Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan minimal 1 juta unit rumah subsidi mulai tahun ini guna merespons tingginya kebutuhan hunian terjangkau bagi kelompok pekerja.

Target ambisius tersebut melonjak signifikan dibandingkan kuota pembangunan hunian bersubsidi saat ini yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit rumah di seluruh Indonesia.

"Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," ujar Prabowo dalam agenda May Day, dikutip Minggu (3/5/2026).

Orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan bahwa lokasi pembangunan satu juta rumah terjangkau akan difokuskan pada klaster strategis yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap kawasan industri dan pusat aktivitas ekonomi.

Langkah ini diambil untuk menekan biaya logistik pekerja dengan mendekatkan jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja, sekaligus memastikan penyediaan hunian layak bagi sektor buruh secara nasional.

“Rumah-rumah ini akan dibangun sesuai saran saudara [para pekerja], akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri. Yang dekat dengan tempat bekerja,” imbuhnya.

Sementara itu pada kesempatan berbeda, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) akan tembus mencapai 350.000 unit hingga akhir 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa per 15 April 2026, realisasi penyaluran FLPP telah menyentuh angka 52.125 unit. Angka ini dinilai menunjukkan performa signifikan dengan capaian melampaui target pada kuartal I/2026.

"Per 15 April 2026, realisasi FLPP telah mencapai 52.125 unit dari target 350.000 unit tahun ini. Ini menjadi capaian awal yang baik. Namun, masih perlu kita dorong bersama," ujar Maruarar dalam akun Instagram resminya.

Mengacu pada laporan tersebut, artinya penyaluran rumah subsidi hingga pertengahan April 2026 baru mencapai 14,9% dari total kuota suplai sebesar 350.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha properti mengusulkan adanya penyesuaian harga rumah subsidi pada 2026. Tekanan biaya konstruksi hingga hambatan ketersediaan lahan menjadi pemantik usulan evaluasi harga patokan hunian murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, mengungkapkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu segera mengkaji ulang harga rumah bersubsidi. Langkah ini dinilai relevan seiring dengan dinamika ekonomi terkini.

Bambang merinci, setidaknya ada tiga variabel utama yang membebani margin pengembang saat ini. Di antaranya, kenaikan upah pekerja, inflasi material bangunan, dan kelangkaan suplai tanah (land bank).

“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026)," ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti bahwa kebijakan LSD bukan hanya soal harga, melainkan ancaman terhadap volume pasokan hunian nasional.

"Pengaruh kebijakan LSD itu nanti bukan pada harga jual rumah, tapi menurut saya berpengaruh kepada jumlah produksi rumah. Produksi akan semakin sedikit ketika moratorium LSD belum ada perubahan," jelas Junaidi.

Untuk diketahui, ketetapan harga rumah subsidi saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Adapun harga rumah subsidi berbeda-beda di setiap wilayahnya, mulai dari kisaran Rp162 juta hingga yang tertinggi Rp240 juta.

Berikut daftar harga rumah subsidi di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024
2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024
3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024
4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024
5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024
6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan penyaluran rumah subsidi tembus 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun sepanjang 2025. Posisinya, menjadi yang tertinggi sepanjang program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dijalankan sejak 2010.

Komisioner Badan Pengatur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pembiayaan rumah subsidi itu disalurkan melalui 40 Bank penyalur dari 22 Asosiasi Perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

"Penerima manfaat dana FLPP tersebut meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah 73,63%, wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah 14,06%, dan PNS sebanyak 20.814 unit rumah 7,46%," kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/1/2026).

Kemudian, segmen TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94%), lainnya 8.083 unit rumah (2,90%), serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01%).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3%, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7%, PNS meningkat 145,7%, dan TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9%.

Dalam laporannya, provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau setara 22,44%.

Diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah 24.470 unit (8,77%), Sulawesi Selatan 23.255 unit (8,34%), Banten 18.966 unit (6,80%), Jawa Timur 18.361 unit (6,58%)

Meski demikian, realisasi penyaluran dana FLPP itu hanya mencapai 79,68% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350.000 unit rumah.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit. Namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010. Dengan komposisi 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001% (3 unit) rumah susun,” pungkas Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mencapai 285.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran rumah subsidi tersebut mencapai Rp37,1 triliun.

"Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun," jelasnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun itu bakal berasal dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

"Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan," ujar Heru.

Untuk mempercepat realisasi penyaluran di tahun depan, BP Tapera menggandeng 43 Bank Penyalur terdiri dari 5 bank Himbara, 4 bank swasta dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan FLPP Sejahtera.

Sementara itu, hingga periode 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah sebesar Rp33,66 triliun.

Penyaluran dana ini disalurkan melalui 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.

Sebelumnya, BP Tapera menargetkan penyaluran rumah subsidi sepanjang tahun ini ditargetkan akan mencapai 280.000 unit. Di mana, saat ini BP Tapera mengaku tengah memacu berbagai strategi untuk mengejar target tersebut di sisa waktu akhir tahun. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperpanjang tenggat waktu realisasi akad kredit.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya maksimal akad itu sampai dengan 15 Desember, tahun ini kita perpanjang sampai tanggal 30 Desember pukul 12.00 WIB," ujar Heru saat ditemui di sela-sela agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN berencana memperluas permintaan rumah bersubsidi. Salah satu segmen yang diincar ialah guru-guru Muhammadiyah.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan KPR Subsidi masih menjadi portofolio mayoritas di BTN dan terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Untuk dapat lebih mengefektifkan penyaluran KPR Subsidi, BTN akan membidik kerja sama dengan berbagai institusi, perusahaan, dan lembaga untuk penyediaan layanan perbankan komprehensif, termasuk KPR Subsidi untuk para karyawan atau pekerja calon-calon mitra potensial tersebut.

“Mulai 2026, kami akan create demand dengan mencari debitur yang potensial dari institusi-institusi yang ada di berbagai sektor. Contohnya, kami mendapatkan komitmen bahwa kebutuhan KPR subsidi untuk guru-guru Muhammadiyah akan dilayani BTN. Pasti banyak potensi serupa dengan berbagai institusi lainnya. Dengan upaya ini, BTN dapat merekomendasikan debitur KPR subsidi potensial kepada developer sehingga dapat semakin mengakselerasi penyaluran KPR Subsidi,” tutur Nixon dalam keterangan resminya, Sabtu (20/12/2025).

Sepanjang 2025, BTN menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 182.952 unit pada 2025. Pencapaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara para mitra bank penyalur lainnya secara nasional.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), total penyaluran KPR FLPP secara nasional per Jumat (19/12/2025) mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.

Rumah-rumah subsidi yang disalurkan FLPP tersebut terletak di 12.981 perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di antara seluruh bank penyalur, BTN mendominasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP dengan porsi sekitar 70%.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak atas pencapaiannya memacu KPR FLPP sehingga mendukung program perumahan pemerintah.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberikan kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini sangat membanggakan, tapi masih jauh dari yang harus kita capai,“ tutur Presiden Prabowo dalam pidatonya pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera & Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Presiden Prabowo mengatakan, masih ada 29 juta rakyat masih belum memiliki rumah sehingga seluruh stakeholders, baik pemerintah maupun para pelaku ekosistem perumahan nasional harus bekerja keras dan bekerja sama dengan kompak demi kesejahteraan rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut mengapresiasi BTN sebagai bank yang penyaluran KPR FLPP-nya paling banyak. Terlebih lagi, di antara para debitur akad massal KPR di Serang terdapat asisten rumah tangga (ART) yang mampu membeli rumah dari gajinya. Hal ini menandakan keberhasilan program ini dalam membantu rakyat memiliki rumah dengan biaya terjangkau.

“Hari ini terjadi ART memiliki rumah dari gajinya sendiri dan atas namanya sendiri. Terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk bank Himbara terima kasih atas dukungannya,” ujar Menteri PKP.

Acara akad massal KPR subsidi hari ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para pemimpin daerah, direksi bank-bank penyalur dan BP Tapera, serta berbagai asosiasi developer.

Dari 50.030 unit, sebanyak 300 akad dilakukan di lokasi acara yakni Perumahan Pondok Banten Indah di Serang. Sisanya 49.730 akad lainnya berlangsung secara online diikuti oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun Perumahan Pondok Banten Indah (PBI) dipilih sebagai lokasi akad massal 50.030 unit rumah subsidi karena developer yang mengembangkan perumahan ini, PT Kawah Anugerah Property, menawarkan konsep yang berbeda dengan perumahan subsidi pada umumnya.

PT Kawah Anugerah Property menggunakan konsep klaster dan desain gaya Eropa, serta dilengkapi dinding ganda untuk privasi yang lebih baik. Selain itu, PBI memiliki lokasi strategis, berada di pinggir jalan nasional dan dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat kota.