Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pergantian tiga pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan sesuai mekanisme atau aturan yang berlaku. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga belum menetapkan nama pengganti pimpinan OJK.

Seperti diketahui, tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

Pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa perlu merampungkan administrasi pengunduran diri dari tiga pimpinan OJK. Setelah itu, pihak-pihak terkait memproses nama-nama calon pimpinan sesuai dengan hasil rapat dewan komisioner OJK untuk nantinya menjalani fit & proper test.

"Iya, sesuai mekanisme kan hasil dari rapat dewan komisioner tadi kan berkirim surat kepada Bapak Presiden," katanya usai konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Prasetyo menyatakan Presiden Prabowo belum mengantongi nama calon untuk menggantikan tiga jabatan definitif di OJK.

"Belum dong [Prabowo tentukan nama pengganti DK OJK]. Untuk mengisi orang baru yang tiga itu [mundur]," jelasnya.

Kemudian pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku UsahaJasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

"Jadi tidak ada kekosongan [jabatan]," tegas Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sector jasa keuangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar konferensi pers terkait situasi pasar modal Indonesia terkini di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, serta Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, yang telah resmi ditunjuk sebagai pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon juga hadir dalam agenda ini.

Dari sisi infrastruktur pasar modal, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat tampak telah berada di lokasi. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) diwakili oleh Direktur Pengembangan Jeffry Hendrik.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat poin penting instruksi Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi situasi bursa dan pasar modal Indonesia yang bergejolak akibat dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal RI, berujung pada mundurnya sejumlah pimpinan OJK dan BEI.

"Kemudian terkait dengan penataan dan penguatan pasar modal, yang pertama terkait dengan transparansi dan integritas pasar Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.

Hal ini, kata Airlangga, membuat semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas.

Selanjutnya, peningkatan transparansi juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham.

Airlangga menambahkan evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar BEI dengan bursa modern internasional.

Ketiga, Airlangga mengatakan terkait dengan penelitian praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.

Menurutnya, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Poin ketiga terkait dengan penegakan aturan dan sanksi hukum Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, undang-undang jasa keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan," jelasnya.

Keempat, terkait stabilitas dan keberlanjutan, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal.

Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu, imbuhnya, akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan.

"Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices. Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip Kepada para investor domestik, mitra internasional dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil dan berkelas dunia," ucap Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Bursa Efek Indonesia merupakan tanggung jawab etik.

Sebagai informasi, pada Jumat (30/1/2026), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara mundur dari jabatannya usai IHSG anjlok selama 2 hari.

Langkah serupa juga dilakukan Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman. Said mengapresiasi keputusan tersebut dan mengatakan sebagai tanggung jawab etik.

"Mundurnya Pak Mahendra Siregar, Ketua OJK, Pak Inarno Djajadi, dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK dan sebelumnya Pak Iman Rachman dari Dirut BEI kita berikan apresiasi. Langkah beliau ini menunjukkan pertanggungjawaban etik yang baik," katanya dikutip Sabtu (31/1/2026).

Politisi PDIP itu menilai mundurnya petinggi di sektor keuangan itu akan memberikan respons positif bagi kondisi bursa. Bahkan menurutnya mampu menguatkan kepercayaan investor.

"Saya kira ini sinyal yang baik untuk menguatkan kepercayaan kepada investor," jelasnya.

Politikus PDIP itu menyampaikan upaya mengembalikan kepercayaan perlu bersamaan dengan mengevaluasi kebijakan agar sistem berjalan lebih optimal. Terutama terkait kebijakan free float.

Dia menjelaskan bahwa Komisi XI DPR telah melakukan rapat kerja dengan OJK dan jajaran BEI pada 3 Desember 2025 untuk menyepakati sejumlah perbaikan mengenai free float.

Dia menguraikan free float harus difokuskan untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham hingga memitigasi risiko manipulasi harga. Kemudian, free float bertujuan untuk penguatan investor domestik yang didukung pengawasan efektif.

Penyusunan kebijakan free float yang baru, katanya, perlu memuat perhitungan jumlah saham pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang d tawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham pre-IPO.

"Mewajibkan perusahaan yang baru tercatat untuk mempertahankan minimal free float selama satu tahun sejak tanggal pencatatan. Usulan free float untuk continous listing obligation dari 7,5% menjadi minimal 10-15% sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar, dan dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat," terangnya.

Lalu, pasar modal memberikan manfaat bagi perekonomian nasional khususnya dalam mendorong penguatan perusahan sekala menengah dan kecil.

"Kekosongan pimpinan di OJK maupun BEI akan dibahas oleh Komisi XI DPR," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lima pejabat penting di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026). Pengunduran diri ini menyusul gejolak hebat di pasar modal Indonesia yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok tajam.

Pengunduran diri diawali oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman pada Jumat pagi sebagai respons atas tekanan pasar selama dua hari terakhir. Iman berharap langkahnya dapat memulihkan kepercayaan pelaku pasar.

“Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menyatakan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa dua hari kemarin,” kata Iman dalam keterangannya.

Ia berharap indeks yang mulai membaik dapat terus menguat ke depan. “Semoga dengan pengunduran saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik,” tambahnya.

Malam harinya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten OJK I. B. Aditya Jayaantara mengumumkan pengunduran diri. Beberapa jam kemudian, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara juga menyampaikan pengunduran diri secara terpisah.

OJK menegaskan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan lembaga.

Proses pengisian posisi kosong akan berjalan sesuai tata kelola dan peraturan yang berlaku untuk memastikan kesinambungan pengawasan dan layanan kepada industri jasa keuangan.

IHSG Anjlok dan Penghentian Sementara Perdagangan

Tekanan pasar bermula pada Rabu (28/1/2026) setelah MSCI, penyusun indeks saham global, mengumumkan penundaan rebalancing indeks saham Indonesia. Penundaan ini terkait sorotan terhadap konsentrasi kepemilikan saham dan potensi manipulasi harga.

IHSG anjlok hingga 8 persen dalam waktu singkat, memaksa BEI menghentikan sementara perdagangan saham dua kali berturut-turut.

Pada Rabu siang, IHSG turun 718,44 poin ke level 8.261,78, melemah hingga titik terendah 8.237,64, dan akhirnya ditutup turun 7,35 persen ke 8.320,56.

Tekanan berlanjut pada Kamis (29/1/2026), IHSG turun 10,04 persen ke level 7.485,35 sebelum ditutup lebih moderat di 8.232,20.

Pada Jumat (30/1/2026), IHSG mulai menguat dan ditutup naik 1,18 persen ke 8.329,60 meski sempat melemah setelah pengumuman pengunduran diri pejabat BEI.

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha Pengunjung memotret layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat kembali menghentikan sementara perdagangan atau trading halt setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 8 persen menjadi 7.654,66 pada pukul 09.30 WIB.

Pemerintah dan OJK Ambil Langkah Strategis

Menanggapi dinamika pasar modal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi fundamental perekonomian nasional tetap kokoh. Hal ini didukung koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, stabilitas makroekonomi, serta kinerja korporasi yang baik.

Tekanan pada IHSG bersifat sementara dan tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi maupun kualitas emiten secara keseluruhan, kata Airlangga.

“Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui langkah strategis dan terukur,” ujarnya dalam keterangan pers Jumat (30/1/2026).

Langkah yang ditempuh antara lain percepatan demutualisasi BEI, yakni perubahan status menjadi perseroan terbatas, untuk memperkuat tata kelola dan profesionalisme.

Bersama OJK dan BEI, pemerintah juga berencana meningkatkan batas minimum free float emiten berkapitalisasi besar dari 7,5 persen menjadi 15 persen, sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan pasar modal.

Free float sendiri merupakan persentase saham yang beredar di pasar dan dapat diperdagangkan. Sebagai perbandingan, free float di bursa utama dunia berkisar 10–25 persen.

Pemerintah mendorong penguatan basis investor domestik dengan menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi pada saham likuid dan berkualitas dari 10 persen menjadi 20 persen, termasuk saham dalam indeks LQ45.

Kebijakan ini diharapkan memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan imbal hasil bagi peserta dana pensiun dan pemegang polis sesuai praktik negara OECD.

Seluruh agenda reformasi ini sejalan dengan aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, mengadopsi best practices internasional untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, dan berintegritas.

“Pemerintah menghimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan melihat kondisi ini sebagai momentum penyesuaian menuju pasar yang lebih sehat,” kata Airlangga.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Penundaan rebalancing indeks oleh MSCI memberi waktu evaluasi hingga Mei 2026 dengan risiko penurunan bobot saham Indonesia di indeks global jika tidak ada perbaikan.

Pemerintah dan OJK memandang situasi ini sebagai momentum mempercepat reformasi struktural pasar modal agar lebih sehat, kompetitif, dan berintegritas. Transparansi dan keterbukaan informasi oleh emiten menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor.

“Kepercayaan investor adalah aset paling berharga. Mari kita jaga melalui transparansi dan komitmen pada standar internasional,” pungkas Menko Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membahas penggantian pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang mengundurkan diri secara bersamaan pada Jumat (30/1/2026) malam.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan pembahasan dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Proses akan berjalan melalui Komisi XI DPR RI.

“Tentu nanti akan kami membahas di Komisi XI terkait kursi kosong yang ditinggalkan Pak Mahendra dan Pak Inarno sebagaimana ketentuan,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Jumat.

Said mengapresiasi langkah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman.

Menurutnya, keputusan mundur mencerminkan tanggung jawab etik. Langkah ini juga dinilai memberi sinyal positif bagi upaya pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.

“Keteladanan seperti ini malah jarang di negeri ini. Masih ada integritas dan tanggungjawab dari pengurus, regulator dan pengawas pada sektor pasar modal,” ucap Said.

Meski demikian, Said menilai pengunduran diri pejabat belum cukup untuk memulihkan kepercayaan pasar. Perbaikan kebijakan tetap diperlukan, terutama di sektor pengaturan pasar modal.

Perhatian utama diarahkan pada kebijakan free float saham. Kebijakan ini dinilai perlu diperkuat agar mampu meningkatkan likuiditas, menekan risiko manipulasi harga, serta memperbaiki transparansi pasar.

Said menyebut kebijakan free float juga perlu diarahkan untuk memperdalam pasar modal. Dampaknya diharapkan terasa bagi perekonomian nasional, termasuk mendorong penguatan perusahaan skala menengah dan kecil.

“Kami di Komisi XI DPR sebenarnya pada 3 Desember 2025 telah melakukan rapat kerja dengan OJK dan jajaran BEI, dan telah menyepakati beberapa kebijakan perbaikan tentang free float perdagangan saham di bursa,” kata Said.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri pada Jumat pagi. Pada malam hari, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyusul bersama tiga pejabat OJK lainnya.

Tiga pejabat tersebut ialah Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I. B. Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri lima pejabat ini terjadi di tengah gejolak pasar saham domestik. Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada langkah regulator dan DPR dalam menjaga kesinambungan pengawasan serta stabilitas pasar modal.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mirza Adityaswara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengunduran diri tersebut disampaikan secara resmi di tengah gejolak pasar keuangan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam pada 28–29 Januari lalu.

“Pengunduran diri tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/1026).

Keputusan tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pengumuman pengunduran diri Mirza menyusul mundurnya tiga pejabat OJK lainnya, yakni Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi dari jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), serta I. B. Aditya Jayaantara dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Dengan demikian, pada hari yang sama terdapat empat pejabat OJK yang mengundurkan diri. Selain itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga telah mengundurkan diri pada pagi hari.

Profil Mirza Adityaswara

Dikutip dari laman OJK, Mirza Adityaswara lahir di Surabaya pada 9 April 1965. Ia dikenal sebagai ekonom senior dan teknokrat dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor jasa keuangan dan pemerintahan.

Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1992. Pendidikan pascasarjana ditempuhnya di Macquarie University, Sydney, Australia, dan memperoleh gelar Master of Applied Finance pada 1995.

Karier profesionalnya dimulai sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Ia kemudian menjabat Head of Securities Trading & Research di Bahana Sekuritas pada 2002–2005.

Selanjutnya, Mirza menempati sejumlah posisi strategis di industri pasar modal dan perbankan.

Ia pernah menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005–2008. Pada 2008–2010, ia menjabat Managing Director, Head of Capital Market Mandiri Sekuritas sekaligus Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Kariernya berlanjut di sektor penjaminan simpanan. Pada 2010–2013, Mirza menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada 2013, ia dipercaya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia hingga 2019 di bawah kepemimpinan Gubernur BI Agus Martowardojo. Sejak 2015 hingga 2019, ia juga merangkap sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio dari Bank Indonesia.

Dalam peran tersebut, Mirza mengawasi implementasi sinergi kelembagaan antara BI dan OJK, khususnya dalam kebijakan makroprudensial yang berkorelasi dengan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan.

Setelah menyelesaikan masa tugas di Bank Indonesia, ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan pada 2020–2022 dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada periode yang sama.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara ikut mundur tak lama setelah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan dua pejabat lainnya mengundurkan diri pada Jumat (30/1).

Menurut pernyataan rilis OJK, pengunduran diri Mirza tersebut disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri dari jabatannya," bunyi kutipan rilis OJK pada Jumat (30/1) malam.

Langkah Mirza mundur terjadi usai Mahendra bersamaan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara melakukan hal serupa.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatanya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Langkah Mahendra dkk itu juga terjadi saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dua hari berturut.

IHSG dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan 27 dan 28 Januari. Dampaknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari beruntun.

Berikut profil wakil ketua OJK Mirza yang ikut mundur usai Mahendra mundur.

Mirza bukan orang baru di industri keuangan dan pemerintahan, dia punya pengalaman lebih dari 30 tahun di ranah tersebut.

Dia mengawali karier sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Mirza lalu bekerja sebagai Head of Securities Trading & Research di Bahana Sekuritas dari 2002 hingga 2005, demikian dikutip situs resmi OJK.

Setelah itu, dia melanjutkan karir profesional di sejumlah institusi jasa keuangan, antara lain Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005-2008, Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group selama kurun waktu 2008-2010, dan Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013.

Mirza juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2013 hingga 2019. Saat menjabat di posisi ini, dia akrab dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan.

Selama 2015-2019, ia sempat menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Ex-Officio dari Bank Indonesia.

Dalam kurun waktu ini, Mirza bertugas mengawasi implementasi sinergi kelembagaan antara BI dan OJK dalam konteks kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang berkorelasi dengan pengawasan serta pengaturan industri jasa keuangan.

Setelah selesai bertugas dari Bank Indonesia, Mirza menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan pada 2020-2022 dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2020-2022.

Ia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1999 dan meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia pada 1995.

Mirza lahir pada 9 April 1965 di Surabaya dari pasangan Sutan Remy Sjahdeini dan Sri Isnainingsih. Mendiang ayahnya dikenal sebagai ahli hukum bisnis terkemuka di Indonesia. 

Mahendra Siregar resmi mundur dari jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Jumat (30/1).

Pengunduran diri Mahendra juga berbarengan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Dalam rilis resmi, OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan," demikian pernyataan tersebut.

OJK, dalam rilis itu, juga berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Keputusan Mahendra dan dua pejabat OJK lain untuk mundur merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah pemulihan yang diperlukan.

Langkah Mahendra dkk itu juga terjadi usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dua hari berturut.

IHSG dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan 28 dan 29 Januari. Dampaknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari beruntun.

Mahendra Siregar mundur dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Jumat (30/1) saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok drastis selama dua hari terakhir.

Selain Mahendra, dua pejabat OJK lainnya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara juga ikut mundur.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatanya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Lalu, siapa pengganti sementara Mahendra sebagai posisi Ketua Dewan Komisioner OJK usai mundur?

Hingga kini, OJK belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisi Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Mundur.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK lah yang akan mengisi kekosongan jabatan ketua sementara waktu. Siapakah dia?

Dalam pasal 17 disebutkan, anggota dewan komisioner tak bisa diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia

b. mengundurkan diri

c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;

d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak bisa melaksanakan tugas selama lebih dari enam bulan berturut-turut:

e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;

g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i

h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua Dewan dan/atau semenda dengan anggota Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

i. melanggar kode etik; atau

j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

Lalu di bagian pasal 19, merujuk pasal 17 ayat 1.

"Wakil Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner yang baru," demikian pasal tersebut.

Di kondisi semacam itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, menurut pasal tersebut, bakal memegang posisi sementara ketua dewan komisioner OJK.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara OJK Sekar Putih Djarot dan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi. Namun, kedua orang ini tak segera merespons.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib pasar saham Indonesia menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman kompak mengundurkan diri di tengah gejolak pasar yang dipicu kebijakan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Di tengah dinamika tersebut, OJK dan BEI telah mengagendakan pertemuan dengan MSCI pada Senin (2/2/2026) guna membahas tindak lanjut pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia, sekaligus merespons kekhawatiran pasar atas arah kebijakan ke depan.

Pada Jumat (30/1/2026), jajaran pimpinan Self Regulatory Organization (SRO) secara beruntun menyatakan mundur. Dimulai dari Direktur Utama BEI Iman Rachman pada pagi hari sekitar pukul 08.30 WIB, disusul Ketua OJK Mahendra Siregar yang mengajukan pengunduran diri pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah tekanan pasar saham dalam dua hari terakhir. Indonesia kini memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk memperbaiki transparansi data pasar saham. Pasalnya, selain membekukan rebalancing, MSCI juga memberi sinyal penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi frontier market apabila perbaikan transparansi yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh SRO.

Jika skenario tersebut terjadi, peluang masuknya dana investor asing ke pasar modal domestik dinilai akan semakin terbatas. Sentimen negatif itu tercermin pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak pengumuman MSCI pada 27 Januari 2026, yang membuat IHSG ambles hingga 8% dan memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai pergantian pimpinan SRO merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pasar. Namun, figur pengganti Mahendra dan Iman nantinya diharapkan memiliki kompetensi, integritas, serta kredibilitas yang lebih kuat di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti, kalau berdasarkan info awal, akan diadakan pertemuan dengan MSCI awal Februari," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Menurut Nafan, SRO masih memiliki ruang waktu untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan transparansi data sebelum tenggat Mei 2026. Dengan catatan, pengganti Mahendra dan Iman mampu menunjukkan komitmen kebijakan yang pro pasar, risiko penurunan kelas pasar saham Indonesia dapat dihindari.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Sebelumnya, OJK secara resmi mengumumkan pengunduran diri tiga pejabatnya, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I.B Aditya Jayaantara merupakan satu di antara tiga pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendadak mundur dari jabatan pada Jumat (30/1) sore.

Selain Aditya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi juga mundur bersamaan pada Jumat sore.

Pengunduran diri Aditya terbilang mengejutkan lantaran dirinya baru saja dilantik Mahendra pada 5 Januari 2026 lalu. Itu artinya, Aditya baru menjabat selama 25 hari atau kurang dari sebulan.

Mahendra, Aditya, dan Inarno mundur usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok drastis dua hari terakhir hingga sempat memicu trading halt.

Mahendra, Aditya, dan Inarno bahkan mundur di hari yang sama dengan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mengundurkan diri pada Jumat pagi.

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," bunyi rilis OJK pada Jumat Sore.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Dunia keuangan Indonesia dikejutkan dengan gelombang pejabat yang mundur dari jabatannya dalam sehari menyusul pasar saham yang porak-poranda usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari terakhir.

Pada Jumat (30/1) pagi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri setelah IHSG rontok drastis hingga sempat memicu trading halt.

Dalam konferensi pers di Gedung BEI, Imam mengatakan pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dan berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

"Saya sebagai direktur dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers tersebut.

Imam tetap memutuskan mengundurkan diri meski IHSG kembali hijau pada Jumat pagi saat pembukaan pasar modal.

Jumat pagi ini, IHSG dibuka hijau di level 8.308. Selang 5 menit, indeks menanjak 1,62 persen atau 133 poin ke level 8.365.

IHSG bahkan bertahan tetap hijau saat penutupan pasar di Jumat Sore. IHSG ditutup di level 8.329 pada perdagangan Jumat sore, menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Tak lama setelah penutupan pasar modal, kabar mengejutkan datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketika Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dua pejabat lainnya ikut mundur dari jabatan masing-masing.

Berdasarkan rilis resmi OJK yang diterima, dua pejabat lainnya yang mundur antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Dalam rilis tersebut, Mahendra menyatakan pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," bunyi kutipan pernyataan OJK.