Komisi V DPR RI ramai-ramai mengkritik Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang tidak bisa menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/5).

Dalam rapat kerja tersebut, Dudy seharusnya hadir untuk membahas mengenai tabrakan kereta api maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/5) lalu dan beberapa kecelakaan lalu lintas terbaru lainnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengaku menerima dua alasan berbeda dari Kementerian Perhubungan terkait ketidakhadiran Dudy dalam rapat kerja ini.

Alasan pertama, Kementerian Perhubungan berisi meminta rapat ditunda karena belum menerima hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan masih berlangsung olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian.

"Bapak Menteri Perhubungan belum dapat menghadiri raker dimaksud dikarenakan Kementerian Perhubungan belum menerima secara resmi hasil investigasi oleh KNKT dan pada saat bersamaan sedang dilakukan olah TKP oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Lasarus membacakan surat dari Kementerian Perhubungan.

Namun, Lasarus mengatakan pihaknya juga menerima alasan kedua yang justru meminta agar rapat tetap digelar dan Dudy diwakili Wakil Menteri Perhubungan Suntana karena alasan kesehatan.

"Bapak Menteri Perhubungan tidak dapat menghadiri rapat dimaksud karena alasan kesehatan," kata Lasarus membacakan surat tersebut.

Ia menilai terdapat perbedaan alasan dalam dua surat tersebut.

"Saya menerima dua surat dengan dua hal berbeda. Surat pertama minta supaya rapat ditunda, surat kedua minta supaya pak menteri diwakili oleh pak wamen karena pak menteri dalam kondisi tidak sehat," ujarnya.

Lasarus mengatakan berdasarkan tata tertib DPR, rapat kerja seharusnya dihadiri langsung oleh menteri.

Ia kemudian melanjutkan rapat dengan agenda para anggota Komisi V memberikan pandangan mereka masing-masing.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi pun mengkritik alasan Dudy tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Saya terus terang kecewa ini Menteri Perhubungan," ujar Mori.

Menurut dia, alasan belum keluarnya hasil investigasi KNKT tidak masuk akal karena peristiwa kecelakaan sudah terjadi beberapa waktu lalu.

"Kalau alasan yang disampaikan adalah karena masih dalam proses penyelidikan buat saya nggak masuk akal," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto meminta rapat mengikuti tata tertib karena terdapat surat resmi permintaan penundaan dari menteri perhubungan.

"Menurut kami kita menurut norma saja karena normanya adalah harus menteri," ujar Haryanto.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai ketidakhadiran Menhub menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap persoalan keselamatan transportasi.

"Alasan sakit itu menurut saya ketidaksatriaan bapak menteri terhadap tanggung jawabnya di dalam menyikapi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi lalu lintas atau yang baru-baru ini di rel kereta api," ujar Syafiuddin.

Ia meminta pembahasan tidak dilanjutkan tanpa kehadiran Menteri Perhubungan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Rofik Hananto mendorong pemerintah untuk mengaudit kelaikan jalan nasional pascatabrakan maut antara bus penumpang Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Dia mengatakan tragedi yang mengakibatkan sedikitnya 16 orang meninggal dunia tersebut diduga bermula saat bus membanting setir untuk menghindari lubang jalan sehingga terjadi tabrakan yang memicu kebakaran.

"Kami mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan segera turun tangan melakukan audit total. Jangan hanya puas dengan laporan angka kemantapan jalan di atas kertas, tetapi pastikan juga kelaikan fungsi jalannya di lapangan," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Legislator bidang infrastruktur dan perhubungan itu mendorong penguatan komitmen anggaran agar penanganan infrastruktur jalan nasional tidak lagi bersifat reaktif, yakni menambal jalan rusak setelah memakan korban.

"DPR dan pemerintah harus berkolaborasi memastikan alokasi dana pemeliharaan jalan ini memadai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, besaran dana preservasi ini wajib kita perkuat payung hukumnya melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujarnya.

Selain evaluasi terhadap kelaikan jalur lintas provinsi, Rofik juga menekankan pentingnya audit sistem keselamatan armada angkutan umum dan memperketat kepatuhan uji kir perusahaan otobus.

Di samping itu, dia juga mendorong akuntabilitas hukum bagi penyelenggara jalan. Hukum, kata dia, harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

"Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas potensi pelanggaran pidana, baik itu kelalaian dari sisi penyelenggara jalan sesuai maupun kelalaian dari sisi operator dan pengemudi," ucap Rofik.

Tabrakan maut antara bus ALS dan truk tangki terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karang Jaya, Kabupaten Muratara pada Rabu (6/5) siang.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya di Palembang, Kamis (7/5) menjelaskan peristiwa tersebut melibatkan bus ALS bernomor polisi BK-7778-DL dan mobil tangki R6 bernomor polisi BG-8196-QB.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan diduga terjadi saat bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi berupaya menghindari lubang jalan. Namun, kendaraan kehilangan kendali, masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk tangki hingga menyebabkan kebakaran hebat.

Data sementara kepolisian mencatat total 20 korban dalam kejadian tersebut, terdiri atas 16 korban meninggal dunia, tiga korban luka berat, dan satu korban luka ringan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan potongan aplikator menjadi 8 persen merupakan langkah konkret untuk menyejahterakan pengendara ojek online (ojol).

Ridwan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengapresiasi arahan Presiden tersebut. Penyesuaian skema potongan aplikator dinilai bermanfaat bagi pengemudi ojol karena porsi pendapatan akan lebih besar dan proporsional.

"Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata dia.

Apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, Ridwan menegaskan seluruh aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Kebijakan itu harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan pengemudi.

Menurut dia, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, dia menilai, pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kalau aturan ini sudah ditetapkan maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten," ucap Ridwan.

Komisi V DPR RI, lanjut dia, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi.

Ridwan menyebut Komisi V DPR RI juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Di sisi lain, legislator yang membidangi urusan transportasi ini menilai, selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi gig, termasuk pengemudi ojol.

Pekerja sektor digital dinilai perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar, seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

"Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara," tuturnya.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja diharapkan tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata, tetapi juga diperluas ke sektor produktif lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut Presiden, kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Presiden menyebut aplikator sebelumnya memotong 20 persen dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi daring.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong pemerintah mempercepat pembenahan transportasi publik sebagai langkah strategis menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Hamka mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM per 1 April 2026, karena dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat.

"Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi karena dapat membantu menjaga daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Namun, ia mengatakan pengendalian konsumsi BBM tidak cukup hanya melalui kebijakan harga, melainkan harus diiringi perbaikan sistem transportasi publik secara menyeluruh.

"Kalau kita ingin menekan konsumsi BBM, maka transportasi publik harus dibenahi secara serius. Masyarakat perlu diberikan alternatif yang layak selain kendaraan pribadi," ujarnya.

Menurut dia, tingginya konsumsi BBM saat ini tidak lepas dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi, yang dipicu keterbatasan layanan transportasi umum dari sisi kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu.

Oleh karena itu, Hamka mendorong Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan evaluasi dan perbaikan komprehensif, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dan tata kelola.

"Kementerian Perhubungan harus memastikan bahwa transportasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga nyaman, aman, dan tepat waktu," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antarmoda guna meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat.

"Integrasi antarmoda itu penting. Kalau sistemnya terhubung dengan baik, masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transportasi publik," jelasnya.

Selain integrasi, peningkatan kualitas layanan dinilai menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap transportasi umum.

"Kalau transportasi publik sudah baik, masyarakat pasti akan beralih dengan sendirinya," tambahnya.

Hamka menambahkan upaya menekan konsumsi BBM juga harus diiringi perubahan pola mobilitas masyarakat, yang didukung sistem transportasi publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Ia juga menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pengelolaan transportasi publik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, selain menekan konsumsi BBM, perbaikan transportasi publik juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta dampak lingkungan, sekaligus mendorong sistem transportasi yang lebih efisien pada masa depan.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan mayoritas masyarakat menggunakan mobil pribadi untuk mudik pada periode Lebaran 2026 dengan proyeksi mencapai 76,24 juta orang.

Selain itu, moda sepeda motor mengekor dengan 24,08 juta orang, dan bus dengan jumlah 23,34 juta orang.

"Secara nasional, dari sisi pilihan moda, mobil pribadi masih menjadi sarana utama pemudik, dengan 76,24 juta orang, diikuti oleh sepeda motor (24,08 juta orang) dan bus (23,34 juta orang)," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Dari angka tersebut, pengguna mobil pribadi akan memanfaatkan jalan tol dengan jumlah 50,63 juta orang, sedangkan sepeda motor akan mengambil jalur alternatif arteri dengan jumlah 8,65 juta orang.

"Sebagian besar pengguna mobil memanfaatkan jalan tol, mencapai sebesar 50,63 juta orang. Adapun pengendara sepeda motor cenderung mengambil jalur alternatif di luar jalur utama, yaitu sebesar 8,65 juta orang, sehingga berpotensi meningkatkan kepadatan pada ruas arteri dan perhubung antarwilayah," imbuhnya.

Kemudian, Dudy memprediksi jumlah pemudik pada periode Idulfitri 2026 akan mencapai 143,91 juta orang.

"Berdasarkan hasil survei pergerakan masyarakat pada angkutan Lebaran tahun 2026 tercatat mencapai 50,6 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang," terang Dudy.

Angka tersebut 1,75 persen lebih rendah dibandingkan survei prediksi mudik tahun sebelumnya, yakni sekitar 146 juta orang. Dalam realisasinya, jumlah pergerakan mudik pada tahun lalu mencapai 154 juta orang.

"Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat bahwa mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka yang diperkirakan dalam survei," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan pergerakan mudik masyarakat terbesar berasal dari Jawa Barat sebesar 30,97 juta orang, kemudian DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Sementara, pergerakan mudik terbesar menuju Jawa Tengah sebesar 38,71 juta orang, diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Pada tingkat kabupaten-kota, asal perjalanan didominasi wilayah padat penduduk seperti Jakarta Timur, sebesar 2,56 juta orang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan tujuan banyak terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Pada lingkup Jabodetabek, daerah asal pergerakan masyarakat terbesar berada di Kabupaten Bogor, sebesar 5,35 juta orang, di susul Kabupaten Tangerang," terang Dudy.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memperkirakan puncak arus mudikLebaran 2026 terjadi pada 18 Maret 2026 sedangkan arus balik pada 25 Maret 2026.

Dudy menyampaikan Hari Raya Idulfitri 2026 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Dengan begitu, ia mengungkapkan masyarakat dihimbau untuk berangkat lebih awal mulai H-8 Idulfitri atau 13 Maret 2026 dengan diterapkannya work from anywhere (WFA) pada 16-17 Maret.

Ia berharap kebijakan itu mampu melandaikan puncak arus mudik yang diprediksi pada H-3 Idulfitri atau 18 Maret 2026.

"Data menunjukkan bahwa penerapan work from anywhere pada masa mudik, di tanggal 16-17 Maret, diharapkan dapat melandaikan puncak keberangkatan yang diprediksi akan jatuh pada H-3, atau Rabu 18 Maret 2026," terang Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Selain itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+4 Idulfitri atau 25 Maret 2026.

"Selanjutnya, dengan pemberlakuan work from anywhere pada tanggal 25-26-27 Maret, diharapkan arus balik tidak menumpuk pada H+4, atau Rabu 25 Maret, pada saat cuti bersama telah selesai," terangnya.

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membuka posko angkutan lebaran selama 18 hari pada 13-30 Maret 2026.

"Pelaksanaan posko angkutan lebaran akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Maret hingga 30 Maret 2026, dan berlangsung selama 18 hari," ujar Dudy.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong pengembangan transportasi bus laut sebagai solusi mengatasi kemacetan di Bali, menyusul kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat sebagai dampak pertumbuhan pariwisata di daerah itu.

"Bagaimana efektifkan pelabuhan laut, bus laut ini kita maksimalkan. Menurut saya itu lumayan bisa mengurai, mengurai masyarakat yang berpindah dari satu pantai ke pantai lain," kata Lasarus pada rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut ia, kondisi lalu lintas di Bali sudah sangat padat sehingga diperlukan alternatif transportasi massal yang mampu memindahkan penumpang melalui jalur laut secara lebih efektif.

Ia menyatakan telah melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau langsung kondisi kepadatan transportasi dan kebutuhan peningkatan konektivitas antarpelabuhan bagi mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Simulasi awal menunjukkan terdapat sejumlah pelabuhan di Bali yang berpotensi dioptimalkan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan, sehingga pergerakan penumpang tidak seluruhnya bergantung pada jalur darat yang saat ini kondisinya sangat padat.

Lasarus menambahkan pengembangan transportasi laut relatif lebih cepat direalisasikan dibandingkan pembangunan infrastruktur moda transportasi lainnya seperti kereta api, sehingga dapat menjadi langkah jangka pendek untuk membantu mengurai kemacetan di berbagai kawasan pariwisata Bali.

"Karena Bali itu kita tahu sendiri, Bali itu memberi kontribusi Rp173 triliun setahun, kontribusi devisa dari pariwisata. Sementara kondisi Bali hari ini kita sama-sama tahu ya (macet)," ucapnya.

Ia menekankan pemanfaatan jalur laut memungkinkan pergerakan wisatawan dari satu kawasan pantai ke kawasan lain tanpa menambah beban lalu lintas jalan raya yang saat ini sudah sangat padat.

"Bali ini kan udahcrowded banget nih sekarang. Lalu lintas di Bali ini udahcrowded," ujarnya.

Selain mengurangi kemacetan, konsep bus laut juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik pariwisata karena perjalanan antarpelabuhan memberi pengalaman baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali serta memperluas pilihan transportasi lokal.

"Wisatawan di Bali ini kan tiap hari datang. Nah pilihan terdekat kita adalah bagaimana mengefektifkan pelabuhan laut yang ada, kemudian ada bus laut nanti. Jadi, orang bergerak dari pelabuhan ke pelabuhan, sebagian lewat darat sambil mereka menikmati pelabuhan-pelabuhan," jelasnya.

Oleh karena itu, Lasarus mendorong Kementerian Perhubungan mengambil peran lebih proaktif dalam menyiapkan regulasi, dukungan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan operator pelabuhan agar rencana tersebut dapat segera berjalan.

Menurutnya, optimalisasi pelabuhan yang sudah beroperasi dinilai menjadi langkah paling realistis dalam waktu dekat, sambil menunggu pengembangan infrastruktur transportasi lain yang memerlukan waktu panjang dan investasi yang besar.

"Kalau nunggu kita bangun bandara baru di utara sana, akses ke utara nggak mudah. Tol aja kita mau lelang-lelang belum lelang-lelang sampai hari ini. Dari Denpasar ke Gilimanuk itu sampai hari ini belum lelang," kata Lasarus.

"Belum kita bicara ke Bali Utara, kalau kita ke Bali Utara kan bicara Denpasar ke Bali Utara sana, ke atas. Ada bandara, akses bagaimana? Tidak mudah. Yang paling gampang hari ini cepat, bagaimana efektifkan pelabuhan laut, bus laut ini kita maksimalkan," tambah Lasarus.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026