Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengevaluasi dan menelusuri permasalahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) imbas dari sejumlah kepala sekolah di Sulawesi Selatan mundur dari jabatannya.

Dirinya menyayangkan kejadian tersebut dan berharap adanya pendampingan pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS.

"Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan fenomena ini tidak hanya terjadi di Sulsel, melainkan di beberapa daerah lainnya di mana terdapat dugaan penyelewengan dana BOS.

Dia menyebut evaluasi yang harus dilakukan adalah tata kelola, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dana BOS.

Dia menyampaikan Komisi X telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membenahi persoalan ini. Koordinasi menemukan adanya komunikasi yang tidak baik antara dinas dengan pihak sekolah.

"Kami juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan, untuk melakukan evaluasi juga. Karena sesungguhnya besaran dana BOS itu memang terposting di anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan dikirim ke daerah dikelola oleh sekolah," jelasnya.

Dia menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana dalam fenomena ini dan diminta diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dia menekankan bahwa yang menjadi perhatian utama adalah pembinaan, tata kelola, dan manajemen dana BOS yang perlu terus diperkuat.

Upaya tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar pengelolaan dana BOS semakin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Tetapi yang kami tekankan di sini adalah pembinaan dan tata kelola serta manajemen dana BOS ini yang perlu terus ditingkatkan, perlu terus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan sebaran anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat daerah untuk menelusuri akar persoalan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Langkah ini menyusul data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan, tertinggi secara nasional. Jumlah itu jauh melampaui Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak dan Jawa Timur sebanyak 53.000 anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan persoalan ATS kini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemprov akan menyusun data rinci berbasis wilayah guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Untuk jenjang sekolah dasar (SD), pembiayaan bahkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

Setelah pemetaan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Aparat desa bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi akan mendatangi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah untuk mendorong mereka kembali ke bangku pendidikan.

“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyinggung kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.

“Daerah harus siap,” ucapnya.

JAKARTA - Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) 2026 resmi ditutup. Gelaran tahunan Kemendikdasmen ini menghasilkan rekomendasi dari 9 komisi sebagai perumusan bersama arah penguatan kebijakan pendidikan ke depan.

Konsolnas yang digelar selama 3 hari di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen , Depok, Jawa Barat ini resmi ditutup oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, Rabu (11/2/2026).

Wamendikdasmen menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

“Alhamdulillah, selama tiga hari pelaksanaan Konsolidasi Nasional ini, kita telah menyamakan arah kebijakan, membahas berbagai isu strategis, serta berbagi pengalaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan,”katanya, melalui siaran pers, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan bahwa forum konsolidasi ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang evaluasi dan perumusan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan mutu pendidikan.

“Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan serta aksi nyata agar kita dapat mewujudkan amanat konstitusi, yaitu pendidikan yang bermutu dalam seluruh aspek dan manifestasinya,” tegasnya.

Wamen Atip juga mendorong agar hasil pembahasan dan praktik baik yang telah dirumuskan tidak berhenti pada forum tersebut, melainkan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah.

Kemendikdasmen berharap peran dan kesepakatan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, termasuk dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar gagasan yang belum teruji, tetapi praktik-praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah. Di dalamnya juga dirumuskan rekomendasi pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengetahui dan memanfaatkan hasil rekomendasi lintas komisi, sehingga penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah dapat berjalan lebih selaras.

Hasil Rekomendasi Sembilan Komisi

Perwakilan Komisi I dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Efrida Yanti Pakpahan, memaparkan strategi penguatan Wajib Belajar 13 Tahun. Ia menyampaikan perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis pendataan akurat, penyusunan regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pencegahan dan Penanganan ATS, diseminasi pentingnya pendidikan prasekolah hingga tingkat masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan agama, pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendidikan inklusif, serta pemerataan guru berkualitas termasuk di jenjang PAUD.

Selanjutnya, Perwakilan Komisi II, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, Muslim, menyampaikan rekomendasi terkait pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Ia menekankan perlunya mekanisme verifikasi dan validasi (verval) Dapodik yang melibatkan satuan pendidikan dan dinas pendidikan, optimalisasi linimasa perencanaan revitalisasi, evaluasi struktur konsultan dan pengawas, serta penguatan peran inspektorat pusat dan daerah dalam monitoring dan evaluasi.

Tak hanya perwakilan Komisi I dan Komisi II, paparan juga dilanjutkan perwakilan Komisi III yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Adi Candra, menyampaikan penguatan program digitalisasi pembelajaran melalui perencanaan berbasis data, integrasi kebijakan pusat dan daerah untuk kesiapan infrastruktur dan keamanan perangkat, pengembangan konten digital yang relevan dan inklusif, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, Pengawas Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah, Rodiyah, sebagai Perwakilan Komisi IV juga memaparkan rekomendasi evaluasi dan tindak lanjut Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ia menyebutkan pentingnya analisis rinci capaian sekolah dan wilayah melalui laman resmi Kemendikdasmen, perluasan mata uji TKA untuk SD dan SMP, pemetaan kesiapan sarana prasarana oleh pemerintah daerah, serta pendampingan akademik bagi guru.

Komisi V yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Nor Alam, turut menyoroti isu Data Pokok Pendidikan yang di dalamnya meliputi pemutakhiran data, SDM, dan infrastruktur. Rekomendasinya meliputi peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk rekonsiliasi data, penguatan kapasitas operator Dapodik termasuk kajian insentif, serta dukungan infrastruktur terutama di daerah 3T.

Perwakilan Komisi VI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Lampung, Agus Muhammad Septiana, menyampaikan penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta melalui optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7K), percepatan budaya sekolah aman dan nyaman melalui sosialisasi regulasi dan peningkatan kapasitas, serta implementasi Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang manajemen talenta murid melalui pemetaan minat bakat dan kebijakan talenta guru.

Dari Komisi VII, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Toto Suharya, menyampaikan rekomendasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Ia menekankan pemenuhan dan distribusi guru yang lebih fleksibel, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, pemenuhan kepala sekolah dan pengawas definitif, serta dukungan tenaga kependidikan untuk administrasi sekolah.

Sementara itu, Perwakilan Komisi VIII, Koordinator BP3OKP RI Provinsi Papua, Albert Yoku, memaparkan penguatan kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah.

Rekomendasi mencakup menjadikan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai indikator kinerja daerah, peningkatan kolaborasi literasi, penguatan bahasa daerah berbasis teknologi dan keluarga, serta optimalisasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Terakhir, hasil disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Anhar, Perwakilan Komisi IX, mengutarakan rekomendasi terkait Pembelajaran Mendalam, koding, kecerdasan artifisial, dan bimbingan konseling (BK).

Ia mendorong pelatihan yang lebih ringkas dan kontekstual melalui KKG dan MGMP, penguatan materi koding dan AI yang aplikatif termasuk pendekatan tanpa perangkat, peningkatan kompetensi numerasi, serta penguatan kapasitas guru BK dalam menangani isu kesehatan mental murid.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat suara mengenai kabar siswa sekolah dasar (SD) kelas IV di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri.

Seperti diketahui, langkah bunuh diri tersebut diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli buku tulis dan pena. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan di lokasi saat evakuasi korban di lokasi kejadian.

Korban menulis sosok ibunya berinisial MGT (47) dalam sepucuk surat menggunakan bahasa Bajawa, di mana terdapat ungkapan kekecewaan dan perpisahan korban kepada ibunya.

Saat ditemui awak media usai mengisi materi dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, JK menegaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan kemiskinan yang masih menggerogoti banyak keluarga di seluruh penjuru tanah air.

Menurut JK, kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang harus dapat diselesaikan secara komprehensif oleh negara. Kebutuhan dasar pendidikan dan keluarga merupakan pekerjaan rumah yang sudah sepatutnya menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi negara.

"Ya itu lah, komentarnya kita sudah banyak yang dibicarakan bahwa Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu akibat dari kemiskinan," beber JK, Jumat (6/2/2026).

Mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh negara pascakejadian kematian bocah berumur 10 tahun tersebut, JK menjawab singkat bahwa keadaan ekonomi harus dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan kapasitasnya, di mana negara tidak hanya sekadar memberikan bantuan atau stimulus yang bersifat sementara.

"[Apa yang perlu dievaluasi?] Ekonominya," tutup Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu singkat.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun tersebut sebagai momentum bagi negara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan struktural. Ia menilai insiden yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga sangat murah merupakan potret kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar anak.

Menurut Selly, kemiskinan tidak semata soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menilai tragedi ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pendidikan yang layak dan bebas hambatan bagi kelompok paling rentan.

Dia juga menyoroti realitas bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi sering kali dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menanggung dampak psikologis dan sosialnya. Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selama akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti buku dan perlengkapan sekolah, kehadiran negara dinilai belum utuh.

Selly menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan berpihak pada anak-anak miskin. Ia mendorong penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.

Dia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” kata Selly.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 akan dicairkan secara bertahap dalam tiga termin. Skema penyaluran ini mengikuti pola tahun sebelumnya dan ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap mengakses pendidikan.

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Dasar dan Menengah, pencairan dana PIP tidak dilakukan sekaligus.

Penyaluran baru dimulai setelah peserta didik mengaktifkan rekening PIP, dengan estimasi waktu sekitar 1,5 bulan sejak aktivasi.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran dana PIP 2026 dibagi dalam tiga termin sebagai berikut:

Termin 1: Februari–April

Penerima termin pertama diprioritaskan bagi siswa yang juga tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Termin 2: Mei–September

Penerima dana pada termin kedua berasal dari:
- Usulan dinas pendidikan
- Usulan pemangku kepentingan
- ⁠Peserta didik yang telah melakukan aktivasi rekening setelah ditetapkan sebagai penerima PIP dalam SK Nominasi

Termin 3: Oktober–Desember

Penerima pada termin ketiga merupakan peserta didik yang termasuk dalam kategori termin 1 dan termin 2.

Meskipun jadwal pencairan ditetapkan secara nasional, waktu pencairan antar sekolah dapat berbeda, selama masih berada dalam periode termin yang ditentukan.

Besaran Dana PIP 2026 per Jenjang Pendidikan

Dana PIP diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran pada jenjang pendidikan yang sama, dengan rincian sebagai berikut:

SD/SDLB/Paket A

- Kelas I (Semester Ganjil): Rp225.000
- ⁠Kelas II–VI (Semester Ganjil): Rp450.000
- ⁠Kelas VI (Semester Genap): Rp225.000
- ⁠Kelas I–V (Semester Genap): Rp450.000

SMP/SMPLB/Paket B

- Kelas VII (Semester Ganjil): Rp375.000
- ⁠Kelas VIII–IX (Semester Ganjil): Rp750.000
- ⁠Kelas IX (Semester Genap): Rp375.000
- ⁠Kelas VII–VIII (Semester Genap): Rp750.000

SMA/SMALB/Paket C

- Kelas X (Semester Ganjil): Rp500.000
- ⁠Kelas XI dan XII (Semester Ganjil): Rp1.000.000
- ⁠Kelas XII (Semester Genap): Rp500.000
- ⁠Kelas X–XI (Semester Genap): Rp1.000.000

SMK Program 3 Tahun

- Kelas X (Semester Ganjil): Rp500.000
- ⁠Kelas XI dan XII (Semester Ganjil): Rp1.000.000
- ⁠Kelas XII (Semester Genap): Rp500.000
- ⁠Kelas X–XI (Semester Genap): Rp1.000.000

SMK Program 4 Tahun

• Kelas X (Semester Ganjil): Rp500.000
• Kelas XI–XIII (Semester Ganjil): Rp1.000.000
• Kelas XIII (Semester Genap): Rp500.000
• Kelas X–XII (Semester Genap): Rp1.000.000

Cara Cek Dana PIP 2026
Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara mandiri melalui langkah berikut:
1. Akses situs https://pip.kemdikbud.go.id
2. Pilih menu Cari Penerima PIP
3. Masukkan NISN
4. Masukkan NIK
5. Masukkan kode captcha
6. Klik Cek Penerima PIP

Jika nama siswa muncul, berarti terdaftar sebagai penerima PIP. Jika tidak, siswa belum tercatat sebagai penerima bantuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks MendikbudristekNadiem Makarim membantah telah memberikan kewenangan non-formal kepada mantan Stafsusnya Jurist Tan.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai menjalani sidang kasus dugaan korupsi Chromebook di PN Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026).

“Saya tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun di luar kewenangan formal mereka,” ujar Nadiem.

Dia pun menilai bahwa ungkapan saksi di persidangan sejauh ini selalu diarahkan untuk menyatakan orang-orang dekatnya di Kemendikbudristek, termasuk Jurist Tan memiliki kewenangan setara menteri.

"Ini sangat lucu bahwa semua kesaksian BAP mengerucut kepada statement yang sama. Bahkan hakim pun menyebut diulang-ulang dan teksnya sama antara dua saksi," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu saksi yang menyebutkan Jurist Tan memiliki kewenangan seperti menteri adalah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud (Dirjen PAUDasmen) Jumeri. Bahkan, dia menyinggung eks Staf Khusus (Stafsus) Jurist Tan sebagai "The Real Menteri".

Jumeri mengungkap bahwa julukan itu muncul karena Nadiem Makarim kerap menyatakan bahwa apapun pernyataan Jurist Tan itu setara dengan ucapannya.

Alhasil, Jumeri pun berpandangan bahwa Nadiem dengan Statusnya Jurist Tan sebagai satu kesatuan di Kemendikbudristek.

“Lalu saudara jelaskan Jurist Tan ini bahkan sebagai "the real Menteri". Coba saudara ceritakan apa maksudnya?” tanya jaksa.

“Jadi, kemudian kami berpandangan bahwa antara Pak Menteri dengan Mbak Jurist satu kesatuan. Jadi, karena memang beberapa kali Pak Menteri menyatakan dalam rapatnya bahwa apa yang dikatakan Jurist adalah perkataan saya,” jawab Jumeri.

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal mendorong Kementerian Sosial ( Kemensos ) memperluas akses dan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di seluruh kawasan Papua. Tujuannya agar ada pemerataan di seluruh wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan Robert menyikapi kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 126/HUK/2025 yang menetapkan 100 kabupaten/kota di 29 provinsi sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Khusus untuk kawasan Papua, Kemensos hanya menetapkan tiga lokasi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi. Sampai Akhir Jabatan, Prabowo Targetkan Siswa Sekolah Rakyat Capai 500.000 Orang

Padahal sejak 2022 kawasan Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Robert menilai hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses. Dia pun meminta agar pemerataan Sekolah Rakyat di Kawasan Papua ini menjadi perhatian Pemerintah.

“Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab tantangan itu. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjangkau lima provinsi lain di Papua,” kata Robert dalam keterangannya, Rabu (14/1/2025).

Robert menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk mengurangi angka putus sekolah sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan dasar.

Menurutnya, kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Papua menjadi alasan kuat untuk memperluas penyelenggaraan program tersebut. Ia menyebut banyak wilayah di Papua yang sulit dijangkau sehingga model pendidikan fleksibel seperti Sekolah Rakyat menjadi sangat relevan. “Pemerataan Sekolah Rakyat di seluruh Papua penting untuk memastikan tidak ada lagi anak Papua yang tertinggal secara pendidikan akibat keterbatasan akses,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR ini menambahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di lima provinsi lain dapat mendukung agenda peningkatan sumber daya manusia sekaligus penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ia menyampaikan Papua masih menghadapi tantangan struktural terkait akses pendidikan, tenaga pendidik, dan infrastruktur dasar. “Pendidikan adalah instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Keberadaannya harus menyebar, bukan terpusat,” lanjutnya. Penerapan Otsus Dorong Pendidikan di Papua Maju Pesat

Untuk itu, dia meminta Pemerintah melakukan evaluasi penetapan lokasi terhadap Sekolah Rakyat ini sekaligus memastikan alokasi anggaran untuk mendukung program yang sangat baik di Papua. Dia juga mengingatkan pentingnya lintas kementerian, terutama dengan Pemerintah daerah di seluruh provinsi Papua untuk menyukseskan Program Sekolah Rakyat ini.

“Kami berharap pemerintah memperluas program ini dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, utamanya di seluruh tanah Papua. Karena hanya melalui pendidikan saja lah dapat merubah masa depan Papua," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menginstruksikan dilakukannya Pagi Ceria untuk anak-anak sekolah di awal tahun 2026.

Pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026, tentang Pelaksanaan Pagi Ceria dan Upacara Bendera Pada Hari Pertama Semester Genap.

Pagi Ceria dilakukan dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan, kebersamaan, dan mengawali kegiatan pembelajaran di awal semester genap secara positif.

Surat Edaran tersebut pun menginstruksikan kepada seluruh Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah untuk melaksanakan kegiatan Pagi Ceria dan Upacara Bendera yang dilaksanakan secara serentak pada hari pertama efektif masuk sekolah, sesuai kalender pendidikan masing-masing daerah.

"Untuk anak-anakku semuanya marilah kita memasuki semangat semester dua di 2026 ini dengan cita-cita, dengan semangat, dan jangan lupa kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, it's not how good you are, but how good you want to be. Bukan soal anda sekarang ini sebagus apa, tetapi anda harus berusaha untuk tetap menjadi lebih baik lagi. Usahakan untuk senantiasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, hormat guru, sayangi teman, dan itu adalah kunci untuk kita meraih keberhasilan," kata Abdul Mu'ti dikutip dari situs resmi Kemendikdasmen, Senin (5/1/2026).

Ia pun memberikan pesan bahwa Pendidikan harus dijalankan dengan bahagia sebagai jalan penentu masa depan.

"Sukses dan selalu bahagia dengan pendidikan yang bermutu, karena pendidikan adalah jalan yang menentukan masa depan kalian," lanjut pesan sang Menteri.

Adapun rangkaian Kegiatan Pagi Ceria dan Upacara Bendera dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.

Kegiatan Pagi Ceria diawali dengan Senam Anak Indonesia Hebat, kemudian dilanjutkan dengan Upacara Bendera, Doa Bersama sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing, kemudian ditutup dengan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Baru untuk menumbuhkan kekompakan serta optimisme guru dan murid.

Selain itu, Mu'ti juga memberikan pesan bahwa untuk musik dan gerakan senam untuk sekolah dapat diakses melalui laman https://s.id/senam_SAIH, sementara untuk lagu Hari Baru, sekolah dapat mengakses melalui tautan https://s.id/laguharibaru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan jadwal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs/sederajat yang dijadwalkan pada 2026.

Adapun, TKA ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemetaan capaian akademik peserta didik sejak pendidikan dasar.

Berdasarkan dokumen resmi Kemendikdasmen, pelaksanaan TKA SD dan SMP akan diawali dengan tahapan pendaftaran yang berlangsung pada 19 Januari hingga 28 Februari 2026. Seluruh satuan pendidikan perlu memastikan kesiapan administrasi dan data peserta didik sebelum tahapan berikutnya dimulai.

Setelah pendaftaran, Kemendikdasmen akan menggelar simulasi TKA sebagai bagian dari mitigasi risiko teknis. Simulasi untuk jenjang SMP dijadwalkan pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, sedangkan simulasi TKA SD akan dilaksanakan pada 2 hingga 8 Maret 2026.

Tahapan simulasi ini bertujuan memberikan pengalaman awal bagi peserta didik sekaligus menguji kesiapan infrastruktur teknologi, jaringan internet, serta mekanisme pengawasan. Pemerintah menilai simulasi menjadi krusial untuk menekan potensi kendala teknis yang sempat muncul pada pelaksanaan TKA jenjang pendidikan menengah.

“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan satuan pendidikan dan murid dalam menghadapi TKA berikutnya,” demikian isi dokumen tersebut dikutip Senin (22/12/2025).

Adapun pelaksanaan TKA utama untuk jenjang SMP direncanakan berlangsung pada 6 hingga 16 April 2026. Sementara itu, TKA SD dijadwalkan digelar pada 20 hingga 30 April 2026.

Kemendikdasmen juga menyiapkan jadwal susulan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti TKA utama. Pelaksanaan TKA susulan direncanakan berlangsung pada 11 hingga 17 Mei 2026, dengan prosedur dan standar pelaksanaan yang sama seperti jadwal utama.

Setelah seluruh tahapan tes selesai, proses pengolahan hasil akan dilakukan pada 18 hingga 23 Mei 2026. Pemerintah menargetkan pengumuman hasil TKA SD dan SMP dapat dilakukan secara nasional pada 24 Mei 2026.

Jadwal Pelaksanaan TKA Jenjang SD dan SMP 2026

1. Pendaftaran

19 Januari–28 Februari 2026

2. Simulasi

* SMP: 23 Februari–1 Maret 2026

* SD: 2–8 Maret 2026

3. Gladi Bersih

9–17 Maret 2026

4. Pelaksanaan Utama

* SMP: 6–16 April 2026

* SD: 20–30 April 2026

5. Pelaksanaan Susulan

11–17 Mei 2026

6. Pengolahan Hasil

18–23 Mei 2026

7. Pengumuman Hasil

24 Mei 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) masyarakat Indonesia pada 2025.

Untuk RLS, pada tahun ini menjadi 9,07 tahun, dari sebelumnya sejak 2020-2024 bergerak di kisaran 8 tahun lebih. Catatan terakhir pada 2024 ialah selama 8,85 tahun.

"Menandakan penduduk usia 25 tahun di 2025 memiliki lama sekolah 9,07 tahun atau setara SMP di kelas 3," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, untuk HLS kini telah mencapai 13,30 tahun, dari sebelumnya pada 2024 hanya selama 13,21 tahun.

"Harapan lama sekolah 13,30 tahun artinya penduduk usia 7 tahun di 2025 diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga 13,30 tahun atau setara kuliah," kata Edy.

Untuk angka rata-rata lama sekolah tertinggi berdasarkan wilayahnya masih dipegang oleh DKI Jakarta selama 11,59 tahun. Diikuti Maluku selama 10,51 tahun, dan Kepulauan Riau 10,72 tahun. Terendah di Papua Pegunungan hanya 4,30 tahun.

Sementara itu, rata-rata harapan lama sekolah tertinggi ada di D.I. Yogyakarta yang mencapai 15,78 tahun sendiri. Di bawahnya Aceh selama 14,40 tahun, dan Sumatera Barat selama 14,31 tahun. Terendah ialah Papua Tengah selama 9,64 tahun.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan segera meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Melansir keterangan resmi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan dan meletakkan batu pertama Sekolah Rakyat di gedung permanen tahun ini.

"Sebentar lagi akan di-launching oleh beliau. Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta beliau meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan presiden," kata Agus dikutip Kamis (16/10/2025).

Agus menjelaskan peresmian tersebut ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta. Adapun 165 Sekolah Rakyat Rintisan tersebut memanfaatkan gedung-gedung yang telah direvitalisasi.

"Di tahun ini sementara menggunakan gedung-gedung yang sudah existing, kita revitalisasi," ujarnya.

Sementara pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Rintisan akan dimulai Oktober ini di sekitar 108 titik lokasi. Targetnya, seluruh siswa dari sekolah rintisan sudah bisa menempati bangunan baru pada Juli 2026.

"Pembangunan gedung permanen tahap berikutnya akan menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah (pemda). Sebab, pemda yang mengusulkan lahan. Sehingga, 165 sekolah rintisan dapat memiliki sekolah baru yang permanen," ujarnya.

Terkait anggaran, Agus mengungkapkan pembangunan setiap sekolah rakyat permanen menelan anggaran sekitar Rp 200 miliar per sekolah.

"Terkait anggaran Sekolah Rakyat rintisan, ia mengatakan masing-masing bidang dikerjakan tiap kementerian lainnya. Misalnya, revitalisasi gedung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kurikulum dan guru ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan ada peran Kementerian Agama," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]