Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pelaksanaan MBG telah diintegrasikan ke dalam program pembentukan karakter siswa yang dikenal sebagai “7 Kebiasaan Indonesia Hebat”.

“Kemudian terkait dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami yaitu ‘7 Kebiasaan Indonesia Hebat’: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, kementeriannya telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran perilaku hidup sehat dan pembentukan karakter peserta didik.

“Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, sudah kami terbitkan modul-modulnya,” katanya.

Mu’ti mengungkapkan sejumlah hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset menunjukkan manfaat nyata dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan antara lain oleh Universitas Indonesia (UI), MBG dinilai berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, hingga capaian akademik.

“Dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik,” ujarnya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Mu’ti juga menyampaikan perkembangan cakupan program MBG yang terus meningkat. Hingga 10 Juni 2026, sebanyak 80,7 persen peserta didik di Indonesia telah menerima manfaat program tersebut.

“Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG,” katanya.

Dari total sekitar 53 juta siswa di seluruh Indonesia, sekitar 43 juta di antaranya telah menjadi penerima manfaat MBG. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, mayoritas siswa menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara langsung.

“Jadi dari 53 juta sekian murid, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik,” tutur Mu’ti.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji kemungkinan pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Skema tersebut disebut menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas dalam proses penataan menyeluruh di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai rencana BGN melibatkan kantin sekolah dalam program MBG, Prasetyo mengatakan gagasan tersebut masih menjadi bagian dari proses evaluasi dan penataan yang sedang dilakukan pemerintah.

“Itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita. Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN,” kata Prasetyo

Menurut dia, pemerintah masih mempelajari berbagai model pelaksanaan MBG agar dapat diterapkan secara efektif sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Selain membahas MBG, Prasetyo mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Mendikdasmen berlangsung cukup panjang dan didominasi pembahasan sektor pendidikan.

Ia menegaskan perhatian Presiden terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur sekolah hingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

“Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir 2 jam lebih betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan, baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan gurunya,” tuturnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan materi pembelajaran agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Mendikdasmen diminta segera membentuk tim yang akan mengkaji dan menyempurnakan buku ajar yang digunakan peserta didik di seluruh Indonesia.

“Termasuk Beliau [Mendikdasmen] diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar gitu,” tandas Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen di sejumlah lintasan penyeberangan strategis selama libur sekolah 2026 guna mendukung mobilitas masyarakat dan program stimulus pemerintah. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan selama libur sekolah tahun ini pihaknya berupaya menghadirkan momentum yang lebih ramah bagi masyarakat untuk bepergian dan menjelajahi berbagai daerah di Indonesia melalui layanan transportasi penyeberangan.

"Melalui kebijakan ini, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Ahad (26/4/2026).

Dia menyampaikan program tersebut berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

Heru menegaskan langkah itu merupakan bentuk sinergi nyata ASDP bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah selama musim liburan.

“ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional," ujarnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan terjangkau selama periode libur sekolah.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus diterapkan pada 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Kebijakan tersebut mencakup layanan bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II hingga Golongan IVA guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat antarwilayah.

Khusus lintasan Merak–Bakauheni, stimulus tarif diberlakukan baik untuk layanan reguler ekonomi maupun Express. Kehadiran kebijakan ini diharapkan memberi lebih banyak pilihan perjalanan yang efisien dan terjangkau pada salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia, yakni tingginya angka anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan kurang memperoleh asupan gizi memadai di rumah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Menurut Prabowo, konsep MBG pada dasarnya sangat sederhana, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

"Konsep makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana. Bahwa kenyataan kita menemukan sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan kondisi tersebut masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, menurut perkiraannya, proporsi anak yang mengalami kekurangan gizi mendekati seperempat dari total populasi anak di Indonesia.

"Hampir seperlima, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati seperempat, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30% anak-anak kita kurang gizi," ujarnya.

Prabowo menjelaskan kekurangan gizi pada anak dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang. Akibatnya, kemampuan fisik maupun intelektual anak tidak berkembang secara optimal.

"Sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot, dan tulang kurang berkembang. Artinya, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal," katanya.

Menurut Kepala Negara, dampak jangka panjang dari kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas sosial masyarakat karena anak-anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko memiliki kemampuan belajar dan produktivitas yang lebih rendah saat dewasa.

"Berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian, atau sebagai nelayan," tuturnya.

Prabowo menilai persoalan tersebut menjadi tantangan serius karena sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan lapangan lainnya membutuhkan kondisi fisik yang kuat.

"Karena nelayan, buruh, petani butuh kekuatan fisik. Bagaimana dia mau punya kekuatan fisik kalau dia gizinya kurang?" ujarnya.

Presiden mengatakan persoalan gizi anak menjadi salah satu temuan yang paling membekas ketika dirinya berkeliling ke berbagai daerah saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

Ia mengaku telah mengikuti Pemilihan Presiden sebanyak 5 kali sebelum akhirnya terpilih menjadi kepala negara. Pengalaman tersebut, menurutnya, mengajarkan pentingnya ketekunan dalam memperjuangkan tujuan yang diyakini benar bagi masyarakat.

"Alhamdulillah saya pernah kampanye 5 kali," kata Prabowo yang disambut tawa peserta acara.

Prabowo kemudian mengenang 4 kekalahan yang pernah ia alami dalam kontestasi politik. Namun, ia menegaskan kegagalan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang.

"Kalah tapi karena tugas suci untuk bangsa dan negara belum selesai, kita tidak menyerah kepada kekalahan. Jatuh, bangun lagi! Jatuh, bangun lagi! Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi! Kita yang penting bangkit lagi dan meneruskan pekerjaan," tegasnya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menegaskan bahwa anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa masuk Sekolah Dasar (SD) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Namun, ada syarat khusus yang harus dipenuhi calon peserta didik.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa ketentuan usia dalam SPMB SD memiliki pengecualian selama anak dinilai siap mengikuti proses pembelajaran di sekolah dasar.

“Ya, jadi untuk SPMB SD, ada pengecualian usia anak,” ujar Gogot usai Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Kemendikdasmen, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, kesiapan anak menjadi faktor utama dalam penerimaan siswa baru jenjang SD, bukan semata-mata usia atau latar belakang pendidikan taman kanak-kanak.

“Tapi ada catatan. Jadi, sebenarnya kuncinya adalah anak siap. Anak siap untuk mengikuti pembelajaran di SD,” katanya.

Gogot menjelaskan, apabila usia anak masih kurang dari ketentuan umum, maka orang tua harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan anak tersebut siap mengikuti pendidikan di SD.

Surat keterangan tersebut harus berasal dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi, seperti psikolog.

“Kalau dia usianya yang kurang, berarti harus ada surat keterangan. Kalau anak ini memang siap. Dari siapa? Dari ahlinya,” jelasnya.

“Dari ahlinya psikolog. Yang terpercaya, nanti daerah situ pasti tahu siapa yang paling punya otoritas atau siapa yang tahu, kemudian bisa diterima di sekolah,” lanjut Gogot.

Ia juga menegaskan bahwa dalam SPMB 2026, anak tidak diwajibkan memiliki ijazah TK untuk bisa masuk SD. Selain itu, sekolah juga tidak diperbolehkan mengadakan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai syarat seleksi.

“Jadi tidak harus 7 tahun, tidak harus punya ijazah TK, tidak harus, tidak boleh ada tes calistung,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan SPMB 2026, pemerintah juga tetap membuka empat jalur penerimaan siswa baru, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

“Intinya begitu ya. Jadi, dari 4 jalur itu sudah kita buka, nanti bisa didalami di situ,” pungkas Gogot.

JAKARTA - Program “Istana untuk Anak Sekolah” kembali menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi ratusan pelajar dan mahasiswa pada Selasa (19/5/2026). Sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan kali ini. Mereka terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Budi Luhur (UBL), serta 300 siswa dari SMPN 94 dan SMPN 4 Jakarta.

Sejak pagi, para peserta telah berkumpul di Aula Hoegeng untuk mendapatkan materi mengenai pemerintahan dan tata negara. Suasana antusias terlihat sejak awal kegiatan dimulai. Dari sana, rombongan kemudian bergerak menuju kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengenal lebih dekat sejarah bangsa dan sistem pemerintahan Indonesia.

Tak sekadar mendengarkan penjelasan, para peserta juga diajak melihat langsung ruang-ruang bersejarah yang selama ini hanya mereka saksikan melalui layar televisi maupun media sosial. Mereka berkeliling mulai dari Istana Merdeka, Kantor Presiden, hingga Istana Negara—tempat berbagai keputusan penting bangsa diambil.



Bagi Abielle Darren, mahasiswa Kriminologi Universitas Budi Luhur, pengalaman tersebut menjadi momen yang sangat berkesan dalam hidupnya. Ia mengaku sebelumnya tidak menyangka dapat masuk hingga ke dalam kompleks Istana.



“Awalnya saya ekspektasi itu hanya di luarnya saja. Tetapi ternyata bisa masuk ke dalamnya juga. Yang biasa saya lihat di berita biasanya kan, akhirnya saya bisa lihat langsung. Cita-cita saya itu kalau gak menjadi kriminolog, menjadi politisi juga,” lanjutnya.



Antusiasme serupa juga disampaikan Salsabilah Azzahra, mahasiswa UGM, yang merasa kunjungan tersebut memberinya pengalaman belajar yang berbeda dari biasanya. Salsabilah berharap program tersebut dapat terus dibuka untuk lebih banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan.

“Harapan saya Istana Negara dapat menerima mahasiswa maupun siswa dari SD hingga SMA untuk berkunjung langsung ke istana negara ini, karena begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan kita banyak menyaksikan berbagai koleksi-koleksi yang dimiliki,” katanya.

Sementara itu, Richwan bersama rekan-rekannya dari Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM menilai kunjungan tersebut memberi sudut pandang baru mengenai pelestarian sejarah dan dokumentasi negara. Menurutnya, pengalaman tersebut penting agar generasi muda dapat terus belajar memahami sejarah dan perjalanan bangsa melalui kompleks Istana Kepresidenan.

“Kita belajar untuk bagaimana Sekretaris Negara dan juga Istana itu merawat dan juga melestarikan cagar budaya yang ada di sini, karena itu sebagai bentuk dari pengelolaan proses mendokumentasikan informasi yang ada,” ujar Richwan.

Di antara para peserta, Alzena, siswi SMP 4 Jakarta, tampak paling bersemangat ketika mendapat kesempatan berbicara di podium. Baginya, momen tersebut terasa begitu dekat dengan cita-citanya sebagai pemimpin di masa depan.

“Saya merasa sangat bersemangat sekali, berbicara di depan banyak sekali orang, dan juga di depan bapak dan ibu, membuat saya merasa sangat bersemangat, merasa sangat terinspirasi, termotivasi untuk menjadi seorang pemimpin terutama sebagai pemimpin bangsa,” katanya.

Keceriaan juga terlihat dari para siswa SMPN 94 Jakarta yang datang dengan penuh semangat sejak pagi. Gyenitra, Gyandra, dan Adalira bahkan mengaku sudah bersiap sejak pukul setengah tujuh pagi dan berjalan kaki menuju lokasi kegiatan.

“Kita tuh pengen lihat sejarah-sejarah dari sini. Kita pengen banget lihat bangunan Istana Merdeka itu gimana. Kita tuh pengen banget ngelihat apa yang sering kita lihat dari video, Kak. Pengen banget kita lihat kira-kira sama gak ya sama yang kita selalu lihat di video,” ujar mereka antusias.

Di akhir kunjungan, para siswa juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesempatan langka tersebut. “Terima kasih ya Bapak Prabowo sudah undang kami semua untuk datang ke Istana Merdeka. Terima kasih Bapak,” ucap mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ASEAN–ID NOURISH: Forum on Healthy School Meals and Nutrition for Human Capital Development and Resilient Food System pada 27–30 April 2026. Forum ini menekankan penguatan kolaborasi regional guna mendorong program makan bergizi di sekolah sekaligus memperkuat sistem pangan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan berbagai negara untuk berbagi praktik baik dan memperkuat kerja sama dalam pengembangan program makan bergizi serta pembangunan sistem pangan yang tangguh di kawasan ASEAN.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi BGN Nurjaeni mengatakan, Kota Semarang dipilih sebagai tuan rumah karena komitmennya terhadap ketahanan pangan sekaligus perannya dalam Steering Committee Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) kawasan Asia-Pasifik periode 2026–2028. MUFPP merupakan jejaring kota global yang mendorong kebijakan pangan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemenuhan gizi menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. “Kita ingin memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar agar dapat fokus meraih prestasi,” kata Agustina dalam keterangan yang diterima pada Selasa (5/5/2026).

Dalam welcoming remark, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina H Krisnamurthi menekankan pentingnya kerja sama ASEAN yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Komitmen di tingkat ASEAN perlu diterjemahkan menjadi kerja sama praktis yang hasilnya dapat dirasakan langsung di tingkat nasional,” kata Ina.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran dalam keynote speech menyatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang pembangunan ekonomi. “Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi strategis untuk meningkatkan potensi kognitif anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Suardi.

Nurjaeni menambahkan akses makanan sehat di sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi unggul dan kompetitif secara global.

Sebagai bagian forum, peserta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Semarang, yakni SPPG Polda Jawa Tengah, SPPG Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan SPPG Padalangan. Kunjungan tersebut memperlihatkan implementasi Program MBG sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara.

Forum ASEAN–ID NOURISH diikuti lebih dari 120 peserta dalam Dialog Nasional yang terdiri atas perwakilan tujuh negara anggota ASEAN, 11 negara mitra eksternal dan High Contracting Parties to TAC, lima organisasi internasional, serta tujuh organisasi masyarakat sipil. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penguatan sistem pangan dan gizi.

Ke depan, forum ini diharapkan menjadi katalis pembentukan kemitraan konkret yang mencakup sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, rantai pasok, hingga pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung program makan bergizi berkelanjutan.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Istana Kepresidenan dibuka untuk kunjungan pelajar hari ini atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Adapun sekolah yang mengunjungi Istana hari ini adalah SMKN 19 Jakarta.

“Hari ini, Selasa 7 April 2026, atas instruksi dan keinginan Bapak Presiden Prabowo, kita buka istana untuk anak-anak sekolah. Jadi, rekan rekan ketahui bersama salah satu program terbesar bapak presiden investasi membangun dan membentuk generasi muda,” kata Teddy kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Teddy menerangkan, para pelajar tak hanya sekadar berkunjung, mereka juga mendapatkan edukasi langsung terkait sejarah dan perkenalan konsep pemerintahan. “Kegiatannya apa? Tadi, diskusi, tanya-jawab di aula, di gedung, kemudian kita ajak keliling, kita kenalkan sejarah bangsa, kita kenalkan konsep-konsep pemerintahan,” ujar dia.

“Kemudian kita ajak mereka untuk melihat Istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini,” sambung dia.

Teddy menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi akan dilakukan di seluruh Istana Kepresidenan di Indonesia. “Kita punya delapan, nanti masing-masing istana kita buka untuk anak sekolah juga. Untuk yang di luar Jakarta, ataupun juga di luar Pulau Jawa, nanti akan difasilitasi untuk ke sininya,” ungkapnya.

Dia menegaskan, tidak ada seleksi khusus bagi sekolah yang ingin mengikuti program tersebut. “Tidak, tidak ada seleksi khusus. Nanti siapa pun, sebenarnya kalau di kantor seneg atau seskab kan biasa menerima anak sekolah SD, SMP, SMA,” ujarnya.

“Ini Bapak Presiden pernah lihat, kemudian Bapak Presiden ingin masuk aja ke istana, kenalkan, mereka lihat langsung. Mereka lihat, mereka bisa ada pengalaman di situ, dan Insya Allah mereka akan punya cita-cita besar mungkin untuk seleksinya tidak ada. Jadi silakan daftar ke tadi yang saya bilang, kemudian nanti akan diatur oleh penitia aja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Libur panjang telah usai. Mulai hari ini, Senin, 30 Maret 2026, anak-anak kembali ke rutinitas sekolah. Namun, tidak semua anak bisa langsung beradaptasi dengan perubahan ini.

Sebagian anak kerap mengalami kesulitan saat harus kembali menjalani rutinitas seperti biasa usai libur panjang. Kondisi ini dikenal sebagai post holiday blues, yang biasanya muncul setelah masa liburan berakhir.

Psikolog anak dan keluarga dari Universitas Indonesia, Rose Mini, menjelaskan bahwa post-holiday blues merupakan kondisi emosional sementara yang ditandai dengan perasaan sedih, murung, atau menurunnya motivasi setelah liburan panjang berakhir.

Anak-anak menjadi kelompok yang paling sering mengalaminya, terutama ketika mereka harus beradaptasi secara tiba-tiba dari masa liburan yang santai ke aktivitas harian yang kembali padat.

Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan pola aktivitas selama liburan, ketika rutinitas anak yang semula teratur menjadi lebih fleksibel. Tanpa jadwal yang ketat, anak-anak menikmati kebebasan yang membuat mereka terbiasa dengan minimnya aturan.

"Oleh karena itu, ketika masa liburan berakhir dan anak-anak harus kembali ke sekolah, mereka sering merasa situasinya jadi tidak menyenangkan," katanya.

Rose menjelaskan bahwa ada sejumlah tanda umum yang kerap muncul pada anak saat mengalami post holiday blues. Biasanya, menjelang hari-hari kembali ke sekolah, anak akan merasa sedih, tidak nyaman, bahkan mempertanyakan alasan harus kembali menjalani rutinitas yang lebih terbatas dibandingkan saat liburan.

Tak hanya itu, katanya, perasaan tersebut juga bisa berkembang menjadi kecemasan, rasa takut, hingga kekhawatiran yang berlebihan. Kondisi ini kemudian dapat membuat anak menjadi lebih rewel, mudah tantrum, atau mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosinya.

Rose menambahkan sebagian anak juga dapat menunjukkan keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas, seperti sakit perut, pusing, atau mual.

Di samping itu, perubahan perilaku pun kerap terlihat, misalnya menurunnya nafsu makan, enggan belajar, hingga hilangnya semangat dalam beraktivitas. Kemudian, sebagian anak juga bisa mengalami kesulitan tidur, pola tidur yang menjadi tidak teratur.

"Namun, pada anak yang lebih besar, gejala bisa berbeda. Mereka cenderung menjadi lebih diam, tertutup, mudah tersinggung, kehilangan motivasi belajar, hingga sulit fokus dan berkonsentrasi," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal diberlakukan kembali usai diliburkan selama periode Lebaran 2026.

Berdasarkan Perpres No.115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, program MBG kembali digelar dengan menyesuaikan kalender pendidikan

"Kesesuaian dengan kalender pendidikan dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan," bunyi Pasal 10 poin b Perpres No.115/2025.

Adapun, sejatinya liburan anak sekolah bakal berakhir hingga (27/3/2026). Setelah itu, siswa bakal kembali mendapatkan libur 28-29 Maret saat akhir pekan. Oleh sebab itu, pembelajaran mulai efektif pada Senin (30/3/2026).

MBG Mulai 31 Maret

Dalam catatan Bisnis, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyaluran MBG untuk anak sekolah telah dihentikan pada Lebaran 2026.

Penghentian MBG untuk siswa dilakukan sejak Jumat (13/3/2026). Sementara itu, distribusi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berlangsung hingga Selasa (17/3/2026).

"Setelah itu kita akan merayakan Idulfitri dan program makan bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret,” kata Dadan di Kantor Kejaksaan Agung, Selasa (17/3/2026).

Menurut Dadan, penghentian sementara program MBG selama periode Lebaran juga memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan yakni Rp5 triliun.

“Tentu saja. Itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun ya, dihemat dengan seperti itu,” pungkasnya.

Niat pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapat dukungan. Namun persoalannya, bagaimana pemerintah melaksanakan MBG dengan aman, transparan, dan selaras dengan tujuan pendidikan dan kesehatan yang lebih luas?

MBG seharusnya dapat menjadi instrumen hilirisasi dan pendorong kedaulatan pangan lokal. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat lokal–baik dalam penyediaan bahan pangan, pengolahan, pengawasan, dan pendistribusian pangan MBG. Pelibatan ini akan meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap program MBG.

Masyarakat akan melihat program MBG, layaknya memberi makan anak-anak mereka sendiri; dengan pangan yang mereka produksi dan olah sendiri; serta diawasi serta distribusikan oleh mereka sendiri.

Masyarakat lokal akan lebih aktif berpartisipasi menjaga keamanan pangan, mengawasi transparansi dan keselarasan program MBG dengan pendidikan dan kesehatan. Dampaknya, hilirisasi pangan lokal akan terjadi. Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi juga akan dirasakan masyarakat lokal. Itu sesuai dengan konsep dan agenda kedaulatan pangan.

MBG dan Instrumen Kedaulatan Pangan Lokal

Kriteria utama pangan MBG, yaitu: memenuhi standar gizi, memiliki daya simpan lebih lama, dan siap santap. MBG diharapkan bisa meningkatkan gizi anak sekolah, sekaligus bisa menguatkan sistem pangan nasional, khususnya pangan lokal. Dengan begitu kedaulatan pangan bisa terwujud.

Menurut Maudrie et al (2025), kedaulatan pangan bisa diartikan sebagai kemampuan masyarakat bertahan hidup (surviving) sekaligus tumbuh dan berkembang (striving). Caranya, MBG mewajibkan kandungan pangan lokalnya minimal 75%. Alhasil, serapan komoditas pangan lokal meningkat dan kontrak dengan produsen pangan lokal juga akan naik.

Konsekuensinya, MBG tidak hanya bisa menstabilkan permintaan pangan lokal, tetapi juga bisa memperkuat hilirisasi pangan lokal, dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar MBG bisa sukses menjadi instrumen kedaulatan pangan.

Pertama, gizi untuk pangan lokal untuk MBG perlu distandardisasi. Pangan MBG, misalnya, harus memenuhi kebutuhan protein, dan mikronutrien penting (vitamin dan mineral). Pangan MBG perlu memprioritaskan olahan pangan lokal yang bergizi, dan mengurangi ketergantungan pada pangan ultra-proses impor (ultra-processed food (UPF)). Dengan demikian, dibutuhkan panduan menu regional MBG.

Kedua, infrastruktur logistik perlu disiapkan dengan baik. Selain menu MBG regional, dapur regional dan penyimpanan dingin (cold storage) regional khusus MBG, juga diperlukan. Agar bahan atau pangan MBG bisa lebih tahan lama, kesegaran dan masa simpannya. Di samping itu, dapur dan cold storage regional MBG bisa menjadi stok penyangga di level provinsi atau kabupaten/kota.

Ketiga, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Agar memudahkan monitoring dan evaluasi, dibutuhkan dashboard nasional lintas kementerian dan lembaga. Gunanya, untuk memonitor serapan komoditas pangan lokal, kualitas gizi, dan kepuasan penerima MBG (siswa)—termasuk memonitor jika ada kejadian keracunan pangan, dan sejenisnya. Dengan begitu, audit berkala MBG—khususnya terkait rantai pasok dan standar keamanan pangan—penting dilakukan.

Jadi, MBG seharusnya bisa menjadi instrumen kedaulatan pangan nasional. MBG tidak hanya menyehatkan anak, namun juga menguatkan produksi dan industri pangan lokal. Salah satunya melalui hilirisasi pangan lokal.

MBG dan Hilirisasi Pangan Lokal

MBG dapat mendorong hilirisasi pangan lokal. Secara otomatis, juga memperkuat produsen kecil dan meningkatkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ditentukan oleh sejauh mana kemampuan negara mengolah dan mendistribusikan pangan secara mandiri; tidak hanya bergantung pada produksi pangan primer saja.

Indonesia sebagai negara kepulauan, misalnya, punya potensi besar terkait pangan akuatik—baik dihasilkan oleh perikanan laut, maupun perikanan darat (inland fisheries). MBG dapat berfungsi sebagai entitas yang secara legal formal memiliki porsi yang signifikan untuk membeli (off taker) pangan akuatik lokal.

Terlebih jika program MBG bisa disinergikan dengan program pemerintah yang lain. Misalnya, program hilirisasi pangan (ikan tilapia) yang diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan sentra utama perikanan darat, yaitu ikan tilapia. Seharusnya, MBG di Sumatera Utara dan Jawa Barat bisa menjadi off taker dari ikan tilapia yang diproduksi di sana.

Itu bisa menjadi percontohan sinergi antara program MBG dan hilirisasi tilapia. Dengan adanya MBG, serapan tilapia meningkat; harga tilapia di tingkat pembudidaya stabil, dan mendorong investasi pada pengolahan ikan tilapia di daerah tersebut.

Hilirisasi tilapia akan memberikan dampak peningkatan gizi, sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Apalagi jika hilirisasi tidak hanya berlaku untuk tilapia saja, namun juga pangan lokal lainnya, seperti: telur, ayam, dan susu.

Dengan kata lain, MBG bisa menjadi motor penggerak hilirisasi pangan lokal. Sehingga, pendapatan nelayan, petani, dan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) akan meningkat; pasar yang stabil bagi industri pangan bisa diciptakan; dan memberikan multiefek yang positif kepada daerah.

Lebih jauh lagi, MBG akan membentuk sistem pangan lokal yang handal. Itu ditandai dengan terjadinya integrasi produsen kecil ke pasar formal; dan penguatan industri olahan domestik—yang berdampak pada berkurangnya ketergantungan pada pangan impor.

Diharapkan, MBG akan mendorong berkembangnya komoditas pangan unggulan di daerah. Terjadi integrasi antara program MBG dengan program hilirisasi pangan lokal. Dengan demikian, kedaulatan pangan bisa terwujud.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyurati sekolah-sekolah untuk membantu sosialisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Dalam aturan tersebut, pemerintah menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital, termasuk media sosial. Penonaktifan akun anak di bawah usia tersebut pada platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret 2026.

Sejumlah platform yang termasuk kategori ini antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox.

“Terima kasih Mendikdasmen berkenan mengirimkan surat ke sekolah-sekolah untuk ikut sosialisasikan aturan PP Tunas ini,” kata Meutya dalam rapat koordinasi terkait implementasi PP Tunas di kantor Komdigi, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan l pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PP Tunas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemendikdasmen telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan suasana saling menghormati, saling memuliakan, serta saling mendukung keberhasilan belajar sehingga sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak.

“Dan itu semua merupakan penjabaran dari PP Tunas yang menjadi referensi dari Kemendikdasmen tersebut,” katanya.

Abdul Mu’ti menjelaskan pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman dikembangkan melalui tata kelola, edukasi, serta kolaborasi seluruh warga sekolah.

Penerapannya berlandaskan sembilan asas utama, yakni humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan, kesetaraan gender, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi tersebut, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan berbagai panduan bagi orang tua dan guru sebagai bagian dari pendidikan karakter serta penggunaan teknologi digital secara berkeadaban.

Panduan tersebut mencakup prinsip 3S, yakni pengaturan screen time atau pembatasan waktu penggunaan gawai, screen break dengan membiasakan anak mengistirahatkan mata dari penggunaan gawai yang terlalu lama, serta screen zone berupa kesepakatan area yang boleh atau tidak boleh digunakan untuk membawa dan menggunakan gawai.

“Ini semua sudah mulai kami sosialisasikan dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan Permen serta PP tentang pembatasan penggunaan media sosial dan gawai bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun dapat terlaksana dengan efektif,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan pihaknya menyambut baik implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis internal kementeriannya, tingginya angka kekerasan terhadap anak salah satunya dipicu oleh penggunaan gawai atau media sosial yang tidak bijak, khususnya pada anak-anak.

Dia menjelaskan implementasi PP Tunas juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan.

“Untuk itu salah satu ril yang kami lakukan adalah langkah strategis bagaimana Ruang Bersama Indonesia berbasis desa ini menguatkan pola asuh dalam keluarga dimana menggerakkan perempuan-perempuan berbasis desa bekerjasama dengan PKK dan juga lembaga masyarakat untuk menguatkan pola asuh tersebut,” katanya.

Selain itu, kementeriannya juga memiliki forum anak dari tingkat nasional hingga desa yang bertujuan mendorong anak-anak menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam upaya perlindungan anak.

Dia menilai anak-anak tidak cukup hanya dilarang menggunakan gawai, tetapi juga perlu diberikan alternatif aktivitas yang positif. Salah satu yang ditawarkan melalui program Ruang Bersama Indonesia adalah memaksimalkan permainan tradisional berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, permainan tradisional memiliki filosofi yang kuat dalam membangun karakter anak Indonesia. Dalam permainan tersebut, anak-anak belajar bekerja sama, bergiliran, menghargai orang lain, serta tidak berlaku curang.

“Mungkin ini bisa menjadi salah satu resolusi mengurangi penggunaan gadget buat anak-anak,” ungkapnya.