Anak usah Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), membukukan laba bersih sebesar Rp1,32 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 23 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,07 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PTK Eko Cahyadi mengatakan perseroan menargetkan kinerja positif ini akan terus berlanjut pada 2026 meski dihadapkan dengan tantangan global yang tak mudah.

"PTK akan melanjutkan momentum pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti, peningkatan operational excellence, transformasi digital, inovasi teknologi, pengembangan bisnis baru, serta implementasi prinsip keberlanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujar Eko dalam acara Media Briefing di Jakarta, Kamis (25/6).

Selain mencatatkan pertumbuhan laba, PTK juga menjaga keandalan operasional 370 armada yang dikelolanya. Sepanjang 2025, perusahaan membukukan fleet commercial days sebesar 358,52 hari. Sementara itu, commission days mencapai 120.118 hari dan commercial days sebesar 119.390 hari.

Menghadapi dinamika bisnis tahun ini, PTK menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

Langkah pertama adalah melakukan cost optimization dan peningkatan efisiensi di seluruh lini bisnis. Perusahaan menilai pengelolaan biaya yang lebih efektif menjadi kunci menjaga daya saing di tengah tantangan global.

Strategi kedua adalah mengoptimalkan operasi pada empat lini bisnis utama perusahaan, yakni penyedia kapal penunjang, jasa kepelabuhanan, shorebase atau pangkalan logistik tepi pantai, serta layanan keagenan pelayaran.

Direktur Operasional PTK Yudi Wibisono mengatakan perusahaan juga akan memperluas pangsa pasar layanan keagenan, tidak hanya untuk kapal di lingkungan Pertamina Group tetapi juga kapal non-Pertamina yang beroperasi di dalam maupun luar negeri.

"Salah satu yang akan kami giatkan adalah layanan keagenan, karena PTK tidak hanya melayani kebutuhan administrasi pelayaran bagi bisnis captive atau kapal yang digunakan di Pertamina Group, namun lebih dari itu yakni kapal non Pertamina termasuk yang akan sandar di dalam dan luar negeri," ujar Yudi.

Strategi ketiga adalah memperkuat aspek keselamatan, keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan melalui program Vision Zero yang mulai dijalankan sejak 2025.

Direktur Pemasaran PTK Albertus Anto Budi Santosa menjelaskan program tersebut menargetkan zero illness, zero recordableincident, zero fraud bunker, dan zero pollution guna meningkatkan keunggulan operasional perusahaan.

Sementara strategi keempat adalah mempercepat program dekarbonisasi dan transisi energi. PTK mencatat berhasil menurunkan emisi sebesar 66.721 ton CO2e sepanjang 2025 melalui berbagai inovasi energi hijau.

Direktur Armada PTK Dewi Susanti mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui penggunaan bahan bakar rendah karbon pada sejumlah kapal, mulai dari teknologi dual fuel LNG, panel surya, hingga baterai sebagai sumber energi alternatif.

"Dekarbonisasi berasal dari inovasi Green Energy Program, inisiatif efisiensi energi, serta optimalisasi operasional yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih menahan sakit pinggang saat menghadiri media briefing pada Jumat (24/4) silam.

Bahkan, ia menyebut baru saja mendapat suntikan di delapan titik agar tetap bisa berdiri dan menjalankan aktivitas.

Purbaya sempat terlihat oleng saat berdiri dari kursinya usai sesi acara. Tubuhnya tampak sedikit sempoyongan sebelum kemudian berpegangan pada salah satu anak buah di dekatnya.

Saat berjalan meninggalkan lokasi, langkahnya juga terlihat agak pincang dan ia harus dibantu ajudannya.

Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya, Purbaya mengakui rasa sakit tersebut belum sepenuhnya hilang.

"Sampai sekarang sakit juga. Ini sakit pinggang. Ini disuntik kemarin delapan titik. Kalau enggak, enggak bisa saya berdiri begini," ujar Purbaya dalam mediabriefing ppl di BPPK Punawarman Campus, Jakarta Selatan.

[Gambas:Youtube]

Ia menjelaskan keluhan itu diduga muncul akibat kelelahan setelah padatnya agenda pekerjaan dalam beberapa hari terakhir.

"Sakit pinggang itu biasa, mungkin kecapekan," katanya.

Meski begitu, Bendahara Negara itu tetap berusaha melanjutkan kegiatan dan menjawab pertanyaan wartawan dengan kondisi tubuh yang tampak belum pulih sepenuhnya.

Dalam momen tersebut, ia bahkan sempat berkelakar karena merasa pertanyaan yang diajukan membuatnya harus berbicara lebih lama saat menahan nyeri.

"Pertanyaannya susah-susah sih, jadi saya juga susah," ucapnya sambil tersenyum.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menyiapkan instrumen investasi baru berbentuk obligasi guna membuka partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur.

Instrumen ini dirancang untuk memperluas basis pendanaan sekaligus memperkuat strategi diversifikasi sumber dana perusahaan, sebagaimana disampaikan dalam media briefing di Jakarta, Selasa (3/3)

Direktur Utama PT SMI Reynaldy Hermansjah mengatakan langkah ini menjadi bagian dari transformasi perseroan sebagai Development Finance Institution (DFI) yang lebih adaptif dan inklusif.

"Sebagai fiscal tool Pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang," ujarnya.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT SMI memandang kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat memerlukan skema pendanaan yang lebih kuat, kolaboratif, dan beragam.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menegaskan diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis perseroan ke depan.

"Ke depan kami akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan Perseroan selain memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan Pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional," katanya.

Menurut PT SMI, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur dinilai mampu memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect atau dampak berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Instrumen obligasi yang tengah disiapkan tersebut juga melengkapi rekam jejak pendanaan PT SMI yang selama ini masih didominasi investor institusi dan korporasi.

Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, perseroan aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk green bond, sustainability bond, sukuk mudharabah, hingga zero-coupon bond. Hingga 2025, total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah melampaui Rp50 triliun.

Dengan dukungan peringkat nasional AAA dari Pefindo, PT SMI menyatakan berada dalam posisi yang solid untuk terus memperluas ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka peluang kerja sama dengan BPI Danantara guna memperkuat ekosistem talenta, serta mendorong penciptaan lapangan kerja bagi alumni penerima beasiswa.

Direktur LPDP Sudarto mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk Danantara dan industri perbankan, untuk mendukung penempatan awardee LPDP di sektor-sektor strategis.

"Yang BPI Danantara kita sedang diskusi terus, tapi individu misalnya kami bekerja sama dengan beberapa bank," ujar Sudarto dalam media briefing, Kamis (26/2).

Sudarto menjelaskan sebagian besar alumni LPDP saat ini telah bekerja di berbagai sektor, termasuk di perusahaan tambang besar. Meski demikian, LPDP melihat peluang kolaborasi lebih lanjut melalui skema pro hire atau perekrutan langsung talenta unggulan sesuai kebutuhan industri.

"Rata-rata banyak teman-teman LPDP itu sebenarnya sudah bekerja. Bekerja di perusahaan tambang yang top itu kan bisa pro hire sebenarnya. Beberapa bank sudah bekerja sama dengan kami, dan ini sedang kami diskusikan," ujarnya.

Menurut Sudarto, pembahasan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem talenta nasional yang terintegrasi, mulai dari pendidikan hingga penyerapan tenaga kerja.

LPDP, kata dia, terus berkoordinasi dengan industri dan pemerintah daerah untuk memastikan lulusan penerima beasiswa dapat terserap dan berkontribusi di sektor-sektor prioritas.

"Makanya kita bicara ekosistem itu yang terus kami bicarakan, kami koordinasikan, kami kerjasamakan saat ini dengan industri, termasuk dengan daerah-daerah, agar ekosistem itu terbangun," tegasnya.

Bank Indonesia (BI) menjelaskan perbedaan antara indeks suku bunga pinjaman antara bank Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) dengan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang resmi dihentikan mulai 1 Januari.

Kepala Grup Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Arief Rachman mengatakan INDONIA lebih transparan karena mencerminkan tingkat suku bunga rata-rata transaksi pinjaman antarbank yang benar-benar terjadi di pasar.

Sementara itu, JIBOR disusun berdasarkan penawaran atau kuotasi suku bunga antarbank bukan transaksi aktual.

"Mulai 1 Januari BI sudah full menggunakan INDONIA. INDONIA merupakan salah satu pengembangan pricing yang kredibel. Jadi kita harapkan pasar keuangan kita, IndONIA dapat menjadi satu-satunya acuan harga di pasar keuangan yang kredibel berdasarkan harga transaksi yang terjadi di pasar. Dengan demikian diharapkan dengan harga yang kredibel dan transparan pelaku di pasar keuangan dapat melakukan transaksi di pasar keuangan dengan harga yang lebih kredibel dan transparan," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Rabu (7/1).

Arief mengatakan bagian dari inisiatif global dari G20 yang sudah dilaksanakan sejak 2013. Indonesia sebagai salah satu anggota G20 juga melaksanakannya sebagai bagian dari benchmark reform.

INDONIA ditetapkan berdasarkan rata-rata suku bunga transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan dengan jangka waktu overnight yang dilaporkan oleh seluruh bank kepada Bi. Dengan demikian, INDONIA merupakan suku bunga transaksi yang terbentuk dari transaksi pasar.

"Sampai dengan nanti di 2030 kita akan terus berusaha untuk mengembangkan IndONIAdan tidak hanya tenor overnight tapi juga tenor-tenor lain sampai dengan 12 bulan untuk agar pasar keuangan ini memiliki harga yang semakin kredibel," ujarnya.

Adapun penetapan INDONIA dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (volume-weighted average) atas seluruh data transaksi yang dilakukan pada hari transaksi, yang dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan harian bank umum sejak pukul 07.00 WIB s/d 18.00 WIB (dan koreksi online hingga pukul 19.00 WIB).

INDONIA mulai dipublikasikan oleh BI sejak 1 Agustus 2018 pada setiap hari kerja pukul 19.30 WIB di website Bank Indonesia. Dengan mulai dipublikasikannya IndONIA per 1 Agustus 2018 yang terbentuk dari transaksi pasar, IndONIA diharapkan dapat menggantikan peran JIBOR tenor overnight sebagai benchmark rate pasar uang.

Per tanggal 2 Januari 2019, Bi tidak lagi memublikasikan JIBOR tenor overnight dan diharapkan pada saat itu kontrak-kontrak keuangan yang sebelumnya menggunakan JIBOR overnight sebagai referensi dapat beralih ke IndONIA sebagai referensi terkini untuk tenor overnight.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan INDONIA sebagai suku bunga referensi alternatif untuk menghitung suku bunga jangka panjang yang diantaranya dapat dilakukan dengan cara merata-ratakan INDONIA secara majemuk, Bank Indonesia mempublikasikan Compounded INDONIA.

Compounded INDONIA adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan rata-rata bunga majemuk (compounded average interest) dari INDONIA selama periode tertentu.

BI menghitung Compounded INDONIA berdasarkan INDONIA yang dipublikasikan di website Bank Indonesia dengan basis penghitungan jumlah hari tetap (fixed day structure), yaitu dari INDONIA sejak awal periode bunga, sampai satu hari sebelum tanggal publikasi Compounded IndONIA.

Compounded INDONIA dipublikasikan untuk tenor standar 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari kalender di website Bank Indonesia, setiap hari kerja pukul 08.00 WIB mulai tanggal 1 Februari 2023. Penggunaan Compounded INDONIA yang dipublikasikan di website Bank Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.