Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan segera mengalami rebound seiring dengan proses penunjukan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif yang telah mulai berjalan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait pergerakan IHSG yang masih menunggu kepastian kepemimpinan OJK, Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pasar akan segera merespons positif. “Ah, saya pikir sebentar lagi juga naik,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) Ketua OJK telah resmi memulai prosesnya pada hari yang sama. Menurutnya, tahapan awal seleksi sudah berjalan dan akan berlangsung cepat.

“Pansel dimulai sekarang kan. Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Saya pikir cepat, seminggu ini sudah ada yang disiapkan siapa yang akan jadi ketua,” jelasnya.

Purbaya menargetkan dalam waktu paling lambat dua minggu ke depan, OJK sudah memiliki ketua definitif. Kepastian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. “Dalam waktu dua minggu paling lambat kita sudah punya ketua OJK baru,” pungkasnya.

Pengunduran Diri

Sebelumnya, Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK pada Jumat (30/1/2026), menyusul gejolak pasar saham dalam dua hari terakhir yang dipicu pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut terjadi setelah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam rangka mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan di tengah dinamika pasar.

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan segera mengalami rebound seiring dengan proses penunjukan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif yang telah mulai berjalan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait pergerakan IHSG yang masih menunggu kepastian kepemimpinan OJK, Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pasar akan segera merespons positif. “Ah, saya pikir sebentar lagi juga naik,” ujar Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa panitia seleksi (pansel) Ketua OJK telah resmi memulai prosesnya pada hari yang sama. Menurutnya, tahapan awal seleksi sudah berjalan dan akan berlangsung cepat.

“Pansel dimulai sekarang kan. Dimulai prosesnya hari ini sudah mulai jalan. Saya pikir cepat, seminggu ini sudah ada yang disiapkan siapa yang akan jadi ketua,” jelasnya.

Purbaya menargetkan dalam waktu paling lambat dua minggu ke depan, OJK sudah memiliki ketua definitif. Kepastian tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. “Dalam waktu dua minggu paling lambat kita sudah punya ketua OJK baru,” pungkasnya.

Pengunduran Diri

Sebelumnya, Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK pada Jumat (30/1/2026), menyusul gejolak pasar saham dalam dua hari terakhir yang dipicu pengumuman penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut terjadi setelah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran dirinya pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam rangka mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan di tengah dinamika pasar.

“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri 3 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prasetyo menjelaskan bahwa sesuai mekanisme hasil rapat ADK OJK, bahwa tiga ADK OJK berkirim surat ke Presiden untuk proses pengunduran diri.

Sebanyak tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

"Kami proses penetapan pengunduran diri. Baru setelah itu kami ikuti mekanisme proses melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Untuk sementara, pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Prasetyo menjelaskan ke depannya akan terdapat pengisian jabatan di pucuk pimpinan OJK secara definitif. "Untuk mengisi kan orang baru, yang [mengisi] 3 itu [3 ADK OJK yang mengundurkan diri]," kata Prasetyo.

Imbas IHSG Jeblok

Seperti diketahui, pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang menjadi pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan di OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri 3 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prasetyo menjelaskan bahwa sesuai mekanisme hasil rapat ADK OJK, bahwa tiga ADK OJK berkirim surat ke Presiden untuk proses pengunduran diri.

Sebanyak tiga petinggi OJK yang menyatakan mundur, yaitu Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK Mirza Adityaswara, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

"Kami proses penetapan pengunduran diri. Baru setelah itu kami ikuti mekanisme proses melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Untuk sementara, pada Sabtu (31/1/2026), OJK mengangkat Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Lalu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Prasetyo menjelaskan ke depannya akan terdapat pengisian jabatan di pucuk pimpinan OJK secara definitif. "Untuk mengisi kan orang baru, yang [mengisi] 3 itu [3 ADK OJK yang mengundurkan diri]," kata Prasetyo.

Imbas IHSG Jeblok

Seperti diketahui, pengunduran diri ketiga petinggi OJK tersebut terjadi seiring dengan keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sejumlah penyesuaian indeks Indonesia tidak hanya memicu aksi panic selling, tetapi juga mendorong arus keluar dana asing secara masif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang menjadi pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan di OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

"Kami tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan," katanya.

Sejumlah pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri bersamaan pada Jumat (30/1), imbas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari beruntun.

Beberapa nama tersebut adalah Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.

Selain Mahendra, pejabat OJK lainnya kompak mengundurkan diri. Dia adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi.

Pejabat OJK lainnya adalah Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat (30/1) Pagi.

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," tulis keterangan resmi OJK, Jumat (30/1) malam.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Pengunduran diri pejabat OJK telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Lalu siapa yang masih tersisa di OJK?

Melansir laman OJK, usai Ketua DK, Wakil Ketua DK dan pejabat OJK lainnya mundur, jajaran Dewan Komisioner tersisa di otoritas tersebut di antaranya:

1. Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan2. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun3. Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen4. Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit5. Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaha Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya6. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto7. Juda Agung sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Bank Indonesia8. Thomas A.M Djiwandono selaku Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Kementerian Keuangan

Apa penyebab mundurnya pejabat OJK?

Mundurnya para pejabat OJK dan BEI merupakan imbas anjloknya IHSG pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga 8 persen. Badai itu muncul setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok selama dua terakhir hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt)

Pada perdagangan Jumat (30/1) sore, IHSG ditutup di level 8.329 menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi lembaga tersebut pada Jumat (30/1/2026) usai terjadi gonjang-ganjing di pasar saham RI pada pekan ini.

Kejutan soal pengunduran diri pejabat OJK bergulir dalam dua tahap. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar lebih dulu menyampaikan pengunduran diri bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) IB Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan bagi institusi OJK.

Selang beberapa jam di hari yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

"Proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulis OJK dalam keterangan, Jumat (30/1/2026).

OJK menegaskan bahwa pengunduran diri para pejabat tersebut tidak mempengaruhi stabilitas organisasi maupun pelaksanaan tugas pengawasan sektor jasa keuangan.

Untuk sementara waktu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan yang ditinggalkan akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku.

Sebelum pejabat tinggi OJK, pengunduran diri sudah lebih dulu disampaikan oleh Direktur Utama PT BUrsa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman pada Jumat (30/1/2026) pagi.

MSCI Jadi Awal Mula Pengunduran Diri OJK-BEI

Pengunduran diri sejumlah petinggi di OJK terjadi setelah bergulirnya polemik Morgan Stanley Capital International (MSCI). Polemik itu meletus setelah MSCI memutuskan untuk membekukan saham Indonesia dari rebalancing indeks periode Februari-Maret 2026.

Keputusan internal freeze itu mencakup keputusan MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), menghentikan penambahan konstituen baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta membekukan perpindahan emiten antar-segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Berbarengan dengan itu, MSCI menyampaikan peringatan bahwa status saham Indonesia dapat turun dari posisi saat ini emerging market ke frontier market apabila transparansi data dan metodologi free float tidak dibenahi hingga Mei 2026.

Sontak hal itu memicu aksi panic selling dan mendorong arus keluar dana asing secara masif. Imbasnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026). Namun demikian, per Jumat (30/1/2026), IHSG mengalami rebound.

Pernyataan MSCI itu dinilai pasar sebagai sinyal negatif terhadap prospek aliran dana asing ke pasar saham domestik, khususnya ke saham-saham berkapitalisasi besar seperti perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung indeks.

MSCI menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan index turnover dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar Indonesia untuk memperbaiki transparansi, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan perhitungan free float.

Sebelumnya, MSCI juga mencatat adanya kekhawatiran investor global terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga wajar di pasar.

Merespons kondisi tersebut, MSCI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar Indonesia dan berinteraksi dengan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum menentukan langkah lanjutan.

Arahan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada para menteri ekonomi usai IHSG tersengat sentimen ultimatum MSCI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau," terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi BEI. Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI, antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI. Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara ikut mundur tak lama setelah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan dua pejabat lainnya mengundurkan diri pada Jumat (30/1).

Menurut pernyataan rilis OJK, pengunduran diri Mirza tersebut disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri dari jabatannya," bunyi kutipan rilis OJK pada Jumat (30/1) malam.

Langkah Mirza mundur terjadi usai Mahendra bersamaan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara melakukan hal serupa.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatanya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Langkah Mahendra dkk itu juga terjadi saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dua hari berturut.

IHSG dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan 27 dan 28 Januari. Dampaknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari beruntun.

Berikut profil wakil ketua OJK Mirza yang ikut mundur usai Mahendra mundur.

Mirza bukan orang baru di industri keuangan dan pemerintahan, dia punya pengalaman lebih dari 30 tahun di ranah tersebut.

Dia mengawali karier sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Mirza lalu bekerja sebagai Head of Securities Trading & Research di Bahana Sekuritas dari 2002 hingga 2005, demikian dikutip situs resmi OJK.

Setelah itu, dia melanjutkan karir profesional di sejumlah institusi jasa keuangan, antara lain Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005-2008, Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group selama kurun waktu 2008-2010, dan Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013.

Mirza juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2013 hingga 2019. Saat menjabat di posisi ini, dia akrab dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan.

Selama 2015-2019, ia sempat menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Ex-Officio dari Bank Indonesia.

Dalam kurun waktu ini, Mirza bertugas mengawasi implementasi sinergi kelembagaan antara BI dan OJK dalam konteks kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang berkorelasi dengan pengawasan serta pengaturan industri jasa keuangan.

Setelah selesai bertugas dari Bank Indonesia, Mirza menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan pada 2020-2022 dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2020-2022.

Ia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1999 dan meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia pada 1995.

Mirza lahir pada 9 April 1965 di Surabaya dari pasangan Sutan Remy Sjahdeini dan Sri Isnainingsih. Mendiang ayahnya dikenal sebagai ahli hukum bisnis terkemuka di Indonesia. 

Mahendra Siregar resmi mundur dari jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Jumat (30/1).

Pengunduran diri Mahendra juga berbarengan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Dalam rilis resmi, OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan," demikian pernyataan tersebut.

OJK, dalam rilis itu, juga berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Keputusan Mahendra dan dua pejabat OJK lain untuk mundur merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah pemulihan yang diperlukan.

Langkah Mahendra dkk itu juga terjadi usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dua hari berturut.

IHSG dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan 28 dan 29 Januari. Dampaknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari beruntun.

Mahendra Siregar mundur dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Jumat (30/1) saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok drastis selama dua hari terakhir.

Selain Mahendra, dua pejabat OJK lainnya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara juga ikut mundur.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatanya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Lalu, siapa pengganti sementara Mahendra sebagai posisi Ketua Dewan Komisioner OJK usai mundur?

Hingga kini, OJK belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisi Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Mundur.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK lah yang akan mengisi kekosongan jabatan ketua sementara waktu. Siapakah dia?

Dalam pasal 17 disebutkan, anggota dewan komisioner tak bisa diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

a. meninggal dunia

b. mengundurkan diri

c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;

d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak bisa melaksanakan tugas selama lebih dari enam bulan berturut-turut:

e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;

g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i

h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua Dewan dan/atau semenda dengan anggota Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

i. melanggar kode etik; atau

j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

Lalu di bagian pasal 19, merujuk pasal 17 ayat 1.

"Wakil Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner yang baru," demikian pasal tersebut.

Di kondisi semacam itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, menurut pasal tersebut, bakal memegang posisi sementara ketua dewan komisioner OJK.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara OJK Sekar Putih Djarot dan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi. Namun, kedua orang ini tak segera merespons.

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I.B Aditya Jayaantara merupakan satu di antara tiga pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendadak mundur dari jabatan pada Jumat (30/1) sore.

Selain Aditya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi juga mundur bersamaan pada Jumat sore.

Pengunduran diri Aditya terbilang mengejutkan lantaran dirinya baru saja dilantik Mahendra pada 5 Januari 2026 lalu. Itu artinya, Aditya baru menjabat selama 25 hari atau kurang dari sebulan.

Mahendra, Aditya, dan Inarno mundur usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok drastis dua hari terakhir hingga sempat memicu trading halt.

Mahendra, Aditya, dan Inarno bahkan mundur di hari yang sama dengan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mengundurkan diri pada Jumat pagi.

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," bunyi rilis OJK pada Jumat Sore.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Dunia keuangan Indonesia dikejutkan dengan gelombang pejabat yang mundur dari jabatannya dalam sehari menyusul pasar saham yang porak-poranda usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari terakhir.

Pada Jumat (30/1) pagi, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri setelah IHSG rontok drastis hingga sempat memicu trading halt.

Dalam konferensi pers di Gedung BEI, Imam mengatakan pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dan berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

"Saya sebagai direktur dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers tersebut.

Imam tetap memutuskan mengundurkan diri meski IHSG kembali hijau pada Jumat pagi saat pembukaan pasar modal.

Jumat pagi ini, IHSG dibuka hijau di level 8.308. Selang 5 menit, indeks menanjak 1,62 persen atau 133 poin ke level 8.365.

IHSG bahkan bertahan tetap hijau saat penutupan pasar di Jumat Sore. IHSG ditutup di level 8.329 pada perdagangan Jumat sore, menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Tak lama setelah penutupan pasar modal, kabar mengejutkan datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketika Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dua pejabat lainnya ikut mundur dari jabatan masing-masing.

Berdasarkan rilis resmi OJK yang diterima, dua pejabat lainnya yang mundur antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Dalam rilis tersebut, Mahendra menyatakan pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," bunyi kutipan pernyataan OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri pada Jumat (30/1/2026) di tengah gejolak pasar saham yang terjadi dalam dua hari terakhir, menyusul pengumuman dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut menyusul keputusan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mengumumkan pengunduran diri pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menjelaskan bahwa keputusan mundur bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral di tengah dinamika pasar yang terjadi.
“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini ditempuh guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Ketua BEI Iman Rachman Lebih Dulu Mundur

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran diri pada hari yang sama. Iman menyatakan mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak pasar yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor selama dua hari berturut-turut.

Iman yang menjabat sebagai Direktur Utama BEI sejak 29 Juni 2022 mengatakan bahwa meskipun kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan, keputusan mundur tetap diambil sebagai sikap tanggung jawab pribadi dan institusional. Gejolak tersebut dipicu aksi jual besar-besaran setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan penangguhan rebalancing saham Indonesia.

“Walaupun kondisi kita saat ini membaik bahwa saya sebagai Dirut BEI dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri dari Dirut BEI,” kata Iman di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Iman, keputusan tersebut diharapkan menjadi langkah terbaik bagi keberlanjutan pasar modal Indonesia ke depan. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direktur Utama BEI akan dijalankan oleh pelaksana tugas (plt) sesuai ketentuan yang berlaku.

Iman menegaskan keputusan mundur tetap diambil meski pasar telah menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan memberi sentimen positif bagi pasar modal nasional.

“Saya berharap ini yang terbaik bagi pasar modal. Semoga apa yang saya lakukan dapat membuat pasar modal menjadi lebih baik,” ujarnya.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup terkoreksi 1,06% ke posisi 8.232,20 pada Rabu (28/1/2026). Sepanjang perdagangan, indeks sempat bergerak di rentang 7.481,99 hingga 8.296,94. Sebanyak 227 saham menguat, 544 melemah, dan 187 stagnan. Sesaat setelah pembukaan perdagangan, IHSG sempat anjlok hingga 8% yang memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Sehari sebelumnya, Selasa (27/1/2026), IHSG juga mengalami trading halt setelah terkoreksi 8% dengan aksi jual bersih investor asing mencapai Rp6,17 triliun.

Pelemahan IHSG tersebut dipicu panic selling setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara kenaikan bobot dan penambahan saham Indonesia dalam indeks global. MSCI juga menyampaikan sinyal peringatan kepada otoritas pasar modal Indonesia terkait perlunya pembenahan sistem pelaporan, terutama menyangkut kejelasan struktur kepemilikan dan potensi indikasi perdagangan semu.

Apabila perbaikan transparansi tidak terealisasi hingga Mei 2026, Indonesia berisiko menghadapi pemangkasan bobot dalam indeks MSCI Emerging Markets yang berpotensi memicu arus keluar dana asing lanjutan, serta risiko penurunan klasifikasi dari pasar berkembang (emerging market) menjadi frontier market.

, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengajukan pengunduran diri pada Jumat (30/1/2026) di tengah gejolak pasar saham yang terjadi dalam dua hari terakhir, menyusul pengumuman dari penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pengunduran diri Mahendra dilakukan bersamaan dengan mundurnya sejumlah pejabat OJK yang membidangi pengawasan pasar modal. Langkah tersebut menyusul keputusan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mengumumkan pengunduran diri pada hari yang sama.

Selain Mahendra, pejabat OJK yang turut mengundurkan diri yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Dalam keterangan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menjelaskan bahwa keputusan mundur bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral di tengah dinamika pasar yang terjadi.
“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, OJK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner serta pimpinan pengawasan pasar modal akan dijalankan sementara waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah ini ditempuh guna menjaga kesinambungan kebijakan, fungsi pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Ketua BEI Iman Rachman Lebih Dulu Mundur

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman lebih dahulu mengumumkan pengunduran diri pada hari yang sama. Iman menyatakan mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak pasar yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor selama dua hari berturut-turut.

Iman yang menjabat sebagai Direktur Utama BEI sejak 29 Juni 2022 mengatakan bahwa meskipun kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan, keputusan mundur tetap diambil sebagai sikap tanggung jawab pribadi dan institusional. Gejolak tersebut dipicu aksi jual besar-besaran setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan penangguhan rebalancing saham Indonesia.

“Walaupun kondisi kita saat ini membaik bahwa saya sebagai Dirut BEI dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri dari Dirut BEI,” kata Iman di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Iman, keputusan tersebut diharapkan menjadi langkah terbaik bagi keberlanjutan pasar modal Indonesia ke depan. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direktur Utama BEI akan dijalankan oleh pelaksana tugas (plt) sesuai ketentuan yang berlaku.

Iman menegaskan keputusan mundur tetap diambil meski pasar telah menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan memberi sentimen positif bagi pasar modal nasional.

“Saya berharap ini yang terbaik bagi pasar modal. Semoga apa yang saya lakukan dapat membuat pasar modal menjadi lebih baik,” ujarnya.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup terkoreksi 1,06% ke posisi 8.232,20 pada Rabu (28/1/2026). Sepanjang perdagangan, indeks sempat bergerak di rentang 7.481,99 hingga 8.296,94. Sebanyak 227 saham menguat, 544 melemah, dan 187 stagnan. Sesaat setelah pembukaan perdagangan, IHSG sempat anjlok hingga 8% yang memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Sehari sebelumnya, Selasa (27/1/2026), IHSG juga mengalami trading halt setelah terkoreksi 8% dengan aksi jual bersih investor asing mencapai Rp6,17 triliun.

Pelemahan IHSG tersebut dipicu panic selling setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara kenaikan bobot dan penambahan saham Indonesia dalam indeks global. MSCI juga menyampaikan sinyal peringatan kepada otoritas pasar modal Indonesia terkait perlunya pembenahan sistem pelaporan, terutama menyangkut kejelasan struktur kepemilikan dan potensi indikasi perdagangan semu.

Apabila perbaikan transparansi tidak terealisasi hingga Mei 2026, Indonesia berisiko menghadapi pemangkasan bobot dalam indeks MSCI Emerging Markets yang berpotensi memicu arus keluar dana asing lanjutan, serta risiko penurunan klasifikasi dari pasar berkembang (emerging market) menjadi frontier market.