JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dinilai mulai memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha dan investor.

Kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan biaya produksi industri, tetapi juga berpotensi memicu keluarnya modal asing hingga menghambat ekspansi usaha yang berdampak pada ancaman PHK.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pelemahan rupiah menjadi sinyal bahwa kondisi makroekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan besar.

“Pelemahan rupiah itu mengirim sinyal bahwa kondisi makroekonomi sedang penuh tantangan. Semakin melemah nilai tukar, pelaku usaha juga mulai khawatir terhadap kenaikan biaya impor bahan baku, impor mesin industri, sampai biaya logistik,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat investor semakin berhati-hati untuk menanamkan modal di Indonesia, terutama untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik dan ekspansi industri.

Bhima menjelaskan, pelemahan kurs turut meningkatkan biaya investasi karena muncul tambahan risiko atau risk premium yang harus ditanggung investor.

“Investor jadi mempertimbangkan ulang untuk masuk ke Indonesia karena biaya investasinya lebih mahal. Risiko kurs meningkat, bunga obligasi lebih tinggi, dan biaya pinjaman perbankan juga berpotensi naik,” katanya.

Bhima menilai gejolak nilai tukar yang terus berfluktuasi membuat investor kehilangan kepastian dalam menyusun rencana bisnis jangka panjang.

Menurut dia, investor yang sebelumnya memiliki horizon investasi lima hingga 10 tahun kini cenderung memilih strategi jangka pendek karena khawatir terhadap ketidakstabilan ekonomi.

“Kalau kondisi kurs terus berubah-ubah seperti sekarang, rencana bisnis investor juga ikut berubah. Akibatnya ada potensi capital flight, investor yang tadinya mau masuk akhirnya batal, sementara industri yang sudah ada bisa menunda ekspansi atau bahkan relokasi,” ucap Bhima.

Ia menambahkan pelemahan rupiah juga akan berdampak terhadap daya beli masyarakat karena berpotensi memicu inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

“Pelaku usaha pasti melihat pelemahan kurs akan memengaruhi daya beli dan inflasi, sehingga mereka mulai merombak strategi bisnisnya di Indonesia,” katanya.

Bhima mengingatkan pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin dalam. Ia bahkan memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi menembus level Rp 20.000 per dollar AS apabila pelemahan terus berlangsung tanpa intervensi yang efektif.

“Kalau hari ini kurs sekitar Rp 17.600 dan pelemahannya rata-rata 0,5 persen per hari, maka pada 9 Juni 2026 rupiah bisa tembus di atas Rp 20.000 per dollar AS,” ujar dia.

Menurut Bhima, tekanan eksternal global memang menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah. Namun ia menilai kondisi fundamental ekonomi domestik dan komunikasi pemerintah juga turut memengaruhi persepsi investor.

“Siapa yang mau berinvestasi dalam kondisi ekonomi yang dianggap shaky atau sangat fluktuatif seperti sekarang?” kata Bhima.

Selain menghambat investasi baru, Bhima menyebut pelemahan rupiah juga membuat akses pembiayaan perusahaan menjadi lebih sulit dan mahal.

Ia mencontohkan perusahaan yang ingin menerbitkan saham di pasar modal kini menghadapi tantangan karena kondisi bursa saham yang melemah.

“Jalur yang paling terasa dampaknya adalah pembiayaan. Jadi lebih mahal dan lebih sulit. Kalaupun perusahaan tetap ekspansi, mereka harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi,” tuturnya.

Menurut Bhima, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak menekan aktivitas industri nasional lebih dalam dan memperbesar risiko gelombang PHK di berbagai sektor usaha.

“Sebenarnya jalur yang paling terasa adalah pembiayaannya, jadi lebih mahal jadi lebih sulit sehingga walaupun melakukan ekspansi mereka harus membayar dengan harga lebih mahal,” tegas Bhima.

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 17.667 per dollar AS (Senin 18/5/2026) mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menekan biaya produksi industri, tetapi juga berpotensi memicu keluarnya modal asing hingga memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.

Industri manufaktur paling tertekan

Ketua Bidang Ketenagakerjaan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengatakan pelemahan rupiah memberikan tekanan paling besar terhadap sektor manufaktur karena mayoritas bahan bakunya masih bergantung pada impor.

“Sekitar 70 persen bahan baku sektor manufaktur masih impor. Dalam setahun terakhir rupiah juga sudah terdepresiasi lebih dari 7 persen dan itu langsung memukul biaya produksi,” ujar Bob Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya berasal dari kurs rupiah, tetapi juga terganggunya rantai pasok global, lonjakan biaya logistik, hingga konflik geopolitik internasional.

Menurut Bob, kondisi tersebut membuat pengusaha berada dalam posisi sulit karena kenaikan biaya produksi tidak sebanding dengan kemampuan menaikkan harga jual di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

“Dunia usaha sekarang dipaksa melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas semaksimal mungkin karena kenaikan biaya sudah dua digit, sementara harga jual tidak bisa dinaikkan sembarangan,” ucap dia.

KOMPAS.COM/MOHAMAD IQBAL FAHMI Ilustrasi buruh/pekerja di pabrik.

Ancaman PHK membayangi

Bob mengakui sektor manufaktur menjadi sektor yang paling rentan terdampak karena memiliki karakter padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja.

Meski begitu, ia menilai dunia usaha sebenarnya sudah melakukan mitigasi risiko PHK sejak beberapa tahun terakhir ketika perlambatan ekonomi global mulai terasa.

“Situasi ini sebenarnya sudah terjadi sejak dua atau tiga tahun lalu. Jadi perusahaan-perusahaan sudah mulai mempersiapkan langkah efisiensi sejak lama,” katanya.

Menurut Bob, PHK seharusnya tidak semata dilihat sebagai ancaman, melainkan bagian dari upaya perusahaan bertahan agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

“Yang lebih penting adalah bagaimana pekerja yang terkena PHK bisa cepat mendapatkan pekerjaan baru. Itu bentuk perlindungan terbaik,” ujar dia.

Ia juga menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor manufaktur karena memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Efisiensi kunci bertahan

Bob mengatakan masih banyak ruang efisiensi yang bisa dilakukan industri nasional tanpa harus selalu berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Ia mencontohkan tingginya biaya logistik Indonesia yang mencapai sekitar 26 persen dari total biaya produksi, jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang berada di kisaran 10 persen.

Selain itu, masih banyak perusahaan yang memiliki tingkat cacat produksi tinggi sehingga biaya operasional membengkak.

“Perbaikan produktivitas, efisiensi logistik, penguatan arus kas, sampai penurunan biaya energi menjadi faktor penting supaya dunia usaha tetap bisa bertahan,” katanya.

Menurut dia, pengusaha dan pekerja juga perlu membangun komunikasi yang lebih baik agar langkah efisiensi tidak memicu konflik industrial.

“Kalau pengusaha dan buruh bisa duduk bersama mencari solusi, situasi sulit seperti sekarang akan lebih mudah dihadapi,” tutur Bob.

Ia berharap pelemahan rupiah saat ini menjadi titik terendah sebelum kondisi ekonomi global mulai berbalik membaik seiring meredanya tensi geopolitik dunia.

“Kita berharap ini sudah menjadi bottom line. Kalau situasi global mulai pulih dan arus modal kembali masuk, Indonesia harus sudah siap dengan kebijakan yang pro investasi dan mendukung penciptaan lapangan kerja,” tegas Bob.

Resiliensi ekonomi

Sebagai informasi, pada penutupan perdagangan pasar spot Senin (18/5/2026), rupiah ditutup melemah pada level Rp 17.668 per dollar AS.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan hampir 5 persen pada perdagangan sesi pertama, namun berangsur pulih pada sesi kedua. IHSG ditutup turun 124,08 poin ke level 6.599,24.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/05/18/163959726/ihsg-ditutup-anjlok-185-persen-rupiah-tembus-rekor-terlemah-baru.

Membership: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,61 persen (yoy) pada kuartal I 2026.

Nilai itu melampaui ekspektasi pasar dan menjadi capaian tertinggi dalam 13 triwulan terakhir.

Lonjakan ini didorong oleh kuatnya konsumsi selama periode Ramadhan dan Lebaran, serta peningkatan signifikan pada belanja pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi RI tersebut menunjukkan resiliensi ekonomi yang baik, bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan negara mitra dagang utama (seperti China, Singapura, dan Malaysia) di tengah ketidakpastian global.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara-negara G-20.

"Tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61. Dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G-20 tertinggi. Jadi kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika," kata Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berakhir hari ini, Rabu (22/4/2026).

Di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda, bank sentral dinilai masih akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai fokus kebijakan BI saat ini masih condong pada stabilitas (pro-stability). Menurutnya, selama tekanan eksternal belum mereda, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga akan sangat terbatas.

"Meski pasar global pada awal pekan terlihat relatif tenang, ketenangan itu belum cukup kuat untuk mengubah sikap BI. Memangkas suku bunga di tengah ketidakpastian seperti ini akan terlalu berisiko karena dapat memperlemah bantalan terhadap rupiah," jelas Josua dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Setidaknya, lanjutnya, terdapat tiga landasan utama yang memperkuat proyeksi ditahannya BI Rate. Pertama, tekanan dari sisi eksternal yang tercermin dari pasar yang saat ini masih menakar dinamika perdamaian dan risiko geopolitik yang bergerak dua arah.

Josua mencatat, pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini masih rapuh dan sangat sensitif terhadap sentimen harian. Adapun, posisi nilai tukar rupiah terpantau masih tertekan di kisaran Rp17.127 per dolar AS pada pekan lalu.

Kedua, faktor inflasi energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai memberikan rentetan dampak tidak langsung terhadap ekspektasi inflasi, lonjakan biaya logistik, biaya produksi, hingga risiko inflasi barang-barang impor apabila rupiah terus melemah.

"Ruang penurunan BI Rate pada 2026 praktis habis bila rata-rata harga minyak mencapai US$80 per barel dan rupiah mendekati level Rp17.000. Kenaikan BBM nonsubsidi memang belum otomatis memaksa BI menaikkan suku bunga, tetapi jelas membuat BI makin sulit untuk memangkasnya sekarang," tekannya.

Ketiga, resiliensi ekonomi domestik. Menurut Josua, kondisi makroekonomi dalam negeri belum cukup lemah untuk menuntut pelonggaran moneter segera seperti yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih di zona optimis (122,9) hingga PMI Manufaktur yang bertahan di zona ekspansi pada level 50,1.

Di tengah laju ekonomi domestik yang mengalami moderasi ringan ini, BI memiliki kelonggaran untuk mempertahankan BI Rate sambil mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial lainnya untuk menopang pertumbuhan.

BI juga dinilai masih mengandalkan bauran kebijakan lain untuk menjaga stabilitas. Intervensi di pasar valas, instrumen DNDF, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder serta optimalisasi SRBI dinilai cukup efektif meredam gejolak, meski tekanan belum sepenuhnya hilang.

Dukungan lain datang dari cadangan devisa yang tetap kuat, tercatat sebesar US$148,3 miliar pada akhir Maret 2026. Posisi ini menjadi bantalan penting bagi stabilitas eksternal, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar global.

Ke depan, peluang pemangkasan suku bunga acuan dinilai bergeser lebih jauh. Josua memproyeksikan BI baru akan memangkas suku bunga apabila terdapat konfirmasi meredanya ketegangan di Timur Tengah, stabilnya harga minyak dunia, membaiknya arus modal asing, serta kejelasan arah suku bunga global.

"Selama itu belum terjadi, BI harus menjaga level suku bunga saat ini untuk menahan arus keluar modal dan menambatkan ekspektasi inflasi," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual juga memperkirakan sikap hawkish atau setidaknya kehati-hatian yang tinggi dari dewan gubernur pada RDG April 2026.

David menilai, Bank Indonesia belum memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pelonggaran moneter di tengah kondisi global yang masih volatile.

"Kemungkinan [BI] masih akan menahan suku bunga karena tekanan eksternal, terutama dari kenaikan harga minyak, serta ekspektasi inflasi yang diproyeksikan masih relatif meningkat," singkat David kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Untuk diketahui, pada perdagangan Selasa, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,08% ke Rp17.131 per dolar AS. Rupiah menguat bersama sejumlah mata uang Asia lainnya.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari global, sentimen datang dari masa depan perang yang sebagian besar masih belum pasti, di tengah sinyal yang saling bertentangan tentang apakah pembicaraan damai AS-Iran lebih lanjut akan berlangsung. Trump mengkonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk pembicaraan lebih lanjut minggu ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 punya peran krusial sebagai fondasi untuk mencapai target ekonomi nasional sepanjang tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai level 5,5 persen.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan target tahunan yang disampaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni 5,4 persen.

Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

“Untuk kuartal pertama kita optimistis lebih besar atau sama dengan 5,5 persen. Kemudian kalau di akhir tahun lebih besar sama dengan 5,4 persen sesuai dengan perkiraan APBN,” ujar Airlangga.

Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 penting karena menentukan arah resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, mulai dari volatilitas harga komoditas hingga dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Triple holiday jadi motor pertumbuhan konsumsi rumah tangga

Komposisi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi mencapai 54 hingga 55 persen.

Pada tiga bulan pertama 2026, kalender hari besar keagamaan memberikan momentum perayaan yang saling berdekatan, yakni Tahun Baru Imlek, Nyepi, dan Idulfitri 1447 H dalam satu kuartal.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diproyeksikan melonjak berkat Ramadhan dan Idul Fitri. Dana dari Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu pendorong utama konsumsi masyarakat dalam jangka pendek,” ungkap Airlangga.

KOMPAS.com/DEVI PATTRICIA Busana di Tanah Abang jelang Lebaran.

Aktivitas konsumsi selama periode tersebut, terutama dengan adanya Idul Fitri dipercaya memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap sektor ritel, transportasi, hingga jasa.

Optimisme konsumen juga didorong dengan adanya Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) yang diterima pekerja.

Pemerintah juga optimistis, adanya perputaran uang yang tinggi di awal tahun akan memberikan bantalan likuiditas untuk sektor riil.

Ketika hal tersebut terbukti kuat, sektor seperti ritel, transportasi dan jasa punya modal likuiditas yang lebih baik untuk operasi di kuartal selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi jadi bukti resiliensi di tengah tekanan global

Kuartal I-2026 juga diwarnai dengan ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran di Selat Hormuz.

Konflik ini langsung memengaruhi harga energi dan rantai pasok global yang juga dirasakan oleh Indonesia.

Oleh karena itu, angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang solid akan menjadi bukti bahwa Indonesia resilien di tengah guncangan.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, ketahanan ekonomi dalam negeri masih cukup kuat dan menjadi penopang utama di tengah tekanan eksternal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti bilang, meskipun demikian dampak perang Timur Tengah masih perlu diantisipasi dengan sinergi kebijakan pemerintah dan BI.

Dia membeberkan kekuatan ekonomi domestik berasal dari sejumlah indikator, yakni dari sisi konsumsi rumah tangga maupun produksi.

Dari sisi konsumsi, BI mencatat adanya peningkatan pada Indeks Penghasilan Saat Ini masyarakat (IPSI), khususnya pada kelompok berpendapatan menengah ke atas.

freepik Ilustrasi. Orang kaya dan kelas menengah bekerja keras sama-sama. Namun, cara mereka berpikir tentang uang sangat berbeda. Berikut lima kebiasaan yang ditinggalkan orang kaya untuk mencapai kebebasan finansial.

BI mencatat IPSI Maret 2026 meningkat menjadi sebesar 129,2 dari bulan sebelumnya sebesar 125.

Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari Maret 2025 yang hanya sebesar 121,5.

Namun demikian, Destry mengingatkan kelompok berpendapatan rendah masih menjadi perhatian utama karena lebih rentan terhadap tekanan ekonomi.

"Kita masih bersyukur punya domestik ekonomi yang cukup kuat, cukup strong," ucap dia.

Menurut dia, kombinasi antara konsumsi domestik yang tetap terjaga dan kinerja sektor produksi yang membaik menjadi faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid pada awal 2026.

BI sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,2 persen pada kuartal I-2026 ini.

Tren positif kesehatan fiskal lewat penerimaan pajak

Di sisi lain, indikator kesehatan fiskal juga menunjukkan tren positif.

Data Kemenko Perekonomian menunjukkan realisasi penerimaan pajak yang tumbuh 14,3 persen atau setara Rp 462,7 triliun pada Maret 2026.

Airlangga bilang, pemerintah juga memastikan disiplin anggaran tetap terjaga.

Rasio utang dipertahankan di kisaran 40 persen terhadap PDB, di bawah batas maksimal 60 persen sesuai undang-undang.

Selain itu, defisit APBN ditargetkan tetap berada di kisaran 3 persen hingga akhir tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan, pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan kondisi ekonomi yang mulai menunjukkan pemulihan.

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

"Jadi kenaikan penerimaan pajak itu sejalan atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mencatat hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap perekonomian tanah air, sekaligus peningkatan kinerja otoritas pajak.

Seiring dengan peningkatan penerimaan pajak, total pendapatan negara pada periode Januari-Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun, atau naik 10,5 persen secara tahunan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara pada kuartal I-2026 menyentuh Rp 815,0 triliun.

Pertumbuhan ekonomi jadi bukti perbaikan kesejahteraan masyarakat

Lebih lanjut, angka pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026 juga menjadi validasi atas perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

Airlangga sempat berujar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8,25 persen, diikuti dengan penurunan Gini ratio dan angka pengangguran.

Ia memerinci, pertumbuhan ekonomi telah menurunkan tingkat pengangguran menjadi 4,7 persen, serta rasio ketimpangan (gini ratio) menurun ke 0,363.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang solid atau dapat mencapai angka 5,5 persen sesuai dengan target pemerintah membuat Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas.

Pasalnya kuartal II atau periode April-Juni kerap dikaitkan dengan tren perlambatan ekonomi.

Hal ini juga dipengaruhi oleh efek usai Ramadhan dan Idul Fitri yang membuat konsumsi rumah tangga melandai.

Setelah masa libur panjang berakhir, masyarakat cenderung mengerem pengeluaran untuk menyeimbangkan kembali keuangan rumah tangga.

Selain itu, sektor ritel, transportasi, dan rekreasi yang memuncak di kuartal I biasanya mengalami penurunan aktivitas yang cukup signifikan pada bulan-bulan setelahnya.

Tak hanya itu, kuartal II bertepatan dengan periode tahun ajaran sekolah dan persiapan masuk sekolah baru.

Keluarga di Indonesia cenderung mengalihkan sisa uang mereka dari belanja barang konsumsi seperti pakaian, barang elektronik, dan hiburan ke biaya pendidikan seperti uang pangkal, seragam, dan buku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global terus terjaga baik ditopang solidnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Aktivitas ekonomi ini secara konsisten menjadi ”bantalan pelindung” yang efektif dalam meredam guncangan eksternal. Namun, untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi dinilai mendesak.

Tujuannya, mendorong mobilitas ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan.

Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini punya karakteristik mobilitas yang sangat dinamis namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional.

Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan, kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah.

Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

“Tantangan berikutnya memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujar Asmo, sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (9/4/2026).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya.

Meskipun lebih dari 50 persen kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan ini tecermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi kebutuhan primer. Alokasi terbesar untuk mobilitas (20 persen), perumahan (13 persen), dan tagihan rutin (10 persen).

Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15 persen. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18 persen.

Keterbatasan ruang finansial ini berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Hanya 21 persen dari rumah tangga Upper AMC yang punya aset likuid seperti emas, jauh dibandingkan kelompok Upper MC yang mencapai 69 persen.

Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan.

Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif.

Upaya tersebut perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas atau good jobs.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan, terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah.

Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” pungkas Asmo.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan.

Inisiatif ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat transisi dalam mengelola keuangan serta mendorong akumulasi aset yang lebih produktif demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

Bisnis.com, JAKARTA - Resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global terus terjaga baik ditopang oleh solidnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Aktivitas ekonomi ini secara konsisten menjadi ”bantalan pelindung” yang efektif dalam meredam guncangan eksternal.

Namun, untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi dinilai mendesak guna mendorong mobilitas ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini memiliki karakteristik mobilitas yang sangat dinamis namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional. Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujar Asmo, sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resminya, Rabu (8/4).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya. Meskipun lebih dari 50% kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan ini tercermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi oleh kebutuhan primer. Alokasi terbesar dihabiskan untuk mobilitas (20%), perumahan (13%), dan tagihan rutin (10%). Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15%. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18%.

Keterbatasan ruang finansial ini juga berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Tercatat hanya 21% dari rumah tangga Upper AMC yang memiliki aset likuid seperti emas, sangat jauh jika dibandingkan dengan kelompok Upper MC yang mencapai 69%. Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan.

Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif. Upaya tersebut perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas atau good jobs.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah. Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” pungkas Asmo.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat transisi dalam mengelola keuangan serta mendorong akumulasi aset yang lebih produktif demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset dan publikasi NEXT Indonesia Center melaporkan bahwa jumlah uang beredar mengalami lonjakan tinggi pada Lebaran 2026, yakni mencapai Rp1.370 triliun.

NEXT Indonesia Center menilai bahwa besarnya uang yang beredar menunjukkan bahwa lebaran menjadi momen penting bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan likuiditas yang tajam memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan daya beli masyarakat serta kesiapan konsumsi rumah tangga nasional.

“Dari hasil riset yang kami lakukan berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang kartal atau uang tunai dalam bentuk kertas maupun logam yang diedarkan untuk kebutuhan [jelang] Lebaran 2026 mencapai Rp1.370 triliun,” ungkap Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis melalui siaran pers, dikutip pada Senin (29/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa jumlah uang beredar tersebut lebih tinggi 10,4% atau naik Rp130 triliun dibandingkan periode jelang Lebaran 2025, yang berada di angka Rp1.240 triliun.

Menurutnya, kenaikan pertumbuhan uang tunai menjelang momen Idulfitri mencerminkan resiliensi ekonomi nasional. Hal tersebut juga menjadi bukti adanya penguatan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

NEXT Indonesia Center mencatat adanya hal lain yang patut diperhatikan, yaitu jumlah uang yang berada langsung di kantong masyarakat alias di luar kas perbankan. Menjelang Lebaran 2026, dana siap belanja tersebut mencapai Rp1.241 triliun, naik Rp104 triliun atau 9,1% dibandingkan Lebaran 2025, yaitu sebesar Rp1.137 triliun.

Ade Holis melihat bahwa hal tersebut menjadi modalitas ekonomi daerah yang sangat kuat.

“Tambahan uang tunai sebesar Rp104 triliun yang dipegang masyarakat merupakan likuiditas segar yang siap memutar roda ekonomi di berbagai daerah tujuan pemudik,” ujarnya.

Pertumbuhan likuiditas yang terjadi juga hadir seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dalam mudik Lebaran 2026. Kementerian Perhubungan sendiri mencatat adanya kenaikan volume penumpang yang signifikan pada semua moda transportasi dalam periode arus mudik, yaitu 8 hari menjelang Lebaran (H-8) hingga Hari H Lebaran 2026

Tambahan jumlah pemudik terbanyak terjadi dalam perjalanan transportasi air menggunakan kapal, yang disokong oleh ASDP yang dimiliki negara.

Sektor transportasi air melalui kapal (ASDP) menjadi lini dengan penambahan jumlah pemudik terbesar. Jumlah penumpang yang pergi melalui kapal pada 2026 mencapai 2.697.459 orang, bertambah 360.840 pemudik dari jumlah 2.336.619 orang pada 2025.

Menurut Ade Holis, peningkatan penumpang di jalur laut ini merupakan hal sangat penting karena mengindikasikan pemerataan sirkulasi ekonomi antarpulau. Artinya, uang tidak hanya berputar di pusat Indonesia, tetapi mengalir dengan kencang ke berbagai wilayah lain.

Peningkatan jumlah pemudik juga terjadi pada angkutan umum jalur darat, seperti bus. Pada Lebaran 2026, terdapat 1.586.595 penumpang yang berangkat menggunakan bus, bertambah 145.085 pemudik dari 1.441.510 orang pada Lebaran tahun sebelumnya.

Kemudian, jumlah pemudik yang berangkat menggunakan kereta api juga bertambah. Pada Lebaran tahun ini, terdapat 1.832.584 penumpang, naik 193.805 penumpang dari jumlah 1.638.779 penumpang pada Lebaran 2025.

Tidak ketinggalan, peningkatan penumpang juga terjadi di moda transportasi udara. Menjelang Lebaran 2026, sebanyak 2.400.544 orang memilih menggunakan pesawat terbang untuk bepergian, bertambah 71.993 orang dari jumlah pada tahun sebelumnya, yaitu 2.328.551 penumpang.

Ade Holis menilai bahwa sinkronisasi antara likuiditas dan mobilitas masyarakat merupakan hal yang positif, terutama karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, masyarakat menjadi menghidupkan ekosistem ekonomi lokal karena mereka memiliki daya beli dan memilih akses mobilitas untuk melakukan belanja di kampung halaman.

Lembaga tersebut memproyeksikan bahwa gabungan antara dana siap belanja sebesar Rp1.241 triliun dan besarnya arus mudik akan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal I/2026.

“Lebaran 2026 adalah momentum emas. Dengan sirkulasi uang kartal atau uang tunai yang mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir, kita sedang menyaksikan mesin ekonomi domestik bekerja pada kapasitas optimal,” ujar Ade. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjelaskan bahwa eskalasi konflik imbas serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran dapat mengguncang perdagangan hingga memicu inflasi produk impor Timur Tengah di Tanah Air.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani memaparkan bahwa dampak yang akan terasa paling cepat bagi Indonesia adalah gangguan rute perdagangan yang mengarah ke Timur Tengah dan sekitarnya. Pasalnya, Iran menutup akses Selat Hormuz dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat.

“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi perdagangan maupun karena penurunan volume kapal yang dapat melintas ke kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut dampak yang bersifat langsung ini akan segera terlihat dalam beberapa hari hingga 2–3 pekan ke depan, bergantung pada perkembangan konflik yang terjadi.

Terkait dampak tak langsung, Shinta menggarisbawahi potensi inflasi yang lebih tinggi di dalam negeri terhadap barang-barang impor, khususnya produk yang berasal dari Timur Tengah seperti minyak hingga kurma.

Menurutnya, potensi ini muncul di samping faktor inflasi yang memang disebabkan oleh peningkatan permintaan alias demand pasar dalam negeri pada periode Ramadan dan lebaran Idulfitri.

Shinta lantas menjelaskan bahwa Indonesia perlu bersiap atas dampak eskalasi konflik di Iran terhadap resiliensi fundamental ekonomi nasional, agar stabilitas makroekonomi nasional terus kondusif terhadap pertumbuhan dan tidak terganggu karena limpahan dampak konflik ini.

Dia menerangkan bahwa konflik ini dapat mengguncang stabilitas harga minyak global yang dapat mempengaruhi beban impor, beban subsidi, posisi cadangan devisa, neraca pembayaran, hingga nilai tukar rupiah.

“Jadi kami berharap pemerintah bisa secara preemtif memonitor resiliensi fundamental ekonomi nasional & lebih agile dalam menciptakan stimulasi produktivitas ekonomi yang dibutuhkan, khususnya di sisi ekspor & FDI [penanaman modal asing],” tegas Shinta.

Dalam perkembangan sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas usai serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026).

Presiden AS Donald Trump mulanya mengeklaim bahwa serangan gabungan tersebut telah menewaskan Khamenei. Hal ini lantas dikonfirmasi oleh televisi pemerintah Iran beberapa jam setelahnya.

"Diumumkan kepada rakyat Iran bahwa Yang Mulia Ayatollah Agung Imam Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, telah gugur sebagai syahid dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika dan rezim Zionis pada pagi hari Sabtu, 28 Februari," demikian dilaporkan oleh kantor berita Iran, Tasnim, dikutip dari Al Jazeera.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan konsumsi masyarakat untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi 2026 terealisasi. Namun demikian, tekanan inflasi serta sikap masyarakat dan pelaku usaha yang masih wait and see menjadi tantangan besar bagi resiliensi ekonomi pada tahun ini.

Sejauh ini konsumsi masyarakat memang masih relatif terjaga, penjualan eceran tetap tumbuh, meskipun pada sisi tertentu ada gejala anomali dalam perilaku konsumen pada akhir tahun lalu.

Survei Bank Indonesia (BI) setidaknya menunjukkan penjualan eceran tumbuh sebesar 1,5% secara bulanan (month to month/MtM) pada November 2025 atau menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,6% MtM.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa perkembangan itu tercermin dari hasil survei penjualan eceran (SPE). Mayoritas kelompok tercatat alami peningkatan penjualan, terutama Peralatan Informasi dan Komunikasi (5,5% MtM), Suku Cadang dan Aksesori (4,2% MtM), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (2,8%), serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (1,2% MtM).

"Seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang periode perayaan HBKN [hari besar keagamaan nasional] Natal dan Tahun Baru," ujar Denny dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%, lebih tinggi dibandingkan 4,3% YoY pada Oktober 2025.

Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan penjualan terutama di Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (17,7% YoY); serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (8,5% YoY); Barang Budaya dan Rekreasi (8,1% YoY); serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (0,8% YoY).

Sementara pada bulan selanjutnya atau Desember 2025, BI memproyeksikan kinerja penjualan eceran meningkat. Indeks Penjualan Riil (IPR) akhir 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,4% YoY, lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3% YoY.

"Kinerja penjualan eceran tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor," ujar Denny.

Perubahan Perilaku Konsumen

Kendati tren penjualan eceran masih menumbuhkan optimisme mengenai kinerja konsumsi pemerintah, pergeseran perilaku konsumsi rumah tangga pada pengujung 2025 dinilai menjadi sinyal awal risiko perekonomian pada 2026.

Masyarakat terindikasi kian defensif dengan menahan belanja dan memilih mempertebal tabungan akibat tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan.

Dalam Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi (average propensity to consume) pada Desember 2025 tercatat sebesar 74,3%.

Angka tersebut lebih rendah atau menurun dibandingkan dengan posisi November (74,6%), Oktober (74,7%), dan September (75,1%).

Artinya, terjadi penurunan daya beli dalam tiga bulan terakhir 2025. Padahal, periode akhir tahun jelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan konsumsi yang meningkat.

Sebaliknya, masyarakat terlihat lebih agresif dalam mempertebal bantalan likuiditas. Survei BI mencatat porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan (savings to income ratio) merangkak naik jelang akhir 2025.

Pada Desember 2025, porsi pendapatan yang ditabung berada pada level 14,87%, naik dari posisi November sebesar 14,44% dan posisi Oktober 2025 sebesar 14,32%. Singkatnya, masyarakat banyak menabung uangnya daripada membelanjakannya dalam dua bulan terakhir 2025.

Sejalan dengan itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) dari BI juga memproyeksikan kinerja penjualan eceran tumbuh sebesar 4,4% secara tahunan (year on year/YoY). Meski tumbuh, namun lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,3% YoY.

Dengan demikian, penjualan eceran pada akhir 2025 diperkirakan melemah dibandingkan realisasi pada akhir 2024.

Waspadai Pelemahan Daya Beli

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mewanti-wanti bahwa fenomena pelemahan daya beli pada akhir tahun lalu bukan sekadar fluktuasi musiman biasa, melainkan cermin dari rasionalitas rumah tangga yang makin terjepit.

“Pelemahan sinyal daya beli di akhir 2025 adalah pergeseran perilaku konsumsi. Meski penjualan ritel masih tumbuh positif, perlambatan IPR [Indeks Penjualan Riil] pada Desember menunjukkan momentum Nataru tidak lagi bekerja sekuat tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Menurut Rizal, perkembangan perilaku konsumen pada akhir tahun tersebut mengonfirmasi bahwa masyarakat mulai mengerem belanja pada pos-pos diskresioner (kebutuhan sekunder/tersier) dan hanya fokus pada kebutuhan esensial.

“Ini mencerminkan tekanan daya beli riil yang belum pulih sepenuhnya, khususnya akibat inflasi jasa dan pangan tertentu, serta meningkatnya kehati-hatian akibat ketidakpastian pendapatan dan prospek ekonomi ke depan,” jelasnya.

Rizal menilai kondisi ini membawa risiko penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi, meskipun target pertumbuhan 2025 secara angka mungkin masih terjaga. Dia mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi RI pada konsumsi rumah tangga menjadi kian rapuh jika dorongan belanja hanya bersifat temporer tanpa perbaikan fundamental seperti upah riil dan kepastian kerja.

Lebih lanjut, kenaikan rasio tabungan di akhir 2025 memang memberikan bantalan likuiditas memasuki 2026. Hanya saja, Rizal menekankan hal itu tidak otomatis menjadi mesin pendorong konsumsi.

“Jika ketidakpastian berlanjut, dana cenderung ‘parkir’ di tabungan alih-alih berputar di sektor riil,” tuturnya.

Untuk itu, Indef menyarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih presisi pada 2026. Fokus utamanya adalah menurunkan tekanan biaya hidup dan mengarahkan stimulus fiskal agar efektif mendongkrak daya beli riil kelompok menengah-bawah.

“Tanpa koreksi struktural ini, konsumsi berisiko tetap tumbuh, tetapi dengan daya dorong yang semakin terbatas,” pungkas Rizal.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan konsumsi tetap tumbuh pada 2026, namun tidak akan agresif apabila masyarakat terus memprioritaskan tabungan seperti akhir 2025.

Dia pun menyarankan agar pemerintah fokus meningkatkan daya beli masyarakat pada 2026, salah satu caranya dengan mengendalikan inflasi.

"Implikasi kebijakan yang paling relevan adalah memastikan stabilitas harga pangan agar daya beli riil tidak cepat terkikis, serta menajamkan desain insentif agar lebih cepat tersalur pada kelompok dengan kecenderungan belanja tinggi," tutup Josua kepada Bisnis, dikutip Senin (12/1/2026).

Penurunan ekspektasi penjualan ini terutama disebabkan oleh faktor musiman, yakni jumlah hari yang lebih sedikit pada bulan Februari, meskipun survei mencatat angka ini masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena mulai masuknya momentum pra-Ramadan.

Jakarta, CNBC Indonesia-Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,43% (qtq).

"Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04%," kata Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2025)

Konsumsi masyarakat masih terjaga yang terlihat dari pertumbuhan makanan dan minuman dan akomodasi serta barang dan jasa lainnya. Surplus neraca perdagangan tetap berlanjut di tengah ketidakpastian global.

Berdasarkan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia, dari 13 institusi/lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 mencapai 5,01% (yoy) dan 1,40% (qtq).

Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian kuartal sebelumnya sebesar 5,12% (yoy), namun masih menunjukkan resiliensi permintaan domestik dan stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan ironi ketidakmampuan Indonesia mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan. Ia menyebut, situasi tersebut sudah berlangsung lama, bahkan sejak Indonesia merdeka pada 1945.

Trenggono mengatakan, Indonesia sejatinya memiliki sarana dan alat produksi yang kuat di sektor kelautan, termasuk kemampuan para nelayan yang dikenal tangguh mengarungi laut. “Nelayan-nelayan tradisional sangat paham lingkungan, cuaca, kapan harus menangkap, dan kapan harus berhenti. Sudah 80 tahun sektor ini tidak disentuh dengan baik,” ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut Trenggono, baru pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, nelayan mendapatkan perhatian serius. Ia menilai, model bantuan alat yang bersifat sporadis dan tidak berkesinambungan tidak lagi relevan dengan kebutuhan sektor perikanan saat ini.

Sebagai gantinya, Trenggono memilih membentuk Kampung Nelayan Merah Putih yang mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Ia menyebut, Prabowo bahkan menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan per tahun pada periode 2026–2029.

“Ini kebijakan yang riil setelah 80 tahun belum pernah disentuh. Sekarang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Seratus kampung nelayan lebih dulu untuk 2025,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional. Program ini diyakini dapat memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir.

“Setiap satu titik yang kita bangun akan meningkatkan produktivitas hingga 100 persen. Pendapatan nelayan yang semula Rp3 juta sudah mulai meningkat,” kata Trenggono.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perekonomian Indonesia memerlukan penguatan di tengah ketidakpastian akibat kombinasi atas tekanan global dan domestik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk mendorong perekonomian Tanah Air agar lebih kuat dan resilien, guna mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menuturkan tantangan fluktuasi ekonomi ini harus dihadapi suka atau tidak suka. Namun, dia yakin di tengah ketidakpastian ini, pasti ada peluang yang bisa diambil.

"Ini peran penting resiliensi ekonomi domestik bukan hanya cara bertahan resiliensi kita mampu bertahan di ketidakpastian ini, tetap tumbuh meski krisis," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Esther menuturkan ada tiga pilar penguatan ekonomi domestik bagi penguatan fundamental.

Pertama adalah penguatan ekonomi domestik. Menurut INDEF, penguatan pasar domestik yang kokoh penting untuk mendorong ekonomi. Kedua adalah kemandirian ekonomi nasional.

"Kemandirian ekonomi nasional ditekankan Prabowo bagaimana kita tidak tergantung pasar impor," ujarnya.

Ketiga, inovasi sumber daya manusia. Inovasi ini, kata Esther, menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, INDEF memandang transformasi digital menjadi keharusan.

Esther juga menegaskan kolaborasi itu adalah kunci sukses untuk membangun satu resiliensi. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri, dibutuhkan sinergi tidak hanya pemerintah tapi dari pelaku usaha, akademisi dan berbagai stakeholder.

"Kita butuhkan peran swasta sangat krusial untuk resiliensi ekonomi pemerintah pusat daerah tidak boleh dilupakan pembangunan jangan Jawasentris, harus di luar Jawa," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan, ketahanan perekonomian domestik Indonesia masih tangguh, meskipun tekanan perekonomian global masih tinggi.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, ketahanan ekonomi domestik ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mampu tumbuh 5,12%.

"Ini cerminan resiliensi ekonomi domestik 5,12% itu karena 80% sumbernya domestik, itu dari konsumsi maupun investasi," kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Ferry menjelaskan, kuatnya ketahanan ekonomi domestik ini menjadi alasan utama pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Oleh sebab itu, ia memastikan, sepanjang tahun ini, pertumbuhan ekonomi akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Ditopang oleh indikator sosial yang terjaga baik seperti tingkat kemiskinan rendah di level 8,47% dan pengangguran 4,78%, hingga inflasi di kisaran target 2,5% plus minus 1%.

"Dengan domestik jadi engine utama yang membuat kita tumbuh di 5,12% di Semester I juga masih di sekitar 5% an. Mudah mudahan di kuartal III maupun kuartal IV bisa akselerasi target pertumbuhan 5,2% bisa dicapai," paparnya.

Sebagaimana diketahui, target pertumbuhan ekonomi 2025 ini memang lebih tinggi dari realisasi pada 2024 yang hanya sebesar 5,03%