Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) untuk mempercepat transformasi digital pendidikan tinggi nasional melalui penyediaan akses internet terjangkau dan pengembangan platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Senin (26/5/2026).

Kolaborasi ini mencakup ekosistem APTISI yang menaungi sekitar 4.095 perguruan tinggi swasta (PTS) di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi, mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning, hingga memperkuat tata kelola akademik berbasis data.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyambut positif kolaborasi lintas sektor tersebut. Menurutnya, transformasi digital menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan memperluas akses pendidikan nasional.

“Transformasi digital merupakan fondasi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperluas akses, serta memperkuat relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional,” kata Brian dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APTISI Pusat Budi Djatmiko menilai penguatan infrastruktur digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi perguruan tinggi swasta.

Dia mengatakan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional tidak dapat dicapai tanpa memperkuat peran PTS yang tersebar di berbagai daerah.

“Kerja sama APTISI dan SURGE ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses, menekan kesenjangan digital, dan mempercepat pembelajaran berbasis teknologi,” ujar Budi.

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Yune Marketatmo menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan mendukung percepatan transformasi digital nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Menurutnya, SURGE akan memperluas konektivitas digital dan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pendidikan merupakan salah satu pilar utama kemajuan bangsa. Melalui kolaborasi strategis bersama APTISI, SURGE berkomitmen membuka akses konektivitas digital yang lebih luas dan mempercepat pemerataan pendidikan berbasis teknologi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, SURGE bersama APTISI akan menghadirkan sejumlah inisiatif strategis, mulai dari penyediaan akses internet bertahap bagi kampus, bundling layanan konektivitas dan akademik, pengembangan ekosistem pembelajaran digital berbasis AI, hingga perluasan jaringan konektivitas nasional.

Layanan konektivitas tersebut akan memanfaatkan solusi fixed broadband IRA berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) melalui anak usaha PT Telemedia Komunikasi Pratama serta layanan Starlite berbasis Fiber-To-The-Home (FTTH) melalui PT Integrasi Jaringan Ekosistem.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan sebaran anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat daerah untuk menelusuri akar persoalan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Langkah ini menyusul data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan, tertinggi secara nasional. Jumlah itu jauh melampaui Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak dan Jawa Timur sebanyak 53.000 anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan persoalan ATS kini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemprov akan menyusun data rinci berbasis wilayah guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Untuk jenjang sekolah dasar (SD), pembiayaan bahkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

Setelah pemetaan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Aparat desa bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi akan mendatangi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah untuk mendorong mereka kembali ke bangku pendidikan.

“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyinggung kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.

“Daerah harus siap,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi melalui digitalisasi layanan, pengaturan ulang perkuliahan, hingga skema kerja fleksibel bagi dosen dan tenaga kependidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan, kebijakan ini mulai dijalankan pekan ini.

Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan modernisasi sistem pendidikan tinggi, tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Brian menjelaskan, kampus diminta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam berbagai layanan akademik, mulai dari pendaftaran hingga akses dokumen mahasiswa.

“Kita membuat budaya kerja yang lebih efisien. Penggunaan digital, sehingga untuk pendaftaran, aplikasi, cek transkrip, mobilitas mahasiswa bisa lebih sederhana karena semuanya digital,” ujarnya.

Selain itu, tugas-tugas akademik juga didorong untuk beralih ke format digital guna mengurangi beban administratif dan biaya.

“Misalnya tugas akhir yang dulu harus cetak lima, itu bisa dikurangi,” tambahnya.

Pemerintah juga mendorong penerapan pola kerja yang lebih fleksibel bagi dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan.

“Bagaimana satu hari tendik, dosen itu tidak ke kampus, bekerja dari rumah bisa empat hari di kampus, satu hari bekerja dari rumah,” jelas Brian.

Pengaturan ini akan dilakukan dengan penjadwalan ulang perkuliahan agar lebih terkonsentrasi tanpa mengurangi jam belajar.

Dalam aspek pembelajaran, pemerintah membuka peluang penerapan sistem kuliah hybrid atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), terutama untuk mahasiswa di semester lanjut.

Namun, kebijakan tersebut ditegaskan tidak berlaku bagi mahasiswa tingkat awal. Mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 diminta tetap menjalani perkuliahan secara langsung agar atmosfer akademik dapat terlebih dahulu terbentuk.

Selain itu, mata kuliah yang membutuhkan praktikum atau kegiatan studio juga ditegaskan tetap dilaksanakan secara tatap muka. Adapun kebijakan ini hanya ditujukan untuk mata kuliah yang bersifat wawasan atau teoritis.

Otonomi Kampus Tetap Dijaga

Meskipun ada arahan dari pemerintah, implementasi teknis tetap diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan program studi.

“Perguruan tinggi, prodi-prodi akan melihat mana yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan secara online,” kata Brian.

Dia menegaskan, fleksibilitas tersebut penting agar kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kampus.

Brian menekankan bahwa seluruh kebijakan ini tidak boleh mengurangi capaian pembelajaran maupun kualitas pendidikan.

“Jangan sampai mengganggu kualitas pengajaran,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran dengan metode daring atau jarak jauh. Hal ini disampaikan Praktino dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026.

Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026. Presiden menyatakan bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Praktino menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag. Semua sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Dia mengatakan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring . Namun, Lalu menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik. Lalu menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

"Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” kata Lalu, Selasa (24/3/2026).

Lalu juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," ujar legislator PKB tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM guna merumuskan langkah-langkah efisiensi konsumsi energi di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Menko PMK menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19.

Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya. "Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (17/3/2026).

Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel maupun skema Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah/pelajaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat digitalisasi pendidikan nasional serta memperkuat hilirisasi industri melalui pembentukan dana investasi negara baru bernama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Hal itu disampaikan dalam Business Summit US–ASEAN di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Kamis (19/2/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengawali dengan mengaku tersentuh oleh pesan seorang kepala sekolah di wilayah terisolasi Papua yang untuk pertama kalinya menerima platform digital pendidikan. Pemerintah, kata dia, telah mendistribusikan lebih dari 288.000 layar interaktif pintar ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia hingga akhir Desember 2025.

Jumlah tersebut disebut hampir mencakup seluruh sekolah di Tanah Air. Tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan tiga layar interaktif di setiap sekolah.

“Target saya, pada akhir masa jabatan, semua ruang kelas di Indonesia memiliki layar interaktif yang memuat seluruh silabus dan dapat diakses kapan saja,” ujar Prabowo.

Menurutnya, digitalisasi pendidikan juga memungkinkan penerapan pembelajaran jarak jauh. Prabowo menjelaskan bahwa sekolah di pulau terpencil maupun daerah pegunungan akan memiliki akses ke pengajaran dari guru-guru terbaik melalui studio pusat.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan proses belajar tetap berjalan meski terjadi kekurangan tenaga pengajar di daerah tertentu.

Dia bahkan menyebut pemerintah pusat dapat memantau kondisi ruang kelas secara real time, mulai dari kehadiran guru hingga suasana belajar siswa. Menurutnya, respons dari siswa, orang tua, dan guru terhadap program ini sangat positif.

Bentuk Sovereign Wealth Fund Danantara

Selain reformasi pendidikan, Prabowo juga mengumumkan pembentukan sovereign wealth fund baru bernama Danantara. Dana investasi ini akan mengonsolidasikan seluruh aset milik negara untuk memperkuat investasi strategis, terutama dalam mendorong hilirisasi industri.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari reformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mempercepat industrialisasi nasional.

Prabowo menegaskan pemerintah serius menjalankan transformasi pendidikan dan ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia maju, sekaligus membuka peluang kerja sama investasi dengan mitra internasional.

“Melanjutkan hal tersebut, kami kini terus melakukan banyak reformasi. Misalnya, kami baru saja membentuk Sovereign Wealth Fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam dana investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” pungkas Prabowo.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work From Home (WFH) hingga 1 Februari 2026. Adapun PJJ dan WFH sebelumnya berakhir pada Rabu (28/1/2026).

"Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau Work From Home itu sampai 1 Februari," ujar Pramono usai meninjau normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Keputusan ini diambil Pramono dengan mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Karena BMKG memprediksi hujan intensitas tinggi berlangsung hingga 1 Februari 2026.

Dalam rangka menindaklanjuti prediksi BMKG, Pramono memberikan persetujuan penuh untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hal ini guna menekan intensitas hujan tinggi di Jakarta.

BPBD Jakarta pada pagi ini juga telah melaksanakan OMC. Jika tak dilaksanakan OMC pagi ini, Jakarta akan diguyur hujan panjang.

"Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi termasuk hari ini dan mohon maaf hari ini dari tadi (OMC) pagi jam 5 sebenarnya sudah kita lakukan. Kalau nggak (OMC) ini pasti curah hujannya lebih tinggi dari sekarang," kata Pramono.

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah online mulai 23-28 Januari 2026. Kebijakan ini dikeluarkan imbas hujan deras yang menyebabkan sejumlah wilayah teredam banjir Jakarta.

"Dalam edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Ketenagakerjaan (untuk work from home) itu kalau kondisi curah hujannya tinggi dan kemudian ada banjir dan sebagainya," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Jakarta Utara, Minggu (25/1/2026).

Akan tetapi mengingat cuaca hari ini cerah dan sebagian wilayah yang sebelumnya banjir telah surut, maka keputusan tersebut bisa saja tidak diberlakukan.

Pramono menyebut bila Senin besok cuaca cerah, maka kegiatan belajar siswa akan dilaksanakan di sekolah.

"Tentunya kalau cerah ya tidak dilakukan (PJJ atau WFH). Sehingga dengan demikian batas waktunya kan sampai tanggal 28, sekarang tanggal 25. Sehingga dengan demikian tinggal hari Senin-Selasa, kalau nanti kondisinya kemudian cerah, tidak ada ini, maka ya kita normal," ucap dia.

Lihat video: Respons Gubernur Pramono Terkait Kebijakan WFH dan Sekolah Online Saat Banjir

Namun bila besok Jakarta kembali di landa hujan lebat yang menimbulkan banjir, maka siswa masih diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini juga bisa saja diperpanjang melihat kondisi di lapangan.

"Tetapi kalau kemudian kondisi cuacanya memang harus perlu ada penanganan, maka PJJ-nya tetap kita berlakukan," sambungnya.

Adapun, meski Jakarta hari ini terbilang cerah, Pemprov DKI Jakarta tetap melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca hingga 27 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menekan curah hujan tinggi di Jakarta.

JAKARTA - Banjir Jakarta yang terjadi sejak Kamis (22/1/2026) hingga hari ini, Jumat (23/1/2026) membuat aktivitas warga lumpuh. Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk seluruh sekolah.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026. Keputusan itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

Lihat video: BREAKING NEWS Hujan Deras, Jakarta Kebanjiran

“Benar, ini tindak lanjut dari SE Sekda dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik karena cuaca ekstrem,” ujar Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, Jumat (23/1/2026).

Dalam edaran tersebut, PJJ diberlakukan hingga 28 Januari 2026. Selama kegiatan PJJ, Kepala Satuan Pendidikan diminta melakukan komunikasi secara intensif Wali Murid terkait proses pembelajaran daring ini.

Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan juga diminta melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh.

Serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ dengan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan.

“Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” katanya.

125 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir

Sebanyak 125 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta masih terendam banjir atau kebanjiran pada Jumat (23/1/2026) pagi. Adapun banjir itu disebabkan hujan intensitas tinggi yang terjadi sejak Kamis 22 Januari 2026 kemarin.

"Genangan 23 Januari 2026 sampai dengan pukul 06:00 WIB. 125 RT dan 14 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan menyampaikan dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Jakarta Selatan menjadi wilayah yang terdampak banjir paling banyak dengan 55 RT teredam. Disusul Jakarta Barat sebanyak 38 RT. Lalu, Jakarta Timur 30 RT masih terendam banjir dan Jakarta Utara 2 RT.

Yohan menambahkan, banjir ini juga membuat ratusan jiwa mengungsi. Sebanyak 11 kepala keluarga (KK) yang terdiri 28 jiwa mengungsi di di Masjid Jami Al Khaeer, Kelurahan Kedaung Kali Angke. Selain itu, 20 KK atau 65 jiwa mengungsi Aula Rusunawa KS Tubun, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat.

Di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 60 jiwa mengungsi di RPTRA Segas RW 06; RPTRA Intiland RW.07 sebanyak 19 jiwa; RPTRA Intiland RW.07 berjumlah 19 jiwa. Lanjut, 56 jiwa mengungsi di Aula Masjid Muhajirin RW.07; 78 jiwa di PAUD Nusantara RW.07 dan yang di pos RW 02 sebanyak 12 jiwa.

"Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, 18 KK 69 jiwa mengungsi di Masjid Al Muqorrobin," ucap Yohan.

Wilayah Terendam Banjir di Jakarta:

1. Jakarta Barat

- Kelurahan Duri Kosambi: 5 RT

Ketinggian: 50 s.d 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Angke

- Kelurahan Kapuk: 3 RT

Ketinggian: 40 s.d 65 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Rawa Buaya: 7 RT

Ketinggian: 45 s.d 150 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kedoya Selatan: 4 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kelurahan Kedoya Utara: 7 RT

Ketinggian: 15 s.d 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Sukabumi Utara: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kembangan Selatan: 1 RT

Ketinggian: 35 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kelurahan Meruya Selatan: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kota Bambu Selatan: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

2. Jakarta Selatan

- Kelurahan Pondok Labu: 1 RT

Ketinggian: 20 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

- Kelurahan Petogogan: 26 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

- Kelurahan Cipulir: 1 RT

Ketinggian: 90 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Pondok Pinang: 4 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

- Kelurahan Pela Mampang: 9 RT

Ketinggian: 75 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Mampang

- Kelurahan Duren Tiga: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Cilandak Timur: 2 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Krukut

- Kelurahan Pejaten Timur: 3 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

- Kelurahan Ulujami: 8 RT

Ketinggian: 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

3. Jakarta Timur

- Kelurahan Rawa Terate: 1 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Bidara Cina: 4 RT

Ketinggian: 40 s.d 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

- Kelurahan Cipinang Muara: 2 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT

Ketinggian: 75 s.d 100 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kelurahan Cipinang Melayu: 19 RT

Ketinggian: 30 s.d 90 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali PHB Sulaiman

- Kelurahan Makasar: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

4. Jakarta Utara

- Kelurahan Kapuk Muara: 2 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar seluruh sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seiring terjadinya cuaca ekstrem dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Surat edaran itu menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Karena Cuaca Ekstrem, dan memperhatikan prediksi cuaca.

"Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh [PJJ] selama cuaca ekstrem," tulis dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Disdik DKI Jakarta dikutip Bisnis pada Jumat (23/1/2026).

Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan diimbau melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ, dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.

Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga Satuan Pendidikan terkait proses PJJ. Edaran tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2026.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrem di wilayah DKI Jakarta selama periode 21–27 Januari 2026.

Peringatan ini merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan gangguan aktivitas masyarakat. Pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan dampak cuaca ekstrem.

“Koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, serta aparatur kewilayahan, guna memastikan sistem pengendalian banjir dan penanganan darurat berjalan optimal,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (22/1/2026).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Isnawa juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi mandiri, seperti menyiapkan payung atau jas hujan, tas siaga bencana, serta memantau perkembangan informasi cuaca dan tinggi muka air secara berkala melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA - Usai insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak puluhan murid SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, pihak sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sementara. Pembelajaran daring itu mulai diterapkan pada Jumat (12/12/2025).

Salah satu wali murid, Elis menambahkan bahwa informasi PJJ itu disebarkan ke orang tua murid pada Kamis (11/12) malam. Namun dia belum mengetahui secara pasti sampai kapan PJJ ini diberlakukan.

"Tadi malam diinfoin. Cuma PJJ-nya baru hari ini. Kalau seterusnya belum ada info lagi," ujar wali murid Elis kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Elis menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Emir kelas 4B selamat dari insiden berdarah tersebut. Posisi anaknya kata dia tidak jauh dari korban saat kegiatan literasi di lapangan.

"Kebetulan anak saya untuk kejadian duduknya di barisan ke-4 paling depan barisan 4 di depan korban yang banyak darahnya," ucapnya.

Ketika mobil pengangkut MBG itu menabrak puluhan siswa, Emir langsung bergegas berdiri menghindar kendaraan tersebut.

"Nggak (jatuh), langsung berdiri," ucap dia.

Adapun dari pantauan iNews Media Group sekira pukul 08.50 WIB, tampak gerbang sekolah tertutup rapat. Di dalam lapangan terdapat 2 mobil yang terparkir.

Meski tidak ada aktivitas apapun, para guru tampak tetap datang ke sekolah.

Sebagai informasi, insiden mobil pengangkut MBG menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 terjadi pada Kamis (11/12) pagi. Ketika itu seluruh siswa sedang melakukan kegiatan literasi di lapangan sekolah.

Dari rekaman CCTV, mobil itu terlihat melaju menabrak pagar sekolah. Setelah menabrak pagar, mobil itu kembali melaju hingga menabrak guru dan siswa yang sedang beraktivitas di lapangan sekolah.

Akibat kejadian ini, sebanyak 22 orang dilarikan ke rumah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun kini sudah 10 orang dipulangkan ke rumah karena kondisinya kian membaik.

JAKARTA - Kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta , Kelapa Gading, Jakarta Utara akan digelar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Senin (10/11/2025). Hal ini usai terjadi peristiwa ledakan di sekolah pada Jumat (7/11/2025).

"Pascainsiden SMA 72 sejumlah langkah dilakukan untuk membantu para korban dan siswa lainnya di antaranya dengan menggelar PJJ," ujar Kadis Kominfotik DKI Jakarta Budi Awaluddin, Minggu (9/11/2025).

Sejumlah pihak saat ini fokus memulihkan kondisi psikologis siswa akibat peristiwa tersebut. "Fokus saat ini adalah pemulihan psikologis para siswa," katanya.

Polisi menyampaikan perkembangan terkini terkait ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Korban luka akibat ledakan bertambah menjadi 96 orang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan dari jumlah tersebut, sebanyak 29 orang masih dirawat. Sementara, 67 orang lainnya sudah pulang ke rumah setelah kondisinya membaik.

Angka ini meningkat dari data sebelumnya 54 orang. Menurut Budi, data bersifat dinamis karena korban terus berdatangan ke fasilitas kesehatan dan diverifikasi ulang oleh petugas.

"Makanya kemarin saat door stop kami sampaikan 54 orang korban karena memang data masih bergerak. Setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah korban kini mencapai 96 orang," kata Budi.