Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai valuasi pasar saham Indonesia saat ini dalam posisi yang atraktif di tengah tekanan pasar akibat dinamika global dan domestik yang masih berlangsung.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan level valuasi saham domestik saat ini telah turun cukup dalam dibandingkan posisi saat Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencapai rekor tertinggi pada pertengahan Januari 2026.

“Dengan seluruh dinamika yang ada, termasuk geopolitik regional maupun global serta kondisi domestik, kita perhatikan sebetulnya tingkat rata-rata harga saham yang tercermin dari price to earnings ratio (PER) IHSG sekarang sudah jauh di bawah posisi saat all time high di pertengahan Januari,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, secara regional valuasi pasar saham Indonesia juga kini berada di bawah rata-rata bursa saham negara lain di regional. Hasan menyebut PER rata-rata IHSG saat ini berada di kisaran 16 kali.

Kondisi saat ini, dinilai membuka peluang bagi investor untuk mulai masuk ke pasar saham secara selektif, terutama pada emiten-emiten yang memiliki fundamental dan prospek pertumbuhan kinerja yang baik ke depan.

“Ini menunjukkan sebetulnya kami berharap para investor secara selektif memanfaatkan momentum ini untuk masuk di pasar dan memilih saham-saham terbaik yang secara prospektif dapat terus melakukan perbaikan kinerja dari waktu ke waktu,” katanya.

Hasan menambahkan tekanan pasar yang terjadi belakangan merupakan bagian dari dinamika jangka pendek yang dipengaruhi sentimen eksternal maupun penyesuaian pasar domestik selepas rebalancingMSCI.

OJK turut optimistis reformasi yang dilakukan regulator untuk memperkuat integritas dan transparansi pasar modal akan meningkatkan daya tarik investasi Indonesia dalam jangka panjang, termasuk di mata investor asing.

Menengok data BEI sepanjang tahun berjalan 2026 hingga jeda perdagangan siang (13/5), IHSG telah ambles 22,12% ke level 6.734,54. Data Stockbit menunjukkan bahwa PER IHSG hari ini berada pada level 16,49 kali, dengan rata-rata PE standar deviasi berada di level 17,58 kali.

Hari ini, rebalancing MSCI Inc. turut membuat IHSG ambles 1,81%. Dalam pengumumannya, terdapat total 18 saham RI yang dikeluarkan dari indeks MSCI hari ini.

Meskipun begitu, OJK menilai penurunan IHSG yang terjadi atas konsekuensi dari pengumuman MSCI, masih berada dalam batas wajar. Hal itu tampak dari tidak adanya saham yang terdampak mengalami auto rejection bawah (ARB).

”Kemudian tadi frekuensi dan volume serta nilai transaksi juga cukup baik. Secara rata-rata tidak ada perbedaan, normal dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi ini juga menunjukkan tidak adanya upaya panic selling,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan mengawal sejumlah emiten potensial untuk masuk dalam konstituen indeks yang disediakan oleh penyedia indeks global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan regulator telah melakukan kalkulasi terhadap sejumlah saham yang secara kuantitatif berpotensi masuk ke dalam indeks global, seperti MSCI Inc.

“Ke depan kami akan mengawal beberapa saham yang terbukti berpotensi untuk pada kesempatan berikutnya masuk menjadi bagian anggota indeks global ini,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Hasan menerangkan, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan asosiasi terkait bakal mendorong emiten-emiten untuk memenuhi seluruh parameter yang ditetapkan penyedia indeks global, tidak hanya dari sisi kapitalisasi pasar dan free float, tetapi juga aspek integritas dan transparansi.

Hasan menjelaskan sejumlah emiten sebenarnya telah memenuhi persyaratan kuantitatif seperti market capitalization dan kepemilikan saham publik. Namun, terdapat aspek lain yang kini menjadi perhatian utama regulator, yakni kualitas transparansi dan validitas free float.

“Kalau kuantitatifnya sudah lulus, aspek lainnya ya integritas itu. Jadi jangan sampai mereka terjebak melakukan tindakan yang kemudian justru transparansinya tidak tercapai,” katanya.

Dia menerangkan saham Tanah Air sebetulnya memiliki peluang yang cukup besar untuk masuk dalam indeks global. Guna mencegah hilangnya kesempatan, OJK bakal mendorong emiten melalui pengawasan yang memungkinkan regulator menelusuri struktur kepemilikan emiten hingga tingkat yang lebih granular, termasuk kepemilikan hingga 1%.

Hal itu yang memudahkan OJK dan SRO untuk mendorong emiten-emiten dalam negeri untuk turut dilirik investor global melalui indeks global.

“Tentu setiap siklus berikutnya kita harapkan bersama emiten-emitennya, betul-betul siap pada saatnya. Jangan sampai yang seharusnya sudah masuk ini dan belum atau tertunda ini, justru pada kesempatan berikutnya turun kelas. Nah ini yang salah satu upaya nyata yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Hasan menegaskan metodologi penyusunan indeks global pada dasarnya bersifat terbuka dan objektif. Karena itu, regulator berharap emiten-emiten domestik yang telah memenuhi seluruh parameter dapat masuk dalam indeks global ke depan.

OJK menilai langkah pengawalan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor asing.

Diberitakan sebelumnya, lembaga penyedia indeks internasional, MSCI Inc. baru saja mengumumkan hasil rebalancing saham hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan ke depannya lebih banyak saham-saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk menjadi konstituen indeks global seperti MSCI atau FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa penyesuaian free float dari 7,5% menjadi 15% merupakan langkah awal regulator untuk menuju cita-cita tersebut.

Hasan menjelaskan bahwa dengan peningkatan porsi free float, maka investability saham-saham Indonesia akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saat ini dia melihat banyak saham emiten yang sudah memiliki free float di atas 15%, dan akan sangat lebih baik jika ke depan bursa Indonesia memiliki saham-saham berkapitalisasi pasar besar dan free float tinggi sehingga meningkatkan likuiditas serta partisipasi investor publik.

"Kami berniat pro-aktif dengan program mendorong saham-saham terbaik mana lagi yang akan jadi penghuni MSCI, FTSE dan sebagainya. Ini kami akan lakukan pro-aktif, sebenarnya apa sih metode dan kriteria seleksi untuk sampai di indeks mereka," jelas Hasan, beberapa waktu lalu.

Mengingat kembali dinamika pasar awal tahun ini, MSCI mengeluarkan pengumuman melakukan pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia. Hal tersebut bukan hanya perkara pemeringkat indeks global yang untuk sementara tidak akan memasukkan saham Indonesia di indeks global, tetapi sorotan pada tata kelola dan transparansi pasar modal menjadi sentimen kuat yang membuat IHSG ditutup merah berkali-kali.

Indonesia kemudian diberikan waktu sampai Mei 2026 untuk melakukan perbaikan. Pasar modal Tanah Air juga terancam turun kasta ke frontier market bila MSCI tak melihat perbaikan yang diinginkan. Di sini, penyesuaian free float menjadi salah satu poin dalam proposal yang disampaikan Indonesia ke MSCI, bukan secara spesifik diminta MSCI.

"Free float terlihat tak terkait dengan tuntutan MSCI, tapi ada kaitannya. Kalau kita tunjukkan bahwa bursa kita pro dengan kepemilikan saham publik yang trade-able maka investability kita akan meningkat dibandingkan market lain. Sayangnya bursa efek kita ini salah satu yang minimum free float-nya terendah. Jadi ini sekalian," tuturnya.

Adapun, penyesuaian free float ini diatur dalam Peraturan I-A yang saat ini sedang dalam proses revisi. Otoritas telah melakukan proses rule making rule dan saat ini sedang dibahas di internal Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil revisi itu akan diajukan permohonan persetujuan kepada OJK dan ditargetkan bisa ditetapkan serta diterapkan Maret 2026.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 24 negara yang masuk emerging market index MSCI, termasuk Indonesia. Mereka adalah Brazil, Chile, China, Kolombia, Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, India, Indonesia, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, Peru, Philipina, Polandia, Qatar, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki dan Uni Emrates Arab (UEA).

Melansir dari berbagai informasi publik yang dilansir di laman resmi bursa efek masing-masing negara, bursa Thailand (Stock Exchange of Thailand/SET) menetapkan kewajiban free float perusahaan tercatat sebesar 15%. Sementara di Uni Emirat Arab (Abu Dhabi Securities Exchange/ADX), persentase free float perusahaan tercatat tidak boleh kurang dari 20%.

Berikutnya, di National Stock Exchange of India (NSE), mengatur perusahaan tercatat wajib memiliki free float minimum 25%. Sesuai dengan ketentuan Securities and Exchange Board of India (SEBI), jika porsi kepemilikan publik turun di bawah 25% maka perusahaan harus mengembalikan porsi publik menjadi 25% dalam waktu maksimal 3 bulan. Jika gagal, perusahaan tercatat dapat dikenakan tindakan penegakan hukum termasuk delisting.

Sementara di bursa China, Shanghai Stock Exchange (SSE) dan Shenzhen Stock Exchange (SZSE), perusahaan tercatat wajib memiliki saham free float minimal 25%, atau minimal 10% dengan syarat modal perusahaan lebih besar dari RMB400 juta.

Berikutnya di bursa Brasil, Bolsa, Balcão (B3) Exchange, kewajiban free float perusahaan tercatat minimal 20%, atau dapat 15% dengan syarat nilai average daily trading volume minimal sebesar R$20 juta dalam 12 bulan terakhir.

Menilik negara tetangga yang juga sama-sama ada di kelas emerging market index MSCI, Philipine Stock Exchange (PSE) menetapkan kewajiban free float 10%. Kewajiban free float di Bursa Malaysia (BM) bahkan sebesar 25%.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua dari tiga kasus emiten di pasar modal yang diumumkan tengah ditelisik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktik manipulasi harga saham alias 'saham gorengan' terkait dengan pengusaha asal Subang, Asep Sulaeman Sabanda (ASS).

OJK menemukan indikasi pelanggaran pasar modal yang melibatkan puluhan nominee terhadap saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS). Sebelumnya penyelidikan juga dilakukan dalam kasus PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Dalam penyelidikan terbaru itu, OJK membekukan perdagangan saham BEBS yang terindikasi saham gorengan dengan nilai keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengungkapkan bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023.

”Nilainya total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Nilai Rp14,5 triliun dihitung OJK berdasarkan valuasi saham BEBS. Penyidik menggunakan asumsi 2 miliar lembar saham dikalikan dengan harga tertinggi BEBS Rp7.250 per saham. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan jumlah saham BEBS yang beredar di publik mencapai sedikitnya 28,30 miliar lembar.

Secara historis, pada 2022 BEBS melakukan stock split dengan rasio 1:5. Setelah aksi korporasi itu, harga saham berada di kisaran Rp1.400 per lembar. Sepanjang periode 2021—2023, harga saham BEBS sempat melonjak signifikan. Dalam lima tahun terakhir, saham ini pernah terbang hingga 1.350 persen ke level Rp1.450. Namun, memasuki paruh kedua 2023 hingga kini, harga sahamnya merosot tajam ke level Rp5 per lembar.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Selain dugaan manipulasi informasi, penyidik juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," imbuhnya.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, OJK melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Langkah ini disebut sebagai bentuk ketegasan regulator dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dugaan tersebut terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi itu disebut melibatkan pihak sekuritas.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, perbankan, nominee, dan pihak terkait lainnya. OJK menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Menanggapi penggeledahan tersebut, manajemen PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dijalankan OJK dan Bareskrim Polri. Perusahaan mengonfirmasi menerima kunjungan aparat berwenang di kantor pusatnya di SCBD untuk keperluan klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis manajemen dalam keterangan resmi.

Manajemen juga memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu operasional perusahaan. Layanan transaksi nasabah disebut tetap berjalan normal.

Sebagai catatan, pada 2024 lalu Mirae dan Asep Sulaeman terlibat saling gugatan terkait saham BEBS. Dalam perkara tersebut, pihak Mirae memenangkan gugatan di pengadilan.

Dalam perkembangan terpisah, Ismail menyampaikan OJK juga menelisik emiten lain yang terafiliasi dengan ASS, yakni PT Indo Pureco Pratama Tbk.. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember periode 2021–2023.

OJK mengenakan denda Rp4,62 miliar kepada IPPE atas kesalahan penyajian saldo aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang bersumber dari dana hasil IPO. Selain itu, OJK menjatuhkan denda Rp840 juta kepada Syahmenan dan Kemas Najiburrahman selaku direksi periode 2021–2023 karena ketidaksesuaian pengakuan aset tersebut.

Sanksi juga diberikan kepada Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan masing-masing sebesar Rp265 juta. Kantor akuntan publik tersebut turut dikenai denda Rp525 juta.

Terkait proses IPO, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT KGI Sekuritas Indonesia berupa denda Rp3,4 miliar dan pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun. Direktur Utama KGI Sekuritas Indonesia, Antony, juga dikenai denda Rp650 juta serta larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan daftar emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau highconcentration shareholder list. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi mengenai afiliasi tersembunyi di balik angka free float.

Penjabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan menggunakan metodologi khusus untuk memetakan keterkaitan antarpemilik saham, baik secara individu maupun entitas.

Hasan menambahkan, transparansi ini krusial untuk memitigasi risiko konsentrasi bagi investor. Melalui daftar tersebut, publik disebut dapat menilai apakah saham yang mereka pegang benar-benar tersebar di masyarakat atau terkunci pada pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali.

“Kalau publik tidak tahu, mungkin seolah-olah free float-nya besar. Nanti, setelah daftar ini diterbitkan, kami harapkan menjadi terbuka bahwa untuk saham tersebut, misalnya, terkonsentrasi atau potensi afiliasi antarpemiliknya besar,” ujar Hasan saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kebijakan ini juga menjadi respons terhadap keresahan penyedia indeks global seperti MSCI. Selama ini, sejumlah saham berbobot besar di indeks seringkali sulit diperoleh di pasar reguler karena terkonsentrasi pada pihak yang tidak bersedia menjual, meskipun secara administratif tercatat sebagai free float.

“Memang mereka juga sensitif terhadap informasi ini. Karena ingat, kaidah dia [MSCI] kan investability. Jadi dia tidak mau investornya masuk dalam indeks dan bobotnya besar, kemudian sulit untuk mendapatkan barang,” kata Hasan.

Meskipun merupakan keputusan mandiri untuk meningkatkan kredibilitas bursa, Hasan menyebut pihak MSCI menyambut baik tambahan transparansi tersebut. OJK menilai praktik ini telah diadopsi di beberapa bursa global dan terbukti efektif meningkatkan kepercayaan investor institusi internasional.

Dengan rilis daftar tersebut nantinya, Hasan menyatakan investor diharapkan memiliki basis data yang lebih kuat untuk mengambil keputusan investasi dan menghindari jebakan likuiditas semu pada saham-saham tertentu.

Di sisi lain, OJK menargetkan mayoritas emiten sudah dapat memenuhi ketentuan minimum saham publik atau free float sebesar 15% pada tahun pertama pemberlakuan aturan baru.

Hasan menjelaskan saat ini persentase emiten yang memenuhi ambang batas baru berada di kisaran 60%. Melalui revisi Peraturan I-A, otoritas membidik peningkatan jumlah emiten yang patuh secara signifikan.

“Dari total existing emiten saat ini, di akhir tahun pertama kami harapkan 70%—75% sudah mencapai minimum 15%. Peningkatan ini akan dilakukan secara bertahap sampai tahun ketiga,” pungkasnya.

Hasan merinci, dari sekitar 960 emiten yang tercatat, proses penyesuaian porsi saham publik akan dilakukan dengan mempertimbangkan daya serap pasar.

OJK, lanjutnya, juga akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di sisi suplai serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur kapasitas industri dalam menyerap peningkatan jumlah saham beredar tersebut.

Dalam aturan yang sedang difinalisasi ini, emiten diberikan waktu maksimal tiga tahun untuk mencapai target 15%. Namun, Hasan menyatakan OJK akan tetap melakukan evaluasi untuk melihat hambatan di tiap perusahaan terbuka.

“Nanti akan ada milestone pencapaian di tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan ketiga. Setelah itu ada exit policy yang nanti kami lihat sesuai dengan kemampuan dan daya serap pasar,” pungkas Hasan.