Bisnis.com, JAKARTA – Upaya memperluas partisipasi investor ritel di pasar emisi (IDX Carbon) menghadapi tantangan inklusi, meski minat ritel terhadap isu keberlanjutan menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Risa E. Rustam menyampaikan perubahan iklim telah bertransformasi dari isu jangka panjang menjadi realitas yang berdampak langsung pada ekonomi global. Dalam konteks tersebut, pasar karbon dipandang sebagai peluang untuk mengintegrasikan pembiayaan berkelanjutan ke dalam sistem pasar modal.

“Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi global. Namun, bagi kami di BEI hal ini adalah peluang besar,” ujarnya dalam acara peluncuran kampanye Aku Net-Zero Hero di Gedung BEI, Rabu (22/4/2026).

Melalui platform IDX Carbon, BEI berupaya membuka akses perdagangan karbon tidak hanya bagi pelaku usaha dan korporasi, tetapi juga masyarakat secara luas. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat praktik environmental,social, and governance (ESG) sekaligus menyediakan mekanisme yang transparan dalam mendukung target net zero Indonesia 2060.

Risa menilai kesadaran individu terhadap isu keberlanjutan mulai tumbuh dan menjadi pendorong penting bagi pendalaman pasar karbon domestik. Transformasi dari wacana institusi menuju aksi individu menjadi sinyal awal terbentuknya basis ritel di pasar karbon.

Berdasarkan data IDX Carbon, saat ini telah terdapat 2.065 beneficiaries (pihak) telah melakukan offset lebih dari 1,3 juta ton CO2 equivalent. Dari jumlah tersebut, 1.566 merupakan individu, yang menunjukkan dominasi partisipasi ritel dalam tahap awal pengembangan pasar.

“Meski demikian, kita masih membutuhkan jembatan untuk memperluas sekaligus memudahkan partisipasi tersebut agar menjadi lebih inklusif dan berdampak luas,” ujarnya.

Dari sisi potensi, BEI mencatat rata-rata jejak karbon masyarakat Indonesia berada pada kisaran 2-3 ton CO2 equivalent per tahun. Dengan harga unit karbon saat ini, kebutuhan offset tersebut dinilai masih dalam batas terjangkau bagi masyarakat.

Sebagai upaya inklusi perdagangan emisi, BEI menyediakan mekanisme retirement on behalf melalui IDX Carbon yang memungkinkan individu melakukan offset emisi secara langsung maupun melalui perantara.

Agar mudah dipahami, mekanisme retirement on behalf di IDX Carbon memungkinkan individu melakukan offset emisi tanpa harus mengakses langsung sistem perdagangan karbon. Offset karbon adalah upaya menyeimbangkan emisi yang dihasilkan dengan ‘membayar’ pengurangan emisi di tempat lain.

Caranya dengan membeli unit karbon dari proyek yang berhasil menurunkan atau menyerap emisi, misalnya penanaman hutan atau energi terbarukan sehingga jumlah emisi yang dihasilkan tadi dianggap sudah dikompensasi.

Sementara itu, unit karbon pada dasarnya adalah satuan dari pengurangan emisi, di mana satu unit umumnya setara dengan penurunan 1 ton CO₂ equivalent dari suatu proyek, seperti reforestasi atau energi terbarukan. Proyek-proyek tersebut terlebih dahulu diverifikasi, lalu total pengurangan emisinya dipecah menjadi unit-unit yang dapat diperjualbelikan di IDX Carbon.

Dalam skema retirement on behalf di IDX Carbon, pembelian unit karbon dapat dilakukan oleh perantara seperti perusahaan atau platform tertentu atas nama individu, kemudian unit tersebut langsung dipensiunkan (retired) di sistem sehingga tidak dapat diperdagangkan kembali dan secara resmi diakui sebagai kompensasi emisi milik pihak yang bersangkutan.

Setiap unit yang di-retire tersebut tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan dikaitkan langsung dengan identitas individu sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, meskipun proses transaksi dilakukan oleh pihak lain, manfaat offset tetap melekat pada individu, yang juga memperoleh sertifikat sebagai bukti pengurangan emisi yang sah dan terdokumentasi.

Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Nyoman Suka Yasa mengatakan bahwa penguatan pasar karbon juga bergantung pada kerangka regulasi yang kredibel.

Saat ini, OJK sedang mereviu Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

“Dalam konteks tersebut, penguatan kerangka regulasi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar karbon yang lebih kredibel, transparan dan terintegrasi, sekaligus memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi nasional,” kata Nyoman.

Adapun, dalam kampanye mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat mengurangi emisi, BEI turut menggandeng pelaku usaha antara lain adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui fitur Livin’ Planet, Pertamina New & Renewable Energy (NRE) yang menyediakan unit karbon Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang bisa digunakan sebagai offset emisi, serta platform climate tech Jejakin sebagai penyedia solusi penghitungan dan offset emisi.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah baru dalam membuka akses pasar karbon kepada masyarakat melalui layanan digital perbankan. Peluncuran ini juga menandai perluasan ekosistem perdagangan karbon nasional, yang sebelumnya didominasi oleh segmen korporasi.

“Melalui fitur ini, kami ingin mendorong partisipasi aktif nasabah dalam aksi iklim. Tidak berhenti pada peningkatan awareness atas jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, nasabah juga kami dorong untuk mengambil peran dalam mengimbanginya melalui melalui mekanisme carbon offset yang kredibel dan terverifikasi,” ujar Henry.

Keterlibatan perseroan di kampanye yang digaungkan BEI tersebut juga menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam melakukan inisiasi hijau. Henry menjelaskan, pada 2025 Bank Mandiri juga melakukan kampanye Mandiri Looping for Life dengan mencatatkan 1.398 transaksi Livin’ Planet senilai Rp135,2 juta. Transaksi tersebut telah dikonversi menjadi penanaman 1.292 pohon yang berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 45,32 ton CO2 equivalent.

“Inisiatif ini menegaskan peran sektor keuangan sebagai enabler dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga dengan memperluas akses, meningkatkan awareness, dan menghadirkan solusi praktis bagi masyarakat,” pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan ke depannya lebih banyak saham-saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk menjadi konstituen indeks global seperti MSCI atau FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa penyesuaian free float dari 7,5% menjadi 15% merupakan langkah awal regulator untuk menuju cita-cita tersebut.

Hasan menjelaskan bahwa dengan peningkatan porsi free float, maka investability saham-saham Indonesia akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saat ini dia melihat banyak saham emiten yang sudah memiliki free float di atas 15%, dan akan sangat lebih baik jika ke depan bursa Indonesia memiliki saham-saham berkapitalisasi pasar besar dan free float tinggi sehingga meningkatkan likuiditas serta partisipasi investor publik.

"Kami berniat pro-aktif dengan program mendorong saham-saham terbaik mana lagi yang akan jadi penghuni MSCI, FTSE dan sebagainya. Ini kami akan lakukan pro-aktif, sebenarnya apa sih metode dan kriteria seleksi untuk sampai di indeks mereka," jelas Hasan, beberapa waktu lalu.

Mengingat kembali dinamika pasar awal tahun ini, MSCI mengeluarkan pengumuman melakukan pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia. Hal tersebut bukan hanya perkara pemeringkat indeks global yang untuk sementara tidak akan memasukkan saham Indonesia di indeks global, tetapi sorotan pada tata kelola dan transparansi pasar modal menjadi sentimen kuat yang membuat IHSG ditutup merah berkali-kali.

Indonesia kemudian diberikan waktu sampai Mei 2026 untuk melakukan perbaikan. Pasar modal Tanah Air juga terancam turun kasta ke frontier market bila MSCI tak melihat perbaikan yang diinginkan. Di sini, penyesuaian free float menjadi salah satu poin dalam proposal yang disampaikan Indonesia ke MSCI, bukan secara spesifik diminta MSCI.

"Free float terlihat tak terkait dengan tuntutan MSCI, tapi ada kaitannya. Kalau kita tunjukkan bahwa bursa kita pro dengan kepemilikan saham publik yang trade-able maka investability kita akan meningkat dibandingkan market lain. Sayangnya bursa efek kita ini salah satu yang minimum free float-nya terendah. Jadi ini sekalian," tuturnya.

Adapun, penyesuaian free float ini diatur dalam Peraturan I-A yang saat ini sedang dalam proses revisi. Otoritas telah melakukan proses rule making rule dan saat ini sedang dibahas di internal Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil revisi itu akan diajukan permohonan persetujuan kepada OJK dan ditargetkan bisa ditetapkan serta diterapkan Maret 2026.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 24 negara yang masuk emerging market index MSCI, termasuk Indonesia. Mereka adalah Brazil, Chile, China, Kolombia, Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, India, Indonesia, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, Peru, Philipina, Polandia, Qatar, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki dan Uni Emrates Arab (UEA).

Melansir dari berbagai informasi publik yang dilansir di laman resmi bursa efek masing-masing negara, bursa Thailand (Stock Exchange of Thailand/SET) menetapkan kewajiban free float perusahaan tercatat sebesar 15%. Sementara di Uni Emirat Arab (Abu Dhabi Securities Exchange/ADX), persentase free float perusahaan tercatat tidak boleh kurang dari 20%.

Berikutnya, di National Stock Exchange of India (NSE), mengatur perusahaan tercatat wajib memiliki free float minimum 25%. Sesuai dengan ketentuan Securities and Exchange Board of India (SEBI), jika porsi kepemilikan publik turun di bawah 25% maka perusahaan harus mengembalikan porsi publik menjadi 25% dalam waktu maksimal 3 bulan. Jika gagal, perusahaan tercatat dapat dikenakan tindakan penegakan hukum termasuk delisting.

Sementara di bursa China, Shanghai Stock Exchange (SSE) dan Shenzhen Stock Exchange (SZSE), perusahaan tercatat wajib memiliki saham free float minimal 25%, atau minimal 10% dengan syarat modal perusahaan lebih besar dari RMB400 juta.

Berikutnya di bursa Brasil, Bolsa, Balcão (B3) Exchange, kewajiban free float perusahaan tercatat minimal 20%, atau dapat 15% dengan syarat nilai average daily trading volume minimal sebesar R$20 juta dalam 12 bulan terakhir.

Menilik negara tetangga yang juga sama-sama ada di kelas emerging market index MSCI, Philipine Stock Exchange (PSE) menetapkan kewajiban free float 10%. Kewajiban free float di Bursa Malaysia (BM) bahkan sebesar 25%.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyesuaian kewajiban free float emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau IPO disebut memiliki konsekuensi jumlah perusahaan terbuka baru akan melandai. Namun, positifnya adalah pasar akan semakin likuid karena diisi emiten-emiten yang berkualitas.

Dalam regulasi yang sedang digodok, kewajiban free float bagi emiten yang melakukan IPO dihitung berdasarkan kapitalisasi sahamnya.

Rinciannya, untuk calon emiten dengan kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas minimal free float ditetapkan sebesar 15%, kapitalisasi Rp5 triliun sampai Rp50 triliun wajib free float 20%, dan untuk kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun harus memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam rancangan revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Proses revisi regulasi ini sedang dalam tahap rule making rule hingga 19 Februari 2026, dan ditargetkan bisa ditetapkan Maret 2026.

Di regulasi yang lama, besaran ketentuan free float bagi calon emiten IPO secara berjenjang diatur lebih kecil dan basis perhitungannya ada pada nilai ekuitas. Rinciannya, perusahaan dengan ekuitas di bawah Rp500 miliar minimum free float 20%, perusahaan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun minimum free float 15%, serta perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun minimum free float 10%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai peningkatan batas free float tersebut akan menyaring perusahaan-perusahaan yang berkualitas yang bisa melantai di bursa efek Indonesia. Hal tersebut juga akan berdampak meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing.

"Terlepas konsekuensinya jumlah emiten yang IPO pun juga melandai, tingkat partisipasinya melandai. Tapi perusahaan lebih likuid. Kalau saya lebih menghendaki hal tersebut karena bisa meningkatkan partisipasi investor Tanah Air. Jadi kalau IPO emiten bisa memenuhi free float, tentu emiten tersebut tidak berisiko delisting, itu bagus," ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Per akhir 2025, terdapat 70 saham yang disuspensi atau dibekukan BEI dari perdagangan. Penggembokan terebut telah berlangsung enam bulan lebih. Sesuai regulasi yang berlaku, apabila dalam 24 bulan tak ada perbaikan, emiten-emiten tersebut terancam delisting atau dihapus dari bursa efek.

Apabila kondisi yang tak diinginkan itu terjadi, jumlah emiten delisting tahun ini dan seterusnya berpotensi semakin banyak. Sepanjang 2025, terdapat 8 emiten yang sudah dihapus dari pencatatan bursa.

Di sisi lain, regulasi yang sedang direvisi BEI juga memuat batas free float untuk emiten agar dapat tetap tercatat di bursa. Free float tersebut akan disesuaikan bertahap dari yang saat ini berlaku 7,5% menjadi 15% dalam jangka waktu 3 tahun

Nafan menilai keputusan regulator memberikan waktu 3 tahun sangat tepat karena mempertimbangkan daya serap pasar. Nafan menjelaskan, dibutuhkan nilai sebesar Rp203 triliun untuk dapat menyerap likuiditas pasar saham ketika free float ditambah menjadi 15%.

"Kalau emiten tidak bisa menjalankan free float minimal 15% harus delisting, mau tidak mau. Kalau misalnya ada progres, bisa menggaransi bahwa emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ini berkualitas, sehingga pergerakan harga mencerminkan demand supply riil di market, market cap bisa naik. Di sisi lain, emiten juga harus menerapkan good governance, itu yang paling penting agar meningkatkan trust global investor," pungkasnya.