Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 54.961 unit hingga 4 Mei 2026.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari menyatakan capaian tersebut dibarengi dengan peningkatan tingkat keterhunian rumah FLPP yang naik menjadi 94,02% dari posisi sebelumnya sebesar 93,62%.

"Realisasi penyaluran FLPP hingga 4 Mei 2026 tercatat sebanyak 54.961 MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah] telah menerima manfaat pembiayaan rumah FLPP dari BP Tapera," kata Nauval dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat masih mendominasi realisasi penyaluran tertinggi dengan total mencapai 13.032 unit rumah subsidi.

Posisi berikutnya diikuti oleh Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatra Selatan 3.697 unit, dan Jawa Timur sebesar 3.654 unit.

Nauval menilai kenaikan angka keterhunian mencerminkan perbaikan kualitas penyaluran serta efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh para penerima manfaat.

“BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada seluruh Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, sehingga tingkat keterhunian rumah FLPP dapat meningkat dari 93,62% menjadi 94,02%,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP sebesar 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis dapat menyalurkan seluruh kuota rumah subsidi sebanyak 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan target tersebut dibidik dengan mengacu pada tingginya minat masyarakat yang telah melakukan pengajuan

“Berdasarkan data SIKASEP [Sistem Informasi KPR Sejahtera], saat ini sisi supply memang belum sepenuhnya mampu mengimbangi demand. Namun dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis target 350.000 unit rumah subsidi dapat tercapai,” ujar Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Heru menjelaskan bahwa pembiayaan perumahan saat ini didorong untuk lebih inklusif. Skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kini tidak lagi terbatas pada pekerja formal (fixed income), tetapi mulai menjangkau sektor informal seperti pekerja rumah tangga.

Untuk menjaga keterjangkauan cicilan, BP Tapera tengah mematangkan skema pembiayaan dengan tenor panjang hingga 30 tahun. Langkah ini diambil agar beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap masuk dalam batas aman.

BP Tapera menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral antara perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah merupakan syarat mutlak agar target ratusan ribu unit tersebut tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.

Adapun, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilaporkan telah mencapai 19.741 unit rumah hingga periode Februari 2026. Penyaluran tersebut setara 5,64% dari target penyaluran rumah subsidi yang dibidik pemerintah tahun ini.

Secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 4.902 unit rumah atau 24,83% dari total nasional. Berikutnya Sulawesi Selatan menyusul dengan 1.838 unit (9,31%), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27%), Banten 1.388 unit (7,03%), dan Sumatra Selatan 1.208 unit (6,11%).

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 1.322 unit rumah (6,69%). Disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22%), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45%), Kabupaten Maros 556 unit (2,81%), dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74%).

Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan realisasi 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat pada tahun 2025 menjadi penggerak ekonomi dengan perputaran uang sekitar Rp8 triliun.

“Realisasi 2025 di Jawa Barat 62.591 unit, terbesar se-Indonesia, dengan uang berputar sekitar Rp8 triliun,” katanya saat berkunjung ke Bandung, Senin.

Ia menyebut bahwa terdapat lima orang tenaga kerja langsung yang terlibat di setiap unit rumah subsidi sehingga totalnya mencapai sekitar 300 ribu pekerja di Jawa Barat dalam satu tahun.

“Satu rumah ada lima yang bekerja, berarti 5 kali 60 ribu sekitar 300 ribu tukang bekerja di Jawa Barat,” ujarnya.

Maruarar juga menambahkan sektor perumahan juga menggerakkan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari warung kecil, sopir truk, toko material bangunan, hingga industri bahan bangunan yang mencakup sedikitnya 180 jenis material.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyoroti penguatan akses pembiayaan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Bandung yang dinilai menjadi solusi konkret untuk memperbaiki kualitas hunian sekaligus menekan praktik rentenir.

Ia menyampaikan program yang digagas Presiden Prabowo tersebut memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merenovasi rumah.

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga ringan sebesar 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.

Menurut dia, skema tersebut menjadi alternatif yang jauh lebih terjangkau dibandingkan praktik pinjaman rentenir yang masih marak di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bandung.

“Kalau bunga rentenir bisa 20 persen per bulan, berarti hampir 200 persen setahun. KUR ini hanya 0,5 persen per bulan. Berikan kemudahan ini supaya rakyat tidak lagi terjerat rentenir,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menghapus persyaratan SLIK OJK (BI Checking) untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta guna mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat.

Maruarar menilai potensi pemanfaatan KUR perumahan di Kabupaten Bandung sangat besar, mengingat jumlah penduduk, pelaku usaha, serta kebutuhan hunian yang tinggi.

Ia pun mendorong pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengoptimalkan program tersebut.

“Jangan kalah dari daerah lain. Program ini harus cepat dirasakan masyarakat,” katanya.

Pemerintah berharap program KUR perumahan tidak hanya memperbaiki kualitas rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dari program bedah rumah serta mendukung penurunan angka kemiskinan di daerah.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan penyaluran rumah subsidi tembus 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun sepanjang 2025. Posisinya, menjadi yang tertinggi sepanjang program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dijalankan sejak 2010.

Komisioner Badan Pengatur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pembiayaan rumah subsidi itu disalurkan melalui 40 Bank penyalur dari 22 Asosiasi Perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

"Penerima manfaat dana FLPP tersebut meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah 73,63%, wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah 14,06%, dan PNS sebanyak 20.814 unit rumah 7,46%," kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/1/2026).

Kemudian, segmen TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94%), lainnya 8.083 unit rumah (2,90%), serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01%).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3%, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7%, PNS meningkat 145,7%, dan TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9%.

Dalam laporannya, provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau setara 22,44%.

Diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah 24.470 unit (8,77%), Sulawesi Selatan 23.255 unit (8,34%), Banten 18.966 unit (6,80%), Jawa Timur 18.361 unit (6,58%)

Meski demikian, realisasi penyaluran dana FLPP itu hanya mencapai 79,68% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350.000 unit rumah.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit. Namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010. Dengan komposisi 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001% (3 unit) rumah susun,” pungkas Heru.