Jakarta (ANTARA) - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatakan profesi konsultan pajak saat ini membutuhkan payung hukum berupa undang-undang untuk menjalankan profesi agar terlindungi dari kriminalisasi.

"Kami terus suarakan perlindungan terhadap konsultan pajak, dan kami sudah ke Komisi 11 DPR RI sebagai aspirasi asosiasi," kata Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld saat menghadiri ujian terbuka promosi doktor anggota IKPI di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, IKPI berperan aktif dalam mendorong penerbitan undang-undang konsultan pajak karena selama ini, setiap kali ada masalah hukum, para konsultan mengikuti KUHP secara umum.

Untuk itu, IKPI mendorong anggotanya mengambil pendidikan formal dalam rangka memperkuat asosiasi agar dapat berkontribusi dalam penyusunan peraturan.

Sementara itu, Anggota IKPI Faryanti Tjandra yang resmi menyandang gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) menilai saat ini, konsultan pajak tidak memiliki payung hukum yang "lex specialis".

Sehingga, kata dia, selama ini, para konsultan pajak dalam menjalankan profesi mereka, hanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang hanya mengatur mengenai administrasi dan tata cara menjadi konsultan pajak, namun tidak ada perlindungan profesi.

"Selama ini, kalau sampai ada kasus di konsultan pajak itu menggunakan KUHP secara umum, lex generalis, tapi secara lex specialis, kita belum ada," tutur Faryanti.

Untuk itu, dalam disertasi berjudul “Konstruksi Hukum Pidana bagi Perlindungan Konsultan Pajak dari Tindakan Kriminalisasi melalui Kebijakan Regulasi dalam Pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak di Indonesia", Faryanti mengaku ingin menegaskan profesi tersebut membutuhkan payung hukum.

Faryanti yang juga menjabat Sekretaris IKPI cabang Jakarta Selatan itu pun menceritakan alasannya memilih tema disertasi tersebut karena kegelisahannya sebagai praktisi konsultan pajak yang melihat profesi tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang kuat.

"Saya mengambil tema ini karena profesi saya sendiri. Saya sangat mencintai profesi konsultan pajak dan merasa masih ada kekurangan, yaitu belum adanya payung hukum yang jelas," ujar Faryanti.

Dia juga memandang posisi konsultan pajak saat ini cukup rentan karena kerap terseret persoalan pidana ketika menjalankan jasa profesional bagi wajib pajak.

Padahal, sambung dia, konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu kepatuhan perpajakan dan mendukung penerimaan negara.

"Banyak kasus konsultan pajak terseret perkara pidana saat memberikan jasa profesional. Itu yang menjadi perhatian saya ketika mengambil konsentrasi hukum pidana," ungkap Faryanti.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan diperlukan terobosan besar untuk mencapai realisasi target pajak 2026 yang meningkat 22 persen dibandingkan realisasi 2025.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld di Jakarta, Kamis menegaskan tanpa terobosan kebijakan yang signifikan maka risiko shortfall penerimaan pajak sangat terbuka.

Menurut dia, secara teoritis pertumbuhan penerimaan pajak sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, konsumsi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, pertumbuhan alami penerimaan pajak umumnya hanya berada pada kisaran satu digit.

“Ketika target dipatok tumbuh di atas 20 persen, maka terdapat kesenjangan struktural yang sulit dijembatani tanpa kebijakan yang luar biasa,” ujar dia dalam keterangannya.

Hingga saat ini, lanjutnya, belum terlihat adanya instrumen fiskal baru yang cukup kuat untuk mendorong lonjakan penerimaan tersebut, tidak ada perluasan basis pajak yang bersifat radikal, tidak ada kebijakan perpajakan baru yang menjadi game changer, sementara reformasi administrasi masih dalam fase transisi.

Vaudy juga menyinggung implementasi sistem Coretax yang masih memerlukan waktu untuk benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara.

"Reformasi administrasi berjalan, tetapi masih dalam tahap transisi. Dampaknya belum bisa langsung mendorong penerimaan secara signifikan," katanya.

Selain itu, ia menyatakan masih adanya persoalan compliance gap yang besar dalam sistem perpajakan Indonesia, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, tingkat pelaporan dan pembayaran pajak belum menunjukkan peningkatan yang sebanding.

"Ini menunjukkan masalah utama bukan pada jumlah wajib pajak, tetapi pada kualitas kepatuhan dan efektivitas pengawasan," katanya.

Terkait hal itu, dia menyatakan peran konsultan pajak menjadi sangat penting sebagai bagian dari solusi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Konsultan pajak, menurut dia berfungsi sebagai intermediaries yang menjembatani hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Melalui peran ini, konsultan dapat membantu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

“Konsultan pajak bukan hanya pendamping, tetapi juga agen peningkatan kepatuhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam banyak praktik internasional, konsultan pajak menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan, terutama dalam membantu wajib pajak memahami kewajiban yang semakin kompleks.

Selain itu, konsultan pajak juga berperan sebagai edukator yang memberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak, sekaligus membantu mereka memenuhi hak dan kewajibannya secara benar.

Vaudy menegaskan peningkatan penerimaan pajak ke depan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal semata, tetapi harus didukung oleh pendekatan berbasis ekosistem.

Pendekatan ini mencakup integrasi data, sinergi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi yang optimal dalam sistem perpajakan.

“Ke depan, yang dibutuhkan adalah ekosistem perpajakan yang terintegrasi. Semua pihak harus terlibat, termasuk konsultan pajak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan arsitektur ekosistem perpajakan menjadi agenda strategis yang harus segera didorong pemerintah.

Tanpa langkah tersebut, tambahnya, target penerimaan pajak yang tinggi berpotensi tidak tercapai dan justru memperbesar tekanan terhadap APBN.

"Kalau tidak ada terobosan besar, target tinggi ini akan sulit dicapai. Risiko shortfall itu nyata," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya terhadap lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026) bersama Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan jajaran Pengurus Pusat.

Dalam audiensi itu, IKPI menekankan urgensi kehadiran payung hukum setingkat undang-undang untuk memperjelas posisi, tanggung jawab, dan standar profesi konsultan pajak di Indonesia. Wapres Gibran menilai penguatan regulasi profesi akan berdampak positif terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan nasional.

“Profesi konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat. Penguatan regulasi akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme,” demikian pandangan Wapres Gibran dalam forum tersebut.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyambut baik dukungan Wakil Presiden terhadap wacana UU Konsultan Pajak. Ia menegaskan bahwa lahirnya UU Konsultan Pajak bukan semata untuk kepentingan organisasi, melainkan demi kepentingan sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

“Sudah saatnya profesi konsultan pajak memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-undang ini penting untuk memastikan standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi berjalan lebih terstruktur,” ujar Vaudy.

Menurutnya, regulasi yang jelas akan memperkuat posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dengan standar yang tegas dan pengawasan yang akuntabel, kualitas pendampingan kepada wajib pajak akan semakin baik.

Vaudy juga menekankan bahwa konsultan pajak memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga penerimaan negara.

“Kami ingin memastikan bahwa anggota IKPI berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan dan membantu optimalisasi penerimaan pajak. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peran itu akan semakin efektif,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, IKPI turut memaparkan pentingnya penguatan literasi perpajakan serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi profesi. Vaudy menyampaikan bahwa IKPI siap terlibat aktif dalam berbagai program edukasi dan pendampingan wajib pajak.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan profesi konsultan pajak. Dengan dukungan Wapres dan komitmen IKPI, wacana pembentukan UU Konsultan Pajak diharapkan dapat segera masuk dalam agenda pembahasan lebih lanjut, sebagai bagian dari penguatan fondasi sistem perpajakan Indonesia yang modern, adil, dan berintegritas.

Bank Mega mengadakan seminar Coretax bagi para nasabah guna memberikan edukasi mengenai sistem administrasi perpajakan terbaru serta memberikan perspektif yang relevan sesuai kebutuhan nasabah.

Acara diadakan di Mega First Lounge, Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2).

Seminar ini dilakukan karena masih banyak para pelaku usaha serta masyarakat umum belum mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai Sistem Coretax ini. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi terbaru ini akan membantu para nasabah Bank Mega dalam mengelola perencanaan keuangannya secara lebih efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.

"Seminar Cortex ini, merupakan wujud apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas yang telah diberikan kepada Bank Mega. Selain itu, acara ini juga untuk memberikan ruang diskusi mengenai Coretax, khususnya menjelang masa pelaporan pajak pada bulan Maret untuk individu maupun korporasi," jelas Heriwan Gazali, Direktur Retail Banking Bank Mega dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Heriwan juga menjelaskan jika Seminar Coretax ini juga dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Hingga saat ini kegiatan telah dilakukan sebanyak 27 kali di lebih dari 15 kota, di antaranya Medan, Lampung, Jakarta, Bogor dan Bandung.

Selanjutnya di Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Ternate, Samarinda, Pekanbaru, Balikpapan dan Jakarta. Setiap acara selalu mendapatkan animo luar biasa dari peserta seminar.

Bank Mega bekerja sama dengan mitra konsultan pajak profesional, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan FlazzTax dalam menyelenggarakan acara ini. Bahkan pada beberapa penyelenggaraan yang diadakan, Bank Mega juga menghadirkan konsultan pajak lokal sebagai narasumber untuk memberikan perspektif yang relevan dengan kebutuhan Nasabah setempat.

Ikhwan Ashadi yang merupakan Direktur Utama Citra Global Consulting dan Managing Partner KAP GIAR, kali ini mewakili Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatakan bahwa kepercayaan bank dalam menggandeng konsultan menunjukkan bahwa profesi ini memiliki tanggung jawab besar sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami mengapresiasi langkah Bank Mega dalam menghadirkan ruang diskusi yang relevan dan edukatif bagi nasabahnya. Melalui edukasi sistem Coretax ini, kami berkomitmen memberikan perspektif profesional yang membantu nasabah menjawab tantangan administrasi perpajakan terbaru, sekaligus memperkuat kepercayaan antara perbankan, konsultan, dan wajib pajak," jelas Ikhwan.

Melalui Seminar Coretax ini, para nasabah dapat berdiskusi langsung dengan ahlinya agar dapat memiliki referensi yang tepat dalam melakukan sinkronisasi data pada aplikasi pelayanan perpajakan yang bersifat mandiri.

Dengan demikian, para nasabah dapat memahami regulasi dan sistem pelaporan pajak terkini secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan Nasabah melalui penyediaan layanan yang relevan, edukatif, dan bernilai tambah.

Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi merasa khawatir dalam menghadapi kewajiban perpajakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyediakan layanan edukasi, konsultasi dan pendampingan perpajakan bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam memperluas basis pajak secara organik seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas usaha.

“Ketika pengusaha UMKM telah naik kelas, memiliki legalitas usaha, terintegrasi dalam rantai pasok, serta menerapkan pencatatan usaha yang baik, kepatuhan pajak akan tumbuh secara alami, tanpa harus menambah beban tarif atau menciptakan instrumen pajak baru,” kata Temmy dalam keterangan kementerian di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan kehadiran Kementerian UMKM dalam kegiatan tersebut merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM, termasuk melalui penyediaan layanan pendampingan yang dibutuhkan pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, mudah dan berkeadilan.

Temmy menjelaskan kerja sama ini diarahkan pada tiga layanan utama. Pertama, layanan edukasi dan konsultasi terkait ketentuan perpajakan terbaru serta berbagai insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM.

Kedua, layanan pendampingan dalam pemenuhan dan penataan dokumen perpajakan.

Ketiga, layanan pendampingan dalam menghadapi proses pemeriksaan pajak.

Ia menyampaikan bahwa kementerian siap memberikan bantuan dan pendampingan yang diperlukan oleh pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan IKPI yang memiliki ribuan anggota di berbagai daerah, ia berharap ketiga layanan tersebut dapat dihadirkan secara merata dan mudah diakses oleh pengusaha UMKM di seluruh wilayah.

Ia menambahkan upaya optimalisasi penerimaan negara tidak boleh menjadi penghambat bagi pertumbuhan UMKM.

Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi merasa khawatir dalam menghadapi kewajiban perpajakan, sehingga dapat lebih fokus mengembangkan usaha agar semakin produktif, berdaya saing dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

“Ini merupakan esensi keadilan fiskal yang ingin dibangun bersama oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, yaitu menciptakan sistem perpajakan yang mendukung pertumbuhan, memberikan kepastian, serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa,” kata Temmy.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengebut pembahasan tiga rancangan undang-undang (RUU) strategis sebagai solusi sistemik mencegah berulangnya kasus korupsi dan suap di sektor perpajakan.

Terbaru, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada (WP), perusahaan smelter nikel di Maluku Utara.

Tersangka yang terlibat kongkalikong yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara (Jakut) Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan oknum konsultan pajak dan pegawai pajak itu menambahkan daftar panjang kasus korupsi perpajakan di Indonesia.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld pun menekankan berulangnya kasus seperti itu menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap individu saja tidak cukup. Menurutnya, diperlukan penguatan regulasi untuk menutup celah transaksional.

"Pencegahan praktik penyimpangan memerlukan pendekatan sistemik. Kami mendorong penguatan regulasi melalui beberapa peraturan perundangan yang bersifat strategis," ujarnya, Senin (12/1/2026).

Pertama, IKPI mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah.

Vaudy menyoroti barang bukti uang tunai sekitar Rp4 miliar dalam kasus OTT PT Wanatiara Persada sebagai bukti nyata masih leluasanya penggunaan uang tunai dalam jumlah besar untuk aktivitas ilegal.

"RUU ini perlu disahkan untuk membatasi penggunaan uang tunai jumbo agar dana terlacak dalam sistem keuangan formal. Ini penting untuk menutup ruang praktik korupsi, pencucian uang, serta transaksi gelap yang sulit diawasi," katanya.

Kedua, IKPI mendukung RUU Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi. Penyederhanaan nominal rupiah dinilai akan memodernisasi sistem pembayaran dan memaksa uang tunai di masyarakat masuk ke dalam sistem perbankan nasional.

Menurut Vaudy, redenominasi akan meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi peredaran uang, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transaksi non-tunai yang tercatat sistem.

Ketiga, dan yang paling mendesak menurut IKPI, adalah penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Vaudy menyayangkan hingga usia IKPI yang ke-60 tahun, profesi konsultan pajak belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang, berbeda dengan profesi advokat, dokter, dan notaris.

Padahal, sambungnya, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) telah mengakui konsultan pajak sebagai profesi penunjang sektor keuangan. Vaudy menekankan bahwa UU Konsultan Pajak bukan semata-mata untuk melindungi profesi, melainkan instrumen perlindungan bagi wajib pajak (WP) dari praktik nakal, baik yang dilakukan oleh konsultan maupun pihak lain.

"Jangan hanya melihat UU Konsultan Pajak itu melindungi profesi, tidak. Yang diutamakan adalah melindungi wajib pajak. Mengapa? Karena lebih dari 80% sumber penerimaan negara berasal dari setoran wajib pajak," katanya.

Lebih lanjut, Vaudy mengaitkan urgensi UU Konsultan Pajak dengan peningkatan rasio pajak (tax ratio). Dia mencatat negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman yang memiliki undang-undang khusus konsultan pajak, rata-rata memiliki tax ratio di atas 15% hingga 20%.

Dia menilai posisi konsultan pajak sebagai intermediaris antara fiskus (otoritas pajak) dan wajib pajak sangat strategis dalam mengamankan penerimaan negara. Dengan jumlah konsultan pajak berizin yang mencapai 7.899 orang, pengaturan standar kompetensi, kode etik, dan sanksi yang tegas melalui undang-undang menjadi mutlak.

"Negara harus hadir di situ. Jangan hanya tingkat Peraturan Menteri Keuangan [PMK], harus lebih tinggi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor," ucap Vaudy.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan keprihatinannya dan meminta maaf kepada publik menyusul penetapan status tersangka terhadap salah satu anggotanya, Abdul Kadim Sahbudin (AKS), dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak PT Wanatiara Persada.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati mengedepankan asas praduga tak bersalah, IKPI tidak akan mentoleransi pelanggaran integritas dan telah menyiapkan langkah internal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Kami Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan IKPI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas hal ini yang melibatkan anggota kami. Kami menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat IKPI, Jakarta, Selasa (12/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Pengurus Pusat IKPI telah menyurati Dewan Kehormatan untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi yang dilakukan AKS.

Ketua Dewan Kehormatan IKPI Christian Binsar Marpaung menjelaskan pihaknya akan segera membentuk majelis kehormatan yang terdiri dari tiga orang untuk memeriksa kasus ini.

Sesuai prosedur, sanksi pemberhentian sementara akan dikenakan kepada anggota yang berstatus tersangka namun belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), guna mencegah yang bersangkutan melakukan praktik. Lebih lanjut, Christian menegaskan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan menanti apabila pengadilan memvonis bersalah.

"Pemberhentian tetap diberikan apabila tindak pidana telah divonis bersalah dan inkrah, atau melakukan pelanggaran kode etik yang merusak citra dan martabat kehormatan profesi konsultan pajak," kata Christian.

Meski demikian, IKPI tetap menugaskan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga atau tersangka guna memberikan pendampingan hukum, sebagaimana hak anggota yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf O Anggaran Dasar IKPI.

Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika IKPI Robert Hutapea menambahkan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota. Pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kode etik untuk mencegah kejadian serupa.

"Apakah dia ingat atau lupa [soal kode etik], ini tergantung orangnya, sehingga kami sering melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali agar anggota terhindar dari kasus hukum," tutur Robert.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara (Jakut) Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Kendati demikian, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul. Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).