Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan "bonus" akhir tahun bagi para pekerja Jakarta. Layanan ini meliputi subsidi pangan hingga gratis naik transportasi umum.

Melansir Instagram @dkijakarta, tebar "bonus" akhir tahun ini memiliki sejumlah syarat yang berbeda di setiap layanannya.

Berikut sederet bonus akhir untuk pekerja di Jakarta

1. Subsidi Pangan

Bagi yang ingin menikmati layanan pangan bersubsidi harus memiliki KTP DKI Jakarta. Kemudian harus perusahaan berdomisili di Jakarta.

Lalu, Disnakertransgi melakukan verifikasi dan validasi terhadap pekerja yang mengajukan usulan pembuatan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) selanjutnya menerbitkan surat keputusan kepala Disnakertransgi.

Disnakertransgi mengajukan usulan KPJ berdasarkan SK Kadis Dinakertransgi kepada Bank Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP).

DKPKP meneruskan surat Dinaskertransgi ke Bank Jakarta setelah sebelumnya dilakukan verifikasi data (maks. upah koefesien 1,15 UMR DKI Jakarta).

Setelah itu, Bank DKI Jakarta akan memproses pembuatan KPJ (setelah buku rekening atau kartu ATM tercetak). Nantinya nama peserta akan terdaftar dalam whitelist penerima manfaat.

2. Subsidi Air

Pekerja memperoleh kartu air sehat dengan tarif mulai dari Rp1.000 m/3. Untuk mendapatkan subsidi air harus menggunakan air PAM Jaya.

Tinggal di bangunan rumah seluas kurang dari 70 m2 dan masuk dalam kategori 2A1 yakni luas bangunan kurang dari 28 m2 atau kategori 2A2 dengan luas bangunan 28 m2-70 m2.

Syarat registrasi bagi karyawan swasta pemegang KPJ dengan memfotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta.

Bagi pekerja swasta harus memiliki surat aktif bekerja, fotokopi kartu pekerja Jakarta, surat keterangan penghasilan, dan foto diri terbaru.

3. Kartu Layanan Gratis (KLG) Transportasi Umum Jakarta

Kebijakan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji maksimal 1,15x UMP atau sekitar Rp6,2 juta.

Bagi pemilik kartu Bank Jakarta kategori pendaftar adalah penerima KJP Plus dan KJMU, penghuni rusunawa, ASN DKI dan pensiunan PNS DKI Jakarta

Pendaftaran KLG dapat dilakukan melalui klg.transjakarta.go.id. Sedangkan untuk pendaftaran offline melalui halte Transjakarta Monas, CSW, Simpang Kuningan, Pulo Gadung, Koja, Kota, Cawang Central, Juanda, Kampung Melayu, dan Ragunan. Layanan tersedia mulai pukul 08.00-22.00 WIB.

Kategori bagi penerima KLG adalah penerima bantuan sosial, tim penggerak PKK dan kelompok pekerja PKK, PLJP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI Jakarta, penyandang disabilitas, lansia, veteran RI, karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta, pendidik atau kependidikan PAUD, penjaga rumah ibadah, penduduk kepulauan seribu, Jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, pengurus posyandu, dan TNI-Polri.

4. Layanan Kesehatan Gratis

Layanan ini meliputi cek kesehatan gratis, ambulans gawat darurat, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kesehatan jiwa online (JakCare).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmen dalam menjaga keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT.

Seluruh komoditas tersebut dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal," kata Hasudungan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Hasudungan juga memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026.

Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan.

Ia menjelaskan penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026.

"Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," ujar Hasudungan.

Mengutip Antara, dalam rapat paripurna pada Rabu (12/11), beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan keberatan soal pemangkasan anggaran subsidi pangan.

Salah satunya adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Ia mengaku sedih karena rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar seharusnya tidak dilakukan.

"Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur," ujar Lukmanul.

Saat Raperda APBD 2026 yang sudah disetujui, sebagian besar Anggota DPRD DKI Jakarta keluar ruangan atau walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda pekerja swasta dengan gaji maksimal Rp6,2 juta, kini bisa naik LRT, BRT, dan MRT secara gratis.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Fasilitas ini merupakan perluasan layanan gratis yang sebelumnya menjaring kelompok pelajar, lansia, disabilitas, veteran, dan kelompok lainnya.

Pada Pasal 3 huruf j tertulis karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta termasuk dalam golongan masyarakat tertentu penerima layanan angkutan umum gratis.

Adapun merujuk pada gaji UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 kemudian dikalikan 1,15, maka karyawan swasta dengan gaji maksimal Rp6.206.275 bisa memperoleh layanan kartu transportasi gratis.

Namun demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika Anda ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.

Salah satunya adalah karyawan swasta perlu menggunakan layanan digitalisasi Bank DKI untuk mendapatkan layanan transportasi publik gratis.

Pengajuan kartu untuk layanan transportasi massal gratis diintegrasikan dengan sistem pembayaran milik Bank DKI atau mengajukan penerbitan Kartu baru Bank DKI.

Selain itu, ada ketentuan dan syarat lainnya agar karyawan swasta bisa menikmati layanan transportasi publik secara gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Pergub 33/2025, yakni:

1. Memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi.

2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

3. Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta

4. Surat keterangan penghasilan

5. foto diri terbaru.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan transportasi LRT, BRT, dan MRT secara gratis bagi karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan gaji maksimal Rp6,2 juta.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Fasilitas ini merupakan perluasan layanan gratis yang sebelumnya menjaring kelompok pelajar, lansia, disabilitas, veteran, dan kelompok lainnya.

Pada Pasal 3 huruf j tertulis karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta termasuk dalam golongan masyarakat tertentu penerima layanan angkutan umum gratis.

Pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis bagi karyawa swasta dilakukan pada Badan Usaha. Adapun merujuk pada gaji UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761 kemudian dikalikan 1,15, maka karyawan swasta dengan gaji maksimal Rp6.206.275 bisa memperoleh layanan kartu transportasi gratis.

Karyawan swasta perlu menggunakan layanan digitalisasi Bank DKI untuk mendapatkan layanan transportasi publik gratis.

Pengajuan kartu untuk layanan transportasi massal gratis diintegrasikan dengan sistem pembayaran milik Bank DKI atau mengajukan penerbitan Kartu baru Bank DKI.

Pergub menyatakan bahwa kartu ini hanya dapat digunakan untuk satu orang dan dilarang diperjual belikan atau digunakan oleh orang lain.

"Setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis yang diterbitkan oleh PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis dan baru dapat mendaftar kembali 1 (satu) tahun sejak dilakukan pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal gratis," bunyi Pasal 29 ayat (2) Pergub 33/2025.

Bagi badan usaha yang menemukan pelanggaran dapat merkomendasikan menyita kartu dan melakukan pemblokiran kepada Bank DKI.

Namun ada ketentuan dan syarat agar karyawan swasta bisa menikmati layanan transportasi publik secara gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Pergub 33/2025, yakni:

1. Memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 (satu koma satu lima) kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi.

2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta

3. Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta

4. Surat keterangan penghasilan

5. foto diri terbaru.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberikan fasilitas naik transportasi umum gratis untuk karyawan swasta bergaji setara atau di bawah Rp6,2 juta per bulan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 10 Oktober 2025 dan berlaku surut sejak 7 Mei 2025.

Langkah ini merupakan perluasan dari layanan gratis Transjakarta yang sebelumnya hanya menyasar kelompok tertentu seperti pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Kini, pekerja sektor swasta pun berkesempatan menikmati fasilitas serupa, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

"Layanan angkutan umum massal gratis diberikan bagi golongan masyarakat tertentu yang memenuhi persyaratan," bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub 33/2025, dikutip Kamis (6/11/2025).

Salah satu kelompok yang berhak adalah karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j.

Syarat dan Ketentuan

Agar bisa menikmati layanan gratis MRT, Transjakarta (BRT), dan LRT Jakarta, pekerja swasta wajib memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) serta berpenghasilan paling tinggi 1,15 kali upah minimum provinsi (UMP) atau sesuai ketentuan UMP.

Dengan UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar sekitar Rp5,4 juta, maka batas gaji maksimal yang memenuhi kriteria program ini adalah sekitar Rp6,2 juta per bulan (Rp6.206.275).

Dalam Pasal 13 Pergub 33/2025 dijelaskan bahwa penerima fasilitas ini harus melampirkan beberapa dokumen, seperti:

• Fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta
• Surat keterangan aktif bekerja
• Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta
• Surat keterangan penghasilan, dan
• Foto diri terbaru
• Pengajuan dapat dilakukan langsung melalui badan usaha penyelenggara transportasi publik milik daerah, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, dan/atau LRT Jakarta.

Foto: Sejumlah calon penumpangmelintas di sebelah Stasiun MRT di Blok M, Jakarta, Kamis, (30/5). Akses ke Stasiun MRT Blok M ditutup sementara setelah MRT menghentikan kegiatan operasionalnya sore ini. Penumpang pun menumpuk di sekitar Stasiun Blok M. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah calon penumpangmelintas di sebelah Stasiun MRT di Blok M, Jakarta, Kamis, (30/5). Akses ke Stasiun MRT Blok M ditutup sementara setelah MRT menghentikan kegiatan operasionalnya sore ini. Penumpang pun menumpuk di sekitar Stasiun Blok M. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Gunakan Kartu Bank DKI

Adapun fasilitas ini diintegrasikan dengan sistem pembayaran digital milik Bank DKI. Nantinya, para pekerja dapat mengaktifkan Kartu Pekerja Jakarta sebagai kartu layanan transportasi gratis atau mengajukan penerbitan kartu baru di Bank DKI.

Pergub juga menegaskan, kartu ini bisa digunakan di semua moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI, yaitu BRT, MRT, dan LRT, serta hanya berlaku untuk pemegang kartu yang terdaftar. Sedangkan masa berlaku kartu layanan bagi penerima adalah selama pekerja tersebut terdata sebagai pemegang kartu, dengan mekanisme pengkinian (updating) data setiap 6 bulan.

"Kartu layanan dapat digunakan pada Sistem BRT, MRT, dan LRT; kartu layanan hanya dapat digunakan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam kartu layanan," jelas Pasal 27.

Tujuan Program

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebijakan ini bertujuan memperluas akses transportasi publik, dan mendorong masyarakat mengubah perilaku menuju penggunaan moda transportasi umum yang lebih berkelanjutan.

"Dalam rangka menyediakan aksesibilitas transportasi yang merata dan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan," tulisnya dalam bagian Menimbang huruf a Pergub tersebut.

Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, berupa subsidi kepada badan usaha pengelola transportasi publik.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi kepada Badan Usaha yang bersumber dari APBD," tulis Pasal 22.

Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan semakin banyak warga berpenghasilan menengah ke bawah beralih menggunakan transportasi publik, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan pribadi di Ibu Kota.