Bisnis.com, JAKARTA — Pembekalan calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan publik setelah melibatkan prajurit TNI sebagai pemateri dalam rangkaian persiapan keberangkatan.

Kegiatan tersebut digelar di Lanud Halim Perdanakusuma pada 4–9 Mei 2026 sebagai bagian dari program persiapan keberangkatan (PK) penerima beasiswa LPDP.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan materi dalam program tersebut difokuskan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penguatan nasionalisme.

Dia menegaskan bahwa pemateri tidak hanya berasal dari unsur TNI, tetapi juga dari instansi pemerintah lainnya.

"Materi yang diberikan difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter," ujar Nyoman saat dihubungi, Senin (4/5/2025).

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program PK bukanlah hal baru.

Ia menyebut PK dilakukan melalui kombinasi materi dari narasumber relevan serta kegiatan luar ruang yang dirancang untuk melatih disiplin, ketangguhan, dan kemampuan adaptasi menghadapi tantangan studi di luar negeri.

"Terkait lokasi pelaksanaan, PK yang diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma bukan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kerja sama dengan TNI," ujar Lukmanul kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa PK bertujuan memperkuat karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial penerima beasiswa.

Harapannya, para awardee dapat menjalani studi secara optimal dan bertanggung jawab sebagai penerima dana negara.

"Kegiatan PK ini telah dilaksanakan sejak awal program beasiswa LPDP digulirkan dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan penerima beasiswa, baik secara akademik maupun non akademik," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelibatan TNI bertujuan memperkuat nasionalisme dan mental para penerima beasiswa.

Ia juga menyinggung adanya kasus penerima LPDP yang dinilai tidak mencerminkan nilai kebangsaan.

"Jadi utamanya itu. Biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini, dan nyumbang ilmunya di sini," ujar Purbaya di kantornya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa penambahan anggaran dalam kegiatan tersebut tidak menjadi persoalan karena dianggap sebagai investasi jangka panjang.

"Di Halim kan? Ya enggak apa-apa. Itu investasi. Kalau nambah sedikit, enggak banyak kan pasti. Dibanding biaya mereka bertahun-tahun di luar negeri. Terus kalau enggak balik, ruginya banyak saya," pungkasnya.

Pro-Kontra di Kalangan Pengamat

Keterlibatan TNI dalam pembekalan LPDP memunculkan perdebatan di kalangan pengamat pendidikan.

Pengamat pendidikan Ina Liem menilai keterlibatan TNI dapat menjadi bagian dari penguatan karakter, terutama dalam hal disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan.

"Dalam konteks pembekalan peserta LPDP, jika tujuannya adalah pembentukan karakter seperti disiplin, resiliensi, dan kepemimpinan, maka pendekatan semi-militer bisa menjadi titik awal yang baik," ujar Ina kepada Bisnis.

Namun ia menekankan bahwa yang lebih krusial bukan siapa pematerinya, melainkan desain pembelajaran yang diberikan agar relevan dengan kebutuhan kompetensi masa depan.

Sebaliknya, pengamat pendidikan Edi Subkhan menilai pelibatan TNI dalam ruang pembekalan sipil berpotensi tidak tepat sasaran.

Ia menyoroti perbedaan makna “cinta tanah air” dalam perspektif militer dan akademik.

"Karakteristik tersebut berbeda dibanding cinta tanah air dan disiplin bagi awardee LPDP, yakni cinta tanah air ya dimaknai sebagai berkontribusi sesuai bidang keilmuan yang dipelajari untuk bangsa dan negara, bahkan dunia," ujar Edi.

Ia menilai pendekatan etika melalui diskusi dan simulasi akan lebih efektif dibanding pendekatan disiplin militer.

"Menurut saya lebih ditekankan ke soal etika saja, dengan diskusi, simulasi, dan sebagainya. Ini akan lebih efektif menurut saya ketimbang diminta baris-berbaris dan menghafal jargon atau yel-yel. Mengapa? Karena awardee LPDP ini calon ilmuwan, minimal pakar di bidangnya, bukan tenaga teknis lapangan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kini tengah disorot, usai viral alumni LPDP berinisial DS yang menyebut ‘cukup saya WNI, anak jangan’. Dengan viralnya kasus tersebut, publik semakin menyoroti kriteria-kriteria para penerima beasiswa (awardee), setelah sempat juga ramai diperbincangkan soal anak pejabat ataupun sosok publik figur yang ikut menjadi awardee LPDP.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu nama Mutiara Baswedan disorot karena mendapatkan beasiswa LPDP. Sebab ia merupakan anak dari Anies Baswedan, yang ialah Gubernur DKI Jakarta periode 2017—2022 dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI periode 2014—2016).

Tak hanya anak pejabat, sederet publik figur juga memperoleh beasiswa bergengsi tersebut. Diantaranya, Tasya Kamila, Maudy Ayunda, dan Gita Gutawa. Tasya Kamila misalnya, baru-baru ini diperbincangkan publik di media sosial karena mengunggah konten ‘laporan kontribusi sebagai alumni awardee LPDP’. Banyak yang mengkritik soal kontribusinya yang dianggap tidak besar.

Dinamika para penerima beasiswa LPDP tersebut menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat, mengingat awardee memanfaatkan dana hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah, yang sumbernya berasal dari pajak alias uang rakyat.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama LPDP Sudarto menyampaikan, pihaknya mengarahkan bagi masyarakat yang merupakan anak pejabat ataupun sebagai publik figur dan atau keluarga mampu, disarankan memilih opsi beasiswa parsial, artinya ada skema pendanaan bersama antara LPDP dengan individu awardee.

“Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan keluarga yang mampu, kami membuka kesempatan partial funding. Artinya, ini imbauan kalau bapak ibu mampu, memilihlah yang bukan full funding tetapi yang partial funding, dimana 50 persen dari LPDP dan 50 persen dari anda sendiri. Sehingga kita bisa lebih banyak membiayai beasiswa,” jelasnya.

Di samping itu, Sudarto menekankan, LPDP telah mengalokasikan sekitar 25 persen dana beasiswa adalah beasiswa afirmasi. Para penerima beasiswa afirmasi yakni meliputi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), masyarakat pra-sejahtera, dan masyarakat berkebutuhan khusus. LPDP juga menyediakan beasiswa untuk masyarakat yang berprestasi di bidang olahraga.

“Di tiga tahun terakhir ini kita usahakan sekitar 30 persen. Jadi, artinya bahwa LPDP ini karena jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan jumlah yang harusnya kuliah, yakni 29 juta, maka LPDP memang benar-benar fokus untuk mencari top of the top talent Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan tinggi dunia, tapi harus inklusif,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tengah memeriksa 36 penerima beasiswa yang bersumber dari dana abadi itu atas dugaan pelanggaran.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama LPDP Sudarto pada konferensi pers, Rabu (25/2/2026), menyusul unggahan media sosial mantan penerima beasiswa dari LPDP berinisial DS yang memicu sentimen negatif publik.

Sudarto memaparkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat total 32.876 orang alumni LPDP sejak program itu diluncurkan 2013 lalu. Sebanyak 66% di antaranya bekerja di sektor publik, sedangkan 33% lebih bekerja di sektor privat.

Dari jumlah tersebut, dia mengaku terdapat lebih dari 600 alumni yang saat ini tengah ditelisik karena belum menjalani kewajiban kontribusinya dan berada secara fisik di Tanah Air. Informasi itu digali dari berbagai sumber mulai dari data Direktorat Jenderal Imigrasi, laporan masyarakat higga patroli media sosial.

Hasilnya, ternyata sebanyak 307 orang diketahui izin magang atau studi lanjut. Sementara itu, 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP di berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain.

Adapun sebanyak 36 orang tengah dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, di antaranya adalah alumni LPDP yang kini tengah menjadi sorotan publik akibat unggahannya di media sosial.

"Saat ini kami dalam proses pemeriksaan masih 36 orang, termasuk yang viral," ujar Sudarto di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Tidak hanya itu, dia mengungkap ada delapan orang yang sudah disanksi karena tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia.

"Ada delapan orang yang sudah terbukti dan kami sudah keluarkan ketetapannya," ungkap Sudarto.

Namun demikian, Sudarto tidak mengungkap berapa dana yang dikembalikan oleh delapan orang alumni LPDP penerima sanksi tersebut. Dia menyebut pihaknya masih melakukan penghitungan.

Untuk diketahui, alumni LPDP memiliki sejumlah kewajiban. Mereka harus setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian, para penerima beasiswa dana abadi tersebut harus menjaga nama baik Indonesia dan LPDP dalam perkataan maupun tindakan.

Selain itu, penerima beasiswa harus menyelesaikan studi dengan baik. Penerima beasiswa juga berkewajiban kembali ke Indonesia dalam rangka kontribusi pengabdian selama 2N+1 sesuai perjanjian. Artinya, penerima LPDP harus menjalani masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.

Namun, pada 2025, LPDP mengubah kebijakan tersebut dengan mempersingkat masa pengabdian dengan menerapkan hanya 2N kali masa studi. Dengan demikian, apabila penerima beasiswa menjalani studi di luar negeri dengan LPDP selama dua tahun, wajib bagi mereka untuk pulang dan menetap di dalam negeri selama empat tahun.

Dalam kasus yang belakangan ini viral di media sosial, alumni LPDP dimaksud menjalani studi di luar negeri sebelum aturan 2N+1 itu diubah tahun lalu.

ULTIMATUM PURBAYA

Secara terpisah, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Sudarto menyebut terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penerima beasiswa yang terbukti melanggar perjanjian. Itu termasuk pengembalian dana beasiswa termasuk bunga, sekaligus blacklist.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut alumni yang melanggar aturan tidak hanya akan diminta mengembalikan pokok beasiswa namun juga bunganya.

"Termasuk bunganya, kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga kan," tegasnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bahkan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut bisa adanya sanksi adminstratif berupa pemblokiran akses ke seluruh sektor pemerintahan.

"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti akan kalian lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius," kata Purbaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengingatkan kepada penerima beasiswa LPDP bahwa beasiswa yang mereka terima berasal dari pajak. Sebagai informasi, jumlah dana abadi LPDP itu adalah Rp180,8 triliun.

Dana abadi LPDP itu dibagi-bagi untuk tujuan beasiswa, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, serta dana abadi kebudayaan.

"Setiap tahun kami mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kami sisihkan sehingga dia menjadi dana abadi. Kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaannya itu kami pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LBDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama. Sehingga kalau menerima itu ya hormati," tegasnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan tengah menyelidiki lebih dari 600 penerima beasiswa (awardee) yang belum kembali ke Indonesia untuk menjalankan kewajiban pengabdian sesuai ketentuan.

Direktur LPDP Sudarto menyebut dari penyelidikan itu, sebanyak 44 orang penerima beasiswa diduga mangkir dari kewajiban kembali ke Indonesia. Rinciannya, delapan orang telah dijatuhi sanksi, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

"Kami sudah melakukan penelitian lebih dari 600 dan dari jumlah tersebut, yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian itu delapan orang, 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2).

Sudarto menjelaskan, data terkait awardee yang tidak mengabdi diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya melalui data perlintasan keimigrasian yang diakses LPDP dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain itu, LPDP juga menerima laporan dari masyarakat serta memantau aktivitas media sosial para penerima beasiswa. Informasi tersebut kemudian diverifikasi lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.

"Terkait data, awardee yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajiban, LPDP dapat data tersebut berdasarkan perlintasan keimigrasian akses dari Dirjen Imigrasi. Kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awardee LPDP tersebut," katanya.

Ia menegaskan tidak semua laporan langsung berujung pada pelanggaran. Dalam sejumlah kasus, awardee diketahui masih dalam masa magang atau membangun usaha di luar negeri, yang memang diperbolehkan selama dua tahun sesuai buku pedoman penerima beasiswa.

"Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat masih dalam masa magang, di mana LPDP memang memberikan kesempatan magang dan bangun usaha selama dua tahun di luar negeri sebagaimana ada di buku pedoman penerima beasiswa," jelasnya.

Sudarto menambahkan, ada pula awardee yang telah menyelesaikan masa pengabdian atau mendapatkan penugasan resmi dari instansi tempatnya bekerja. Karena itu, setiap laporan diproses secara objektif dan profesional.

"Setiap kasus kami akan proses secara objektif dan profesional. Kami terus menjaga amanah publik, bahwa ini ada dana publik untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujarnya.

Terkait sanksi, Sudarto menegaskan seluruh awardee telah memahami konsekuensi yang tercantum dalam perjanjian. Sanksi dapat berupa kewajiban pengembalian dana beserta bunga hingga pemblokiran untuk mengikuti program LPDP selanjutnya.

"Adapun sanksi, pengembalian dana termasuk bunga dan pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," pungkasnya.

IDXChannel – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan data terbaru mengenai tingkat kepatuhan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 44 penerima beasiswa teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia.

Plt Kepala BPPK Kemenkeu, Sudarto, menjelaskan pihaknya telah melakukan audit mendalam terhadap ratusan alumni guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut.

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto saat konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Proses pelacakan para alumni yang tidak kembali ini dilakukan secara komprehensif dengan menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menampung aduan dari masyarakat.

Namun, Sudarto menekankan bahwa setiap kasus diteliti secara hati-hati karena adanya perbedaan status perlintasan masing-masing individu.

Dari hasil verifikasi, ditemukan bahwa beberapa alumni yang dilaporkan ternyata masih dalam koridor aturan, seperti sedang menjalani masa magang yang sah atau sedang mengemban tugas khusus dari instansi asalnya.

"Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya," kata Sudarto.

Bagi alumni yang terbukti secara sah melanggar kontrak pengabdian, pemerintah menegakkan aturan yang ketat sebagaimana tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh setiap penerima beasiswa sebelum keberangkatan studi.

"Ada pun sanksi ya, ini semua awardee di LPDP pasti paham. Karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan dana yang disampaikan oleh pak menteri termasuk bunga tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," kata Sudarto.

Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana abadi pendidikan kembali memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan menjaga rasa keadilan bagi jutaan rakyat Indonesia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah menargetkan 1.000 penerima beasiswa magister untuk mengabdi langsung di 154 kawasan transmigrasi di Indonesia. Program ini juga menyasar lulusan perguruan tinggi berbasis full online learning di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Edy Gunawan, mengatakan hal ini menjadi rancangan dari program 'Transmigrasi Patriot 2026' yang mengintegrasikan Tim Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot (S2) guna membentuk kawasan transmigrasi yang produktif dan mandiri secara ekonomi berbasis riset aplikatif.

"Di tahun 2026, ditargetkan sebanyak 1.000 awardee beasiswa magister akan menempuh pendidikan selama 18 bulan, termasuk melakukan penelitian tesis dan pengabdian langsung di 154 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia," kata Edy Gunawan dalam acara wisuda Universitas Siber Asia (UNSIA), Minggu (18/1/2026).

Kehadiran Kementerian Transmigrasi ini turut mempertegas komitmen dalam mengakselerasi pembangunan nasional melalui sinergi dunia akademik dan teknologi digital.

UNSIA, kata Edy, mewisuda 879 lulusan secara hybrid. Sebanyak 367 orang diwisuda secara onsite (langsung) dan 495 orang di antaranya terhubung secara daring dari berbagai belahan dunia termasuk Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi, UNSIA membuktikan bahwa peran pendidikan jarak jauh adalah nyata, tanpa batas, dan tanpa jarak.

Kepala LLDIKTI Wilayah III, Henri Togar Hasiholan Tambunan menyampaikan lulusan perguruan tinggi berbasis full online learning asal Indonesia harus memiliki DNA digital. Henri menjelaskan hal ini menurutnya penting untuk memecahkan masalah nyata di Indonesia.

"Lulusan kampus siber harus memiliki 'DNA Digital' yang menjadi keunggulan kompetitif mutlak. Di tengah disrupsi AI, ijazah saja tidak cukup. Saudara harus menjadi praktisi solutif yang mengombinasikan keahlian informatika, komunikasi, atau manajemen untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat," kata Henri.

Rektor UNSIA, Jang Youn Cho, menekankan lulusan UNSIA harus menjadi pionir di era Artificial General Intelligence (AGI).

Dia juga mengumumkan pencapaian UNSIA sebagai hub World University Ranking for Innovation (WURI) di Indonesia serta rencana menjadi Google Reference University pertama dan pionir penggunaan AI untuk pendidikan di tanah air.

"Jangan hanya menjadi 'pengguna' masa depan, jadilah 'inovator' masa depan. Di era AI ini, kecanggihan mesin justru membuat nilai kemanusiaan Anda semakin berharga. Gunakan efisiensi AI untuk memberi Anda lebih banyak waktu menjadi manusia yang lebih empati dan melayani bangsa dengan hati yang tidak dapat direplikasi oleh kode mana pun," kata Jang Youn Cho.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kepada mahasiswa. Langkah itu diambil Presiden RI Prabowo Subianto selepas agenda pertemuan dengan 1.200 rektor hingga guru besar di Istana Negara pada Kamis (15/1/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh akademisi kepada Presiden. Dilaporkan bahwa, kurang lebih ada sekitar 9,9 juta jumlah mahasiswa Indonesia.

Kemudian sejumlah mahasiswa di antaranya sudah mendapatkan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menyasar 1,1 juta penerima.

"Nah, disitulah juga Bapak Presiden memberikan arahan untuk kepada kami, terutama Mendikti Sainstek dan kami sebagai Mensesneg untuk mencoba menghitung ulang, memformulasikan ulang bagaimana memperbesar, memperbesar sebanyak-banyaknya penerima beasiswa," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Dalam diskusi itu, terdapat pula arahan agar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) banyak dialokasikan ke bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM). Alokasi LPDP untuk bidang STEM ditargetkan mampu mencapai 80%.

"Kami memang berkonsentrasi untuk mengejar ketertinggalan kita terlebih dahulu di dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Prasetyo.

Sebelumnya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyebut, Kemendikti Saintek akan segera melakukan pemetaan bersama LPDP agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Tindak lanjutnya, kami akan langsung memetakan bersama LPDP karena selama ini sudah bekerja sama erat. LPDP punya dana abadi yang diperuntukkan untuk pendidikan tinggi dan penelitian,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya membahas isu pendidikan anak-anak Papua yang menempuh studi di luar negeri.

Dia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa terdapat persoalan keterlambatan pembayaran biaya kuliah oleh pemerintah daerah.

Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

“Mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri. Kalau tidak salah jumlahnya 300 lebih itu ada yang di Amerika Serikat, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari Pemda,” kata Tito.

Tito merinci nilai tunggakan pembayaran yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Totalnya mencapai Rp37 miliar .

“Sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Saya melihat daripada kompleks lamban, kasihan itu tidak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa Presiden menyetujui usulan tersebut. Oleh sebab itu, Prabowo, kata Tito, meminta agar Menteri Keuangan (Menkeu) segera mendapatkan data-data pelajar yang membutuhkan bantuan oleh LPDP.

“Beliau setuju, yang Rp37 miliar ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” katanya.

Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa pertemuan yang turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala BRIN Arif Satria itu juga membahas arahan khusus terkait arah pengembangan riset nasional.

“Ya, di BRIN, Presiden menyampaikan bagaimana, intinya kalau yang tadi saya dengar, beliau ingin BRIN ini betul-betul bergerak di bidang riset dan teknologi. Mulai dari di bidang pertanian, perikanan, kemudian di bidang manufaktur, kendaraan nasional, dan lain-lain, banyak sekali,” pungkas Tito.