Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Bareskrim Polri menetapkan 26 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin (peti) di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melaporkan adanya kegiatan peti (penambangan tanpa izin) di Gunung Botak, sehingga kami dapat menindaklanjuti dengan proses penindakan," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Kementerian ESDM Jeffri Huwae, dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Jeffri menegaskan tersangka diduga berperan dalam mendukung kegiatan operasional peti, seperti pembangunan akses jalan operasional tambang, pembangunan kolam penampungan atau fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium pengolahan atau penyulingan emas, kegiatan pengolahan, serta pembangunan sarana pendukung lainnya.

Dari 26 tersangka tersebut, 2 orang tersangka merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 24 tersangka lainnya adalah warga negara asing (WNA).

Saat ini, 1 WNI tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, 1 WNI belum ditahan, 12 WNA telah ditahan di Rutan Ambon, sementara 12 orang WNA lainnya berada di luar wilayah hukum Indonesia dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Jeffri menambahkan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam proses penegakan hukum, Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum ESDM yang didampingi Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli dari berbagai unsur terkait, baik dari Pemerintah Provinsi Maluku, Imigrasi Kelas I TPI Ambon, maupun anggota Kodam XV/Pattimura.

Tim juga telah melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di beberapa lokasi, yaitu di Gunung Botak, Kota Namlea, Ambon, dan Jakarta.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik meningkatkan status penyidikan pada 3 April 2026 dan memperoleh alat bukti yang cukup berdasarkan hasil penyidikan, pengumpulan bahan keterangan, serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei dan 22 Juni 2026," kata Jeffri.

Lebih lanjut, Jeffri menegaskan bahwa saat ini PPNS Ditjen Gakkum bersama Korwas PPNS sedang melengkapi berkas perkara untuk kemudian dapat dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Proses penyidikan ini akan terus dikembangkan sepanjang terdapat fakta baru yang berhubungan dengan perkara. Dalam penanganan perkara, Penyidik PPNS Ditjen Gakkum ESDM bersifat independen dan bebas dari pengaruh apapun demi menjamin akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Penegakan hukum ini juga dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap program pro rakyat Gubernur Maluku, yang menegaskan bahwa pengelolaan tambang emas Gunung Botak dengan pola izin pertambangan rakyat (IPR) diarahkan untuk kemakmuran masyarakat Maluku.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Cartenz mengonfirmasi 10 orang pendulang emas telah tewas usai diduga diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Awimbon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kepala Ops Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani mengatakan jumlah korban masih kemungkinan bertambah lantaran sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian.

Hingga saat ini, aparat masih memprioritaskan proses evakuasi korban, pencarian warga yang dilaporkan selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.

"Fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan korban selamat, mengevakuasi para korban meninggal dunia, serta melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku secara profesional dan terukur," ujar Faizal dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, kondisi medan yang berat telah menghambat proses penanganan di lapangan. Dengan begitu, seluruh personel diminta tetap mengedepankan aspek keselamatan dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Adarma Sinaga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pendulangan maupun penambangan di wilayah rawan konflik tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pendulangan atau penambangan ilegal di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena sangat berisiko terhadap keselamatan,” kata Adarma.

Adapun, masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari aparat keamanan.

Sekadar informasi, dari hasil investigasi awal pelaku diduga merupakan KKB Batalyon Yamue pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok ini diperkirakan berjumlah 15 orang dengan persenjataan berupa AR-15 dan beberapa senjata api rakitan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi VI DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan untuk melibatkan koperasi, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam kegiatan usaha di wilayah operasional perusahaan, guna mengatasi praktik penambangan liar atau ilegal.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dirut PT Aneka Tambang (Antam), Dirut PT Bukit Asam (PTBA), dan Dirut PT Timah di Jakarta, Selasa.

Ia menilai pelibatan koperasi merupakan langkah strategis untuk melegalkan aktivitas penambang rakyat sekaligus memutus rantai pemilik modal atau cukong yang selama ini memanfaatkan penambang liar.

Nurdin menegaskan bahwa empat entitas BUMN tambang tersebut wajib mendukung program Presiden terkait penguatan koperasi, termasuk program prioritas Kopdes Merah Putih.

Ia mencontohkan PT Timah yang telah melaksanakan keputusan rapat sebelumnya dengan mengintegrasikan penambang liar ke dalam koperasi.

“PT Timah sudah melaksanakan skema kemitraan dengan koperasi, dan ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa hingga kini belum ada peta jalan (roadmap) pelibatan koperasi dari BUMN tambang lainnya.

Padahal, menurutnya, pendekatan koperasi diyakini dapat mengatasi praktik cukong yang memperkaya diri dengan memanfaatkan penambang liar, sekaligus memberi kepastian hukum bagi penambang rakyat.

Nurdin berharap pada 2026 jumlah koperasi yang terlibat dalam program ini bisa mencapai 50 hingga 100 unit.

Ia meminta PT Bukit Asam, PT Antam, dan PT Inalum mengikuti langkah PT Timah dengan melegalkan penambang liar melalui koperasi.

“Dengan begitu, kita sekaligus mengatasi praktik cukong yang selama ini memperkaya diri dengan memanfaatkan para penambang liar,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengakui bahwa penambang ilegal batu bara kembali muncul di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) milik perseroan menyusul kenaikan harga batu bara.

Arsal menjelaskan bahwa jumlah titik tambang ilegal memang sempat menurun sejak adanya satgas pemberantasan tambang ilegal, dari 81 titik pada tahun lalu menjadi jauh lebih sedikit.

Namun, ia menyebut ketika harga batu bara kembali naik, aktivitas tambang ilegal mulai bermunculan lagi.

“Meskipun satu dua, dampaknya tetap kami yang harus menyelesaikan (jika ada masalah) sebagai pemilik IUP (izin usaha pertambangan),” kata Arsal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Taipan batu bara Samin Tan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan oleh Kejagung, ternyata pernah terbebas dari jerat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan di Kalimantan Tengah 2016-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Samin Tan menjadi tersangka karena tetap melakukan aktivitas penambangan meski izin perusahaan PT AKT telah dicabut.

Syarief mengemukakan izin PT AKT telah dicabut sejak 2017 melalui surat terminasi dari ESDM. Namun, aktivitas tambang PT AKT berlanjut sampai dengan 2025.

Dalam hal ini, Kejagung mengemukakan bahwa aktivitas penambangan dan penjualan hasil tambang PT AKT dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum dalam rentang 2017-2025.

"Tersangka ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah dengan bekerja sama dengan penyelenggara," tutur Syarief di Kejagung, Sabtu (28/3/2026).

Rekam Jejak Samin Tan

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Samin Tan bukan kali pertama terjerat dalam kasus rasuah di Tanah Air. Sebab, taipan batu bara itu sempat menjadi tersangka dalam kasus terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) oleh KPK.

Kasus tersebut adalah pengembangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Samin Tan, orang terkaya Indonesia peringkat ke-28 versi majalah Forbes 2011, diduga memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara yakni Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR terkait dengan pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

Adapun, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak termasuk Eni Saragih terkait PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Komisi rasuah, menduga Eni Maulani sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR dan anggota Panja Minerba di Komisi VII menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Akhirnya, uang suap Rp5 miliar itu diduga diberikan sebanyak dua kali masing-masing pada 1 Juni 2018 senilai Rp1 miliar dan 22 Juni 2018 sebesar Rp4 miliar. Uang itu diduga diberikan melalui perantara staf tersangka dan tenaga ahli Eni di DPR.

Jadi Buron KPK

Pada medio Maret 2020, bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN) masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau buronan di KPK.

Tercatat, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada (1/2/2019), Samin Tan tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak dua kali.

Pertama, Samin Tan tidak datang dan tidak memberikan alasan yang patut dan wajar atas panggilan KPK untuk hadir pada tanggal (2/3/2020). Padahal KPK telah mengirimkan surat panggilan pada tanggal 28 Februari 2020.

Kemudian, KPK menjadwalkan kembali untuk pemeriksaan pada (5/3/2020). Hanya saja, Samin kembali tidak memenuhi panggilan KPK dan mengirimkan surat dengan alasan sakit dan menyatakan akan hadir pada (9/3/2020).

Selanjutnya, pada tanggal yang dijanjikan, tersangka SMT kembali meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sakit dan butuh istirahat selama 14 hari dan melampirkan surat keterangan dokter.

Selanjutnya pada 10 Maret 2020, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan atas nama tersangka SMT.

Atas dasar surat itu, KPK melakukan pencarian terhadap tersangka SMT ke beberapa tempat antara lain dua rumah sakit di Jakarta, apartemen milik tersangka di kawasan Jakarta Selatan, dan beberapa hotel di Jakarta Selatan. Singkatnya, Samin Tan baru ditangkap oleh komisi rasuah usai satu tahun menjadi buronan atau tepatnya pada (5/4/2021).

Divonis Bebas

Setelah menjalani proses penyidikan dan persidangan, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis bebas bos PT Borneo Lumbung Energi, Samin Tan dalam perkara suap terhadap eks politisi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih.

Samin Tan dinilai tidak terbukti melakukan penyuapan terhadap Eni Maulani. Hakim menilai Samin Tan hanya korban dari Eni yang tidak berwenang dalam proses pencabutan atau perpanjangan PKP2B perusahaan yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan tersebut, hakim kemudian menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyuapan.

"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan,” kata hakim, Senin (30/8/2021).

Namun, KPK tidak tinggal diam. KPK pun langsung menyatakan kasasi atas vonis bebas ‘crazy rich’ Samin Tan. Hanya saja, hakim agung pada MA telah menolak kasasi jaksa KPK atas putusan bebas bos PT Borneo Lumbung Energi Samin Tan.

Alhasil, terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) itu, tetap bebas sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Samin Tan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penambangan di Kalimantan Tengah 2016-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Samin sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Tim Penyidik pada Jampidsus menetapkan 1 orang Tersangka yakni ST selaku Beneficial Owner PT AKT," ujar Syarief di Kejagung, Sabtu (29/3/2026) dini hari.

Syarief menjelaskan Samin Tan menjadi tersangka karena tetap melakukan aktivitas penambangan meski izin perusahaan PT AKT telah dicabut.

Secara terperinci, perkara ini berkaitan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor: 198/A.1/1999 tanggal 31 Mei 1999.

Menurut Syarief, PKP2PB ini sudah dicabut dengan dikeluarkannya Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tentang PKP2PB antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya tertanggal 19 Oktober 2017.

Dengan telah berakhirnya terminasi itu, maka seharusnya PT AKT tidak memiliki hak untuk melakukan pertambangan batu bara di PKP2PB.

"Sehingga dalam rentang waktu dari berakhirnya terminasi sampai dengan tahun 2025 penambangan dan penjualan hasil tambang PT AKT dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum," tutur Syarief.

Kemudian, Syarief mengemukakan bahwa Samin selaku pemilik manfaat PT AKT diduga secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.

Hal tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan sehingga merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

Namun demikian, Kejagung masih belum mengungkap sosok penyelenggara negara yang dimaksud, termasuk soal kerugian keuangan negara lantaran masih dihitung tim auditor.

"Untuk saat ini belum. Tapi sudah ada bahwa saya sebutkan tadi bahwa ini masuk tindak pidana korupsi karena diduga ada kerja sama dengan penyelenggara negara," pungkasnya.

Atas perbuatannya, Samin dipersangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. UU No.20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Adapun, Samin Tan pernah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya (peringkat ke-28) di Indonesia versi majalah Forbes pada 2011. Kekayaan saat itu diperkirakan mencapai US$940 juta.

Kementerian Transmigrasi mendukung penyelesaian kasus hukum yang melibatkan lahan transmigrasi tahun 2005-2011

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi mendukung penyelesaian melalui proses hukum dugaan kasus korupsi lahan transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Kementerian Transmigrasi mendukung penyelesaian kasus hukum yang melibatkan lahan transmigrasi tahun 2005-2011,” kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans), Kementerian Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan catatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, terjadi penambangan ilegal pada sekitar 1.800 hektare lahan transmigrasi.

Penambangan ilegal ini menyebabkan ratusan rumah transmigran, lahan pertanian, hingga fasilitas umum dan sosial mengalami kerusakan.

Saat ini, Kejati Kalimantan Timur telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.

Tiga di antaranya merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yakni HM(2005-2008), BH (2009-2010), dan ADR (2011-2013). Sedangkan tiga tersangka lainnya dari pihak perusahaan PT KRA, PT ABE dan PT JMB.

Dari hasil penyelidikan, aktivitas penambangan ilegal terjadi pada periode 2005-2011 di wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi No. 01 di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur meliputi Desa Bhuana Jaya, Mulawarman, Suka Maju, Bukit Pariaman dan Separi.

Kasus bermula ketika pemerintah kabupaten masih bisa menerbitkan izin pertambangan.

Pada tahun 2007, tersangka HM yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara meloloskan izin usaha pertambangan operasi (IUP OP) PT KRA, PT ABE dan PT JMB.

Aktivitas pertambangan tersebut terus berlanjut hingga posisi HM digantikan BH dan ADR. Kedua tersangka diduga melakukan pembiaran pada aktivitas penambangan tersebut meski proses perizinan belum tuntas.

Kementrans berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna memastikan pemulihan hak-hak transmigran serta penataan kembali kawasan yang terdampak, sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kementerian Transmigrasi tidak pernah memberikan izin untuk penggunaan aktivitas penambangan di lahan tersebut pada kurun waktu 2005-2011. Dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan izin di Kutai Kartanegara, kami harapkan lahan transmigrasi dapat kembali digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujar Sigit.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menghentikan aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Kampar.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Ismon Simatupang mengatakan penindakan dilakukan setelah tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan kegiatan penambangan tidak sesuai izin di Desa Pulau Tinggi, Kampar.

"Sidak ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja bersama Komisi III DPRD Riau menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut," ungkapnya Senin (2/3/2026).

Menurutnya, hasil pemeriksaan di lapangan menemukan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Azul Makona Kreasindo tidak berada pada area yang tercantum dalam izin operasional perusahaan.

Perusahaan tersebut diketahui memiliki izin usaha pada lahan seluas 148.135,72 meter persegi atau sekitar 14,8 hektare. Namun, kegiatan penambangan justru dilakukan di lahan milik PT Surya Andalan Abadi yang berada di luar wilayah izin.

“Karena penambangan dilakukan bukan pada lokasi yang sesuai izin, maka aktivitas tersebut kami kategorikan sebagai kegiatan ilegal,” ujar Ismon.

Sebagai tindak lanjut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau yang tergabung dalam tim pengawasan langsung melakukan penyegelan lokasi tambang guna memastikan penghentian kegiatan secara tegas.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Vera Angelika OK menyampaikan setelah penyegelan, Pemprov Riau akan memanggil dua perusahaan terkait, yakni PT Azul Makona Kreasindo dan PT Surya Andalan Abadi, untuk dimintai klarifikasi.

"Pemanggilan ini bertujuan mendalami alasan aktivitas penambangan dilakukan di luar area perizinan, termasuk kemungkinan adanya kerja sama antara kedua perusahaan," ujarnya.

Selanjutnya, tim pengawasan akan menyusun berita acara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dokumen tersebut akan ditandatangani bersama oleh Satpol PP dan tim pengawas sebelum diunggah ke sistem Online Single Submission (OSS).

Pemprov Riau juga meminta partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi aktivitas di lokasi tambang yang telah disegel.

"Kami minta warga melapor apabila masih ditemukan kegiatan penambangan dengan menyertakan dokumentasi serta titik koordinat lokasi," ujarnya.

Pemerintah daerah menegaskan, apabila perusahaan tetap melakukan aktivitas pasca penyegelan, sanksi tegas hingga pencabutan izin secara permanen dapat diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi besar Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan praktik ekonomi bawah tanah (underground economy) di sektor pertambangan dan kehutanan terus meluas. Teranyar, tambang yang sebelumnya telah disita negara namun masih terindikasi beroperasi di Kalimantan Tengah kembali dikuasai oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Dalam pengumuman yang dikutip Senin (26/1/2026), Satgas PKH menyatakan telah menguasai kembali lahan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), anak usaha PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) milik konglomerat Samin Tan, yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Area tambang tersebut mencakup lahan seluas 1.699 hektare.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan, langkah penguasaan kembali dilakukan menyusul pencabutan izin operasional atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3714 K/30/MEN/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

"Izin operasional dicabut pada tahun 2017 karena PT AKT menjadikan PKP2B sebagai jaminan utang tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Meski izin telah dicabut, Anang menyebut PT AKT terindikasi masih melakukan aktivitas penambangan hingga 15 Desember 2025 tanpa menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada otoritas terkait. Atas aktivitas tersebut, Satgas PKH menuntut denda sebesar Rp4,2 triliun.

"Nilai ini dikalkulasikan dari denda tambang sebesar Rp354 juta per hektare," katanya, dikutip dari Antara.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, tercatat terdapat lebih dari 130 unit kendaraan operasional dan alat berat yang saat ini berada dalam pengawasan aparat.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan dilakukan langkah penegakan hukum pidana terhadap subjek hukum yang diduga kuat melakukan pelanggaran.

"Saat ini, pengamanan lokasi diperketat dengan melibatkan 65 personel gabungan dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh guna memastikan situasi kondusif selama proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Selain tambang milik Samin Tan, Satgas PKH juga telah menyasar tambang PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) seluas 116,90 hektare di Desa Makarti, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akhir tahun lalu.

PT Mahakam Sumber Jaya merupakan anak usaha dari emiten tambang milik konglomerat Kiki Barki, PT Harum Energy Tbk. (HRUM). Berdasarkan data MinerbaOne Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harum Energy mengempit 80% saham Mahakam Sumber Jaya dan sisanya 20% dimiliki PD Bara Kaltim Sejahtera.

Lainnya, Satgas mencabut izin tambang yang dikelola entitas Astra melalui United Tractors (UNTR) di bawah Agincourt Resources (AR). Perusahaan ini menguasai wilayah tambang emas Martabe. Satuan mencabut izin perusahaan pada pekan lalu.

Corporate Secretary United Tractors Ari Setiyawan menjelaskan bahwa UNTR dan AR mengetahui informasi mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media.

“Perseroan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengingat AR belum menerima pemberitahuan resmi dan sedang menindaklanjuti hal tersebut dengan instansi terkait,” ujar Ari, pekan lalu (22/1/2026).

Ia menambahkan, AR menghormati setiap keputusan pemerintah serta tetap menjaga hak-hak perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, AR juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan hukum.

Ari juga menyampaikan hingga saat ini UNTR belum dapat menilai dampak operasional, keuangan, maupun hukum yang berpotensi timbul terhadap AR akibat kebijakan tersebut.

Selain tambang emas, Satgas PKH turut mencabut izin usaha PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) bersama 26 entitas lainnya.

Di luar pencabutan izin, sebelumnya Satgas PKH juga mengumumkan telah menerima pembayaran denda administratif dari 48 perusahaan di sektor sawit dan pertambangan dengan total nilai sekitar Rp7,07 triliun, sebagai bagian dari penegakan aturan pemanfaatan kawasan hutan.

Barita Simanjuntak mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan kepatuhan dengan memenuhi kewajiban pembayaran denda kepada negara.

Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola kawasan hutan yang berkeadilan, transparan, serta berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Secara rinci, dari sektor perkebunan sawit, sebanyak 41 perusahaan telah melunasi denda administratif dengan nilai sekitar Rp4,76 triliun.

Salim Group tercatat menjadi penyumbang terbesar dengan total pembayaran sekitar Rp2,33 triliun, disusul Sampoerna Agro Group melalui PT Mutiara Bunda Jaya sebesar Rp965 miliar.

Selanjutnya, Astra Agro Lestari Group membayar Rp571,04 miliar, Best Agro Group sekitar Rp645,33 miliar, Bumitama Gunajaya Agro Group sebesar Rp116,15 miliar, dan Surya Dumai Group senilai Rp93,19 miliar.

Sementara dari sektor pertambangan, Satgas PKH mencatat pembayaran dan komitmen pembayaran denda dari tujuh perusahaan dengan total nilai sekitar Rp2,31 triliun.

Pembayaran tersebut antara lain berasal dari PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp500 miliar dan PT Mahakam Sumber Jaya senilai Rp13,28 miliar, serta lima perusahaan lainnya yang telah menyatakan kesiapan membayar sesuai jadwal dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

Di luar pembayaran yang telah diterima, Satgas PKH juga mencatat masih terdapat potensi penerimaan denda tambahan dari sektor perkebunan sawit.

Dari total 83 perusahaan sawit yang dipanggil, sebanyak 73 perusahaan telah memenuhi panggilan, termasuk 41 perusahaan yang telah melakukan pembayaran.

Dari 73 perusahaan tersebut, 13 perusahaan menyatakan kesiapan melunasi denda administratif dengan total nilai sekitar Rp2,39 triliun, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian sesuai jadwal yang disepakati.

Adapun dari sektor pertambangan, Satgas PKH telah mengundang 32 perusahaan, dengan 22 di antaranya hadir memenuhi panggilan.

Dari jumlah tersebut, tujuh perusahaan telah menyanggupi pembayaran denda administratif, sementara sisanya masih mengajukan keberatan atau menunggu penjadwalan ulang.

Barita menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya mencakup penagihan denda administratif, tetapi juga penguasaan kembali kawasan hutan serta pemulihan aset negara.

Selain itu, Satgas PKH menyiapkan langkah hukum terhadap korporasi yang tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini, Satgas PKH telah mengidentifikasi dan mengamankan aset lahan dalam skala besar di sektor perkebunan sawit dan pertambangan.

Di sektor perkebunan sawit yang ditangani Satgas Garuda, dari total penguasaan sekitar 4,09 juta hektare, sebanyak 2,47 juta hektare telah diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara sisanya seluas 1,61 juta hektare masih dalam tahap verifikasi.

Adapun di sektor pertambangan yang ditangani Satgas Halilintar, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan seluas 8.822,26 hektare dari 75 perusahaan yang mencakup komoditas nikel, batu bara, pasir kuarsa, hingga kapur atau gamping.

Terkait pencabutan izin terhadap 28 perusahaan pekan lalu, termasuk anak usaha UNTR dan INRU, Barita menjelaskan kepada Antara bahwa keputusan tersebut telah melalui pemeriksaan ulang (cross-check) dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden.

"Jadi, kurang tepat kalau dikatakan tidak transparan atau tebang pilih. Mana-nya yang ditebang, mana-nya yang dipilih? Itu tidak demikian karena prosesnya selain panjang, datanya komprehensif, akurat, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan dicabut itu lengkap ada datanya," ujarnya.

Menurut Barita, sistem manajemen pemerintahan, khususnya dalam pencabutan izin perusahaan yang melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan, tergolong ketat dan berlapis. Ia memastikan transparansi serta akuntabilitas dijaga sepanjang proses berlangsung.

"Sehingga ketika Presiden memutuskan pencabutan izin tentulah itu langkah-langkah yang sudah prosesnya panjang, data, lalu komprehensivitas, objektivitas, fakta-fakta di lapangan itu sudah tersusun dan sudah dibuat dan dilaporkan serta dibahas sekian lama," imbuhnya.

Ia menyebut Satgas PKH saat ini masih terus melakukan pengecekan terhadap perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran serupa dengan 28 korporasi yang izinnya telah dicabut.

"Nanti kalau Satgas melakukan tugas di seluruh kawasan menemukan ada lagi pelanggaran, tentu saja itu akan diproses sama dengan yang 28 ini," kata Barita.

Menurutnya, pengecekan mencakup pencocokan dokumen perizinan dengan kondisi faktual di lapangan.

"Apakah dokumen perizinan yang dimiliki oleh korporasi itu di lapangan benar, tidak, itu dilakukan? Baik mencakup kawasan luas wilayahnya maupun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan serta pengelolaan kawasan yang dimiliki itu benar, tidak, peruntukan dan kegiatannya itu sesuai peraturan?" ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, menyusul banjir dan longsor di Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.200 orang pada akhir 2025, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan terhadap terjadinya bencana tersebut.

Satgas PKH pada Selasa (20/1) merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.

Pefindo Siapkan Special Review

Sementara itu, atas kebijakan pemerintah yang berdampak pada sejumlah emiten, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memastikan akan melakukan special review terhadap perusahaan atau anak usaha yang terkena pencabutan izin.

Special review hanya dilakukan terhadap perusahaan yang diperingkat oleh Pefindo atau yang menerbitkan surat utang di pasar modal Indonesia.

“Kalau ada yang kami peringkat pasti kami akan melakukan special review, itu pasti. Kalau benar ya, ada dari perusahaan-perusahaan itu yang kita rate (peringkat), pasti kita ada special review,” ujar Direktur Utama Pefindo Irmawati seusai acara di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Penyitaan Lahan Tambang dan Hutan Terbaru

Ia memastikan, special review juga akan dilakukan terhadap induk perusahaan jika anak usahanya memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan induk.

“Kalau misalkan anak usahanya itu memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan yang kami rating, itu kita ada special review,” ujarnya.

Irmawati menjelaskan bahwa special review merupakan proses peninjauan ulang terhadap proyeksi perusahaan yang berpotensi mengubah peringkat kredit.

“Kalau dia ada sesuatu gitu, pasti proyeksinya berubah. Kan kita berdasarkan proyeksi kan, pasti ada perubahan, nah kita ulang lagi itu, itu ulang proyeksinya gimana. Bisa tetap, bisa turun,” katanya.

Daftar 28 Perusahan yang Izinnya Dicabut Satgas PKH Januari 2026

Terdapat 22 perusahaan pemegang PBPH berada di Aceh dan Sumatera Utara yang dicabut izinnya oleh Satgas PKH, antara lain PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, PT Anugerah Rimba Makmur, hingga PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Sementara di Sumatera Barat, tercatat enam perusahaan, yakni PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, dan PT Salaki Summa Sejahtera.

Adapun enam perusahaan lain berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu, termasuk PT Ika Bina Agro Wisesa, CV Rimba Jaya, PT Agincourt Resources, dan PT North Sumatra Hydro Energy.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah resmi menguasai kembali lahan tambang seluas 1.699 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan lahan tambang itu digunakan oleh perusahaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

"Satgas PKH telah resmi melakukan penguasaan kembali lahan seluas 1.699 hektare yang digunakan sebagai area bukaan tambang oleh PT AKT," ujar Barita dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026)

Dia menyampaikan penguasaan kembali ini dilakukan setelah izin operasional atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT dicabut.

Pencabutan itu dilakukan lantaran PT AKT menjadikan PKP2B sebagai jaminan utang tanpa persetujuan pemerintah. Lebih jauh, korporasi tambang itu juga diduga masih melakukan kegiatan penambangan ilegal hingga (15/12/2025).

"Perusahaan terindikasi masih melakukan penambangan hingga 15 Desember 2025 tanpa melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada otoritas terkait," imbuhnya.

Adapun, Satgas PKH telah menghitung potensi denda tergadap PT AKT sebesar Rp4,2 triliun dengan hitungan berdasarkan denda tambang Rp354 juta per hektare.

Di samping itu, satgas besutan Presiden Prabowo Subianto itu telah menginventarisir aset milik PT AKT dengan rincian 130 unit operasional dan alat berat untuk dilakukan pengawasan.

”Saat ini, pengamanan lokasi diperketat dengan melibatkan 65 personel gabungan dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh guna memastikan situasi kondusif selama proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dari hasil komunikasi dengan Kapolda Sumatra Barat bahwa paling lama dua hari ke depan seluruh tambang liar di Sumbar ditutup.

Andre mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan emas ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) terus terjadi di berbagai kabupaten di Sumbar.

Adapun, sejumlah daerah yang menjadi lokasi penambangan ilegal, termasuk Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, serta beberapa wilayah lainnya.

“Selain di Pasaman dan Pasaman Barat yang sudah ditutup, tambang liar di Sijunjung dan Solok Selatan pun ditutup. Ini hasil komunikasi saya dengan Kapolda Sumbar. Jadi paling lama dua hari ke depan tambang liar di Sumbar ditutup,” katanya yang diposting di akun resmi @andre_rosiade, Selasa (13/1/2026).

Dia berharap dalam penindakan terhadap tambang ilegal di Sumbar itu bukan saja operator saja, tetapi pemodal dan pemilik alat berat juga harus diproses hukum.

Menurutnya, alasan perlu adanya tindakan tegas terhadap kegiatan tambang ilegal tersebut, karena beberapa tahun belakang pertambangan tanpa izin (PETI) penambangan emas secara ilegal di Sumbar itu marak.

“Seperti ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Salur Selatan dan juga Kabupaten Sijunjung dan beberapa tempat lain,” katanya di situs resmi Fraksi Gerindra.

Andre menegaskan bahwa dirinya sudah koordinasi dengan Bareskrim Polri, dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret berupa penurunan tim ke lapangan untuk menindak para pelaku penambangan ilegal.

Selain itu, legislator asal Sumbar ini juga mengingatkan jajaran kepolisian di tingkat daerah agar tidak menutup mata terhadap keberadaan tambang-tambang ilegal tersebut.

Dia mengatakan praktik penambangan ilegal di Sumbar sudah diketahui secara luas oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, penambangan ilegal di Sumbar sudah merupakan rahasia umum.

“Masyarakat luas sangat tahu bahwa tambang-tambang ilegal di sungai-sungai, di Pasaman, Pasaman Barat, di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan itu ada. Untuk itu saya berkoordinasi hari ini,” ujarnya.

Andre menambahkan bahwa upaya penertiban tambang ilegal sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dia menilai aktivitas pertambangan liar berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam di Sumbar.

“Saya sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar telah berkoordinasi dengan Bareskrim, agar kasus Nenek Saudah itu tidak hanya berhenti soal kasus pidana penganiayaan. Jadi kami tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal para penambang liar ini selamat,” tutupnya.

JAKARTA - Dittipidter Bareskrim Polri mengerahkan tim untuk mengusut tambang emas ilegal yang berada di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Pengerahan tim setelah menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade, Senin, 12 Januari 2026.

"Kami sudah diperintahkan oleh pimpinan dari Wakabareskrim dan kami sudah menurunkan tim ke Sumatera Barat untuk melakukan penegakan hukum terkait tambang ilegal," ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni, Selasa (13/1/2026).

Pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kegiatan penambangan emas ilegal tersebut. Penyidik akan menindaklanjuti seluruh informasi yang dilaporkan melalui saluran atau hotline yang tersedia.

"Mohon untuk masyarakat yang mempunyai informasi segera sampaikan kepada kami sehingga kami bisa melakukan penegakan hukum. Tentunya penegakan hukum secara berkeadilan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Bareskrim mengusut keberadaan tambang-tambang emas ilegal yang berada di Sumatera Barat. Keberadaan tambang emas ilegal sangat meresahkan dan mengganggu warga. Karena itu, dia meminta polisi berani menindak tambang ilegal.

Dia juga menyinggung kasus nenek Saudah (67), warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Rao, Pasaman yang dianiaya penambang ilegal karena menolak aktivitas pertambangan Sungai Batang Air Sibinail, Kamis (1/1/2026).

Andre juga meminta kasus Saudah tidak hanya berhenti pada kasus penganiayaan semata, namun juga diusut dugaan pertambangan ilegalnya.

"Kita tahu beberapa tahun belakang peti penambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat marak. Ada di Pasaman, tempat nenek Saudah. Lalu, di Pasaman Barat, Salur Selatan, Sijujung, serta beberapa tempat lain," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, bakal menjatuhi denda kepada para pelanggar penambangan di kawasan hutan . Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.

Bahlil menjelaskan, bahwa besaran tarif denda administratif ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan sanksi administrasi tertinggi dikenakan untuk pelanggaran pertambangan Nikel, yaitu mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha).

Sementara itu komoditas Bauksit dikenakan denda sebesar Rp1,7 miliar per ha, komoditas Timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan Batubara sebesar Rp354 juta per ha.Bahlil Bakal Jatuhi Denda Rp6,5 Miliar Bagi Pelanggar Penambangan di Kawasan Hutan



"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).

Menurut Bahlil, penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.

Ia menyebut seluruh penagihan denda administratif ini akan ditagih oleh Satgas PKH dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor energi dan sumber daya mineral. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar bagi langkah penindakan oleh Satgas terhadap pelanggaran di lapangan.

Satgas PKH Tagih Denda 71 Perusahaan yang Jadikan Hutan untuk Lahan Sawit dan Tambang, Jumlahnya Segini!



"Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut," tandasnya.