Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya proyek domestik di sektor industri, energi, dan infrastruktur belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi lonjakan penyerapan tenaga kerja di industri permesinan nasional.

Ketua Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin mengatakan di tengah peluang pasar yang membesar, pelaku usaha justru menerapkan strategi hati-hati dalam mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam membuka Lowongan Kerja baru.

“Ini karena strategi wait and see proyek domestik naik, tapi durasinya pendek tender bertahap para pelaku industri sehingga perusahaan cenderung menunda hiring tetap pakai kontrak, borongan, atau subkon didalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya,” kata Dadang kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Menurutnya, pola tender yang tidak berjangka panjang membuat perusahaan enggan menambah pekerja tetap. Untuk menjaga fleksibilitas biaya, kebutuhan tenaga kerja lebih banyak dipenuhi melalui skema kontrak jangka pendek, borongan, atau subkontrak.

Selain faktor durasi proyek, perubahan strategi produksi juga memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Industri permesinan mulai mengandalkan peralatan yang lebih efisien guna meningkatkan output tanpa menambah banyak pekerja baru.

“Hal lain adanya pergeseran ke mesin dan otomasi ringan bukan robot canggih, tapi pengunaan mesin mesin yang lebih efisien,” tuturnya.

Dia mencontohkan penggunaan CNC (computer numerical control) yang disebut lebih efisien, cutting otomatis, welding semi-automatic, penggunaan software engineering dan nesting sehingga output naik tanpa menambah orang.

Pemanfaatan CNC yang lebih efisien, pemotongan otomatis, pengelasan semi-otomatis, hingga penggunaan perangkat lunak rekayasa dan nesting membuat proses produksi lebih cepat dan presisi. Hasilnya, produktivitas meningkat meski jumlah pekerja relatif tidak bertambah.

Dadang menilai, margin usaha di industri mesin yang relatif tipis juga membuat perusahaan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan rekrutmen jangka panjang. Beban biaya tenaga kerja tetap bisa menjadi risiko ketika proyek melambat.

“Industri mesin margin tidak setebal industri konsumsisehingga strategi reqruitemnya harus penuh kehatian hatian diaman jika salah rekruit akan menjadi beban jangka panjang sehingga pilihan rasional adalah menaikkan produktivitas dulu, bukan jumlah pekerja,” jelasnya.

Dalam konteks itu, Gamma mendorong pemerintah agar kebijakan industri tidak hanya berfokus pada capaian TKDN secara administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas riil industri permesinan dalam negeri, terutama pada aspek rekayasa dan integrasi sistem.

“Kebijakan yang harus di sikapi pemerintah, kami menyarankan Pemerintah, Kemenperin, BUMN terlebih untuk proyek atau progam yang di biayai oleh APBN, perhitungan angka TKDN memberikan bobot lebih kepada engineering lokal, design authority, system integrator lokal,” tuturnya.

Selain itu, pelaku industri juga mengusulkan penggabungan proyek-proyek kecil menjadi program jangka panjang agar ada kepastian permintaan. Dengan pipeline proyek yang lebih jelas, industri diyakini akan lebih berani berinvestasi pada kapasitas produksi maupun pengembangan tenaga kerja.

Gamma turut menekankan pentingnya insentif fiskal seperti tax allowance atau super deduction bagi industri mesin dan fabrikasi dalam negeri, pembatasan impor mesin yang sudah bisa diproduksi lokal, serta perbaikan regulasi bahan baku yang masih tumpang tindih.

Langkah-langkah ini dinilai krusial agar geliat proyek domestik benar-benar berujung pada penguatan struktur industri dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam laporan terbaru S&P Global, disebutkan meskipun ekspansi kapasitas makin menguat dan berpotensi memicu percepatan lapangan kerja, pertumbuhan ketenagakerjaan melambat dan laju penciptaan lapangan kerja tergolong rendah, bahkan paling lemah dalam 4 bulan terakhir.

Berdasarkan data BPS, proporsi tenaga kerja sektor manufaktur terhadap total tenaga kerja nasional yakni 13,83% pada 2024 atau turun dari tahun 2022 yang mencapai 14,17%.

Sementara itu, dalam laporan terbaru Kementerian Perindustrian, kontribusi tenaga kerja industri pengolahan nonmigas per Agustus 2025 masih mencapai 13,83% atau mencapai 20,26 juta orang. Pemerintah memproyeksi proporsi persentase tenaga kerja industri pengolahan nonmigas meningkat ke level 14,68% tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memandang bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74% per November 2025 belum mencerminkan kondisi riil ketenagakerjaan Tanah Air.

Presiden KSPN Ristadi menyoroti tidak adanya data jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perhitungan BPS. Menurutnya, tingkat pengangguran semestinya tak hanya dihitung dari selisih jumlah penduduk bekerja dengan pertumbuhan angkatan kerja baru.

“BPS tidak menyajikan berapa angka jumlah PHK pada periode tersebut, padahal salah satu kontributor TPT adalah korban PHK. Oleh karena itu saya meragukan TPT turun 0,11%,” kata Ristadi saat dihubungi Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat lebih dari 80.000 tenaga kerja ter-PHK sepanjang 2025. Belum diketahui pula apakah puluhan ribu korban PHK tersebut telah kembali bekerja.

Ristadi menilai bahwa BPS perlu memberikan penjelasan terkait metode perhitungan ini. Penurunan jumlah pengangguran disebutnya juga tidak serta-merta berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Sinyal positif itu jika penyerapan tenaga kerja di atas rata-rata pertumbuhan angkatan kerja, sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta per tahun ditambah jumlah korban PHK. Maka kondisi ini bisa memastikan bahwa angka TPT akan berkurang secara riil,” tegas Ristadi.

Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa sektor padat karya adalah sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, KSPN mendorong agar pemerintah untuk lebih serius melindungi sektor ini.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran per November 2025 tercatat sebesar 7,35 juta orang.

“Jumlah orang yang menganggur pada bulan November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang, atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2025. Dengan demikian, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Dia melanjutkan, jumlah 7,35 juta orang menganggur ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi sebesar 4,74% per bulan sebelas 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, penurunan TPT pada bulan November 2025 ini tercatat turun sekitar 0,11% basis point.

BPS juga mencatat jumlah angkatan kerja sebanyak 155,27 juta, betambah 1,26 juta dibandingkan Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja juga naik 1,37 juta menjadi 147,91 juta orang pada bulan sebelas tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memandang bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74% per November 2025 belum mencerminkan kondisi riil ketenagakerjaan Tanah Air.

Presiden KSPN Ristadi menyoroti tidak adanya data jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam perhitungan BPS. Menurutnya, tingkat pengangguran semestinya tak hanya dihitung dari selisih jumlah penduduk bekerja dengan pertumbuhan angkatan kerja baru.

“BPS tidak menyajikan berapa angka jumlah PHK pada periode tersebut, padahal salah satu kontributor TPT adalah korban PHK. Oleh karena itu saya meragukan TPT turun 0,11%,” kata Ristadi saat dihubungi Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat lebih dari 80.000 tenaga kerja ter-PHK sepanjang 2025. Belum diketahui pula apakah puluhan ribu korban PHK tersebut telah kembali bekerja.

Ristadi menilai bahwa BPS perlu memberikan penjelasan terkait metode perhitungan ini. Penurunan jumlah pengangguran disebutnya juga tidak serta-merta berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Sinyal positif itu jika penyerapan tenaga kerja di atas rata-rata pertumbuhan angkatan kerja, sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta per tahun ditambah jumlah korban PHK. Maka kondisi ini bisa memastikan bahwa angka TPT akan berkurang secara riil,” tegas Ristadi.

Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa sektor padat karya adalah sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, KSPN mendorong agar pemerintah untuk lebih serius melindungi sektor ini.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran per November 2025 tercatat sebesar 7,35 juta orang.

“Jumlah orang yang menganggur pada bulan November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang, atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2025. Dengan demikian, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Dia melanjutkan, jumlah 7,35 juta orang menganggur ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi sebesar 4,74% per bulan sebelas 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, penurunan TPT pada bulan November 2025 ini tercatat turun sekitar 0,11% basis point.

BPS juga mencatat jumlah angkatan kerja sebanyak 155,27 juta, betambah 1,26 juta dibandingkan Agustus 2025. Jumlah penduduk bekerja juga naik 1,37 juta menjadi 147,91 juta orang pada bulan sebelas tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia hingga November 2025. Hal ini berasal dari jumlah penduduk bekerja sebesar 147,91 juta orang.

“Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Secara terperinci, sektor pertanian menyerap 27,99% tenaga kerja Tanah Air per November tahun lalu. Terdapat penambahan 161.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2025.

Berikutnya adalah sektor perdagangan yang menyerap porsi tenaga kerja 18,67%, meningkat 168.000 orang dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, industri pengolahan menyerap 13,86% tenaga kerja, sekaligus mencatatkan penambahan 196.000 orang tenaga kerja sepanjang Agustus—November 2025.

Kenaikan jumlah tenaga kerja industri pengolahan dan perdagangan tersebut juga termasuk dalam lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak selama Agustus—November 2025.

Selain itu, lapangan usaha lain yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak pada November 2025 dibandingkan dengan Agustus 2025 adalah lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman, yang naik sebesar 381.000 orang.

“Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas,” ujar Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat realisasi investasi KEK secara kumulatif mencapai Rp 335 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 248.459 orang selama periode 2012–2025.

“Sepanjang 2025, berdasarkan data sementara, realisasi investasi di 25 Kawasan Ekonomi Khusus mencapai Rp 82,5 triliun atau 98 persen dari target. Bahkan, hanya dalam kuartal IV 2025, investasi yang masuk bertambah sebesar Rp 21 triliun. Hal ini menunjukkan kinerja KEK yang solid dan konsisten,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangannya di Jakarta, Senin(2/2/2026).

Kontribusi KEK terhadap perekonomian nasional juga tercermin dari kinerja ekspor. Pada 2025, nilai realisasi ekspor dari KEK mencapai Rp 43,95 triliun, meningkat Rp 21,93 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor tersebut berasal dari sektor-sektor bernilai tambah tinggi, antara lain smelter grade alumina dari KEK Galang Batang, oleochemical dari KEK Sei Mangkei, anoda dari KEK Kendal, serta produk olahan tembaga dari KEK Gresik. Edwin menilai capaian tersebut mencerminkan penguatan hilirisasi industri nasional.

Untuk memastikan akurasi dan konsistensi data kinerja, pelaporan pelaku usaha di KEK dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Aplikasi KEK pada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Sistem tersebut difasilitasi oleh Lembaga National Single Window (LNSW) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), katanya menjelaskan.

Mekanisme tersebut mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pengelolaan serta evaluasi kinerja KEK secara komprehensif.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian pemerintah, antara lain percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kesehatan; optimalisasi implementasi fasilitas fiskal; dukungan pengembangan infrastruktur kawasan; serta penguatan kemudahan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lebih lanjut, dalam aspek ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan berperan memastikan pemenuhan norma, perlindungan, serta kepastian hak tenaga kerja.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong realisasi investasi dan pengembangan sektor industri serta hilirisasi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi turut memperkuat dukungan terkait pengelolaan tenaga kerja asing di KEK secara selektif dan terkontrol.

Capaian investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja ekspor tersebut memperkuat peran KEK sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

KEK didorong untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen.

Melalui rapat kerja nasional (Rakernas) tersebut, Sekretariat Dewan Nasional KEK terus memperkuat fungsi pengawalan, koordinasi, dan fasilitasi kebijakan agar pengembangan KEK berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga daya saing KEK serta memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan. Evaluasi kinerja KEK tidak hanya menjadi sarana penilaian capaian, tetapi juga pijakan untuk merumuskan langkah percepatan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan lapangan,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat kinerja kawasan ekonomi khusus (KEK) menunjukkan tren positif dengan realisasi investasi kumulatif tembus Rp335 triliun hingga 2025. Capaian ini mendorong penyerapan tenaga kerja yang mencapai 248.459 orang.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, merinci bahwa khusus pada 2025, realisasi investasi di 25 KEK mencapai Rp82,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 98% dari target yang ditetapkan pemerintah.

"Sepanjang 2025, berdasarkan data sementara, realisasi investasi di 25 Kawasan Ekonomi Khusus mencapai Rp82,5 triliun atau 98% dari target. Bahkan, hanya dalam Triwulan IV 2025, investasi yang masuk bertambah sebesar Rp21 triliun, hal ini menunjukkan kinerja KEK yang solid dan konsisten," ujar Edwin dalam keterangan resmi, Senin (2/2/2026).

Selain investasi, nilai ekspor dari KEK pada 2025 mencapai Rp43,95 triliun. Angka ini melonjak sebesar Rp21,93 triliun jika dibandingkan dengan perolehan ekspor pada tahun sebelumnya.

Adapun, lonjakan ekspor ini didorong oleh sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang menjadi fokus hilirisasi industri nasional. Beberapa komoditas utama yang menyumbang angka ekspor tersebut antara lain Smelter Grade Alumina dari KEK Galang Batang, Oleochemical dari KEK Sei Mangkei, Anoda dari KEK Kendal, serta produk olahan tembaga dari KEK Gresik.

Meski kinerja tumbuh, pemerintah tetap menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Optimalisasi fasilitas fiskal dan penguatan kemudahan berusaha sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menjadi prioritas evaluasi.

Sektor ketenagakerjaan juga menjadi poin utama yang dibahas, di mana Kementerian Ketenagakerjaan bertugas memastikan perlindungan hak pekerja, sementara Kementerian Imigrasi menyempurnakan pengelolaan tenaga kerja asing secara selektif.

Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri.

"KEK didorong untuk berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat. inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah," pungkas Edwin.

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG — Gerakan Pemuda (GP) Ansor mulai mengeksekusi agenda ekonomi kerakyatan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan swasta. Program ini mencakup penyerapan tenaga kerja kader, penguatan UMKM, hingga pengembangan peternakan ayam sebagai sumber ekonomi baru.

Kerja sama dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Batang, Indomaret Group, dan PT ASPM sebagai kelanjutan nota kesepahaman pembentukan ekosistem ekonomi sejak 2025. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H Addin Jauharudin mengatakan, kolaborasi tersebut bertujuan memperluas akses kerja dan usaha di tingkat lokal.

“Alhamdulillah GP Ansor mendapatkan dukungan dari mitra-mitra strategis untuk terus melanjutkan program ekonomi yang berkelanjutan, ada dari Pemkab, lalu Indomaret Group dan PT. ASPM. Ini kolaborasi yang diharapkan bisa menguatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah Batang,” kata Addin dalam siaran pers, Ahad (1/2/2026).

Addin menyebut saat ini sekitar 115 kader telah terserap dan bergabung dengan Indomaret Group. Selain membuka akses kerja, program ini juga diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Memang yang kita butuhkan saat ini adalah SDM yang berkualitas dan mempunyai kompetensi, sehingga bisa bersaing. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia harus terus dilakukan GP Ansor,” ujarnya.

Selain penyerapan tenaga kerja, GP Ansor juga memulai pengembangan usaha peternakan melalui peletakan batu pertama kandang ayam BUMA bersama kemitraan Paranje. Proyek serupa sebelumnya telah berjalan di Subang dan Indramayu, dengan kapasitas puluhan ribu ekor ayam.

“Di Subang sudah panen, Indramayu baru dilakukan launching 60 ribu ekor, dan sekarang melakukan peletakan batu pertama untuk kandang ayam. Ini langkah yang insyaallah bisa menciptakan lapangan kerja, menambah ekonomi kader dan masyarakat, sekaligus menguatkan ekosistem ketahanan pangan,” ujar Addin.

Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan pelantikan Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Batang di Pendopo Batang, Jumat (30/1/2026). Addin menekankan sektor ekonomi menjadi salah satu fokus pengembangan organisasi di tingkat daerah.

“Maka sahabat-sahabat yang baru dilantik, diharapkan bisa menjadikan ekonomi sebagai ruang baru meluaskan gerakan,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Coordinator Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Haliman Kustedjo, serta Direktur Utama PT Asputra Perkasa Makmur Aif Arifin Sidhik.

Bisnis.com, SEMARANG - Kabupaten Kendal menjadi destinasi utama arus investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi PMA di wilayah tersebut mencapai Rp13,34 triliun, adapun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,5 triliun.

Tingginya capaian tersebut tak lepas dari keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal atau Kawasan Industri Kendal.

Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tak cuma mampu menyumbang realisasi investasi tapi juga ikut membuka ribuan lapangan kerja bagi warga Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal.

"Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi yang berasal dari KEK Kendal mencapai Rp15,69 triliun. Diikuti dengan realisasi penyerapan tenaga kerja sebesar 19.935 orang," ungkap Juliani Kusumaningrum, Direktur Eksekutif KEK Kendal, Senin (26/1/2026).

Juliani menyampaikan, 136 perusahaan telah menanamkan investasinya di kawasan industri tersebut. Tenant yang masuk tidak hanya berasal dari sektor industri padat karya seperti fesyen, furnitur, serta makanan dan minuman.

Ada pula sektor industri padat modal seperti energi terbarukan, elektronik, serta industri alat kesehatan di KEK Kendal.

"Dari total investasi tersebut, proyeksi tenaga kerja yang akan terserap nantinya adalah 76.559 orang. Angka ini pun akan terus meningkat, seiring pertumbuhan investasi dan industri ke depannya," jelas Juliani.

KEK Kendal akan terus mendorong peningkatan layanan investasi, penyediaan infrastruktur kawasan, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk semakin meningkatkan kontribusi positifnya bagi perekonomian Jawa Tengah.

Langkah tersebut, kata Juliani, sejalan dengan visi KEK Kendal untuk dapat memberikan efek berganda atau multiplier effect seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Juliani menuturkan sinergi antarpemangku kebijakan serta iklim investasi yang baik di Kabupaten Kendal serta Jawa Tengah telah meningkatkan kepercayaan investor untuk masuk ke wilayah tersebut.

"KEK Kendal sebagai pengelola kawasan tentunya terus bertekad untuk menjaga konsistensi dalam menjaga keberlanjutan investasi ke depannya," lanjutnya.

Bisnis.com, GARUT- Realisasi investasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sepanjang 2025 tercatat menembus lebih dari Rp2,7 triliun.

Angka tersebut dihimpun dari aktivitas 553 perusahaan, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut.

Meski menunjukkan tingginya minat investor, capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan persoalan ketenagakerjaan lokal yang masih menjadi tantangan di Garut.

Kepala DPMPT Kabupaten Garut Budi Gangan mengatakan, realisasi investasi tersebut merupakan akumulasi dari kegiatan penanaman modal sejak triwulan pertama hingga triwulan keempat 2025.

Dari ratusan perusahaan yang tercatat, sebagian besar merupakan investor dalam negeri. Namun, dari sisi nilai investasi, kontribusi terbesar justru berasal dari perusahaan modal asing.

"Sepanjang 2025, realisasi investasi di Kabupaten Garut mencapai 553 perusahaan dengan nilai di atas Rp2,7 triliun," ujar Budi, Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan, perusahaan asing yang masuk ke Garut mayoritas berasal dari Korea Selatan dan Taiwan.

Investor dari 2 negara tersebut banyak menanamkan modal di sektor industri padat karya, khususnya garmen dan alas kaki.

Sektor ini menjadi magnet utama karena ketersediaan tenaga kerja serta kedekatan Garut dengan kawasan industri di Jawa Barat bagian timur.

Konsentrasi investasi asing, lanjut Budi, saat ini terlihat di sejumlah wilayah yang berkembang menjadi kantong industri, seperti Leles, Leuwigoong, dan Limbangan.

Kawasan-kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas manufaktur, terutama yang berorientasi ekspor. Namun, perkembangan industri di wilayah ini juga memunculkan tantangan baru, mulai dari kebutuhan infrastruktur pendukung hingga kesiapan sumber daya manusia lokal.

Dari sisi dampak ekonomi, investasi bernilai triliunan rupiah tersebut dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Meski demikian, Budi mengakui jumlah tenaga kerja yang terserap belum sepenuhnya sebanding dengan angka kelulusan pendidikan di Kabupaten Garut setiap tahun.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Investasi memberikan dampak positif terhadap lapangan kerja, tetapi memang belum sepenuhnya menjawab persoalan serapan tenaga kerja lokal," katanya.

Memasuki awal 2026, minat investor asing disebut masih berlanjut. DPMPT mencatat sedikitnya 2 perusahaan asal Korea Selatan telah menyatakan kesiapan berinvestasi di Garut.

Kedua perusahaan tersebut diproyeksikan membutuhkan sekitar 10 ribu tenaga kerja, angka yang berpotensi menambah beban sekaligus peluang bagi pasar kerja lokal.

Selain sektor manufaktur, investasi juga mulai merambah ke sektor jasa, salah satunya perhotelan. Saat ini, sebuah proyek hotel dilaporkan tengah dalam tahap pembangunan di wilayah Samarang yang dinilai sejalan dengan potensi pariwisata Garut.

Namun, kontribusi sektor ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi masih perlu dilihat dalam jangka menengah.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan terus membuka ruang investasi seluas-luasnya sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyederhanaan proses perizinan, meski tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan bahwa arus investasi yang masuk tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas investasi terus menurun, setidaknya apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selama 2025, kenaikan investasi langsung tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang.

Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sepanjang 2024, realisasi investasi 'hanya' mencapai Rp1.714,2 triliun (lebih rendah Rp217 triliun atau 12,66% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang.

Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta (lebih 'murah' Rp13,8 juta).

Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. Nyatanya, investasi yang terealisasi malah semakin 'tidak berkualitas'.

"Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Adapun, salah satu sektor yang mengalami peningkatan realisasi investasi langsung paling besar yaitu yang berkaitan dengan hilirisasi. Pada 2025, total realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau meningkat drastis 43,3% dibandingkan capaian 2024 (Rp407,8 triliun).

Perinciannya, mayoritas modal masuk ke sektor mineral sebesar Rp373,1 triliun atau setara 63,9% dari total realisasi investasi hilirisasi 2025. Masalahnya, proyek hilirisasi mineral lebih membutuhkan banyak modal daripada tenaga kerja karena termasuk capital intensive (padat modal)—bukan labor intensive (padat karya).

Rosan sempat mengakui bahwa investasi langsung di sektor hilirisasi mineral seperti nikel tidak terlalu signifikan menyerap banyak pekerja.

"Memang kalau di mineral, di nikel, itu U$1 miliar, US$2 miliar, US$3 miliar, tapi itu lebih kepada capital intensive," ujar Rosan dalam Kompas100 CEO Forum 2025, Rabu (26/11/2025).

Oleh sebab itu, dia mengungkapkan bahwa pemerintah ingin kembangkan proyek hilirisasi yang berjenis padat karya. Meski nilai investasi di proyek tersebut kerap lebih kecil daripada proyek padat modal namun penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih banyak.

Rosan mencontohkan bahwa hilirisasi di bidang perkebunan yaitu kelapa. Menurutnya, sudah ada investasi yang masuk sebesar US$100 juta yang pembangunan konstruksinya mulai tahun ini.

Meski nilainya tergolong kecil apabila dibandingkan dengan investasinya di bidang mineral seperti nikel namun penyerapan tenaga kerjanya sangat banyak.

"Memang investasinya hanya US$100 juta, tapi penyerapan tenaga kerjanya dari tiga fase itu, satu fase sudah selesai tahun ini. Fase satu itu [serap] 5 ribu orang [tenaga kerja]. Tiga fase ini kelar, tahun depan [akan serap] 10 ribu orang," ungkap Rosan.

Dia menyatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus mendorong investasi langsung di proyek hilirisasi padat karya lainnya. Rosan mencontohkan rumput laut.

"Kita penghasil nomor 2 terbesar rumput laut sesudah China. Tetapi kalau kita bicara mengenai tropical seaweed [rumput laut tropis], Indonesia nomor 1. Sebagian ini adalah dilakukan oleh para petani rumput laut di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai 2.710.532 orang. Kendati tumbuh, namun dari sisi kualitas penyerapan tenaga kerja terjadi penurunan.

Sekadar informasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, capaian penanaman modal pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan melampaui target yakni Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari sasaran Rp1.905,6 triliun. Dari capaian investasi itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 2,7 juta orang.

Artinya untuk menyerap satu pekerja, jumlah investasi yang dibutuhkan sebesar Rp712.48 juta pada tahun 2025. Sementara itu, tahun 2024 untuk 1 pekerja hanya dibutuhkan investasi Rp673,25 juta.

"Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Apabila dibandingkan 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap dari realisasi investasi mencapai 2.456.130 orang. Saat itu, realisasi penanaman modal sepanjang tahun mencapai Rp1.714,2 triliun.

Meski demikian, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sepanjang 2025 itu hanya 10,4% (YoY) alias melambat dari capaian 2024 yang tumbuh hingga 34,7% (YoY).

Secara keseluruhan, realisasi investasi sepanjang 2025 terkumpul Rp1.931,2 triliun atau terpenuhi 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun. Capaian investasi itu tumbuh 12,7% secara tahunan atau year-on-year (YoY) dari 2024 sebelumnya yakni Rp1.714,2 triliun.

Capaian target penanaman modal di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu meliputi pada kuartal I/2025 Rp465,2 triliun, kuartal II/2025 Rp477,7 triliun, kuartal III/2025 Rp491,4 triliun, dan terakhir kuartal IV/2025 Rp496,6 triliun.

Realisasi investasi itu juga meliputi penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp1.030,3 triliun serta penanaman modal asing (PMA) Rp900,9 triliun.

Sebelumnya, di Istana Kepresidenan, Jakarta pada awal 2025 lalu, Rosan menyebut pemerintah butuh realisasi investasi sebesar Rp13.302 triliun pada 2025-2029 agar ekonomi bisa tumbuh sebesar 8% di akhir pemerintahan Presiden Prabowo.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS itu menyampaikan bahwa investasi dalam lima tahun ke depan akan meningkat secara bertahap.

Adapun, nantinya pada tahun kelima pemerintahan Prabowo atau 2029, Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3.414 triliun. Sebelumnya, realisasi investasi ditargetkan naik secara bertahap dari 2026 sebesar Rp2.280 triliun, naik ke Rp2.684 triliun pada 2027 dan Rp3.116 triliun pada 2028.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan komitmen Danantara sebagai sovereign wealth fund dalam mendorong kontribusi investasi yang nyata dan berdampak langsung bagi perekonomian nasional. Ia mengungkapkan realisasi investasi Danantara pada tahun lalu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau kita lihat realisasi tahun lalu, target investasi kita sekitar Rp 1.905 triliun dan realisasinya mencapai Rp 1.937 triliun. Ini bukan sekadar memorandum of understanding (MoU), tetapi investasi yang benar-benar sudah direalisasikan, sudah dibelanjakan, dan menghasilkan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,7 juta orang,” ujar Rosan di Menara IDN, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, realisasi investasi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Rosan menyampaikan capaian itu berkontribusi sekitar 28–29 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rosan menekankan pentingnya investasi riil yang memiliki efek berganda. Ia menjelaskan Danantara mengusung strategi investasi berimbang melalui berbagai program, baik di dalam maupun luar negeri, dengan fokus pada keberlanjutan dan penguatan kemandirian ekonomi.

“Dengan adanya Danantara, kita memiliki sejumlah program investasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang berorientasi pada keberlanjutan dan pengurangan ketergantungan impor, baik energi maupun sektor lainnya,” sambung Rosan.

Ia mencontohkan Danantara mengombinasikan investasi padat modal dan padat karya untuk memaksimalkan dampak ekonomi dan sosial. Salah satunya terlihat pada investasi di sektor mineral yang bersifat padat modal, tetapi memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih kecil.

“Namun, kita juga melakukan investasi di sektor lain, seperti kelapa, dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS yang mampu menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja,” ungkap Rosan.