Adira Finance mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih tumbuh 26 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp484 miliar di tengah tekanan ekonomi global.

Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan capaian tersebut ditopang pertumbuhan pembiayaan yang kuat di seluruh segmen bisnis.

"Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi Perseroan dalam menangkap peluang pasar secara selektif dengan fokus berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4).

Sepanjang tiga bulan pertama 2026, pembiayaan baru Adira Finance tumbuh signifikan sebesar 52 persen (yoy) menjadi Rp11,9 triliun. Sejalan dengan itu, piutang pembiayaan yang dikelola perusahaan meningkat 18 persen (yoy) menjadi Rp64,7 triliun.

Jumlah pelanggan aktif juga naik dari 2 juta pada 2025 menjadi 2,6 juta nasabah pada 2026, didukung jaringan operasional yang mencapai 879 cabang dan unit usaha di seluruh Indonesia.

Dari sisi pendapatan, perusahaan membukukan total pendapatan sebesar Rp3,2 triliun atau naik 7 persen (yoy). Sementara itu, beban penyisihan penurunan nilai turun 7 persen menjadi sekitar Rp635 miliar, mencerminkan kualitas aset yang tetap terjaga.

[Gambas:Youtube]

Direktur Keuangan Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa menilai kinerja tersebut menunjukkan keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko.

"Kinerja ini mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko yang prudent, sehingga mampu mendorong peningkatan profitabilitas dengan kualitas aset yang tetap terjaga," katanya.

Hal itu tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross konsolidasian yang menurun menjadi 1,9 persen pada Maret 2026, dibandingkan 2,3 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tekanan dari kondisi global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak serta gangguan rantai pasok turut membayangi awal tahun ini.

Mengacu pada proyeksi International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global 2026 direvisi turun menjadi 3,1 persen dari sebelumnya 3,3 persen. Meski demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan masih mampu tumbuh sekitar 5,5 persen ditopang permintaan domestik.

Ke depan, Adira Finance menyatakan akan menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan kualitas portofolio, peningkatan produktivitas, serta disiplin biaya guna mempertahankan profitabilitas di tengah dinamika ekonomi.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) mengingatkan utang publik global dapat mencapai sekitar 100 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada 2029.

Dalam Laporan Fiscal Monitor edisi April yang dikutip Anadolu Ajansi, Rabu (15/4),IMF memperkirakan utang publik bruto global meningkat menjadi 93,9 persen dari PDB pada 2025 dan, berdasarkan lintasan saat ini, diproyeksikan akan meningkat menjadi 95,3 persen pada 2026; 97,2 persen pada 2027; 98,8 persen pada 2028 dan 100 persen pada 2029.

Menurut IMF, tidak ada perbaikan signifikan dalam dinamika utang publik global pada 2025, sementara perang di Timur Tengah menambah sumber tekanan fiskal baru secara global.

Kemudian, IMF juga menilai, kendati peningkatan ketidakpastian kebijakan yang mendominasi prospek ekonomi setahun lalu telah mereda dari puncaknya, tekanan fiskal dan geopolitik yang mendasarinya belum mereda.

Konflik di Timur Tengah menimbulkan dampak global yang besar dengan mengganggu pasokan energi, memperketat kondisi keuangan, dan memaksa pemerintah untuk memilih antara menahan kenaikan harga dan mempertahankan ruang fiskal.

Dilansir dari Benzinga, utang publik global yang mendekati 100 persen dari PDB berarti nilai utang pemerintah di seluruh dunia hampir setara dengan seluruh output ekonomi global dalam satu tahun.

Beban utang tersebut diperkirakan dapat menyerap hampir seluruh output ekonomi global, sehingga ruang untuk investasi tambahan menjadi sangat terbatas.

Jika pertumbuhan ekonomi tahunan setara atau lebih rendah dari utang yang ditarik melalui penerbitan obligasi pemerintah, pasar dapat mulai mempertanyakan solvabilitas atau kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka

Kondisi itu pun dinilai mampu mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas keuangan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, serta investor global menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Purbaya usai melakukan pertemuan dengan IMF, Bank Dunia, lembaga pemeringkat internasional, serta 18 lembaga investasi global di Washington, DC, Amerika Serikat.

Indonesia dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.

Pascapertemuan tersebut, Purbaya optimistis arus modal asing, baik ke instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas, akan meningkat ke Indonesia.

"Jadi harusnya sih, enggak lama lagi (arus modal) akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi," kata Purbaya dalam keterangan video, dikutip dari keterangan resmi Kamis (16/4).

Purbaya mengatakan pada awalnya investor global, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity, mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[Gambas:Youtube]

Purbaya kemudian merespons dengan menjelaskan arah kebijakan ekonomi secara detail dan komprehensif, yang disambut positif oleh para investor.

"Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kebijakan fiskal," jelasnya.

Adapun terkait pertemuannya dengan IMF, Purbaya mengatakan telah bertemu langsung dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva.

Dalam pertemuan tersebut, Kristalina menyampaikan bahwa ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Namun, IMF disebut tertarik dengan kondisi Indonesia yang tetap memiliki fundamental ekonomi yang kuat di tengah gejolak global.

Purbaya menjelaskan hal tersebut tidak terlepas dari penyesuaian kebijakan yang dilakukan Indonesia sejak tahun lalu, sehingga mampu meredam dampak guncangan eksternal, terutama kenaikan harga minyak dunia.

"Dan dia (Kristalina) kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu," kata Purbaya. "Yang jelas, mereka (IMF) akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus," imbuh dia.

Adapun terkait pertemuan dengan Bank Dunia dan lembaga pemeringkat internasional, Purbaya mengatakan bahwa mereka memberikan respons positif terhadap penjelasan serta strategi makroekonomi Indonesia. Bahkan, Bank Dunia disebut akan menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan Indonesia.

"Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik, dan kita pun menciptakan pertemuan yang baik, pada saat yang bersamaan sepertinya (keraguan itu) sudah hilang," tambahnya.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) menilai Indonesia menjadi salah satu "cahaya" atau titik terang dalam perekonomian global di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Penilaian tersebut disampaikan Managing Director IMF Kristalina Georgieva dalam pertemuan IMF Spring Meetings pada Selasa, (14/4).

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Anton Pitono mengatakan apresiasi IMF dan investor global tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

"IMF dan investor global mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, disiplin dalam mempertahankan defisit di bawah 3 persen dari PDB, serta respons kebijakan yang adaptif dan forward-looking dalam menghadapi tekanan eksternal," ujar Anton dalam keterangannya.

Bank Indonesia juga menilai perekonomian domestik tetap berada di jalur yang tepat, ditopang pertumbuhan yang solid, inflasi yang terkendali, serta intermediasi perbankan yang terus membaik.

"Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia dinilai mampu mengelola keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan secara optimal, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik," ujar Anton.

Selain itu, bauran kebijakan yang ditempuh dinilai semakin terintegrasi, mulai dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, kebijakan makroprudensial guna mendorong pertumbuhan, hingga penguatan sistem pembayaran untuk mempercepat digitalisasi ekonomi.

Ke depan, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, likuiditas, serta disiplin fiskal diyakini akan semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia.

"Secara keseluruhan, rangkaian pertemuan ini memperkuat keyakinan investor bahwa Indonesia tidak hanya berdaya tahan, tetapi juga semakin adaptif dan kredibel dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan global," jelas Anton.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut investor global tetap menunjukkan minat kuat terhadap Indonesia, meski sempat muncul keraguan akibat isu fiskal.

"Mereka berniat melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa penjelasan diberikan kepada mereka untuk memastikan keraguan terhadap Indonesia dapat diklarifikasi," ujar Purbaya di New York, Senin (13/4).

Ia menegaskan, secara fundamental investor tidak meragukan kondisi ekonomi Indonesia. Setelah mendapatkan penjelasan langsung, investor dinilai dapat memahami arah kebijakan yang diambil pemerintah.

"Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa, dan karena mereka orang yang memahami, mereka dapat menerima bahwa penjelasan tersebut sesuai dengan teori-teori ekonomi," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

International Energy Agency (IEA), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank Group memperingatkan harga bahan bakar dan pupuk global berpotensi tetap tinggi dalam waktu lebih lama, meski arus pengiriman melalui Selat Hormuz kembali normal.

Ketiga lembaga tersebut menyatakan gangguan rantai pasok dan kerusakan infrastruktur akibat perang di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menahan pemulihan harga komoditas global, melansir Anadolu Agency.

Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut dampak konflik tersebut bersifat luas dan tidak merata, terutama membebani negara-negara pengimpor energi, khususnya negara berpendapatan rendah.

"Dampak perang ini signifikan, berskala global, dan sangat tidak merata," menurut pernyataan bersama, dilansir Selasa (14/4).

Ketiga lembaga menilai lonjakan harga minyak, gas, dan pupuk akibat konflik telah meningkatkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan serta potensi kehilangan lapangan kerja di berbagai negara.

Di sisi lain, sejumlah negara produsen energi di kawasan juga dilaporkan mengalami penurunan tajam pendapatan ekspor.

[Gambas:Youtube]

Mereka juga mengingatkan bahwa arus pengiriman melalui Selat Hormuz hingga kini belum sepenuhnya pulih. Bahkan jika jalur tersebut kembali normal, pemulihan pasokan global diperkirakan membutuhkan waktu.

"Bahkan setelah arus kembali normal, diperlukan waktu bagi pasokan komoditas global untuk kembali ke level sebelum konflik," tulis pernyataan itu.

Gangguan pasokan bahan baku penting juga dinilai berpotensi merembet ke sektor lain, termasuk energi dan pangan. Selain itu, dampak sosial-ekonomi seperti pengangguran, penurunan aktivitas perjalanan, serta pariwisata diperkirakan tidak akan cepat pulih.

Ketiga lembaga tersebut menyatakan tengah memperkuat koordinasi untuk membantu negara-negara terdampak melalui rekomendasi kebijakan dan dukungan pembiayaan.

"Tim kami bekerja sama secara erat, termasuk di tingkat negara, untuk memberikan saran kebijakan yang disesuaikan serta dukungan keuangan jika diperlukan," tulis mereka.

Ke depan, International Energy Agency, International Monetary Fund, dan World Bank Group menyatakan akan terus memantau dampak konflik terhadap pasar energi dan ekonomi global, serta mengoordinasikan respons guna mendukung pemulihan yang lebih tangguh.

"Kami akan terus memantau dan menilai dampak perang terhadap pasar energi, ekonomi global, dan masing-masing negara, serta mengoordinasikan respons dan dukungan bagi negara anggota," demikian pernyataan tersebut.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan inflasi di Amerika Serikat akan lebih sulit turun dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke target akibat perang Iran.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva mengatakan sebelum perang, lembaganya memprediksi inflasi AS akan kembali ke target 2 persen pada awal tahun depan. Namun, kini target tersebut nampaknya sulit dicapai.

"Sekarang itu mungkin sedikit tertunda," kata Georgieva kepada CBS News dalam wawancara yang ditayangkan Minggu (12/4).

Perang tersebut telah mempercepat kenaikan harga konsumen di AS. Lonjakan harga bensin mendorong inflasi AS naik ke 3,3 persen pada Maret 2026, dengan laju kenaikan harga tiga kali lebih cepat dibanding bulan sebelumnya, menurut laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaru.

IMF akan merilis laporan World Economic Outlook terbaru pada Selasa besok, yang akan memberikan penilaian terkini tentang dampak perang Iran terhadap prospek ekonomi global.

"IMF kini akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global, setelah sebelumnya memperkirakan ada 'sedikit kenaikan' sebelum perang dimulai," kata Georgieva.

Menurutnya, besaran revisi penurunan proyeksi pertumbuhan akan bergantung pada lamanya konflik, serta seberapa cepat produksi minyak dan gas alam pulih ke level sebelum perang.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) era Presiden RI ke-2 Soeharto Ginandjar Kartasasmita mengungkap 'jamu kuat' untuk mengembalikan kejayaan rupiah ketika krisis moneter pada 1998.

Strategi paling utama, menurut Ginandjar, adalah memulihkan kepercayaan pasar kepada perekonomian.

Pada bukunya yang bertajuk 'Pengabdian dari Masa ke Masa', Ginandjar menuliskan depresiasi rupiah paling dalam terjadi pada Juni 1998. Kala itu, Mata Uang Garuda terjun bebas hingga menyentuh Rp15 ribu per dolar AS dalam waktu singkat.

"Krisis kan sudah terjadi berkali-kali dan setiap krisis itu berbeda-berbeda penyebabnya, tapi paling utama adalah apapun krisisnya, jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepada ekonomi kita, kepercayaan masyarakat Indonesia," ujar Ginandjar dalam peluncuran bukunya di Menara Kompas, Kamis (9/4).

Secara rinci, dalam bukunya Ginandjar menyebutkan sebelum krisis moneter, nilai tukar rupiah stabil di sekitar Rp2.300-Rp2.400 per dolar AS. Namun, memasuki Januari 1998, rupiah melemah ke Rp5.00 per dolar AS dan semakin tertekan parah ke Rp7.000 hingga Rp8.500 per dolar AS pada Februari dan Maret.

Lalu, pada April 1998, rupiah sempat menguat dari Rp8.500 ke Rp8.000 per dolar AS. Hingga akhirnya pada Juni tahun itu, rupiah terjun bebas ke Rp15 ribu per dolar AS.

Ginandjar menyebutkan tim ekonomi di bawah kepemimpinannya berusaha memulihkan rupiah. Pasalnya, kondisi itu melumpuhkan perekonomian dalam negeri.

Langkah yang ditempuh mengembalikan kepercayaan pasar yang tak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi dengan Bank Indonesia dinilai menjadi sangat penting.

"Pada waktu itu, alhamdulillah ya kerja sama di antara menteri-menteri ekonomi bisa kita jaga dengan baik. Yang utama kan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, itu dua yang paling utama. Jadi kepercayaan kepada rupiah harus kembali gitu," katanya.

Berkat koordinasi dan sinergi lintas sektor hingga lembaga global, ayah dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini berhasil memperkuat rupiah di bawah Rp10 ribu dolar per AS.

"Jadi rakyat tidak lagi membuang rupiah, membeli dolar tapi kembali dia membeli rupiah untuk investasi, untuk impor dan sebagainya. Kan kuncinya itu. Jadi BI tidak lagi mencetak rupiah," imbuhnya.

Tak hanya itu, penguatan rupiah kala itu bisa terjadi berkat dukungan lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank WB), dan Asian Development Bank (ADB).

Bantuan lembaga asing ini dinilai sangat perlu karena pemerintah kala itu sudah tidak memiliki anggaran alias batas defisit mencapai tingkat maksimal. Tentu saja, ia memastikan bantuan betul-betul digunakan untuk membalikkan keadaan dari krisis.

"Yang paling penting adalah memastikan bahwa bantuan itu digunakan dengan baik dan tidak dikorupsi. Kalau kepercayaan itu terjaga, mereka akan terus mendukung," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tidak mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mendorong kebijakan pengetatan belanja saat kondisi krisis.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis. Purbaya menyebut Indonesia telah menerapkan kebijakan berbeda pada berbagai periode krisis, mulai 2008, 2015, hingga pandemi Covid-19 pada 2020. Pendekatan serupa juga dilakukan pada 2025.

"2025 kemarin kita ubah ke arah yang bagus. Itu bukan karangan saya, tapi dari pengalaman negara Indonesia selama 25 tahun terakhir tambah krisis 1998," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mengenai krisis, ia memastikan ekonomi RI masih aman dan anggarannya juga akan terjaga.

Menurut dia, dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah tidak mengambil pendekatan ala IMF yang mengencangkan ikat pinggang melalui pemotongan belanja.

"Jadi dalam keadaan seperti itu, ketika ekonomi ada gangguan, kita tidak menerapkan pendekatan IMF, (yaitu) mengencangkan ikat pinggang, memotong semua belanja, dan lain-lain," ucap Purbaya.

Sebaliknya, pemerintah justru memberikan berbagai insentif untuk mendukung perekonomian. Pada 2025, insentif pajak terbesar dialokasikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp96,4 triliun.

Selain UMKM, pemerintah juga membebaskan PPN untuk bahan makanan dengan nilai insentif Rp77,3 triliun. Fasilitas ini mencakup PPN ditanggung untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, hingga hasil perikanan dan kelautan.

Insentif di sektor transportasi tercatat Rp39,7 triliun. Dukungan tersebut antara lain berupa PPN dibebaskan atas jasa angkutan umum serta tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding.

Pemerintah juga mengalokasikan insentif untuk sektor pendidikan sebesar Rp25,3 triliun. Fasilitas ini meliputi pembebasan PPN atas jasa pendidikan dan buku pelajaran, serta insentif lain terkait kegiatan pendidikan.

Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh insentif Rp15,1 triliun. Kebijakan tersebut mencakup PPN tidak dikenakan atas jasa kesehatan medis dan berbagai insentif pendukung lainnya.

Adapun insentif melalui skema tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi mencapai Rp7,1 triliun.

"Jadi ini kelihatan sekali pemerintah selalu mendukung pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin," ujar Purbaya.

Saat ini, ia menilai daya beli masyarakat masih terjaga, terlihat dari sejumlah indikator konsumsi yang tetap tumbuh.

Merujuk data Mandiri Spending Index pada Februari, angkanya naik hingga ke level 360,7, diikuti peningkatan belanja masyarakat terutama pada kelompok consumer goods, pendidikan, dan mobilitas.

Penjualan ritel juga tumbuh sekitar 6,9 persen secara tahunan, sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen ke level 125,2.

Kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Merujuk data Gaikindo dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor tumbuh 1 persen secara tahunan, sedangkan penjualan mobil meningkat 12,2 persen.

"Motor juga sempat naik tinggi walaupun agak turun di bulan Februari, tapi kita lihat masih tumbuh positif dan mungkin sebagian pembeli motor sudah kaya, sekarang jadi bergeser ke (mobil). Mudah-mudahan (yang) jadi beli mobil lebih banyak," ujar Purbaya.

Di sisi lain, menurut data PLN, penjualan listrik sektor bisnis dan industri masih tumbuh, tetapi menurun dalam dalam dua bulan terakhir. Pada Februari, pertumbuhan listrik sektor bisnis di angka 3,1 persen dan sektor industri 0,4 persen.

Sementara itu, konsumsi semen domestik meningkat. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI), konsumsi semen pada Februari tumbuh 5,3 persen secara tahunan.

Utang nasional Amerika Serikat (AS) terus menanjak dan kini mencapai US$38,56 triliun atau setara dengan Rp650,094 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.860 per dolar AS).

Melansir laman resmi Joint Economic Committee United States Congress, total utang nasional bruto (total gross national debt) per 4 Februari tercatat sebesar US$ 83,56 triliun.

Dari jumlah tersebut, utang yang dipegang publik (debt held by the public) mencapai US$30,96 triliun atau senilai Rp521,9 ribu triliun, sedangkan utang intrapemerintah (intragovernmental debt) sebesar US$7,61 triliun, setara Rp128,2 ribu triliun.

Secara tahunan, total utang nasional bruto meningkat US$2,35 triliun atau senilai Rp39,62 ribu triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan lima tahun lalu, lonjakannya mencapai US$10,70 triliun atau setara Rp180,40 ribu triliun.

Dalam setahun terakhir, laju kenaikan utang rata-rata mencapai US$6,43 miliar per hari atau sekitar Rp108,41 triliun per hari.

Kenaikan utang dalam setahun terakhir juga setara dengan tambahan beban sebesar US$6.894,56 per orang atau sekitar Rp116,24 juta per orang serta US$17.401,98 per rumah tangga atau sekitar Rp293,40 juta per rumah tangga.

Secara total, utang nasional bruto kini setara dengan US$113.354 per orang atau sekitar Rp1,91 miliar per orang serta US$286.108 per rumah tangga atau sekitar Rp4,82 miliar per rumah tangga.

Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan harian selama tiga tahun terakhir berlanjut, utang AS diperkirakan akan menembus US$39 triliun atau sekitar Rp657,54 ribu triliun sekitar 12 April 2026. Pada laju tersebut, tambahan US$1 triliun berikutnya atau sekitar Rp16,86 ribu triliun diperkirakan tercapai dalam waktu sekitar 154 hari.

Di tengah lonjakan utang tersebut, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi AS masih akan tumbuh lebih cepat tahun ini, namun memperingatkan bahwa kenaikan utang publik menimbulkan "risiko stabilitas yang semakin besar" bagi AS maupun perekonomian global.

Dalam temuan awal konsultasi Article IV, IMF mencatat ekonomi AS menunjukkan kinerja solid sepanjang 2025, ditopang pertumbuhan produktivitas yang kuat meski sempat terdampak penutupan pemerintahan (government shutdown) pada akhir tahun lalu.

IMF menyebut tarif impor mendorong kenaikan inflasi barang, namun inflasi jasa terus melandai. Pasar tenaga kerja juga dinilai tetap mendekati kondisi full employment meski pertumbuhan lapangan kerja melambat. Kondisi keuangan relatif longgar, pasar saham mencetak rekor tertinggi, dan defisit federal sedikit menyempit menjadi 5,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2025.

Pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan naik dari 2,2 persen tahun lalu menjadi 2,4 persen tahun ini. Tekanan inflasi akibat tarif diperkirakan mereda dalam beberapa bulan ke depan, sementara tingkat pengangguran diprediksi bertahan di kisaran 4 persen pada 2026-2027.

Namun demikian, IMF memperkirakan defisit anggaran akan kembali melebar hingga melampaui 6 persen terhadap PDB dalam beberapa tahun mendatang, dengan rasio utang federal terhadap PDB terus meningkat.

IMF memperingatkan jika defisit keseluruhan bertahan di kisaran 7-8 persen terhadap PDB, utang publik dapat melonjak hingga sekitar 140 persen terhadap PDB pada 2031.

Lembaga tersebut menekankan perlunya rencana konsolidasi fiskal yang jelas dan dilakukan lebih awal (front-loaded) untuk menempatkan utang pada jalur menurun.

Terkait kebijakan moneter, IMF menilai bank sentral AS (The Fed) berpotensi melonggarkan kebijakan pada 2025 seiring pelambatan pertumbuhan lapangan kerja dan terbatasnya efek lanjutan dari tarif. Suku bunga acuan federal funds rate (FFR) diperkirakan turun ke kisaran 3,25-3,5 persen pada akhir 2026.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menegaskan ekonomi AS diperkirakan tetap kuat tahun ini dan tahun depan. Namun, ia menekankan kenaikan utang publik yang berkelanjutan tetap menjadi sumber kekhawatiran dan memerlukan langkah kebijakan yang tegas.

Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2).

Juda mengisi posisi Wamenkeu yang sebelumnya kosong usai Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

""Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika dan jabatan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," kata Prabowo mengucap sumpah diikuti para pejabat yang dilantik.

Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang di Bank Indonesia dan lembaga internasional. Sebelum dilantik sebagai Wamenkeu, ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Agustus 1964. Juda menempuh pendidikan Sarjana Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus pada 1987.

Pendidikan magisternya ditempuh di University of Birmingham, Inggris, dengan konsentrasi bisnis dan keuangan pada 1995, sebelum meraih gelar doktor ekonomi di universitas yang sama pada 1999.

Karier profesional Juda dimulai di Bank Indonesia sebagai staf di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Ia sempat ditempatkan di Kantor Perwakilan BI London pada 1992-1999. Setelah itu, ia berkiprah sebagai peneliti ekonomi junior di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI pada 1999-2000.

Pada 2002-2003, ia melanjutkan karir sebagai peneliti ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter lalu diangkat menjadi analisis Senior Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Pada periode 2006-2008, Juda mendapat penugasan internasional di International Monetary Fund (IMF). Kariernya terus menanjak dengan berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Advisor Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Kepala Grup Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, hingga Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI pada 2014.

Selain itu, Juda juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF di Washington DC pada 2017-2019, Asisten Gubernur BI Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial pada 2020-2022, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 10 Maret 2025, total kekayaan Juda Agung tercatat sebesar Rp56,08 miliar dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan: Rp21.521.800.000

1. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/250 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp3.000.000.000

2. Tanah dan bangunan seluas 128 m²/80 m² di Bogor, hasil sendiri: Rp640.000.000

3. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

4. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

5. Tanah seluas 237 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp7.700.000.000

6. Tanah dan bangunan seluas 141 m²/100 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp3.900.000.000

7. Tanah dan bangunan seluas 175 m²/166 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp5.800.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp2.024.119.875

1. Mobil Toyota Fortuner Diesel 2.4 VRZ A/T Tahun 2020, hasil sendiri: Rp375.591.625

2. Mobil Toyota Calya Astra M/T Tahun 2019, hasil sendiri: Rp102.378.250

3. Mobil BMW 730Li M Sport CKD Tahun 2022, hasil sendiri: Rp1.546.150.000

C. Harta Bergerak Lainnya

1. Surat berharga: Rp22.306.724.050

D. Kas dan Setara Kas

1. Rp11.884.316.995

E. Utang

1. Rp1.652.216.000

Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membuat dunia terkejut.

Prabowo mengatakan optimisme itu berdasarkan pada bukti bahwa ekonomi Indonesia masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.

"Saya yakin pertumbuhan kami, pertumbuhan ekonomi kami, akan secara signifikan mengejutkan banyak pihak di dunia," ujar Prabowo dalam pidatonya di pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Ia mengatakan saat ini memang dunia tengah menghadapi berbagai gejolak, seperti pengetatan kondisi keuangan, peningkatan tensi perdagangan, dan ketegangan geopolitik. Kendati demikian, Prabowo melihat ekonomi Indonesia masih kokoh dalam menghadapi berbagai guncangan tersebut.

Sebagai contoh, Prabowo menyinggung inflasi tahunan Indonesia yang stabil di kisaran 2 persen, defisit APBN di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, Indonesia juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dalam satu dekade terakhir.

"Dan saya yakin tahun ini pertumbuhan (ekonomi) kami akan lebih tinggi," tuturnya.

Prabowo menyebut optimisme terkait pertumbuhan ekonomi RI tersebut bukanlah keyakinan yang tanpa dasar. Beberapa laporan dari lembaga internasional mengakui ketangguhan ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan International Monetary Fund (IMF) pada November 2025 mengatakan Indonesia merupakan titik terang (bright spot) di tengah tingginya ketidakpastian global, serta tensi dagang yang kian memanas.

"Lembaga-lembaga internasional tidak memuji kami karena optimisme yang tidak berdasar. Mereka melakukannya karena bukti. Mereka mengakui ekonomi Indonesia tangguh," ujar Prabowo.

Ia juga menyebut stabilitas ekonomi Indonesia tidak terjadi secara kebetulan. Ketangguhan itu tercipta karena Indonesia selama ini lebih memilih bersatu dan berkolaborasi, dibanding perpecahan.

"Kami, Indonesia, telah dan akan selalu memilih persatuan daripada perpecahan, memilih persahabatan dan kolaborasi daripada konfrontasi, dan selalu memilih persahabatan daripada permusuhan. Kredibilitas kami, yang diperoleh dengan susah payah selama bertahun-tahun, telah dijaga," pungkasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak khawatir defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nyaris menyentuh batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2025 lalu.

Ia menyinggung defisit di negara lain dua kali lipat dari Indonesia.

"Jangan khawatir tentang defisit anggaran 3 persen, Negara lain dua kali lipat dan mereka tidak khawatir. Jadi mengapa kita harus khawatir tentang hal itu?," kata Airlangga dalam acara Business Outlook Indonesia Business Council (IBC) melalansir Detik.com, Rabu (14/1).

Defisit APBN 2025 tercatat di level Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Angka tersebut hampir menyentuh batas maksimal defisit APBN menurut Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN), 3 persen terhadap PDB.

"Defisit APBN 2025 dijaga di bawa 3 persen dari PDB, dengan realisasi pendapatan negara mencapai 91,7 persen dan belanja negara 95,3 persen dari target," beber Airlangga.

Airlangga menyampaikan pemerintah telah memerhitungkan segala risiko ekonomi, baik dari kondisi nilai tukar hingga pasar modal Tanah Air. Untuk itu, Airlangga optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Akan ada banyak kabar baik yang akan datang dan saya pikir tren global, termasuk IMF (International Monetary Fund) cukup optimistis terhadap ekonomi Indonesia," ujarnya.

Di samping itu, Airlangga mengklaim ekonomi Indonesia jauh dari jurang resesi. Bahkan peluang Tanah Air masih lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS), China, hingga Jepang.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, meliputi pelambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik, Airlanngga tetap optimistis. "Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan kuat dengan probabilitas resesi rendah berdasarkan penilaian Bloomberg, dibandingkan dengan AS, China dan Jepang," ungkap Airlangga.

Dia menjelaskan, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir. Adapun angka inflasi Indonesia diklaim masih terkendali di level 2,92 persen.

"Indeks keyakinan konsumen meningkat menjadi 123,5 persen, didorong berbagai stimulus pemerintah per Desember, tercermin pada meningkatnya konsumsi masyarakat," jelasnya.

Di sisi lain, Ekonom Citigroup Helmi Arman menaikkan proyeksi defisit APBN RI 2026 ke level 3,5 persen terhadap PDB. Angka tersebut meningkat dari proyeksi sebelumnya di level 2,7 persen.

Dia memprediksi, pemerintah akan merevisi UUKN dan melonggarkan batas defisit APBN yang lama, pada semester kedua tahun ini.

"Opsi tersebut bisa dihindari jika pemerintah memilih memangkas tajam anggaran belanja," ujar Arman melansir dari Bloomberg, Senin (12/1).

Sementara itu, rasio utang RI terhadap PDB diperkirakan meningkat di kisaran 42 persen pada 2029. Angka tersebut meningkat dari perkiraan 2025 yakni 39 persen.