, per angka terakhir yang sudah kami sampaikan hampir Rp9 triliun. Ada tambahan sehingga sampai hampir Rp26 triliun. Nanti akan diumumkan pada saat penyerahan. Itu kan termasuk penunggak pajak yang 200 itu," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2026).

Penyerahan hasil penindakan Satgas PKH biasanya masuk ke pos penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila bentuknya aset atau lahan, biasanya diserahkan terlebih dahulu ke Kemenkeu sebelum diserahkan ke Danantara guna dioperasikan oleh BUMN Agrinas.

Pada November 2025 lalu, Bimo sempat mengungkap bahwa sebagian entitas usaha yang ditindak Satgas PKH termasuk dari 201 penunggak pajak besar.

Sampai dengan saat ini, pejabat lulusan Taruna Nusantara tersebut menyampaikan bahwa angka pencairan tunggakan pajak dari WP besar masih dinamis. Akan tetapi, target DJP tahun lalu dalam mengejar penunggak pajak besar diketahui tak mencapai target.

Hingga 31 Desember 2025, DJP hanya mampu mencairkan Rp13,1 triliun dari total kewajiban terutang Rp60 triliun. Sebelumnya, fiskus menargetkan pencairan Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Sebagai informasi, tunggakan pajak besar ini sudah memeroleh putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Secara terperinci, 200 penunggak pajak besar ini meliputi 91 WP yang melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya.

Selanjutnya, 59 WP ditangani dengan tindak lanjut lainnya, 27 WP dinyatakan pailit, 5 WP kesulitan likuiditas atau macet, 4 dalam pengawasan penegak hukum, 5 WP asetnya ditelusuri (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri, serta 1 WP disandera.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memprotes terkait penyegelan 15 kontainer berisi hasil tambang oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pengacara PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga mengatakan sejauh ini belum ada kepastian hukum terkait dengan penyegelan tersebut.

"Jadi kepastian hukum terhadap barang kita itu sampai sekarang kita tidak tahu," ujar Poltak di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan, hingga saat ini PT PMM sampai saat ini terus dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen atas buyer hasil tambang tersebut.

Dengan demikian, Poltak menyatakan perusahaan berupa meminta kejelasan soal penyegelan 15 kontainer hasil tambang itu ke korps Adhyaksa.

"Karena istilahnya buyer kita telah menuntut, bahkan menuntut ganti rugi kepada kita terhadap status barang tersebut," imbuhnya.

Lebih jauh, Poltak mengemukakan bahwa PT PMM hanya bisa melakukan investigasi internal untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang.

"Tolong berikan kami kepastian hukum terhadap barang kami yang legal itu, yang sesuai dengan aturan itu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap barang kami tersebut karena kami sudah dirugikan dengan penahanan yang tidak jelas tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Satgas PKH melakukan penindakan terhadap 15 dari 25 kontainer yang dinilai memuat mineral yang berisi kandungan radioaktif di Dermaga Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau pada (27/5/2026).

Penindakan ini dilakukan lantaran adanya dugaan potensi pelanggaran hukum dalam pengangkutan bahan tambang itu. Oleh karenanya, Tim Satgas PKH bersama dengan pihak terkait (stakeholder) turun untuk menyaksikan langsung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim TNI AL di lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat menyelamatkan aset negara, salah satunya lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ratusan triliun pun telah mengucur ke kas negara.

Satgas PKH telah resmi dibentuk pada Februari 2025 mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya, penguasaan lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya, ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan telah mengalir ke kas negara. Dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat prosesi penyerahan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Dibanggakan Prabowo

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Satgas tersebut menurutnya dibentuk guna menyelamatkan kekayaan negara.

"Saya harus katakan, bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan," ujarnya.

Namun, kini menurutnya seiring dengan raupan denda yang dinilai sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara, banyak pihak yang tidak menyukai Satgas PKH.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya.

Padahal, menurutnya dana yang disetor Satgas PKH saat ini hanya sebagian dari kekayaan negara yang diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Bulan depan, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada setoran lagi dari Satgas PKH sebesar Rp11 triliun.

Potensi Windfall

Setoran terbaru Rp10,27 triliun merupakan sebagian kecil dari total nilai yang telah disetor Satgas PKH ke kas negara. Sekitar Rp380 triliun dana hasil dari penertiban kawasan hutan telah disetor Satgas PKH ke kas negara sejak dibentuk awal tahun lalu.

Secara rinci, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025. Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun PNBP dapat membantu menambal defisit anggaran. Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Efektivitas Satgas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa adanya Satgas PKH sebenarnya kurang efektif dalam menanggulangi kekayaan negara yang bocor. Sebab, terlalu banyak organisasi yang kemudian menambah beban negara.

"Kita terlalu banyak organisasi yang tidak jelas, berbenturan dengan APH [aparat penegak hukum] yang ada," katanya kepada Bisnis pada Rabu (13/5/2026).

Dia menilai bahwa harusnya pemerintah fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bertujuan merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi untuk negara.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun di Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan bahwa aksi penyetoran uang ratusan triliun rupiah ke kas negara memang dinilai heroik.

"Akan tetapi, pertanyaan yang paling dasar yang harus dijawab adalah, apakah sejumlah uang yang sudah berhasil diambil Satgas PKH ini sebanding dengan kerugian negara selama ini dari aktivitas ilegal perusahaan baik sawit maupun tambang di kawasan hutan? Kemudian apakah jumlah itu setara kerugian negara atas rusaknya ekosistem hutan dari bisnis mereka yang ilegal?" ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Kemudian, pemerintah lebih cenderung melihat bahwa langkah penertiban kawasan hutan sebagai upaya pemulihan aset. Pemerintah menurutnya tidak melihat bahwa yang harus dipulihkan adalah ekosistem kawasan hutan.

Dia menilai bahwa pascapengambilalihan kawasan hutan, operasional bisnis baik sawit maupun tambang pun tetap berjalan.

"Maka dalam jangka panjang, tidak ada yang berubah sama sekali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan enggak dijawab, ekosistem enggak dijawab. Hanya pengalihan saja dari swasta ke BUMN," katanya.

JAKARTA - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun dari hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Politikus NasDem ini menilai, pola kerja Kejagung yang seperti itu sangat berdampak baik bagi pemulihan aset negara.

“Komisi III optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kejagung akan menjadi game changer penegakan hukum, karena berbasis pada pemulihan aset," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

"Puluhan bahkan ratusan triliun uang hasil kejahatan korupsi akan terus dikembalikan ke negara. Dan itu nantinya akan dipakai lagi untuk program-program masyarakat. Jadi publik tentunya menantikan kinerja-kinerja seperti ini terus berlanjut, ini sangat meningkatkan kepercayaan,” sambungnya.

Sahroni juga berharap uang pemulihan dari hasil kejahatan tersebut nantinya bisa digunakan kembali untuk program-program yang baik untuk masyarakat. Dia optimistis dengan pola seperti ini, penegakan hukum menjadi punya dampak nyata bagi masyarakat.

"Uang yang dulu dicuri, sekarang bisa kembali membiayai program negara, membangun fasilitas publik, dan membantu rakyat. Karena itu, pola kerja Kejagung ini harus dijadikan standar baru dalam pemberantasan korupsi ke depan,” pungkas Sahroni.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (13/5/2026). Dana tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uang hasil penertiban Satgas PKH tersebut diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah akan menerima lahan sitaan seluas 2,3 juta hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dana setoran itu bisa digunakan untuk renovasi 5.000 puskesmas.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas PKH pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

"Jadi, rakyat kita harus lihat. Ini loh uang hari ini Rp10 triliun," kata Prabowo.

Prabowo pun bercerita bahwa dirinya berkeliling ke beberapa daerah terpencil dan dapat laporan dari Menteri Kesehatan RI, terdapat 10.000 puskesmas yang belum pernah diperbaiki.

"Saya bilang kau [Menteri Kesehatan] butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000 [puskesmas]. Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun. Saudara-saudar hari ini, artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, Rp10 triliun," tuturnya.

Terbaru, Satgas PKH memang kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut sebanyak 10 ribu puskesmas di Indonesia belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto. Prabowo berjanji memperbaiki puskesmas tersebut menggunakan uang sitaan negara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung , Rabu (13/5/2026).

Prabowo menyebut, laporan mengenai puskesmas rusak diperoleh dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah dirinya mengunjungi berbagai daerah kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Indonesia.

"Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, ‘Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki’, 10 ribu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, dirinya bertanya kepada Menkes berapa uang yang dibutuhkan untuk merenovasi 10 ribu puskesmas tersebut. "Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, Rp10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk Rp10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp39 triliun dari PPATK, berarti Rp49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki," paparnya.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menerangkan, uang hasil sitaan itu tidak hanya digunakan untuk memperbaiki puskesmas, tetapi juga sekolah-sekolah yang rusak. "Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, tahun depannya lagi 100 ribu, dan tahun depannya lagi kita selesaikan. Nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki,” tuturnya.

Prabowo menegaskan, "Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling dan perampok tersebut."

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menilai banyak pihak tidak menyukai keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas yang dibentuk sejak 2025 tersebut telah menyetorkan dana triliunan rupiah ke kas negara dari hasil penagihan denda.

Terbaru, Satgas PKH kembali menyetorkan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Menurutnya, satgas tersebut dibentuk untuk menyelamatkan kekayaan negara dari penguasaan yang tidak sah.

Namun, seiring meningkatnya nilai denda yang berhasil ditarik, Prabowo menilai keberadaan Satgas PKH justru tidak disukai oleh sejumlah pihak.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit-bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas PKH, Rabu (13/5/2026), di Kejaksaan Agung RI.

Meski demikian, Prabowo menilai dana yang disetor Satgas PKH saat ini baru sebagian kecil dari kekayaan negara yang berhasil diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa dana Rp10,27 triliun yang disetorkan bukan sekadar bagian dari seremoni, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH dalam menjaga kepentingan nasional.

"Pada hari ini tumpukan uang ini di depan kita bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Burhanuddin.

Dana Rp10,27 triliun tersebut berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain penagihan denda, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali lahan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Pada sektor perkebunan sawit, luas lahan yang dikuasai kembali mencapai 5,88 juta hektare, sedangkan di sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH menyerahkan lahan kawasan hutan tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan total luasan mencapai 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mendapatkan laporan soal temuan uang tidak jelas dari koruptor dan pelaku kriminal senilai Rp39 triliun 'nganggur' di rekening perbankan. Mereka diduga kabur ke luar negeri dan meninggalkan uang bernilai jumbo tersebut.

“Saya juga dapat bisikan akan ada penyerahan Rp11 triliun katanya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo dalam Penyerahan Denda Administratif di Kejagung, Rabu (13/5/2026).

Prabowo sempat berkelakar bahwa uang 'nganggur' ini ditinggalkan koruptornya dan tidak diambil oleh 'peliharaan atau istri-istri mudanya'.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin ntah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening ngga jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tahu dia punya uang di bank-bank tersebut,” ujar dia.

Dia menegaskan, uang tersebut nantinya akan gunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Sudah sekian tahun ngga diurus ya saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan ngga ada yang datang ya sudah pindahin untuk rakyat,” tegas Prabowo.

Penyerahan Uang Rp10,2 Triliun

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/4/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," ujar dia.

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” jelasnya.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp10,2 triliun untuk disetorkan ke kas negara,” ujar Burhanuddin.

Hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," katanya.

Menurut dia, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

Dalam pantauan reporter Bisnis di kompleks Kejagung RI, nampak uang Rp10,27 triliun itu ditampilkan menggunung dengan tinggi sekitar 2 meter di panggung. Uang pecahan Rp100.000 itu dibungkus plastik. Terlihat di layar, keterangan bahwa tumpukan uang tersebut mencapai "Rp10.270.051.886.464".

Tumpukan uang tersebut diserahkan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi penyerahan itu disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Burhanuddin di Kejagung pada Rabu (13/5/2026).

Uang 10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bakal kembali menyerahkan uang senilai Rp10,27 triliun hasil denda administratif pada Rabu (13/5/2026). Berdasarkan pantauan SindoNews di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), tampak tumpukan uang pecahan Rp100 ribu tersusun rapi di sisi sebelah kiri dan kanan panggung utama.

Adapun total nilai uang yang diserahkan itu merupakan hasil denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan Non PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga bakal menyerahkan lahan seluas 2,3 juta hektare lahan yang telah berhasil dikuasai kembali.

Penyerahan uang dan lahan sitaan tersebut akan dilakukan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dijadwalkan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemudian Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.