JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar menggelar sidang etik terhadap tiga anggota partai. Ketiganya dinilai melanggar etik karena memposting narasi, video, dan gambar di media sosial yang dinilai mencemarkan nama baik Dewan Etik dan Partai Golkar.

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, anggota dan kader Partai Golkar yang disidang atas pelanggaran etik adalah Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana. Ketiganya merupakan anggota Partai Golkar Sumatera Selatan.

Sidang etik yang digelar di Kantor Dewan Etik DPP Partai Golkar terhadap Deni Hegar dilaksanakan pada 2 Juni 2026. Sementara itu, sidang etik terhadap Muhammad Akbar dan Ahlan Wilmana dilaksanakan pada 22, 24, dan 26 Juni 2026 sebagai sidang pengambilan putusan.

Sidang etik dipimpin oleh Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta bersama para Hakim Etik Partai Golkar yakni Deding Ishak, Syamsul Bachri, Faisal Haris, Capt. Anthon Sihombing, Marlinda Irwanti, Ilyas Indra, R.H. Muchtar Herman Putra, serta para panitera Dewan Etik di Ruang Sidang Dewan Etik.

Ketiga anggota Partai Golkar tersebut diketahui memposting gambar, video, dan narasi di berbagai media sosial yang berkaitan dengan Dewan Etik dan Partai Golkar. Hal tersebut dinilai berdampak pada pencemaran nama baik, menurunkan harkat dan martabat partai, serta menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Partai Golkar dan Ketua Umum.

"Sebagai kader partai, setiap anggota seharusnya memahami kewajiban untuk menjaga marwah, harkat, dan martabat Partai Golkar," katanya, Sabtu (27/6/2026).

Sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai tentang Disiplin Organisasi, serta Kode Etik Partai Golkar, penyampaian persoalan internal ke ruang publik merupakan hal yang dilarang. "Setiap persoalan internal telah memiliki mekanisme penyelesaian sesuai aturan partai," ungkapnya.

Dalam persidangan Dewan Etik Partai Golkar, Deni Hegar, Muhammad Akbar, dan Ahlan Wilmana dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela dan melanggar prinsip Partai Golkar yaitu Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).

"Tindakan memposting gambar, narasi, dan video yang dianggap bernuansa pencemaran nama baik Partai Golkar di media sosial dinilai tidak mencerminkan loyalitas sebagai kader yang seharusnya menjunjung tinggi nama baik partai serta berkontribusi kepada masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan hasil sidang Dewan Etik Partai Golkar, ketiga kader tersebut terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi etik. Mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, sanksi yang lebih berat akan diberikan.

Kanda Hatta panggilan akrabnya yang telah aktif sejak era Sekber Golkar pada 1967 mengingatkan seluruh kader dan anggota Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk selalu menjaga nama baik partai.

Kanda Hatta juga menegaskan pentingnya menegakkan prinsip PD2LT, menghormati pimpinan partai, memperkuat pengabdian melalui karya, serta menyelesaikan setiap persoalan internal melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

"Menjelang pesta demokrasi 2029, seluruh kader diharapkan fokus membesarkan Partai Golkar dan memenangkan partai agar dapat terus meningkatkan pengabdian kepada rakyat Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ucapnya.

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (RI) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) terhadap Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI. Keputusan itu diambil setelah Majelis Etik Ombudsman RI menggelar rapat pleno terkait dugaan pelanggaran kode etik Hery Susanto, Senin (8/6/2026).

Dalam putusannya, majelis etik menyatakan Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia.

“Menjatuhkan sanksi tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Ketua merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Hery Susanto,” kata anggota Majelis Etik Ombudsman Partono di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Selain itu, Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan putusan Majelis Etik ini kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia c.q. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengisian anggota dan ketua yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Partono.

“Putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia,” pungkasnya.

Tersangka Dugaan Korupsi

Hery Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013-2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Hery selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditangkap oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung di rumahnya.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penyidikan dan bukti cukup.

Dia mengatakan Hery Susanto diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Diketahui Hery Susanto baru enam hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031. Hery telah diambil sumpah sebagai Ketua Ombudsman di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Sebelum menjabat Ketua Ombudsman, Hery merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR pada Januari 2026. Dia memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Ketua ORI nonaktif, Hery Susanto. Kini, Majelis Etik tengah melakukan musyawarah untuk merumuskan usulan sanksi pelanggaran dan rekomendasi final, yang akan disampaikan secara langsung dalam pleno pada pekan depan.

"Hari Senin itu kita udah siap, tapi Senin libur juga, maka ya kemungkinan Selasa, Rabu, atau Kamis. Ya, gitu ya. Itu kami serahkan pada keputusan ORI, Ombudsman," kata Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Prof Jimly Asshiddiqie yang dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut Jimly, pihaknya masih menunggu jawaban tertulis dari Hery selaku pihak terlapor. Batasnya akhirnya pada Jumat (29/2026) kemarin.

Menurut Jimly, Majelis Etik tidak perlu menunggu proses hukum pidana untuk mengambil keputusan etik karena mekanisme etik memiliki standar dan proses tersendiri.

Sementara itu, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Prof R Siti Zuhro, menegaskan bahwa Majelis Etik bekerja secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun.

"Majelis Etik tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Nawaitunya adalah agar siapa pun menaati peraturan etik," ujar Siti Zuhro.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi sistemik di lingkungan Ombudsman RI agar tata kelola lembaga semakin transparan, profesional, dan akuntabel.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan telah memberikan poin-poin rekomendasi terkait penguatan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) dalam rangka pengawasan terhadap institusi Polri.Komisioner atau Anggota Kompolnas bisa duduk sebagai bagian dari hakim di Komisi Kode Etik Polri.

Sekretaris KPRP Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengatakan, penguatan Kompolnas penting karena lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam sistem pengawasan eksternal Polri. "Orang semua menyoroti. Nah. Ini pengawas eksternal berkaitan dengan keberadaan Kompolnas. Ya. Mengapa Kompolnas menjadi penting dalam bahasan diskusi di Komisi Percepatan Reformasi Polri? Karena Kompolnas punya kedudukan yang sangat strategis," kata Ahmad Dofiri, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dofiri menyebut, sejauh ini Kompolnas berperan sebagai perumus kebijakan dan pengusulan pengangkatan Kapolri. Namun ke depan, Dofiri menuturkan, penguatan dilakukan dari sisi keanggotaan, komposisi, hingga kewenangan.

Salah satu perubahan yang diusulkan adalah menghapus unsur ex-officio agar Kompolnas lebih independen. Seluruh anggota nantinya dipilih dari unsur masyarakat.

"Ke depan, dikuatkan terkait dengan dengan masalah keanggotaan, kemudian yang kedua terkait masalah komposisi orang-orang yang duduk di Kompolnas itu, dan yang ketiga berkaitan dengan tugas dan kewenangannya," ujar Dofiri.

Selanjutnya, Kompolnas diusulkan memiliki kewenangan pengawasan langsung hingga investigasi pelanggaran etik. "Yang kedua, nah ini yang paling penting. Dia bisa melakukan investigasi berkaitan dengan pelanggaran kode etik Polri," ucap Dofiri.

Lebih dalam, kata Dofiri, proses persidangan etik tetap dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Kompolnas dapat terlibat jika perkara dinilai besar dan menjadi perhatian publik.

"Nah, tetapi yang menyidangkan tetap nanti dari tim kode etik Polri yang sudah ada. Ya. Tetapi apabila dipandang perlu, kalau seandainya Kompolnas menganggap kasus itu apa besar, ya, mendapat perhatian masyarakat, dan untuk meyakinkan keputusan kode etiknya nanti, Komisioner atau Anggota Kompolnas bisa duduk sebagai bagian daripada hakim di Komisi Kode Etik Polri dalam persidangannya itu," papar Dofiri.

Bahkan, menurut Dofiri, rekomendasi Kompolnas nantinya juga bersifat mengikat. "Dan rekomendasi dari Kompolnas itu dia punya kekuatan eksekutorial. Jadi artinya ketika merekomendasikan harus dilaksanakan. Nah yang seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi bukan hanya sekadar rekomendasi. Nah, itu pengawasan."

Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang bahwa penerapan kode etik pasar oleh pelaku pasar keuangan menjadi faktor krusial dalam upaya menjaga kredibilitas pasar, efisiensi pembentukan harga dan kepercayaan investor.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono saat mendukung peluncuran Buku Market Code of Conduct (MCoC) Edisi Kelima yang diterbitkan oleh Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) bersama Association Cambiste Internationale - Financial Markets Association (ACI FMA).

Thomas, sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa penerapan kode etik semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik dan dinamika kebijakan ekonomi global.

“Penerapan kode etik pasar diharapkan dapat memitigasi berbagai risiko di pasar keuangan yang timbul akibat pelanggaran etika dan/atau penyimpangan perilaku profesional,” kata Thomas.

Ia menambahkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada upaya pendalaman pasar keuangan.

“Sejalan dengan itu, semakin dalam dan berkembangnya pasar, diperlukan dukungan penerapan kode etik yang kuat guna menjaga integritas serta kepercayaan dalam aktivitas pasar," kata Thomas.

Sebagai informasi, melalui MCoC atau Brown Book Edisi Kelima ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi pembaruan ACI FMA Handbook 2026 ke dalam standar domestik, selain FX Global Code edisi 2024.

Sebagai acuan pelaku pasar, ACI FMA Handbook 2026 memuat prinsip utama fungsi pasar, personalconduct, penyiapan operasional serta penggunaan teknologi dan keamanan untuk memastikan transaksi yang etis, transparan, dan aman.

Penerbitan MCoC Edisi Kelima diharapkan dapat menjadi rujukan utama para pelaku pasar keuangan di Indonesia dalam membangun dan menegakkan standar etika pasar.

BI pun turut mengajak seluruh pelaku pasar untuk mengimplementasikan kode etik ini secara konsisten dan diiringi komitmen yang kuat.

Sinergi antara otoritas dan pelaku pasar ini diharapkan mampu mewujudkan industri pasar uang dan valuta asing (PUVA) yang aktif dan kompeten, sesuai sasaran Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring (pindar) menjadi preseden tersendiri dalam tata kelola industri fintech, sekaligus memicu perdebatan antara prinsip persaingan usaha dan kebijakan perlindungan konsumen.

Kasus ini tidak sekadar menyasar praktik industri, tetapi juga menyentuh fondasi regulasi sektor pinjaman online (pinjol) legal atau pindar di Indonesia, khususnya terkait batas atas suku bunga yang selama ini menjadi instrumen pengendalian risiko bagi borrower.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai pendekatan KPPU berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika awal industri, terutama pada periode sebelum adanya batas bunga resmi.

”Sebelum ada penetapan batas maksimal bunga pindar oleh AFPI, bunga pindar ditetapkan oleh masing-masing perusahaan pindar sehingga cenderung lebih tinggi. Masyarakat teriak. Jika ditelusuri ke belakang, asosiasi bisa memutuskan penetapan bunga maksimal karena ada kekosongan regulasi,” kata Nailul yang dikutip di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Nailul mempertanyakan apakah KPPU sudah menghitung keseimbangan bunga pindar selama ada kekosongan regulasi. "Dari berbagai pemberitaan yang ada, masyarakat mengeluhkan bunga pindar terlalu tinggi dan cenderung ugal-ugalan terutama pinjaman online ilegal," pungkasnya.

Akibat kekosongan regulasi tersebut, akhirnya OJK mengatur batas atas suku bunga pindar agar tidak mematok bunga kelewat tinggi sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Aturan ini awalnya dituangkan dalam Kode Etik (Pedoman Perilaku) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebelum diperjelas melalui Surat Edaran (SE) OJK No.19/SEOJK.06/2023, dan kini diperbaharui melalui SEOJK No.19/SEOJK.06/2025.

Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai batasan besaran manfaat ekonomi yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara Pindar kepada Penerima Dana, sebagai upaya untuk memastikan praktik usaha yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menegaskan tidak pernah terbukti adanya kesepakatan bersama terkait penetapan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga di antara pelaku industri.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat ini merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending atau pinjaman daring ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu,” kata Entjik.

Entjik menegaskan, selama proses persidangan tidak terdapat indikasi atau niat jahat dari pelaku industri. Seluruh anggota disebut telah bertindak sesuai arahan regulator pada saat kebijakan tersebut diterapkan.

“Kami percaya para pelaku industri pindar berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” imbuhnya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memutuskan 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8% dan dijatuhkan sanksi denda dengan total Rp755 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada setiap pejabat negara untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri guna mencegah konflik kepentingan dan terhindar dari gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan permintaan THR juga berpotensi bertentangan dengan kode etik atau aturan tindak pidana korupsi.

"Kita terus mengimbau ya, jangan ada praktik-praktik permintaan THR gitu kan, dengan modus apa pun yang kemudian itu tentunya bertentangan dengan kode etik ya, ataupun aturan-aturan tidak hanya soal tindak pidana korupsi saja, tapi pasti juga bertentangan dengan etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Budi menyampaikan imbauan ini juga berlaku bagi pihak swasta untuk tidak memberikan THR kepada pejabat maupun ASN.

Menurutnya pemberian THR ke pejabat negara akan memicu konflik kepentingan yang berisiko terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari.

"Kepada sisi pihak swasta agar juga tidak berinisiatif untuk memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun ya, yang itu berpotensi pada kemudian hari menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah ini kan juga berisiko untuk kemudian nanti terjadi tindak pidana korupsi," jelas Budi.

Para pejabat yang menerima THR dapat segera melaporkan ke KPK secara luring maupun daring melalui laman resmi KPK atau melalui Unit Pengelolaan Gratifikasi yang tersedia di setiap kementerian atau lembaga.

Penerimaan tersebut akan dianalisis oleh tim terkait untuk memastikan barang yang diterima termasuk dalam gratifikasi atau tidak. Budi menyampaikan saat barang tersebut masuk kategori gratifikasi, maka akan disita negara.

"Karena laporan penerimaan gratifikasi itu kan channel-nya banyak. Ada yang lewat online, kemudian datang langsung ke KPK, atau melalui UPG, Unit Pengelola Gratifikasi, yang ada di hampir setiap institusi. Baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah, ya itu. Nanti kita akan collect dari laporan para UPG tersebut," terangnya

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Brimob Polda Maluku Bripda Mesias Siahaya (MS) resmi mendapatkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dalam kasus dugaan penganiayaan siswa madrasah di Tual, Maluku.

Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto mengatakan sanksi tersebut berdasarkan hasil keputusan majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

"Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian," ujar Dadang dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Dadang menjelaskan dalam sidang yang dipimpin Ketua Komisi Kombes Pol Indera Gunawan menilai bahwa Bripda Mesias telah terbukti melakukan pelanggaran etik.

Selain itu, anggota Brimob tersebut terbukti juga melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut dalam insiden penganiayaan siswa madrasah berinisial AT (14).

"Dari fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan," imbuhnya.

Adapun, kata Dadang, mengungkap bahwa Bripda Mesias telah menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Dengan begitu, anggota Brimob itu masih memiliki kesempatan melakukan banding atas putusan yang ada.

"Berarti masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan mekanisme dan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan internal Polri," pungkasnya.

Sekadar informasi, peristiwa dugaan penganiayaan anggota Brimob Bripda MS terhadap siswa madrasah AT terjadi di sekitar Kampus Uningrat, Kota Tual, Maluku pada Kamis, (19/2/2026).

Bripda MS merupakan anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor yang melakukan patroli untuk memelihara Kamtibmas dengan membubarkan aksi balap liar di Kota Tual.

Kala itu, dia mendapati AT dan kakaknya NK tengah berkendara Desa Ngadi menuju Tete Pancing. Melihat hal itu, MS pun mengayunkan helmnya dan mengenai bagian kepala AT hingga terjatuh.

Sejatinya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis, namun nyawa AT tidak tertolong. Sementara itu, NK mengalami patah tulang.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro tidak hanya terlibat dalam kasus peredaran narkoba, tetapi juga diduga tersandung kasus asusila.

Hal ini terungkap saat dirinya menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) di Mabes Polri, Kamis (19/2/2026).

"Tetapi, hal itu adalah salah satu perbuatan yang terungkap pada proses pemeriksaan sidang," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Alhasil, Didik juga disangkakan melanggar Pasal 13 Huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menjelaskan pasal tersebut berbunyi, "Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual."

"Maka ditetapkanlah terhadap terduga pelanggar disangkakan pada pasal yang dilanggar, salah satunya adalah itu, asusila," jelasnya.

Akibat pelanggaran yang dilakukan, Polri memutuskan memecat dengan tidak hormat terhadap Didik.

""Penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan telah dijalani pelanggar. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," tuturnya.

Sekadar informasi, AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba pada Jumat (13/2/2026). Kasus ini merupakan pengembangan perkara sabu Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

Dalam prosesnya, penyidik telah menemukan barang bukti pada koper milik AKBP Didik. Koper yang dititip ke Aipda Dianita ini berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamin 5 gr.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat meyakini masuknya Adies Kadir tidak akan mengubah sistem di Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui, Adies Kadir adalah calon hakim MK usulan DPR yang menggantikan Arief Hidayat.

Arief menjelaskan bahwa MK memiliki sistem yang transparan dan akuntabel. Ketika seseorang menggantikan hakim lainnya, dia tidak bisa mengubah sistem.

"Malah orang yang berasal dari luar yang kemudian masuk di dalam Mahkamah Konstitusi, dia akan terbawa pada sistem apa yang sudah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi," katanya usai menjalani wisuda purnabakti, Rabu (4/2/2026).

Arief melanjutkan bahwa Mahkamah Konstitusi menganut sistem kolektif-kolegial sehingga setiap hakim tidak bisa bertindak sendiri dan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Mereka juga telah terikat kesatuan kode etik, kesatuan moral, dan kesatuan hukum.

Arief menuturkan setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Jadi kita tidak bisa seenaknya. Kita harus ingat selalu bahwa keberadaan kita berhukum itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," jelasnya.

Dia percaya kepada Adies Kadir mampu mengemban tugas sebagai hakim konstitusi karena seorang politikus yang ulung. Arief berpesan Adies Kadir perlu beradaptasi dalam menjalankan tugas, yang sebelumnya membuat undang-undang, berganti menjaga undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi sekaligus menjaga ideologi negara.

"Kalau di lembaga pembentuk undang-undang mengakomodasikan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, tapi kalau hakim konstitusi menjaga jangan sampai pembuatan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan ideologi negara. Jadi posisinya sudah harus berubah," tandasnya.

Sebagai informasi, Arief Hidayat telah diberhentikan secara terhormat melalui keputusan yang tertuang dalam Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. sebagai Hakim Konstitusi terhitung mulai tanggal 3 Februari 2026, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," kata Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan keprihatinannya dan meminta maaf kepada publik menyusul penetapan status tersangka terhadap salah satu anggotanya, Abdul Kadim Sahbudin (AKS), dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak PT Wanatiara Persada.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati mengedepankan asas praduga tak bersalah, IKPI tidak akan mentoleransi pelanggaran integritas dan telah menyiapkan langkah internal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Kami Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan IKPI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas hal ini yang melibatkan anggota kami. Kami menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat IKPI, Jakarta, Selasa (12/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Pengurus Pusat IKPI telah menyurati Dewan Kehormatan untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi yang dilakukan AKS.

Ketua Dewan Kehormatan IKPI Christian Binsar Marpaung menjelaskan pihaknya akan segera membentuk majelis kehormatan yang terdiri dari tiga orang untuk memeriksa kasus ini.

Sesuai prosedur, sanksi pemberhentian sementara akan dikenakan kepada anggota yang berstatus tersangka namun belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), guna mencegah yang bersangkutan melakukan praktik. Lebih lanjut, Christian menegaskan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan menanti apabila pengadilan memvonis bersalah.

"Pemberhentian tetap diberikan apabila tindak pidana telah divonis bersalah dan inkrah, atau melakukan pelanggaran kode etik yang merusak citra dan martabat kehormatan profesi konsultan pajak," kata Christian.

Meski demikian, IKPI tetap menugaskan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga atau tersangka guna memberikan pendampingan hukum, sebagaimana hak anggota yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf O Anggaran Dasar IKPI.

Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika IKPI Robert Hutapea menambahkan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota. Pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kode etik untuk mencegah kejadian serupa.

"Apakah dia ingat atau lupa [soal kode etik], ini tergantung orangnya, sehingga kami sering melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali agar anggota terhindar dari kasus hukum," tutur Robert.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara (Jakut) Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Kendati demikian, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul. Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu, Rosmauli mengatakan pihaknya bakal mendukung penegakan hukum oleh KPK terkait kasus di kantor pajak Jakarta Utara.

"Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum," ujar Rosmauli saat dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh terhadap integritas, akuntabilitas, danzero toleranceterhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik.

Oleh sebab itu, kata Rosmauli, DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan secara tegas dan konsisten. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian," imbuhnya.

Adapun, DJP mengimbau kepada seluruh pegawai pajak agar bisa mematuhi kode etik dan menjauhi segala bentuk korupsi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan.

Sekadar informasi, KPK menyatakan telah menggelar operasi senyap di kantor pajak Jakarta Utara. Dari OTT itu, KPK telah mengamankan delapan orang yang terdiri dari pegawai pajak hingga wajib pajak.

Belum diketahui secara pasti duduk perkara dari kasus ini. Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan suap pengurangan pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).